KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

KPK Tak Ingin Penyuap Akil Mochtar Berkuasa


KOMPAS –  Jum’at, 22 Agustus 2014
 
 ilustrasi : penyuapan
ilustrasi : penyuapan
 
JAKARTA, KOMPAS – Setelah menetapkan Bupati Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Raja Bonaran Situmeang sebagai tersangka kasus dugaan suap terhadap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar terkait sengketa pemilu kepala daerah, Komisi Pemberantasan Korupsi terus menyidik kepala daerah lain yang terlibat dalam penyuapan tersebut.

Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas, Kamis (21/8), di Jakarta, mengatakan, KPK tak ingin kepala daerah yang diduga menyuap Akil memimpin suatu daerah. Sebab, dikhawatirkan kepala daerah itu terlibat kembali dalam kasus korupsi. ”Gurita kasus ini pelik, tetapi harus diurai sehingga hak-hak rakyat untuk mempunyai kepala daerah yang jujur segera dapat terwujud,” ujarnya.

Sejauh ini, KPK memeriksa Bupati Empat Lawang, Sumatera Selatan, Budi Antoni Aljufri sebagai saksi untuk tersangka Muhtar Ependy, rekan dekat Akil. Muhtar sebelumnya sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam pemberian keterangan yang tak benar saat bersaksi di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta dalam perkara korupsi sengketa pilkada di MK. Muhtar juga diduga sebagai perantara penyuapan sejumlah kepala daerah terhadap Akil.

”Pemeriksaan Budi merupakan langkah hukum yang harus ditempuh untuk mengurai gurita kasus penyuapan terhadap Akil terkait sengketa pilkada di MK. Langkah ini ditempuh agar proses hukum berdiri di atas asas kebenaran material dan kesetaraan hukum,” kata Busyro.

Keterangan palsu

Dari dokumen berita acara pemeriksaan (BAP) Muhtar terungkap ihwal dugaan penyuapan yang dilakukan Budi kepada Akil. Meskipun di persidangan Muhtar menyatakan keterangannya cuma karangan belaka, justru inilah penyebab Muhtar ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan pemberi keterangan palsu di persidangan. Sebelumnya, dalam BAP, Muhtar mengaku menerima uang Rp 10 miliar dan 500.000 dollar Amerika Serikat (AS) dari Budi. Budi saat itu menggugat putusan KPU yang memenangkan Joncik Muhammad sebagai Bupati Empat Lawang periode 2013-2018.

Dari uang yang diterima itu, Rp 5 miliar dan 500.000 dollar AS diserahkan Muhtar kepada Akil yang menjadi ketua hakim panel sengketa Pilkada Empat Lawang. Tujuannya adalah agar Akil mengabulkan gugatan Budi. Belakangan, putusan MK akhirnya memenangkan gugatan Budi, yang kemudian ditetapkan menjadi Bupati Empat Lawang.

Seusai diperiksa, Budi enggan merinci hasil pemeriksaan terhadap dirinya, terutama terkait putusan hakim yang menyatakan Akil terbukti menerima suap darinya. ”Hanya diulang BAP awalnya saja. BAP yang dulu ditanya lagi,” katanya.

Saat ditanya lagi, Budi menolak sambil masuk ke mobilnya. ”Semua sudah saya ceritakan kepada penyidik,” ujarnya. (BIL)

Sumber: Kompas, 22 Agustus 2014 ; http://kpk.go.id/id/berita/berita-sub/2089-kpk-tak-ingin-penyuap-akil-mochtar-berkuasa


Informasi dan Pengetahuan Terkait:

26 Agustus 2014 - Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: