KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

BPK Hitung Kerugian Negara Akibat Korupsi KONI Jogja


 

SUARA MERDEKA.COM – Minggu, 24 Agustus 2014

YOGYAKARTA, suaramerdeka.com – Pemeriksaan kasus dugaan korupsi hibah KONI tahun 2011-2012 untuk cabang cabang olahraga Persatuan Bola Volly Seluruh Indonesia (PBVSI) Kota Yogyakarta, masuk tahap penghitungan kerugian negara (PKN). 

 

Pada Kamis (21/8) lalu, Kejaksaan Negeri (Kejari) Jogja telah mengirimkan surat permohonan ke Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan DIY.

 

“Kami sudah layangkan surat ke BPK. Jika terbukti ada kerugian negara, kami akan langsung ajukan tuntutan ke Jaksa Penuntut Umum,” kata Kasi Pidana Khusus Kejari Jogja Aji Prasetyo kepada wartawan, Minggu (24/8).

 

Pada perkara ini, Kejari menetapkan dua orang tersangka masing-masing Ketua KONI Jogja Iriantoko Cahyo Dumadi, dan Ketua Harian PBVSI Jogja Wahyono Haryadi.

 

Penyidik segera melakukan pemeriksaan terhadap keduanya atas statusnya sebagai tersangka. Pada kasus ini, keterlibatan Ketua KONI karena berperan sebagai penanggungjawab dalam pengalihan dana bagi PBVSI.

 

Selain tersangka, penyidik juga akan memanggil sejumlah pengurus KONI dan pegawai Pemkot Jogja yang mengetahui mekanisme penyaluran dana tersebut. “Pihak yang akan kami panggil sesuai yang tertera dalam SPJ KONI,” terang Aji.

 

Penyelidikan kasus ini sendiri bermula dari laporan hasil pemeriksaan BPK yang menyatakan adanya indikasi penyelewenangan dana sebesar Rp 573 juta yang dialokasikan ke cabor PBVSI. Dalam kurun tahun 2011-2012, KONI menyiapkan alokasi dana Rp 999 juta untuk PBVSI.

 

Mengacu dokumen perjanjian, anggaran itu dicairkan dalam dua termin masing-masing sebesar Rp 646 juta dan Rp354 juta. Namun hasil temuan BPK menyebutkan dana yang digunakan PBVSI hanya Rp 354 juta. Sedangkan sebagian besar sisanya digunakan oleh Iriantoko.

 

Tersangka berdalih dana itu dialihkan ke cabor lain, tapi dalam SPJ tertulis untuk kegiatan PBVSI.

 

Berdasar penelusuran kejaksaan, dana hibah itu digunakan untuk klub bola voli Yuso yang masuk kategori profesional. Sementara dalam Permendagri 32/2011 dijelaskan bahwa dana hibah tidak boleh digunakan untuk cabor yang sudah professional. Atas dasar temuan itu, penyidik menilai LPJ KONI adalah fiktif.

( Amelia Hapsari / CN33 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/08/24/214263/BPK-Hitung-Kerugian-Negara-Akibat-Korupsi-KONI-Jogja

26 Agustus 2014 - Posted by | JOGJA RAYA

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: