KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA


SUARA KARYA – Selasa, 26 Agustus 2014

ilustrasi ; korupsi haji

ilustrasi ; korupsi haji

JAKARTA (Suara Karya): Inspektorat Jenderal (Itjen) I Kementerian Agama Zainal Abidin Supi mengakui penyalahgunaan kuota pada penyelenggaraan haji. Hal itu dia ungkapkan usai memberi keterangan kepada penyidik KPK di gedung komisi tersebut, kemarin.

Menurut Zainal, sisa kuota setiap tahun seharus menjadi prioritas untuk jamaah haji yang berusia 60 tahun ke atas.
“Sisa kuota haji yang tidak terpakai itu memang dimanfaatkan. Diutamakan untuk jamaah yang usianya minimal 60 tahun,” kata Zainal.

Kenyataannya, sisa kuota itu justru untuk memberangkatkan sejumlah pejabat, di antaranya anggota DPR. Menurut Zainal, anggota DPR yang diberangkatkan adalah mereka yang sedang melaksanakan tugasnya.

Namun, Zainal tidak bisa menjawab ketika ditanya perihal banyaknya anggota DPR yang menggunakan kuota itu bukan untuk tugasnya melakukan pengawasan penyelenggaraan haji, melainkan juga untuk keluarga dan kerabat man-tan Menteri Agama, Suryadharma Alie.

“Ya gimana ya?” ujar Zainal dengan kalimat bertanya. Pada 22 Mei 2014, KPK menetapkan Suryadharma Ali (SDA), yang saat itu masih menjabat menteri agama, sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2012/2013.

SDA dijerat dengan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang (UU) No 31 /1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat tt kesatu KUHP.

Pasal 2 mengatur perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara. Adapun pasal 3 yang disangkakan kepada SDA menyebutkan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu telah menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara.

Baik pasal 2 dan pasal 3 menyebutkan bahwa SDA terancam pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar.

Korupsi tersebut diduga terjadi hampir di seluruh elemen penyelenggaraan ibadah haji. Di antaranya dalam Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), pemondokan, pengadaan dan pengadaan transportasi. Dana yang dikucurkan untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2012-2013 melebihi Rp 1 triliun.

Selain ditetapkan sebagai tersangka, Suryadharma juga dicegah bepergian ke luar negeri. Surat permohonan pencegahan bepergian ke luar negeri terhadap Suryadharma berdasarkan surat SKEP Nomor KEP-720/01/05/2014 tanggal 22 Mei 2014 atas nama Suryadharma Ali. Denny menjelaskan cegah terhadap Suryadharma berlaku untuk enam bulan ke depan.

Sebelum menetapkan Suryadharma sebagai tersangka, KPK telah melakukan penggeledahan di Kementerian Agama. Ruangan kerja yang digeledah tersebut antara lain ruang Menteri Agama, ruang Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agama, serta ruang kerja Direktur Jenderal Haji dan Umroh.

Dalam penggeledahan itu, KPK berhasil membawa sejumlah barang bukti yang diperlukan untuk kepentingan penyelidikan.

“Setelah ada surat penetapan tersangka sejak pagi (kemarin) dilakukan penggeledahan salah satunya di ruangan Direktur Jenderal, Haji dan Umroh. Sore sudah selesai,” ujar Johan.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK, Zulkarnain, menyatakan dalam penyelenggaraan ibadah haji terdapat beberapa penyimpangan seperti dalam pengadaan transportasi, pemondokan dan pengadaan katering. Akibatnya, ongkos naik haji menjadi terlalu mahal. (Nefan Kristiono)

Sumber : Suara Karya, 26 Agustus 2014

26 Agustus 2014 - Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: