KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Jokowi Ultimatum Birokrat


SUARA MERDEKA – Sabtu, 23 Agustus 2014
 
  • Mulai Dikawal Paspampres
image

JAKARTA – Kalangan yang kali pertama mendapat sorotan tajam dari Presiden RI terpilih Joko Widodo (Jokowi) adalah aparatur birokrasi. Dia memberi peringatan keras kepada aparatur negara untuk bekerja sungguh- sungguh.

Di depan seribuan sukarelawan yang berasal dari 40 kelompok di JIExpo, Jakarta, Jumat (22/8), Jokowi meminta segala tindak tanduk aparatur birokrasi di pemerintahan pusat maupun daerah yang menyimpang untuk segera dilaporkan.

’’Kalau ada pungutan liar, melayani tidak baik atau mengurus izin terlalu lama, sampaikan pada kami. Suatu saat kantor itu akan saya datangi,’’ ucapnya. Bahkan, ia pun mengancam akan mengganti seluruh aparatur PNS termasuk mencopot kepala dinasnya. ’’Kalau bisa saya ganti. Saya copot saat itu juga,’’ ujar dia disambut tepuk tangan seluruh sukarelawan. Mereka meneriakkan nama Jokowi berulang kali.

Jokowi menegaskan, pelayanan birokrasi di Indonesia harus lebih baik dari sebelumnya. Partisipasi publik untuk melaporkan adanya kejanggalankejanggalan seperti itu, lanjutnya sangat dibutuhkan. Jokowi tidak mau laporan yang diberikan kepadanya terkesan baik-baik saja.

’’Jangan laporan yang sampai ke saya yang baik-baik saja. Laporan yang tidak baik juga. Itu supaya bisa kami perbaiki,’’ ujar Jokowi. Acara halalbihalal itu sendiri dihadiri oleh Jusuf Kalla, Ketua Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua PKPI Soetiyoso, dan Ketua Tim Pengarah Relawan Jokowi-JK, Luhut Pandjaitan.

Selain itu, Jokowi juga meminta agar para sukarelawannya tidak membubarkan kantor-kantor sukarelawan yang sudah terbentuk. Ini karena Jokowi ingin agar mereka tetap bekerja memberikan informasi mengenai adanya kecurangan atau hal yan tidak baik di suatu daerah.

’’Saya dengar ada beberapa kantor sukarelawan yang sudah mau membubarkan diri, jangan dulu. Masih ada tugas yang lebih besar untuk bangsa ini,’’ ujar Jokowi. Mantan wali kota Solo itu mengingatkan kepada relawan untuk menjadi penyambung lidah rakyat. Diharapkan, semua permasalahan yang ada dapat dilaporkan kepadanya.

Sementara itu, Deputi Kantor Transisi Jokowi-JK, Hasto Kristiyanto mengatakan, perlu adanya komunikasi dengan parpol lain. Karena menurutnya segala permasalahan bangsa bisa dipecahkan dengan melakukan kerja sama, dan tidak bisa hanya dilakukan oleh satu golongan.

Tak Banyak Berubah

Sementara itu soal komposisi kabinet, Wapres terpilih Jusuf Kalla menyatakan susunan kabinet mendatang tak akan banyak berubah. Perubahan yang terlalu banyak akan memakan waku berbulan-bulan. ’’Menghabiskan waktu hanya untuk urusan organisasi. Di mana kantornya, siapa dirjennya, siapa direkturnya. Yang sekarang ini toh sudah berjalan,’’ kata JK.

Menurutnya, ide merampingkan kabinet dianggap tak tepat. Ia menganggap perampingan itu sebenarnya tidak akan membuat negara menjadi hemat. Ide merampingkan kabinet itu, kata Kalla, sebenarnya mengacu pada komposisi kabinet di negara-negara kecil seperti Malaysia dan Singapura, yang jumlah penduduk dan luas wilayahnya lebih kecil dibanding Indonesia. Negara-negara itu jumlah kementeriannya hanya sekitar 20-an.

Namun, kabinet yang ramping dinilai tak cocok diterapkan di Indonesia karena jumlah penduduk dan luas wilayahnya yang terlalu besar. Kalla juga tak sependapat dengan wacana menggabungkan kembali Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan seperti dulu. Kata dia, ide penggabungan dua kementerian itu sebenarnya meniru Jepang. Oleh karena itu, saat menjadi wakil presiden di kabinet yang dipimpin SBY pada 2004-2009, Kalla memisahkan dua kementerian itu.

Tujuannya agar sektor industri menjadi perhatian. Hingga saat ini Tim Transisi masih menggodok jumlah pos kementerian yang ideal di pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Jumlah kementerian seharusnya tidak dipersoalkan tapi tetap memprioritaskan efektivitas kerja. Pimpinan Pusat Muhammadiyah menerima keputusan MK. ’’Secara hukum dan keputusan MK adalah final dan mengikat. Seluruh warga negara dan penyelenggara negara agar mematuhi keputusan MK dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab’’.

Pernyataan itu disampaikam oleh Pimpinan Muhammadiyah yang ditandatangani oleh ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin. Sedangkan kepada Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa, Muhammadiyah tetap menghormati kenegarawanan kedua orang tersebut yang telah menempuh perjuangan konstitusional dan cara cara damai dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilihan presiden. “ Mengajak seluruh masyarakat agar melakukan rekonsiliasi sosial, bersatu padu, dan bekerjasama memajukan bangsa dan negara,” pinta Din.

Blusukan

Di pihak lain, mulai kemarin, Komisi Pemilihan Umum (KPU), secara resmi menyerahkan tugas pengamanan dan pengawalan presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo-Jusuf Kalla kepada Pasukan Pengamanan Presiden (Papampres).

Dalam acara serah terima di KPU yang dihadiri Ketua Bawaslu Muhammad, Wakil Asisten Operasi Panglima TNI Laksamana Darmanto dan Asisten Operasi Komandan Paspampres Kolonel (Inf) A Budi Handoyo, perwakilan Polri, Ketua KPU Husni kamil Manik memberikan apresiasi yang besar kepada jajaran Polri yang telah memberikan pengawalan kepada Jokowi-JK selama ini.

Menurut Budi Handoyo, pihaknya akan cepat menyesuaikan untuk mengamankan Jokowi terkait dengan aktivitas blusukannya. Prinsip pengamanan yang dilakukan paspampres menurut Budi adalah menerapkan standar keamanan maksimum, namun tetap memberikan kenyamanan kepada Jokowi. ’’Keamanan maksimum tapi tetap memberikan rasa nyaman bagi Presiden untuk menjalankan aktivitasnya termasuk blusukan.

Demi keamanan dan kenyamanan bisa kita lakukan pengamanan yang tak terlihat misalnya dengan personel yang berpakaian preman, dan banyak cara lainnya yang tidak bisa saya sebutkan,’’ kata dia. Sementara itu, menurut Wakil Asisten Operasi Panglima TNI Laksma Darmanto, pihaknya akan selalu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Presiden terkait aktivitas yang akan dilakukannya.

Bila dirasa kondisinya tidak aman bagi Presiden untuk melakukan aktivitas yang lebih dekat kepada rakyat, maka Paspampres demi keamanan presiden, tentu akan menyarankan Presiden tidak melakukan aktivitas tersebut. Tim pengamanan pengawalan Polri yang sebelumnya bertugas terdiri dari berbagai latar belakang kesatuan dan kemampuan individu masing-masing.

Mereka antara lain pengawal depan sepeda motor, pengawal mobil, pengawal pribadi, mobil VIP capres-cawapres, mobil cadangan, pengamanan penyelamatan, pengawalan penutup, food security dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polri, pengawalan Polwan untuk istri kandidat, tim ahli dari Gegana Brimob Polri, serta ada juga dari unsur Detasemen Khusus 88/Antiteror Polri. Jumlah personel yang bertugas untuk masing-masing kandidat mencapai hingga sekitar 60 orang.(K32,bn,F4,K24-90)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/08/23/271144/Jokowi-Ultimatum-Birokrat

26 Agustus 2014 - Posted by | BERITA POLITIK DAN BERITA UMUM

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: