KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Prajoko : Ganjar Alergi Kritik

SUARA MERDEKA – Rabu, 27 Agustus 2014

  • Buka Ruang Debat

SEMARANG – Setahun kepemimpinan Ganjar Pranowo, DPRD Jateng meminta supaya program-program yang menjadi prioritas untuk direalisasikan. Kritikan anggota DPRD terhadap Ganjar hendaknya tidak disikapi dengan cara reaksioner. ”Kritik adalah bagian dari membangun, koreksi, dan fungsi pengawasan dari DPRD. Dulu ketika menjadi anggota DPR, Ganjar katanya orang terkenal vokal terhadap pemerintah, tapi kenapa sekarang alergi kritik. Sebagai pemimpin harusnya mau menerima kritik,” kata anggota Komisi A DPRD Jateng, Prajoko Haryanto, kemarin.

Bila gubernur alergi kritikan, menurut dia, menandakan secara pribadi adanya kekurangdewasaan berpolitik. Sikap inkonsisten terhadap kritik akan merugikan gubernur. Menurut Prajoko, dirinya kerap mengkritik Ganjar karena fakta di lapangan menunjukkan belum ada prestasi. Ganjar dinilai sibuk dengan kebijakan yang bertujuan untuk pencitraan.

”Mulai dari lelang jabatan, pengisian jabatan di Perusda, penggantian Kepala Dinas Pendapatan  dan Pengelolaan Aset Daerah, sampai aksi heroik di jembatan timbang, semua hanya untuk pencitraan seolah-olah Ganjar itu paling demokratis. Padahal itu cara dia untuk memasukkan orang-orang dekat atau tim sukses untuk menduduki jabatan,” ucapnya.

Ajak Debat

Lelang jabatan Dirut Bank Jateng misalnya, setelah ditelusuri anggota dewan, Supriyatno ternyata teman Ganjar semasa remaja. Caranya pun tidak sesuai prosedur. ”Saat kunjungan kunjungan kerja di BPD DIY, direksi sana mengaku kepindahan Supriyatno tidak sesuai prosedur,” terangnya.

Soal jembatan timbang, juga dinilai tidak ada tindakan tegas. Tidak ada sanksi yang diberikan kepada Kepala Dishubkominfo Urip Sihabudin sebagai penanggung jawab. ”Nanti bisa dilihat apakah jabatan sekda akan didisi oleh orang dekat Ganjar,” imbuhnya.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Jateng Sasmito menuturkan, seorang pemimpin harus manjing ajur-ajer atau menyatu dengan lingkungan di sekitarnya. Meski dikritik media, DPRD, LSM, dan masyarakat, seyogyanya Ganjar terbuka dan menerima. ”Kritikan harus jadi ajang mawas diri untuk menjadi dewasa. Kami tidak mencari kesalahan orang lain, tapi agar kinerja gubernur ke depan lebih baik,” katanya.

Kritikan anggota DPRD memancing reaksi Ganjar. Dia blak-blakan menantang debat sejumlah kalangan anggota DPRD yang menilai pemerintahannya  hanya wacana. ”Mbok sekali-kali gubernurnya debat dengan dewan soal infrastruktur,” katanya.

Ia meminta DPRD membawa data konkret ketika berbicara di media. ”Yang dimaksud wacana itu yang mana? Infrastruktur memang saya akui belum sempurna. Karena anggarannya sangat kurang. Tapi teman-teman di lapangan bekerja, saya punya laporan mereka mingguan disertai foto pekerjaan,” jelasnya.

Menjawab tantangan itu, baik Prajoko maupun Sasmito menyatakan siap meladeni tantangan debat untuk membongkar kinerja gubernur selama satu tahun. ”Kami tidak asal kritik, tapi berdasarkan data lapangan dan laporan masyarakat,” tegas Sasmito. (J8,H68-90)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/08/27/271558/Prajoko-Ganjar-Alergi-Kritik

26 Agustus 2014 Posted by | SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Di Tengah Keminiman Teladan

SUARA MERDEKA – Senin, 25 Agustus 2014

TAJUK RENCANA

Mari memaknai kegencaran pembudayaan sikap antikorupsi sebagai ikhtiar untuk membangun atmosfer pencegahan. Kita garisbawahi pernyataan Prof Dr Tri Marhaeni Pudji Astuti MHum, Kepala Pusat Kurikulum dan Inovasi Pendidikan Universitas Negeri Semarang dalam Sosialisasi Pendidikan Antikorupsi yang digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di Semarang, belum lama ini. Menurutnya, sekarang ini contoh keteladanan semakin minim.          

Model pembelajaran kontekstual dalam Kurikulum 2013 menekankan contoh-contoh keteladanan yang harus disampaikan. Namun dalam realitas penjabaran nilai-nilai antikorupsi yang terkait dengan pendidikan karakter, contoh pemimpin dan tokoh yang layak diteladani di berbagai bidang dan level kini semakin terbatas. Dalam kondisi demikian, guru tentu harus menjelaskan secara sebaliknya tentang kepemimpinan dan ketokohan yang tidak patut dijadikan contoh.

Kita sependapat, guru makin kreatif dalam menginovasi metode pembelajaran antikorupsi. Berbagai best practise diketengahkan untuk mengajak, mengarahkan, dan menginternalisasikan nilai-nilai. Karakter siswa dibentuk, misalnya melalui evaluasi tentang bagaimana menepati waktu, jujur, santun, jangan membiasakan memberi hadiah kepada guru, dan sebagainya. Rasa tanggung jawab ditanamkan untuk membawa siswa punya arah dalam bersikap dan bertindak.

Pembentukan karakter lewat penanaman nilai-nilai antikorupsi perlu terus dikampanyekan di tengah keminiman contoh keteladanan dan perilaku yang tidak patut jadi panutan. Betapa berat tanggung jawab guru, apalagi ini menjadi bagian dari substansi pendidikan kontekstual dalam Kurikulum 2013. Sesungguhnyalah sosialisasi dan internalisasi itu menjadi tantangan terberat, justru di tengah kesengkarutan kehidupan penyelenggaraan negara dan pemerintahan.

Komitmen dan kreativitas pembelajaran di sekolah menjadi bagian dari “pengepungan” untuk melawan darurat korupsi. Bukankah hampir tak ada celah yang tidak terjangkiti? Sekecil apa pun, budaya menyelewengkan kewenangan dalam kekuasaan membutuhkan dekonstruksi dengan mindset yang sama, sehingga segi-segi penguatan karakter lewat dunia pendidikan menjadi pendorong preventif yang menopang atmosfer penciptaan efek jera dari sikap kuratif penegakan hukum.

Revolusi mental yang digaungkan oleh presiden terpilih Joko Widodo menjadi fondasi sosialisasi dan arah pendidikan karakter, sehingga bersifat jangka panjang. Inilah transformasi nilai, dengan orientasi membangun pikiran dan sikap antikorupsi. Misalnya malu untuk terlibat dan apalagi melakukan, takut risiko hukum dan sosialnya, melawan karena sadar korupsi merusak kehidupan bangsa. Sikap-sikap itulah yang antara lain dita­namkan sejak usia dini.

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/08/25/271298/Di-Tengah-Keminiman-Teladan

26 Agustus 2014 Posted by | ARTIKEL | Tinggalkan komentar

Taji Polisi Lembaga Keuangan

SUARA MERDEKA – Senin, 25 Agustus 2014

Oleh : W Riawan Tjandra

“Kepercayaan dan keyakinan pasar terhadap lembaga pengawas merupakan komponen utama good governance”

OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) kini makin menunjukkan taji. Mereka memulai dari menata sistem penawaran jasa finansial lewat telepon sampai memproteksi nasabah jasa asuransi dengan cukup efektif, dalam usianya yang masih muda. Latar belakang kelahiran ’’polisi’’ lembaga keuangan bank dan nonbank itu tak bisa dilepaskan dari krisis finansial yang berulang melanda sektor jasa keuangan negeri ini. Hampir selalu pada masa pergelaran politik, ada bank mengalami krisis.

Kasus Bank Century merupakan salah satu contoh bank gagal yang terjadi pada masa pergelaran politik. Sebelumnya terjadi kasus BLBI, dan nyaris kembali terjadi hal serupa sewaktu muncul wacana akuisisi BTN. Kehadiran OJK, yang menggantikan peran BI, dalam sistem tata kelola keuangan di Indonesia (finance governance) memberikan harapan positif terhadap upaya penguatan sektor jasa keuangan

Kehadirannya bahkan bisa memenuhi fungsi mewujudkan stabilitas ekonomi sebagaimana diatur Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2011, regulasi yang berlaku mulai 1 Januari 2013. Lembaga keuangan nonbank yang diawasi oleh OJK adalah asuransi, dana pensiun, bursa efek/pasar modal, modal ventura, perusahaan anjak piutang, reksadana, serta perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi.

Krisis keuangan di Asia merupakan implikasi kelemahan kualitas sistem keuangan di benua itu. Pada Juli 1997, Indonesia mulai terkena dampaknya karena struktur ekonomi nasional masih lemah untuk menghadapi krisis global. Kurs rupiah terhadap dolar AS melemah pada 1 Agustus 1997 yang diikuti penutupan 16 bank bermasalah oleh pemerintah pada November 1997.

Kemudian, pemerintah dan BI membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) guna mengawasi 40 bank bermasalah lainnya. Selain itu, mengeluarkan beleid Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) untuk membantu beberapa bank bermasalah. Namun kebijakan itu tidak berjalan efektif karena dana bantuan disalahgunakan oleh sejumlah pihak.

Hal itu memperburuk citra perbankan dan sistem pengawasan perbankan yang waktu itu dilakukan BI. Krisis ekonomi 1997-1998 yang dialami Indonesia mengharuskan pemerintah membenahi sektor perbankan dalam rangka stabilisasi sistem keuangan dan mencegah terulangnya krisis.

Namun tahun 2008, kasus serupa kembali terjadi pada Century, hasil merger antara Bank CIC, Pikko, dan Danpac. Sebagai pengawas bank, BI mengizinkan merger tersebut meskipun terdapat pelanggaran administratif. Beberapa kasus tersebut memberikan sinyal bahwa fungsi pengawasan yang dilakukan BI masih memiliki sejumlah kelemahan. Hal itulah yang mendorong pemerintah membentuk OJK, institusi independen yang diberi atribusi wewenang mengawasi sektor jasa keuangan bank dan nonbank.

Meskipun latar belakang pembentukannya tak selalu sama, cukup banyak negara membentuk institusi semacam OJK untuk melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasan sektor keuangan secara terpadu. Memang ada beberapa faktor yang memicu dilakukannya perubahan terhadap struktur kelembagaan pengawas jasa keuangan.

Konglomerasi Keuangan

Pertama;  kemunculan konglomerasi keuangan dan awal penerapan universal banking di banyak negara. Kondisi ini menyebabkan regulasi yang didasarkan atas sektor menjadi tidak efektif karena terjadi kesenjangan antara regulasi dan supervisi. Kedua; stabilitas sistem keuangan telah menjadi isu utama bagi lembaga pengawas yang awalnya belum memperhatikan stabilitas sistem keuangan, dan mereka mulai mencari struktur kelembagaan yang tepat untuk meningkatkan stabilitas sistem keuangan.

Ketiga; kepercayaan dan keyakinan pasar terhadap lembaga pengawas menjadi komponen utama good governance. Dalam konteks untuk mengakselerasi keterwujudannya pada lembaga pengawas jasa keuangan, banyak negara merevisi struktur lembaga pengawas jasa keuangannya.

Adapun kewenangan yang diatribusikan kepada OJK sebagaimana terdapat pada Pasal 7, 8 dan 9 UU Nomor 21 Tahun 2011 merupakan derivasi dari Pasal 34 Ayat (1) UU BI Nomor 3 Tahun 2004 yang mengatur bahwa tugas mengawasi bank dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk berdasarkan undang-undang.

Dengan demikian, dalam isu konstitusional, karakter constitutionally important dari UU OJK dapat ditelusuri melalui Pasal 34 UU BI yang bersumber dari Pasal 23D UUD 1945. Pasal itu mengamanatkan bahwa negara harus memiliki bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya, diatur oleh undang-undang.

Bahkan secara sistematis, dapat pula menelusuri landasan konstitusionalnya dalam Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945. Atribusi kewenangan dalam UU tentang OJK dan pengaturan mengenai institusionalnya, merupakan manifestasi dari jiwa konstitusi. Terutama dengan memahami dialektika Pasal 23D dan Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945. Kehadiran lembaga itu diharapkan bisa memberikan terapi terhadap penyakit kronis sistem keuangan di negeri ini. Lebih jauh, supaya sektor jasa keuangan terhindar dari moral hazard dan salah urus sebagaimana berulang kali  terjadi. (10)

— Dr W Riawan Tjandra SH MHum, dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/08/25/271300/Taji-Polisi-Lembaga-Keuangan

26 Agustus 2014 Posted by | ARTIKEL | Tinggalkan komentar

Tebaran Jala Korupsi Nazaruddin

SUARA MERDEKA – Kamis, 21 Agustus 2014

TAJUK RENCANA

Korupsi M Nazaruddin bagai gurita yang menebarkan jala untuk “menjaring” kakap-kakap. Pengibaratan ini kita ketengahkan ketika dalam rang­kaian persidangan skandal mantan ketua umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, saksi Yulianis menyebut sejumlah orang penting. Nama Marzuki Alie, Ketua DPR dari Partai Demokrat dan Fahri Hamzah, petinggi Partai Keadilan Sejahtera diung­kapkan sebagai bagian dari penerima aliran uang Nazaruddin.

Marzuki dan Fahri langsung me­nyanggah. Fakta persidanganlah yang akan membuktikan apakah Yulianis memang punya data kuat, atau kedua elite Senayan tersebut punya alibi sahih untuk menggugurkan tudingan. Yang jelas, inilah untuk kali kesekian seorang Naza­ruddin menyeret tokoh penting da­lam pu­saran perkaranya setelah Anas, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng, dan anggota DPR Angelina Patricia Sondakh.

Pola korupsi Nazaruddin melibatkan orang-orang penting, memberi kesan ia ingin membangun bari­kade politik yang kuat. Juga posisi ta­war ketika ia bisa mengatur banyak to­koh, memainkannya untuk dijadi­kan bumper kalau sewaktu-waktu menghadapi proses hukum seperti sekarang. Efektif atau tidak pola tersebut, Nazar melakukan sekaligus menunjukkan betapa korupsi telah membentuk gurita yang membelit elite kekuasaan.

Gurita itu membentuk lingkaran permainan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Juga menciptakan kengerian betapa korupsi telah mempola seperti itu, walaupun banyak skandal yang sebenarnya juga menampilkan wajah serupa. Kalau kesaksian yang berkembang dalam kasus Nazar itu terbukti benar, kita sekali lagi disuguhi oleh realitas pembodohan rakyat lewat sekelompok elite yang dengan semaunya sendiri mengutak-atik anggaran negara.

Kita terkadang hanya bisa mengurut dada melihat perilaku elite, misalnya yang dengan penuh semangat membangun opini pemojokan terhadap Komisi Pemberantasan Klorupsi (KPK). Baik dari kacamata legal-formal yang normatif, maupun dengan pendekatan-pendekatan politis. Rakyat tahu belaka, apa pun justifikasinya, ada nuansa pembodohan seolah-olah steering opini itu disampaikan secara murni padahal membawa pesan kepentingan tertentu.

Maka ketika sejumlah nama disebut dalam persidangan, bantahan disampaikan, dan reaksi publik berkembang, hakikatnya itulah bagian dari peta persoalan korupsi di Indo­ne­sia. Di balik kampanye perang melawan kejahatan luar biasa itu, kekuat­an-kekuatan yang secara sistematis berusaha melemahkan terus bergerak. Kita hanya bisa menunggu setiap perkembangan. Dan, bagi yang ber­akal sehat, semua menjadi pendidikan karakter yang luar biasa.

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/08/21/270909/Tebaran-Jala-Korupsi-Nazaruddin

26 Agustus 2014 Posted by | ARTIKEL | Tinggalkan komentar

Nilai-Nilai Antikorupsi Diminta Dipertajam

SUARA MERDEKA – Jum’at, 22 Agustus 2014

SEMARANG – Nilai-nilai antikorupsi yang diimplementasikan dalam model pembelajaran siswa harus dipertajam lewat berbagai metode yang bisa diinovasi oleh para guru. Kepala Pusat Pengembangan Kurikulum dan Inovasi Pendidikan Universitas Negeri Semarang (Unnes) Prof Dr Tri Marhaeni Pudji Astuti MHum mengatakan, sembilan nilai antikorupsi ini belum secara eskplisit disebut dalam pendidikan antikorupsi. Namun, sebenarnya nilainilai antikorupsi seperti jujur, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, mandiri, adil, berani, dan peduli sudah tercantum dalam 18 butir nilai pendidikan karakter. ”Jadi, nilai antikorupsi sebenarnya sudah ada pada pendidikan karakter, sehingga bukan hal yang asing bagi guru. Hanya saja, mungkin implementasi dalam model pembelajaran perlu dipertajam,” ungkap Prof Tri Marhaeni Pudji Astuti dalam workshop Implementasi Permberdayaan Guru Inovasi Model Pembelajaran Antikorupsi dan Sosialisasi Lomba Ide Beraksi, bekerja sama dengan KPK di Hotel Ibis Simpanglima, Kamis (21/8).

Menurut dia, tenaga pengajar saat ini sudah semakin inovatif dalam mendesain pendidikan antikorupsi sebagai bagian dari pendidikan karakter. Berbagai alat peraga perlu terus diinovasi, seperti metode ular tangga antikorupsi, simulasi antikorupsi, jam dinding, monopoli antikorupsi, ataupun bermain peran/ drama dengan memasukkan nilai-nilai positif. ”Guru sekarang semakin kreatif dan inovatif, apalagi guru TK dan SD dalam membuat model pembelajaran alat peraga. Guru SMP/SMA tidak boleh kalah dalam berinovasi, karena bila dijalankan dengan benar, tidak hanya bermanfaat bagi murid, tapi alat peraga itu juga punya nilai buat guru, karena bisa disusun untuk berkas naik pangkat,” kata Tri Marhaeni yang juga masuk dalam tim penyusun Kurikulum 2013 untuk SMA ini.

Kebiasaan Guru Besar Jurusan Sosiologi dan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Unnes itu juga menyampaikan beberapa faktor kebiasaan yang berkontribusi terhadap perilaku korupsi termasuk di sekolah adalah tradisi memberi hadiah, mental penerabas, dan budaya jam karet. Menurutnya, beberapa hal itu sering dikeluhkan guru saat harus mengajarkan hal yang baik. Hal ini juga diikuti ketika guru mencari contoh siapa orang yang tidak korupsi, misalnya. Hal ini akan sulit dilakukan, karena banyak pejabat yang korupsi, sehingga keteladanan sebagai contoh sulit dicari. ”Kurikulum 2013 mengharuskan pembelajaran kontekstual. Ketika mengeluh sulit cari contoh yang baik karena banyak pejabat korupsi, maka guru harus membalik logika. Jadi, ketika mencontohkan orang yang jelek tadi, perilakunya tidak harus diikuti oleh siswa,” katanya. (J14,J17-37)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/08/22/271058/Nilai-Nilai-Antikorupsi-Diminta-Dipertajam

26 Agustus 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Mengapa (Masih) Pungli?

SUARA MERDEKA – Sabtu, 23 Agustus 2014

Oleh : Herie Purwanto

JUDUL berita utama Suara Mer­deka, edisi Senin, 18 Agustus 2014 ’’Pol­da Ancam Polisi Pungli.” Diberitakan, Polda Jateng mengeluarkan ultimatum kepada jajaran Satuan Lalu Lintas di wilayah kerjanya supaya tidak lagi melakukan praktik pungutan liar (pungli) di jalan atau­pun di tempat-tempat pelayanan ke­pada masyarakat.

Berita utama tersebut tentunya terkait dengan rangkaian kejadian pungli yang dilakukan oleh segelintir polisi sebelumnya, yaitu pungli di jembatan Comal Kabupaten Pemalang dan diperhangat oleh pungli di Pos Polisi Kalibanteng Semarang. Keterungkapan dua praktik tercela berkat operasi tangkap tangan alias menangkap basah para pelaku.

Pungli sepertinya tengah menjadi bidikan utama Kapolda Jateng, Irjen Pol Drs Nur Ali. Sejak menjabat Kapolda Jateng, pada awal kepemimpinannya, sewaktu rapat dinas atau berkunjung kedinasan ke jajarannya, salah satu hal yang selalu diingatkan kepada anggotanya adalah agar ia di­doa­kan menjadikan pimpinan yang baik, pemimpin yang ama­nah. Adakah keterkaitan an­tara penanganan kasus pung­li oleh Bidang Propam Polda dengan harapan Kapolda?

Dalam konsep religi, menjadi pe­mimpin yang baik dan amanah membawa konsekuensi bahwa apa yang menjadi kebijakannya senantiasa on the track atau berada dalam bingkai rule of law. Adapun pungli atau praktik tak terpuji lainnya, jelas-jelas berada di luar ranah tersebut. Jadi sangat logis, bila masalah pungli ini tidak bisa terlepas dari kebijakan Kapolda yang harus dilaksanakan oleh semua jajarannya.

Sepertinya bukan rahasia lagi, masalah pungli di jalan raya ataupun di tempat-tempat pelayanan kepada masyarakat, masih ada dan masih dirasakan oleh publik. Apa yang muncul yang diawali dari jembatan Comal kemudian berlanjut di Pos Kalibanteng, menjadi fenomena yang bisa digambarkan seperti gunung es. Yang tampak ke permukaan merupakan kerucut kecil, dan bagian yang tidak terlihat justru lebih besar.

Inikah potret dari pungli tersebut? Bukti bahwa masyarakat sangat antusias dan berharap Kapolda Jateng lebih intens lagi memberantas pungli tampak dari SMS warga yang dimuat di kolom ’’Kepriben’’, pada Suara Merdeka edisi komunitas, edisi Senin, 18 Agustus 2014. Bahkan dalam kolom tersebut, ada tiga ungkapan perasaan warga yang ditujukan kepada Kapolda Jateng, yang intinya mengucapkan terima kasih atas tertangkapnya oknum pelaku pungli.

Realitas itu juga memberi pe­san, masyarakat sa­ngat mengharapkan polisi di Jateng benar-benar menjadi pengayom, pelindung, dan pelayan mereka. Bukan sebagai pemeras di jalan atau di tempat-tempat layanan kepolisian. Praktik tidak terpuji tentu sangat berlawanan dari semangat terciptanya clean government. Pelayanan prima didengang-dengungkan, dengan harapan layanan kepolisian akan menyentuh substansi sebagai pelayanan publik atau public service.

Tetap ’’Menguntungkan’’

Mengutip sejumlah uang di luar ketentuan dan masuk ke kantong pribadi, merupakan unsur pokok adanya pungli. Ironisnya, meski terbebani, masyarakat menganggap hal itu tetap ’’menguntungkan’’ ketimbang ia harus menjalani apa yang menjadi ketentuan. Misalnya, minta dispensasi melewati jalan yang bukan peruntukannya, menempati areal parkir yang tidak semestinya, sebab bila harus bongkar muat tidak di tempat tersebut, ia harus menanggung biaya lebih tinggi.

Ataupun dengan memberikan sejumlah uang, ia akan memperoleh kemudahan dan percepatan pengurusan surat-surat tertentu. Jadi, meski sebenarnya tahu apa yang dilakukan masuk dalam ranah pungli, masyarakat diam dan tidak menggubris. Kondisi seperti ini, terus terjadi dan kedua pihak seperti berada dalam sebuah pusaran aktivitas timbal-balik, simbiosis mutualisme yang keliru.

Mindset petugas yang nakal pun lama-lama terbentuk dan menganggap apa yang dilakukan sebagai kebiasaan dan tidak perlu dirisaukan. Inilah yang diingatkan para pakar bahwa upaya pemberantasan korupsi, harus masuk ke dalam ranah atau tataran filosofis pelaksana di la­pangan. Jangan sampai semangat memberangus pungli, muncul dan bergelora pada tataran teoretis dan konseptual belaka.

Bukan hanya terhadap polisi, masyarakat tentunya juga berharap layanan publik lain juga terbebas dari pungli, sebagaimana digelorakan oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, yang rajin sidak ke berbagai layanan publik untuk menindaklanjuti laporan masyarakat tentang dugaan pungli.

Selayaknya, kita dukung, dan tentu seluruh komponen masyarakat harus berani berkata tidak andai ada petugas layanan meminta uang di luar ketentuan. Baliho, spanduk atau banner di setiap sudut kantor pelayanan masyarakat, mengajak kita untuk tidak terlibat melakukan pungli. Mari kita buktikan, supaya tidak hanya terpampang untuk sekadar dibaca. (10)

          
— Herie Purwanto, Kasat Binmas Polres Pekalongan Kota, aktif dalam kajian masalah hukum

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/08/23/271175/Mengapa-Masih-Pungli

26 Agustus 2014 Posted by | ARTIKEL | Tinggalkan komentar

Memutus Rantai Pungli di Polri

SUARA MERDEKA – Selasa, 26 Agustus 2014

Oleh : Andy Suryadi

“Menjadi rahasia umum unit Lalu Lintas bersama Samsat dan Reskrim jadi sumber penghasilan tak resmi”

SEWAKTU pemerintah mengeluarkan beleid memberikan remunerasi untuk Polri mulai 2010 muncul pertanyaan besar, apakah tambahan penghasilan itu bisa menghentikan budaya korup di korps Bhayangkara? Pengamat kepolisian dari UI, Bambang Widodo Umar dan pengamat hukum dari UGM, Zainal Arifin Mochtar berkeyakinan remunerasi tidak akan mampu menghilangkan budaya pungli sepanjang tidak ada peningkatan kebijakan dalam pengawasan (Vivanews, 18/12/10). Kini, keyakinan mereka tampaknya benar-benar terbukti. Kita bisa merangkaikan dari pengungkapan kasus pungli di jembatan Comal Pemalang, disusul keterungkapan suap miliaran rupiah terkait judi online di Bandung, pungli di pos polisi Kalibanteng Semarang (SM, 16/8/14), hingga yang terkini, Selasa (19/8) Propam Polda Jateng mengungkap kasus serupa di sekitar Pasar Kambing Semarang. Sesungguhnya, langkah cepat jajaran Propam Polri mengungkap kasus pungli dan suap anggotanya layak diapresiasi. Namun publik masih pesimistis apakah serangkaian tindakan tersebut benar-benar bisa menjamin terhapusnya terbiasanya praktik pungli dan suap di jajaran Tri Brata? Ada dua hal yang mendasari pesimisme masyarakat, yakni pertama; biasanya tindakan penertiban itu hanya berjalan atau berlaku insidental, dalam arti itu dilakukan ketika sedang menjadi sorotan media massa alias hangathangat tahi ayam. Kedua; pengungkapan perbuatan tercela itu tidak selalu diikuti dengan penerapan sanksi tegas yang dapat menjerakan. Sesungguhnya praktik pungli dan suap sudah menjadi kultur khas birokrasi di negara kita, tak hanya di lingkungan Polri. Dulu isu keminiman kesejahteraan personel polisi kerap menjadi kambing hitam untuk berbuat menyimpang. Namun setelah pemerintah memberikan remunerasi mulai 2010 pun, Polri belum juga terbebas dari belenggu pungli dan suap.

Ada beberapa penyebab sulitnya memberantas praktik pungli dan suap di Polri. Pertama; keminiman pengawasan internal sehingga sejumlah anggota di lapangan mencobacoba menyiasati peraturan. Kedua; sanksi tidak tegas, bahkan acap berkesan melindungi pelaku. Berkait kasus Comal misalnya, pelaku hanya dikenai sanksi etik. Ketiga; ”kultur” suap dalam pengurusan posisi/jabatan basah di Polri sehingga anggota yang ingin menduduki jabatan tertentu harus pandaipandai mencari ”sumber penghasilan lain” untuk memenuhinya. (Tempo, 1/6/13). Keempat; sudah menjadi rahasia umum bahwa unit Lalu Lintas bersama Samsat dan Reskrim sering menjadi sumber penghasilan tak resmi guna membiayai operasional. Kelima; kultur menjamu atau melayani secara berlebihan oleh pejabat Polri di suatu wilayah terhadap atasan/ koleganya ketika mereka berkunjung. Seringkali ”tugas” itu dibebankan kepada institusi secara tak resmi itu yang berimbas sebagai beban anggota di lapangan. Para atasan, baik yang memberi atau menerima jamuan, bukannya tidak tahu namun mereka seperti membiarkan, bahkan cenderung menikmati kultur yang sudah berlangsung secara turun-temurun tersebut. Keenam; kesadaran hukum masyarakat yang masih sangat rendah sehingga kerap memilih jalan pintas, antara lain dengan menyuap, semisal supaya dipermudah urusannya kendati ia tahu bahwa hal itu tak sesuai prosedur atau melanggar aturan. Sanksi Menjerakan Lantas, bagaimana cara mengakhiri budaya pungli? Kita harus optimistis, minimal berharap praktik itu diminimalisasi, dan itu bisa ditempuh melalui beberapa cara. Pertama; pimpinan Polri harus memiliki komitmen dan keberanian memperbaiki situasi itu dengan pendekatan sistemik, misalnya pengawasan dan jerat sanksi yang benar-benar menjerakan. Upaya itu juga dibarengi pendekatan kultural, dimulai dari diri sendiri Misalnya, tegas menolak suap atau jamuan/servis secara berlebihan yang secara logika mustahil ditanggung oleh lembaga dalam kondisi normal. Kedua; mengubah pembayaran denda pelanggaran lalu lintas dengan cara yang lebih mempermudah pelanggar, misal sistem pembayaran denda elektronik (E-denda). Terobosan ini perlu dilakukan mengingat pelanggar umumnya lebih memilih menyuap, bukan karena besarnya denda resmi melainkan dianggap lebih ”merepotkan” andai harus menjalani sidang. Ketiga; menerapkan reward and punishment secara tegas dan transparan sehingga masyarakat juga tahu dan bisa ikut mengawal. Keempat; masyarakat dan media lebih aktif lagi mengawal kinerja polisi. Contoh, keterungkapan praktik pungli di Comal diawali dari laporan anggota masyarakat kepada Gubernur Ganjar Pranowo via Twitter yang kemudian diteruskan ke Polda Jateng. Selain itu, sanksi-sanksi yang bersifat sosial dari masyarakat, tampaknya juga perlu dicoba sebagai salah satu resep meminimalisasi budaya pungli. Contoh kecil misalnya, mengganti istilah pungli yang berkesan ”ringan” dengan frasa ”korupsi” mengingat pada hakikatnya pungli juga termasuk kategori itu.

Publik berhak berharap bahwa pengungkapan kasus pungli dan suap oleh Propam Polda Jateng benar-benar bisa menjadi momentum perbaikan di tubuh Polri, minimal di Polda Jateng. Jangan hangathangat tahi ayam, dan jangan ”mengintimidasi” dan terlalu cepat memutasi pejabat yang sudah terbukti giat memberantas (termasuk mengkritisi) praktik pungli dan suap, kendati menyangkut kolega, teman seangkatan, bahkan atasan atau institusi. (10)

— Andy Suryadi, dosen, pegiat pada Pusat Kajian Kepolisian Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Universitas Negeri Semarang (Unnes)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/08/26/271371/Memutus-Rantai-Pungli-di-Polri

26 Agustus 2014 Posted by | ARTIKEL | Tinggalkan komentar

Membidik Korupsi Migas

SUARA MERDEKA – Selasa, 26 Agustus 2014

Oleh : Hifdzil Alim

GALAILA Karen Agustiawan menyatakan mundur dari kursinya sebagai Direktur Utama PT Pertamina, perusahaan negara yang mengurus soal minyak, gas, serta energi baru dan terbarukan, menjelang transisi pemerintahan. Meski alot pada awalnya, akhirnya perusahaan minyak negara menyetujui rencana resign perempuan kelahiran Bandung, 19 Oktober 1958 itu. Dari laman resmi perusahaan diketahui, Karen mengajukan surat pengunduran diri sejak 13 Agustus 2014. Akhirnya, rapat umum pemegang saham mempersilakannya untuk tak lagi memegang posisi dirut terhitung mulai 1 Oktober 2014. Perusahaan juga menyampaikan alasan pengunduran diri itu lebih bersifat pribadi dan demi regenerasi kepemimpinan pada korporasi yang berdiri 10 Desember 1957. Namun, beberapa sumber mengungkap bahwa keputusan Karen tak melulu didasarkan sikap pribadi dan regenerasi kepemimpinan, tapi soal eksistensi tekanan politik dalam pengelolaan minyak dan gas. Hal itu dinilai rasional mengingat prestasi Karen dalam mengatur dan merawat cukup menyakinkan. Contoh, dia berhasil mengakuisisi aset Conoco Phillips di Aljazair dan membeli ladang minyak ExxonMobil di Irak. Kemudian, pendapatan fiskal Pertamina naik dalam setahun belakangan. Total pendapatan pada 2013 sebesar 71,1 miliar dolar AS dari sebelumnya 70,9 miliar dolar pada 2012. Laba bersih perusahaan tercatat mengalami kenaikan sekitar 11% dari 2,77 miliar dolar AS pada 2012 menjadi 3,07 miliar dolar pada 2013. Bagaimana pencapaian yang gemilang tersebut bisa menuntun dia pada pilihan keluar dari perusahaan?

Dengan melihat peningkatan pendapatan tersebut, wajar masyarakat mengira ada yang tak beres di internal Pertamina. Kejahatan dan korupsi di sektor minyak dan gas sebenarnya telah lama diendus. Dari obrolan di Seputar Ibu Kota misalnya, ada fenomena ìminyak kencingî dalam pendistribusiannya. Jalur penyaluran minyak dari Jawa ke Kalimantan telah dikuasai oleh sejumlah cukong tertentu. Akibatnya, jumlah liter minyak yang dikirim mengalami penyusutan ketika sudah sampai di daerah tujuan. Walau ada topik demikian, sampai sekarang fenomena minyak kencing sangat susah dibuktikan. Boleh jadi, para cukong itulah yang ingin dilawan oleh Karen. Dari obrolan juga diperoleh berita kalau para cukong telah menjalin kerja sama lancung dengan para pengambil kebijakan negara dan kekuatan politik yang ada di parlemen. Tujuan kongkalikong itu adalah untuk mengamankan ”pengelolaan” dan penyaluran minyak. Ada monopoli yang dibangun di luar ketentuan peraturan perundang- undangan. Dan kekuatan besar — yang dalam ”Tajuk Rencana” harian ini (20/8/14) disebut sebagai kekuasaan metapolitik— diduga membekinginya. Integritas Perusahaan Sikap Karen yang kukuh ingin menegakkan peraturan dan menjaga integritas perusahaan pernah dia paparkan ke publik tatkala menolak keras permintaan tunjangan hari raya (THR) dari anggota Komisi VII DPR. Bahkan dia tegaskan, tidak akan membiarkan badan usaha milik negara dijadikan sapi perah oleh siapa pun.

Karena hal itulah, ancaman pemecatan terhadapnya datang bertubi-tubi (SM, 28/1/14). Jangan-jangan, sekarang ini ancaman tersebut menuju terbukti. Andai para cukong yang ”bekerja sama” dengan kekuatan metapolitik benar-benar membuktikan ancamannya, seharusnya negara tak bisa hanya tinggal diam dan berpangku tangan. Negara harus bergerak melawannya. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah mulai memberi perhatian pada indikasi keberadaan jaringan korupsi di sektor energi dan sumber daya mineral. Kasus korupsi yang menjerat Rudi Rubiandini, mantan kepala SKK Migas yang menerima suap dari Simon Sanjaya, petinggi Kernel Oil Private Limited, adalah awal yang baik untuk membidik korupsi di bagian minyak dan gas. Sudah ada preseden bahwa pelaku korupsi di sektor minyak dan gas ternyata bisa ditangkap. Artinya, kekuatan metapolitik dan konglomerasi dalam sektor tersebut sebenarnya bisa dilawan. Lembaga antirasuah membuktikan hal itu.

Faktanya, saat ini sejumlah petinggi partai yang disangka menjadi pemeras SKK Migas mulai diperiksa. Sementara itu, satu menteri berkaitan dengan kasus tersebut juga sedang diselidiki secara serius. Ini yang harus ditiru oleh negara. Terakhir, pengunduran Karen harus mampu menjadi momentum untuk menegakkan integritas Pertamina sekaligus sebagai bentuk komitmen untuk tidak memberi ruang bagi konglomerasi dan kekuatan metapolitik busuk dalam pengelolaan dan pendistribusian minyak dan gas. Lagi pula, sesuai dengan amanat UUD 1945, minyak dan gas hanya ditujukan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Tentu, negara harus mewujudkan perintah tersebut. (10)

— Hifdzil Alim SH MH, peneliti dari Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum UGM, Ketua Bidang Nonlitigasi LPBH PWNU DIY

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/08/26/271372/Membidik-Korupsi-Migas

26 Agustus 2014 Posted by | ARTIKEL | Tinggalkan komentar

Registrasi CPNS Sulit Diakses

SUARA MERDEKA – Sabtu, 23 Agustus 2014

SEMARANG – Sejumlah calon pendaftar CPNS di Kota Semarang mengeluhkan sulitnya untuk mendaftar secara online. Meski situs https://panselnas.menpan.go.id dan http://sscn.bkn.go.id bisa diakses, namun untuk proses pendaftaran sulit dilakukan.

Nia Kartini salah satu pelamar CPNS, mengatakan dirinya sudah mengakses kedua situs tersebut mulai, Rabu (20/8). Ia menerangkan, saat hari pertama dibuka situs https:// panselnas.menpan.go.id sulit diakses. Nia mengaku harus beberapa kali mengecek kedua situs tersebut.

Ia mengatakan, bahkan harus bolak-balik ke warung internet untuk memastikan bisa atau tidak dilakukan registrasi. Pasalnya, dirinya belum puas dengan laptop dan modem yang dimilikinya meski bisa melakukan akses ke situs tersebut.

”Baru bisa diakses Kamis (21/8), namun itu pun sepertinya situsnya belum sempurna. Karena terdapat beberapa formasi bertuliskan keterangan dalam proses,” ujar lulusan Jurusan Sastra Inggris Unnes tahun 2012.

Bambang Bastian salah satu calon pelamar lainnya mengaku dirinya harus beberapa kali bolak-balik ke warung internet (warnet) untuk mencoba mendaftar. Namun hingga Jumat (22/8), meski situs sudah bisa diakses, namun proses pendaftaran belum bisa dilakukan.

Bolak Balik

”Bisa mengakses situsnya, namun ketika di klik formulis registrasi kemudian muncul tulisan pendaftaran belum dibuka. Saya bahkan sehari bolak-balik sebanyak empat kali untuk mengecek apakah sudah bisa dilakukan pendaftaran atau belum,” katanya.

Ditambahkan, beberapa hari ini dia harus menghabiskan malam di warnet untuk mengecek situs tersebut. Dia memperkirakan, pada malam atau tengah hari pendaftaran bisa dilakukan dengan prediksi pada saat itu para calon pelamar CPNS lebih sedikit mengakses situs tersebut. Dirinya berharap ada kepastian dari pemerintah untuk proses pendaftaran CPNS.

”Sampai biasanya saya beli paket malam tiap hari. Saya kira jika tengah malam atau dini hari bisa lebih mudah diakses, namun nyatanya sama saja,” tandas lulusan Fakultas Ilmu Komputer tahun lalu itu. (fri-87)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/08/23/271109/Registrasi-CPNS-Sulit-Diakses

26 Agustus 2014 Posted by | SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Anggaran Besar di Awal Periode

SUARA MERDEKA – Sabtu, 23 Agustus 2014

  • Purnabakti DPRD, Tiap Anggota Peroleh Rp 8,2 Juta

SEMARANG – DPRD Kota Semarang, bulan ini akan mengeluarkan anggaran yang cukup besar, di antaranya untuk pemberian dana purnabakti DPRD Kota periode 2009-2014 serta renovasi ruang fraksi di Gedung DPRD Kota.

Total anggaran yang harus dikeluarkan di bulan ini mencapai Rp 500 juta.
Sekretaris DPRD Kota Semarang Fajar Purwoto menyebutkan, dalam minggu ini, dana jasa pengabdian bagi para anggota DPRD yang habis masa jabatannya atau purnabakti sudah akan dicairkan.

Dana jasa pengabdian yang berasal dari APBD Kota Semarang itu diberikan sebagai bentuk penghargaan pemerintah kota terhadap pengabdian mereka. Besaran dana purnabakti yang diterima setiap anggota sebesar Rp 8,2 juta. “Sebenarnya besaran dana purnabakti yang dialokasikan sebesar Rp 9,45 juta/anggota. Tetapi setelah dipotong pajak menjadi Rp 8,2 juta untuk setiap orang,” katanya.

Dari 50 anggota DPRD Kota Semarang periode 2009-2014, kata dia, ada dua orang yang tidak mendapatkan karena menjalani proses hukum dan tidak ada penggantian antarwaktu (PAW).
Jadi hanya 48 anggota dewan periode 2009-2014 saja yang mendapatkan dana tersebut.

Siapkan Anggaran

Sekretariat DPRD Kota Semarang juga telah menyiapkan anggaran sekitar Rp 196 juta untuk melakukan renovasi di Gedung DPRD Kota Semarang. Anggaran tersebut akan digunakan untuk perbaikan dan pembenahan 7 ruang fraksi yang mengalami kerusakan dan merenovasi toilet di lantai 2.

Fajar Purwoto mengatakan, adapun jumlah anggaran yang berasal dari APBD Perubahan tersebut terdiri atas, Rp 31 juta untuk perbaikan seperti partisi dan gypsum di ruang fraksi, serta Rp 165 juta untuk renovasi toilet di lantai 2.
“Dengan renovasi ini, semua ruang fraksi dan toilet di lantai 2 diharapkan lebih layak dan maksimal digunakan dalam bekerja oleh anggota dewan,” katanya.

Selain itu, renovasi tersebut juga diharapkan membuat para tamu yang datang menjadi nyaman. Khusus untuk renovasi semua toilet di lantai 1, Fajar mengaku tidak dilakukan dalam waktu dekat ini.
“Renovasi toilet di lantai satu baru akan dianggarkan di APBD Murni tahun 2015, mengingat fasilitasnya memang sudah lama tidak pernah direnovasi,” katanya.

Sementara itu, para legislator baru di DPRD Kota Semarang periode 2014-2019 akan menekankan komunikasi dengan para senior untuk membimbingnya dalam menjalankan tugas-tugas kedewanan. Mualim, anggota DPRD dari Partai Gerindra misalnya, siap belajar dari anggota DPRD lama yang kini masih menjabat.

Meski demikian, ia optimistis bisa menjalankan tugas-tugas kedewanan dan menjalankan amanah masyarakat yang sudah memilihnya dengan baik, terutama masyarakat di daerah pemilihannya. “Untuk penempatan komisi, kami serahkan ke fraksi,” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan anggota DPRD Kota termuda, Sovan Haslin Pradana. Politikus  PAN ini mengaku siap belajar berpolitik dengan para seniornya. “Tugas yang tidak mudah, membutuhkan kerja keras untuk menyejahterakan masyarakat. Yang jelas saya akan belajar dengan anggota Dewan lain dan selalu turun ke masyarakat agar tahu langsung apa permasalahan masyarakat,” katanya.

Dalam menjalankan tugas-tugas kedewanan periode 2014-2019, Sovan berharap ditempatkan di Komisi D DPRD Kota Semarang karena keinginannya meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Semarang. (H71,H35-39)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/08/23/271123/Anggaran-Besar-di-Awal-Periode

26 Agustus 2014 Posted by | SEMARANG | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: