KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Bonaran Dicekal


SUARA MERDEKA – Sabtu, 23 Agustus 2014
 

JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi melarang Bupati Tapanuli Tengah Raja Bonaran Situmeang bepergian ke luar negeri.

Pelarangan ini terkait penyidikan kasus dugaan korupsi dalam pengurusan perkara sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi.

’’KPK telah mengirim permintaan pencegahan bepergian ke luar negeri kepada Dirjen Imigrasi atas nama Raja Bonaran Situmeang,’’ ujar Kepala Biro Humas KPK Johan Budi SP, Jumat (22/8).

Menurutnya, pencegahan berlaku sejak 22 Agustus 2014 hingga enam bulan ke depan. Bonaran diduga menyuap mantan Ketua MK Akil Mochtar Rp 2 miliar agar menolak permohonan keberatan hasil Pilkada Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatera Utara.

Hal itu terungkap dalam surat dakwaan terhadap Akil yang dibacakan Jaksa KPK Luki Dwi Nugroho di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (20/2).

Uang tersebut diberikan kepada Akil melalui anggota DPRD Tapanuli Tengah Bakhtiar Ahmad Sibarani. Akil meminta uang suap dikirim ke rekening CV Ratu Samagat, perusahaan yang dikelola istrinya, Ratu Rita. Akil juga meminta agar pada slip setoran ditulis ’’angkutan batu bara’’.

’’Pertengahan bulan Juni 2011, Raja Bonaran Situmeang memberikan uang tunai Rp 2 miliar kepada Bakhtiar Ahmad Sibarani untuk dikirim kepada terdakwa,’’ kata Jaksa Luki saat membacakan dakwaan. Pada 22 Juni 2011, MK menolak permohonan para pemohon sengketa Pilkada Tapteng.

Hasil Pengembangan

Kemarin, KPK memeriksa Bakhtiar Ahmad Sibarani sebagai saksi untuk Bonaran. KPK juga meminta keterangan Ketua KPU Tapteng Dewi Elfriana, M Ridho alias Pito (swasta), Irham Buana Nasution (dosen), dan Daniel Situmeang, anggota Polri. Sebelumnya, KPK juga telah menggeledah kantor dan rumah Bonaran. Penyidik menyita sejumlah dokumen.

Kasus Bonaran, yang juga mantan pengacara terdakwa korupsi Anggodo Widjojo, itu merupakan pengembangan kasus suap terhadap Akil Mochtar. Akil telah divonis hukuman penjara seumur hidup karena terbukti menerima suap, gratifikasi, dan melakukan pencucian uang terkait penanganan sejumlah perkara sengketa pilkada.

Akil terbukti menerima suap terkait perkara sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah senilai Rp 3 miliar; Pilkada Lebak, Banten Rp 1 miliar; Pilkada Empat Lawang, Lampung Rp 10 miliar dan 500.000 dolar AS; dan Pilkada Kota Palembang, Sumatera Selatan Rp 3 miliar. Selain Bonaran, Wali Kota Palembang Romi Herton dan istrinya Masyito juga terseret kasus Akil Mochtar. Keduanya menjadi tersangka karena menyuap Akil.

Demikian pula orang dekat Akil, Muhtar Ependy, yang terbukti menerima Rp 19,8 miliar dari Romi Herton dan Masyito. Akil juga terbukti menerima suap terkait perkara sengketa Pilkada Kabupaten Buton senilai Rp 1 miliar; Pilkada Kabupaten Pulau Morotai Rp 2,989 miliar; dan menerima janji pemberian terkait keberatan hasil Pilkada Provinsi Jawa Timur senilai Rp 10 miliar.

Hakim juga menyatakan Akil terbukti menerima uang dari adik Gubernur Banten Atut Chosiyah, Chaeri Wardana, sebesar Rp 7,5 miliar, dan dari Wakil Gubernur Papua periode 2006-2011 Alex Hesegem Rp 125 juta.

Pemberian uang itu terkait sengketa Pilkada Kabupaten Merauke, Kabupaten Asmat, Kabupaten Boven Digoel, Kota Jayapura, dan Kabupaten Nduga. (J13-59)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/08/23/271186/Bonaran-Dicekal

26 Agustus 2014 - Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: