KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Kejari Periksa Dua Tersangka

SUARA MERDEKA – Senin, 25 Agustus 2014

  • Kasus Bansos Provinsi 2011

GROBOGAN – Pekan ini, Kejari Purwodadi akan mengirimkan surat panggilan pada dua tersangka perkara dugaan pemotongan dana Bansos Provinsi 2011. Ada kemungkinan keduanya, Hutomo dan Siti Khomsatun akan diperiksa bersamaan. Kasi Pidana Khusus Kejari Purwodadi Askari menjelaskan pemanggilan keduanya memang sudah dijadwalkan. Yakni setelah memeriksa sejumlah saksi yang merupakan kelompok penerima dana bansos. Hal itu untuk mengetahui jumlah kerugian negara disebabkan dana bansos masuk ke kantong pribadi.

Keduanya sebenarnya sudah pernah diperiksa penyidik Kejari Purwodadi. Namun pada waktu itu status mereka masih saksi dan tahapan perkara masih penyelidikan. Saat ini tahapan perkara sudah penyidikan dan keduanya berubah status menjadi tersangka. ”Surat panggilan kami kirimkan di pekan terakhir Agustus untuk pemeriksaan di awal September. Kalau tanggal pastinya, saya belum bisa katakan. Pemeriksaan tersangka bisa bersamaan atau selang satu hari,î ujar Askari, akhir pekan kemarin.

Saat ditanyakan apakah pemeriksaan akan diikuti dengan penahanan keduanya, Askari belum bisa menentukan. Hal itu dipertimbangkan sesuai dengan hasil pemeriksaan. Selain itu, untuk penahanan mesti ada surat remsi dari kepala kejaksaan.

Pemeriksaan Saksi

Pemeriksaan tidak akan berhenti pada keduanya. Selanjutnya kejaksaan akan memanggil Kepala Dinas Pemuda Olahraga Budaya dan Pariwisata (Disporabudpar) Grobogan Heryi Rusdjijanto. Heryi yang berstatus saksi akan diperiksa terkait sejauh mana keterlibatannya.
Pemanggilan Heryi dilatarbelakangi oleh dinas yang ia pimpin selaku leading sector pengajuan bantuan. Kedua, nama Heryi berulngkali disebut oleh tersnagka Hutomo sebagai orang yang ”ngeguhkeî bantuan serta menerima dana.

Berdasarkan keterangan Hutomo saat pemeriksaan, pengajuan dan pemotongan pemotongan dilakukan ia dan khomsatun yang saat itu maish berstatus suami istri. Hal itu mereka lakukan atas arahan dari Heryi. Hutomo yang menggalang kelompok pengajuan bantuan, khomsatun yang membuat proposal dan Heryi yang menyampaikan ke provinsi.

Hutomo juga menjelaskan jika mereka bertigalah yang mengantarkan proposal ke provinsi. Hanya saja ia yang saat itu sebaga driver, menunggu di lantai bawah Gedung Gubernuran. Smeentara Siti Khomsatun dan Heryi yang mengurus proposal. Kemudian diketahui ada 161 proposal yang dipotong oleh mereka. Nominal uang yang dipotong Rp 200 juta hingga Rp 300 juta. Dari jumlah proposal tersebut ada 35 yang fiktif dan saat ini ditangani Kejati Jateng. (H81-87)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/08/25/271261/Kejari-Periksa-Dua-Tersangka

26 Agustus 2014 Posted by | GROBOGAN | Tinggalkan komentar

Yanuelva Menyamar

SUARA MERDEKA – Senin, 25 Agustus 2014

  • Kenakan Jilbab

SEMARANG- Buronan kelas kakap Yanuelva Etliana ditengarai kini mengenakan hijab untuk memuluskan penyamarannya selama dalam persembunyian. Terpidana kasus korupsi Bank Jateng yang dinyatakan buron sejak November 2012 silam tersebut, telah divonis 15 tahun penjara serta denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan dan disidangkan tanpa kehadiran yang bersangkutan (inabsensia).

Dalam kasus ini Yanuelva juga diminta mengganti kerugian negara Rp 39 miliar dengan konsekuensinya penyitaan harta benda atau hukuman pengganti delapan tahun penjara. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Eko Suwarni menyatakan, pihaknya terus bekerja sama dengan Adhyaksa Monitoring Center Kejaksaan Agung RI, kepolisian serta Kejaksaan Negeri Semarang untuk mendapatkan Yanuelva. ‘’Ada informasi dari pihak keluarganya kalau Yanuelva sekarang memakai hijab. Memang sangat licin, tapi kami tidak akan menyerah untuk mendapatkannya,’’ ungkap Eko Suwarni, kemarin.

Upaya pengejaran pun terus dilakukan. Bahkan saat Hari Raya Idul Fitri lalu, pihak Kejaksaan telah melakukan upaya agar bisa bisa menangkap direktur CV Enhat, yang melakukan korupsi hingga menyebabkan kredit macet lebih dari Rp 25 miliar. Kejaksaan Tinggi juga mengimbau keluarga dan juga masyarakat untuk bisa memberikan informasi. Sekecil apa pun informasi itu akan ditindaklanjuti agar terdakwa bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya. ‘’Terakhir terdeteksi di salah satu keluarga bahkan katanya juga berencana pergi ke Karimun Jawa. Kabarnya yang bersangkutan juga ada usaha di luar Jawa bersama dengan suaminya. Sudah kami kejar, tapi belum bisa didapatkan juga,’’ imbuh Eko.

Korupsi yang dilakukan Yanuelva ini dilakukan bersama dengan sejumlah pejabat termasuk analis kredit dari pihak bank. Ia berhasil mencairkan kredit sejumlah Rp 14,35 miliar dari Bank Jateng Cabang Semarang. Dari jumlah sebesar itu, hanya dikembalikan sebagian kecil saja dan sebanyak Rp 13,8 miliar macet. Adapun dari Bank Jateng Syariah, berhasil didapat kredit Rp 29,5 miliar menggunakan 27 surat perintah mulai kerja (SPMK) dan surat perintah pekerjaan (SPP) fiktif. Modus serupa juga dilakukannya pada 2010,  dimana ia mendapatkan kucuran kredit Rp 37,2 miliar. Namun, sebanyak Rp 25,6 miliar di antaranya macet. (J14,J17-64)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/08/25/271333/Yanuelva-Menyamar

26 Agustus 2014 Posted by | SEMARANG, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

LSM Kritik Keikutsertaan Bupati dalam TPHD

SUARA MERDEKA – Selasa, 26 Agustus 2014

  • Ambil Porsi, Biayai Sendiri

DEMAK – Sejumlah LSM mengkritik keikutsertaan Bupati Demak Moh Dachirin Said dalam Tim Pembimbing Haji Daerah (TPHD). Mereka menya­yang­kan sikap bupati yang terkesan memanfaatkan jabatannya untuk ikut beribadah haji secara gratis.

Aktivis Lembaga Penyuluhan Pem­berdayaan dan Pengembangan Ma­sya­rakat Mandiri (LP3MM) Demak, Ah­mad Munir Yusak mengatakan, seha­rusnya bupati tidak ikut serta dalam TPHD. Menurutnya keikutsertaannya itu, akan menimbulkan pertanyaan di masyarakat.

”Pasti masyarakat bertanya-tanya, apa bupati itu tidak punya bawahan, atau mungkin bupati sudah tidak percaya lagi dengan bawahannya,” katanya, Senin (25/8).

Sementara M Rifa’i, Ketua Forum Komunikasi Rakyat dan Mahasiswa Demak (FKRMD) menilai Bupati Demak sudah menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi.

”Bupati kan sudah haji, masak harus ikut haji lagi mengajak istrinya lagi. Semestinya buat mereka yang belum menunaikan haji sama sekali,” ujarnya.

Menurut Rifai, keikut sertaan dalam TPHD terkesan agar dia dapat haji gratis.

Tanggung Jawab

Suara yang sama juga keluar dari Mu­hammad Taufiq, aktivis PB Ikatan Ma­ha­siswa Demak (IMADE). Me­nurut­nya, bupati mempunyai tanggung jawab yang lebih besar di atas panitia penyelenggara dan pengawasan ibadah haji.

”Bupati itu manajer, bukan sebagai pelaksana. Kalau bupati ikut TPHD, tanggung jawabnya di kabupaten dapat terbengkalai. Urusan bupati itu di atas pa­nitia penyelenggara bukan penga­was­an di lapangan langsung,” terangnya.

Seperti diketahui, bupati Demak beserta Istrinya masuk menjadi TPHD. Selain itu ada juga Kabag Kesra Setda Demak, Johar Arifin, Anggota DPRD Gihon Sumpeno, seorang dari tim kesehatan, Suriah NU, Moh Alawi, dan Abdul Syukur dari Kalikondang .

”Kan eman-eman sekali ada jatah tujuh orang masih tersisa. Jadi sisa tersebut saya isi untuk memenuhi kuota tersebut,” kata Bupati Demak, Moh Dachirin Said saat dikonfirmasi di Pendapa Kabupaten Demak.

Dia mengaku merogoh koceknya sendiri. APBD yang dikucurkan untuk dirinya pun dikembalikan. ”Saya cuma ambil porsinya saja. Dananya saya kembalikan,” akunya. (zul-72)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/08/26/271400/LSM-Kritik-Keikutsertaan-Bupati-dalam-TPHD-

26 Agustus 2014 Posted by | DEMAK | Tinggalkan komentar

Pahami Kebijakan, Harus Dekat Rakyat

SUARA MERDEKA – Selasa, 26 Agustus 2014

SEMARANG – Masing-masing partai politik (parpol) yang mendapat kursi pimpinan diminta memilih kader yang dekat dengan rakyat.

Figur pimpinan dinilai penting untuk menunjukkan posisi lembaga tersebut sebagai wakil rakyat.

Widi Nugroho dari Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) menegaskan, para pimpinan merupakan wajah lembaga legislatif. “Pimpinan harusnya mereka yang memahami kebijakan. Selain itu, yang utama, mereka harus dekat dengan masyarakat,” ujarnya.

Dia tak menyoal apakah mereka yang dipilih adalah anggota Dewan yang sebelumnya juga menjabat. Meski begitu, mereka yang pernah menjabat tentu memiliki pengalaman lebih. Hanya saja, anggota Dewan yang memang baru kali pertama duduk di kursi DPRD, kadang ada juga yang kualitasnya tak kalah dengan mereka yang incumbent.

Sementara itu, aktivis Johnarie Nugroho berharap, nama yang terpilih menjadi pimpinan Dewan nanti adalah mereka yang bisa mengakomodir kepentingan rakyat terutama rakyat miskin sebagai prioritas.

Selain itu, para pimpinan juga sebaiknya sepakat dengan program pengembangan investasi yang pro dengan buruh.“Secara prinsip, parlemen harus detail melakukan koreksi pada eksekutif. Karena itu dibutuhkan pimpinan yang tegas dan memiliki visi yang jelas,” katanya.

Dia menuntut pimpinan Dewan mendatang bisa menciptakan iklim kerja yang produktif serta menciptakan legislasi yang mengarah pada kesejahteraan rakyat.

Seperti yang diberitakan kemarin, beberapa nama calon pimpinan Dewan telah diketahui. PDI Perjuangan memutuskan Supriyadi akan duduk di deretan kursi tersebut. Sementara tiga partai lain, Gerindra, PKS, dan Demokrat masih menunggu keputusan pusat. (H35,H71-39)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/08/26/271443/Pahami-Kebijakan-Harus-Dekat-Rakyat

26 Agustus 2014 Posted by | SEMARANG | Tinggalkan komentar

Anggota Pungli, Siap Tanggung Jawab

SUARA MERDEKA – Rabu, 27 Agustus 2014

SEMARANG – Kinerja Satuan Lalu Lintas Polres­ta­bes Semarang menjadi so­rotan menyusul tertang­kap­nya sejumlah anggota oleh aparat Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Pol­da Jateng. Mereka tertang­kap tangan saat melaku­kan pungutan liar di pos polisi tempat mereka bertugas.

Kasat Lantas Polrestabes Semarang, AKBP Windro Akbar mengatakan, terkait tindakan itu pihaknya akan menindak tegas anggota yang terlibat. Adapun mereka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

“Mereka yang terlibat atau diketahui melakukan pungli juga akan kami black list untuk tidak berdinas dibagian lalu lintas,” ungkapnya, Selasa (26/8).

Sikap tegas itu tidak hanya untuk anggota yang melakukan pungli kepada kendaraan, namun juga seluruh bentuk pungli yang dekat dekat kinerja Satlantas. “Termasuk pungli SIM, pengurusan STNK dan pungli lainnya,” ujarnya.

Untuk itu, pihaknya juga meminta kepada masyarakat yang mengetahui tindakan melanggar aturan yang dilakukan anggotanya, dipersilahkan untuk melaporkan langsung. Hal itu dilakukan demi kenyaman bersama dan menekan adanya pungutan liar.

“Saya bertanggung jawab penuh terhadap anggota lalu lintas yg melakukan penyimpangan suap,” katanya.

Untuk menekan dan tidak terulang lagi tindakan tersebut, pihaknya melakukan berbagai upaya termasuk dengan memasangan spanduk stop pungli di seluruh pos lantas dan Kantor Satpas Polrestabes Semarang. Pihaknya juga melarang anggotanya untuk melakukan penilangan di dalam pos lantas.

“Kami tidak memberikan ruang dan celah sekecil apa pun yang bisa mengarah ke pungli,” ungkapnya.

Pos Transparan

Selain itu, pihaknya juga melarang untuk memasang kaca hitam di pos lantas. Tidak ada anggota yang bertugas di salah satu pos lalu lintas bermain di pos lalu lintas lainnya. Anggota juga diminta memberikan penerangan dan penyuluhan kepada masyarakat agar tidak memberikan ruang melakukan pungli. Pihaknya akan mengamankan dan periksa masyarakat yang mencoba melakukan suap kepada anggota polantas.

Dengan tindakan tegas dan upaya tersebut, pihaknya berharap tindakan tersebut tidak lagi terulang dan anggota bekerja sesuai prosedur. Pungutan liar tersebut terbongkar setelah aparat Propam Polda Jateng menangkap tangan dua anggota Satlantas Polrestabes Semarang Aiptu S dan Brigadir E saat melakukan pungutan liar di pos polisi lalu lintas Kalibanteng, Jumat (15/8) sore.

Lalu, pada Selasa (19/8) sekitar pukul 14.00, Propam kembali menangkap tangan seorang anggota Unit Lantas Polsek Gajahmungkur, Semarang, Aiptu TM.  TM ditangkap saat menerima uang dari seorang pengemudi mobil di pos polisi pertigaan Pasar Kambing, Jalan MT Haryono. (K44,H74-39)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/08/27/271516/Anggota-Pungli-Siap-Tanggung-Jawab

26 Agustus 2014 Posted by | SEMARANG | Tinggalkan komentar

Korupsi PD BPR BKK Purworejo Turino Mengaku Dijebak

SUARA MERDEKA – Selasa, 26 Agustus 2014
 

SEMARANG – Sidang lanjutan dugaan korupsi PD BPR BKK Purworejo dengan terdakwa mantan dirut Turino Junaidi menghadirkan sejumlah saksi di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (25/8). Saksi yang dihadirkan, Herawati Wuragil dan Ribka, karyawan PD BPR BKK Purworejo serta Achmad, tetangga terdakwa. Menurut Herawati, terdakwa dalam keseharian di kantor dinilai bertanggung jawab dan tidak pernah memanfaatkan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi.

Dirinya pernah melihat ekspresi spontan terdakwa yang terkejut atas kasus yang terjadi di institusi ini. Dalam perkara ini Turino dijadikan terdakwa bersama dengan Kasubbid Penghimpun Dana, Diah Kusumawati yang diduga melakukan korupsi sekitar Rp 1,1 miliar. ’’Waktu itu Pak Turino shock sambil bilang aku tandatangan berkas sakmono akehe ki ojo-ojo aku dijebak (Diah),’’ kata Herawati menirukan Turino di hadapan majelis hakim yang diketuai Dwi Prapti. Penarikan Saat itulah, lanjut dia, terdakwa baru tersadar mungkin saja telah menandatangani berkas yang oleh Diah Kusumawati diduga digunakan untuk kepentingan tertentu.

Turino dan Diah sendiri ditetapkan sebagai tersangka pada bulan Desember 2013 terkait dugaan penarikan dana antarbank aktiva senilai Rp 1,1 miliar. Penarikan dana ini menggunakan slip yang sah karena terdapat tanda tangan dua direksi PD BPR BKK yaitu Direktur Utama Sumanto dan Direktur Turino Junaidi dengan stempel resmi. Saksi lain, Ribka yang bekerja di BPR BKK Purworejo Cabang Bagelen menyatakan, terdakwa dikenal sebagai pemimpin yang jujur dan bertanggung jawab. Saksi juga sempat mengenal terdakwa Diah. ’’Pernah mendengar juga soal Diah sering narik setoran,’’imbuhnya.(J14,J17-80)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/08/26/271379/Turino-Mengaku-Dijebak

26 Agustus 2014 Posted by | PURWOREJO | Tinggalkan komentar

Saksi Cabut Keterangan dalam BAP

SUARA MERDEKA – Selasa, 26 Agustus 2014
 
Korupsi Taman Kiai Langgeng

SEMARANG – Kasus dugaan korupsi penataan Taman Kiai Langgeng menuju SMPN 7 Magelang yang disidangkan di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (25/8) menyita perhatian pengunjung sidang. Hal itu setelah konsultan pengawas dari PT Hamparan Pinang Magelang, Beny Dwi Saputro yang menjadi saksi persidangan mencabut berita acara pemeriksaan (BAP) Polres Magelang. Di hadapan Ketua Majelis Hakim, Erintuah Damanik, saksi Beny menegaskan, proyek penataan taman Kiai Langgeng sudah sesuai kontrak. “Sudah sesuai kontrak, baik kualitas dan volume proyek,” tegas Beny.

Meskipun hakim mempertegas kembali dan membacakan ulang keterangan di BAP kepolisian, saksi yang melakukan pengawasan proyek selama 50 hari kerja ini tetap menyatakan, berita acara itu tidak benar. Beny merupakan salah satu saksi yang dihadirkan Jaksa Roy Arlan dan kawan-kawan dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Magelang. Tiga saksi lain yang dihadirkan ialah dua pegawai Dinas Kebersihan Pertamanan dan Tata Kota (DKPT) Kota Magelang, Wardani Armiyati dan Sudaryanto, serta PNS Pemkot Magelang Larsita. Keempat saksi ini memberikan keterangan kepada majelis hakim dalam perkara korupsi dari tiga terdakwa, yakni Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Kusdi, serta dua rekanan dari CVAJaya, Suharno dan Sugito. Keterangan Palsu Erintuah mengatakan, keterangan di BAP disebutkan tiang lampu yang diproyeksikan semula galvanis digantikan besi biasa, sedangkan cat semprot diubah cat kuas. Beny pun tetap yakin dan tak mengubah jawaban. Dalam perkara ini, Jaksa Roy mendakwa Kusdi, Suharno, dan Sugito melakukan korupsi penataan Taman Kiai Langgeng yang merugikan negara sebesar Rp 60 juta. Pagu anggaran penataan taman yang dialokasikan APBD Jateng tahun 2012 itu sebesar RP246 juta. Proyek itu meliputi bongkar paving, pengadaan tanaman, serta tiang, dan lampu hias. Meski proyek belum rampung, namun pembayaran kepada rekanan telah diselesaikan 100 persen. Menanggapi pernyataan Beny di persidangan, Roy menilai saksi yang telah disumpah itu telah memberikan keterangan palsu.

Menurutnya, terdapat kekurangan fisik proyek, berupa tiang lampu senilai Rp 60 juta. Ia pun berencana melaporkan Beny ke kepolisian. “Itu pidana, semestinya dia (saksi Beny) jujur karena proyek itu fisiknya memang kurang. Kalau itu kesaksian palsu, kami akan melaporkan ke kepolisian,” ungkapnya. (J17,J14-80)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/08/26/271380/Saksi-Cabut-Keterangan-dalam-BAP

26 Agustus 2014 Posted by | MAGELANG | Tinggalkan komentar

KPK Dalami Kesaksian Yulianis

SUARA MERDEKA – Selasa, 26 Agustus 2014
 
  • Penyebutan Marzuki, Ibas, dan Fahri

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan untuk menindaklanjuti kesaksian mantan wakil direktur keuangan Permai Grup Yulianis yang menyebut Marzuki Alie, Edhi Baskoro (Ibas), dan Fahri Hamzah menerima uang dalam bentuk mata uang dolar AS. ’’Kalau memang ada datanya, ada dua unsur alat bukti, kalau semua sudah solid, intinya enggak ada alasan KPK (untuk tak menindaklanjutired),’’ ujar Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Bambang Widjojanto, Senin (25/8). Dia mengatakan, keterangan yang disampaikan Yulianis dicatat untuk didalami. ’’Semua informasi yang berkembang di pengadilan harus dicatat,’’ ujar Bambang.

Saat ini, lanjutnya, pihaknya t e n g a h menghimpun semua informasi yang kemudian akan ditindaklanjuti satgas KPK. Tindak lanjut itu, kata dia, yang akan menentukan apakah ada yang bisa dijadikan tersangka atau tidak. ’’(Tapi), Sekarang belum sampai sejauh itu,’’ kata Bambang. Tercatat Diketahui sebelumnya, Yulianis menerangkan terkait pemberian uang untuk Marzuki Alie senilai 1 juta dolar AS, Edhi Baskoro Yudhoyono (Ibas), 200 ribu dolar AS, dan Fahri Hamzah, 25 ribu dolar AS. Pemberian itu diungkap Yulianis saat menjadi saksi untuk Anas Urbaningrum di Pengadilan Tipikor, Jakarta Selatan. Dia menyebut, pengeluaran itu tercatat dalam laporan keuangan Permai Grup.

Sebelumnya, Marzuki Alie, Ibas maupun Fahri Hamzah telah membantah pernyataan Yulianis pada sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta. Ketua DPP Partai Demokrat, Achsanul Qosasi meminta KPK menelusuri kebenaran kesaksian Yulianis yang menyebutkan Ketua DPR Marzuki Alie menerima uang dari Nazarudin sebesar 1 juta dolar AS. Sebab, kalau tidak, akan berkembang menjadi fitnah dan merugikan pihak-pihak yang sesungguhnya tidak terlibat. “Sebenarnya ini cerita lama ya, tahun 2011-2012. Saya berharap KPK segera menindaklanjuti hal ini agar menjadi jelas apakah betul Pak Marzuki menerima uang 1 juta dolar AS,” kata Achsanul. (J13-80)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/08/26/271381/KPK-Dalami-Kesaksian-Yulianis

26 Agustus 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Keterangan Yulianis Tak Akan Menguap

SUARA MERDEKA – Senin, 25 Agustus 2014
 
  • Dugaan Suap Marzuki Alie

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan akan menindaklanjuti keterangan eks wakil direktur Keuangan Grup Permai, Yulianis yang menyebut adanya uang untuk Fahri Hamzah dan Marzuki Alie. KPK ­menjamin keterangan Yulianis itu tak akan ­menguap.

”Kalau memang sudah ada datanya, ada dua unsur alat bukti, kalau semua sudah solid nggak ada alasan bagi KPK untuk tidak menindak lanjuti. Sekarang mana bukti yang pernah me­nguap?” kata Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, Minggu (24/8).

Bambang menegaskan, saat ini jaksa penuntut tengah memilah-milah keterangan dari Yulianis yang bernilai benar. Setelah itu, jaksa akan berkoordinasi dengan penyidik untuk mene­ruskan kasus.

”Memang tugasnya penyidik to collect information dari semua proses yang bekerja. Bahwa kemudian bagaimana tindak lanjutnya, ya setelah mendengar laporan dan mendapat bukti-bukti yang lain. Baru kemudian mengambil sikap,” jelas Bambang.

Dalam persidangan, Yulianis membuka catatan keuangan Grup Permai. Apakah KPK juga memegang kwitansi pengeluaran Grup Permai seperti yang dibuka Yulianis di persidangan? ”Kalau soal barang bukti seperti itu penyidik yang tahu. Nanti akan saya cek dulu,” tegas Bambang.

Seperti diketahui, saat diha­dirkan di persidangan sebagai saksi untuk terdakwa Anas Urbaningrum, Yulianis mem­buka beberapa nama yang mendapat aliran dana dari Grup Permai.

”Yang saya ingat yang 1 juta dolar AS itu ke Pak Marzuki, itu tanggal 11 Januari 2010,” ujar Yulianis saat bersaksi dalam persidangan Anas Urbaningrum di Pengadilan Tipikor, Senin (18/8).

Penyebutan uang dari kas Grup Permai ke Marzuki bermula saat Anas bertanya ke Yulianis mengenai berita acara pemeriksaan (BAP) Nazaruddin nomor 98.

Beli Tanah

Dalam BAP tersebut disebutkan Anas berkomunikasi dengan Nazar pada awal 2011 melalui BlackBerry Messenger (BBM). Nazar menyebut Anas meminta duit 1 juta dolar AS.

Nazar pada BAP seperti dibacakan Anas menyebutkan uang diminta untuk membayar pembelian tanah di Yogyakarta. Uang ini sebut Nazar diminta ke Yulianis. Namun menurut Yulianis, uang tidak ditujukan ke Anas. Ajudan Nazar bernama Iwan menyebut uang diantar ke Marzuki.

Marzuki belum bisa dikonfirmasi soal pengakuan ini karena masih terbaring di rumah sakit. Namun mantan tim suksesnya saat Kongres PD 2010, Achsanul Qosasi, pernah membantah tudingan ada bagi-bagi duit, termasuk untuk Marzuki.

Achsanul juga menolak Marzuki disamakan dengan Andi Mallarangeng dan Anas Urbaningrum.

Apalagi dua kandidat Ketum PD di Kongres 2010 silam itu kini jadi tersangka kasus Hambalang.

Pengadilan Tipikor bahkan mengungkap ada miliaran rupiah uang Hambalang digunakan untuk pemenangan keduanya di Kongres PD.

”Itu dalam konteks apa? Kalau urusan di Kongres bedalah,” kata Achsanul.

Yulianis juga menyebut ada uang 25 ribu dolar untuk Wasekjen PKS Fahri Hamzah. Fahri Hamzah sendiri telah membantah ada uang Grup Permai yang mengalir kepadanya. Bahkan, Wasekjen PKS itu menyebut keterangan Yulianis adalah fitnah.(dtc,ant-90)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/08/25/271318/Keterangan-Yulianis-Tak-Akan-Menguap

26 Agustus 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Bonaran Dicekal

SUARA MERDEKA – Sabtu, 23 Agustus 2014
 

JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi melarang Bupati Tapanuli Tengah Raja Bonaran Situmeang bepergian ke luar negeri.

Pelarangan ini terkait penyidikan kasus dugaan korupsi dalam pengurusan perkara sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi.

’’KPK telah mengirim permintaan pencegahan bepergian ke luar negeri kepada Dirjen Imigrasi atas nama Raja Bonaran Situmeang,’’ ujar Kepala Biro Humas KPK Johan Budi SP, Jumat (22/8).

Menurutnya, pencegahan berlaku sejak 22 Agustus 2014 hingga enam bulan ke depan. Bonaran diduga menyuap mantan Ketua MK Akil Mochtar Rp 2 miliar agar menolak permohonan keberatan hasil Pilkada Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatera Utara.

Hal itu terungkap dalam surat dakwaan terhadap Akil yang dibacakan Jaksa KPK Luki Dwi Nugroho di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (20/2).

Uang tersebut diberikan kepada Akil melalui anggota DPRD Tapanuli Tengah Bakhtiar Ahmad Sibarani. Akil meminta uang suap dikirim ke rekening CV Ratu Samagat, perusahaan yang dikelola istrinya, Ratu Rita. Akil juga meminta agar pada slip setoran ditulis ’’angkutan batu bara’’.

’’Pertengahan bulan Juni 2011, Raja Bonaran Situmeang memberikan uang tunai Rp 2 miliar kepada Bakhtiar Ahmad Sibarani untuk dikirim kepada terdakwa,’’ kata Jaksa Luki saat membacakan dakwaan. Pada 22 Juni 2011, MK menolak permohonan para pemohon sengketa Pilkada Tapteng.

Hasil Pengembangan

Kemarin, KPK memeriksa Bakhtiar Ahmad Sibarani sebagai saksi untuk Bonaran. KPK juga meminta keterangan Ketua KPU Tapteng Dewi Elfriana, M Ridho alias Pito (swasta), Irham Buana Nasution (dosen), dan Daniel Situmeang, anggota Polri. Sebelumnya, KPK juga telah menggeledah kantor dan rumah Bonaran. Penyidik menyita sejumlah dokumen.

Kasus Bonaran, yang juga mantan pengacara terdakwa korupsi Anggodo Widjojo, itu merupakan pengembangan kasus suap terhadap Akil Mochtar. Akil telah divonis hukuman penjara seumur hidup karena terbukti menerima suap, gratifikasi, dan melakukan pencucian uang terkait penanganan sejumlah perkara sengketa pilkada.

Akil terbukti menerima suap terkait perkara sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah senilai Rp 3 miliar; Pilkada Lebak, Banten Rp 1 miliar; Pilkada Empat Lawang, Lampung Rp 10 miliar dan 500.000 dolar AS; dan Pilkada Kota Palembang, Sumatera Selatan Rp 3 miliar. Selain Bonaran, Wali Kota Palembang Romi Herton dan istrinya Masyito juga terseret kasus Akil Mochtar. Keduanya menjadi tersangka karena menyuap Akil.

Demikian pula orang dekat Akil, Muhtar Ependy, yang terbukti menerima Rp 19,8 miliar dari Romi Herton dan Masyito. Akil juga terbukti menerima suap terkait perkara sengketa Pilkada Kabupaten Buton senilai Rp 1 miliar; Pilkada Kabupaten Pulau Morotai Rp 2,989 miliar; dan menerima janji pemberian terkait keberatan hasil Pilkada Provinsi Jawa Timur senilai Rp 10 miliar.

Hakim juga menyatakan Akil terbukti menerima uang dari adik Gubernur Banten Atut Chosiyah, Chaeri Wardana, sebesar Rp 7,5 miliar, dan dari Wakil Gubernur Papua periode 2006-2011 Alex Hesegem Rp 125 juta.

Pemberian uang itu terkait sengketa Pilkada Kabupaten Merauke, Kabupaten Asmat, Kabupaten Boven Digoel, Kota Jayapura, dan Kabupaten Nduga. (J13-59)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/08/23/271186/Bonaran-Dicekal

26 Agustus 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: