KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Kadisporabudpar Sanggah Terlibat Korupsi


PATI EKSPRES – Sabtu, 23 Agustus 2014

Penyelewengan Dana Bansos di Grobogan 2011

GROBOGAN – Penanganan perkara dugaan pemotongan dana bantuan sosial (bansos) bidang kesenian dan pengembangan kepemudaan Provinsi tahun 2011 sudah masuk tahap penyidikan. Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Purwodadi Sinarta Sembiring telah mengeluarkan dua sprindik (surat perintah penyidikan) tersangka untuk Hutomo dan Siti Khomsatun. 

“Keduanya sudah diperiksa saat perkara masih dalam tahap penyelidikan dan belum penyidikan. Nanti, keduanya yang dulunya suami istri ini akan diperiksa lagi dalam tahapan penyidikan dan tidak menutup kemungkinan akan ditahan untuk mempermudah pemeriksaan,” ujar Kasi Pidsus Kejari Purwodadi Askari, Jumat (22/8).

Dalam pemeriksaan sebelumnya, Hutomo mengaku menerima potongan uang bansos dari 161 kelompok. Total nominal sekitar Rp 300 juta. Uang diserahkan pada Khomsatun, yang saat itu masih sebagai istrinya. Dalam pemeriksaan, Hutomo juga menyebut Kepala Dinas Pemuda Olahraga Budaya dan Pariwisata (Disporabudpar) Heryi Rusdjijanto. Bahkan, tersangka juga menyebut Heryi-lah yang ngeguhke bantuan serta menerima dana.

“Memang benar, saudara Hutomo ketika kami periksa menyebutkan bahwa uang yang disetor ke Khomsatun dilanjutkan ke salah satu eksekutif. Sedangkan Khomsatun sendiri masih enggan terbuka saat kami periksa. Kedepan kami akan panggil pula eksekutif tersebut sebagai saksi. Tidak akan lama lagi,” terang Askari.

Dalam kasus tersebut, tim jaksa Kejari telah melakukan pengecekan alamat kelompok kesenian dan kebudayaan sebagai penerima bantuan sesuai perintah Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng. Sejumlah 35 dari 161 proposal dana bansos Provinsi tahun 2011, ternyata fiktif.  “Ada sekitar 35 proposal yang diajukan kelompok dari Grobogan. Alamat kelompoknya fiktif. Misalnya alamat pakai desa A. Setelah di cek, ternyata itu rumah warga. Saat pemilik rumah ditanya, juga tidak tahu menahu soal kelompok kesenian atau budaya. Tidak tahu juga soal proposal bansos,” ungkap Askari.

Dengan temuan tersebut, bansos Provinsi Tahun 2011 ada dua jenis dugaan penyimpangan. Pertama proposal fiktif dan kedua pemotongan dana bantuan senilai 50 persen. “Kalau yang dugaan fiktif bukan ranah Kejari tapi ditangani langsung oleh Kejati. Sesuai perintah, kami hanya cek ke lapangan. Kami (Kejari) kebagian menangani dugaan pemotongan dana bansos,” imbuh Askari.

Sementara itu, Kepala Disporabudpar Grobogan Heryi Rusdjijanto mengatakan, pihaknya siap jika Kejari Purwodadi memanggilnya sebagai saksi kasus tersebut. Pasalnya, terkait potongan dana bansos dirinya tidak menerima sepeser pun dari besaran dana yang diterima masing-masing yayasan atau kelompok seni baik yang fiktif maupun non fiktif.

“Saya sendiri kaget ketika membaca media massa, dimana Hutomo berbicara bahwa saya yang ngeguhke. Padahal pada saat itu, dia (Hutomo, Red) ketika meminta tanda tangan kepada saya bilang kalau proposal tersebut untuk mengajukan bantuan melalui aspirasi partai di APBD I (Provinsi). Saya ya hanya menandatangani. Untuk selanjutnya saya tidak tahu menahu” tandas Heryi di ruang kerjanya. (del)

Sumber : http://www.patiekspres.co/2014/08/kadisporabudpar-sanggah-terlibat-korupsi/

26 Agustus 2014 - Posted by | GROBOGAN

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: