KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Wakil Rakyat Jangan Dapat Dhem-dheman


SUARA MERDEKA – Kamis, 21 Agustus 2014

SEMARANG – Pada pengujung masa jabatannya, anggota DPRD Jawa Tengah 2009-2014 diminta segera mengembalikan mobil dinas yang mereka gunakan.

Selain itu, para pimpinan Dewan baik ketua, wakil ketua, maupun sekretaris, juga pimpinan komisi dan fraksi, jangan sampai mendapat jatah dhem-dheman (penghapusan inventaris) mobil dinas dari Pemprov Jateng.

“Mobil dinas itu fasilitas negara yang harus dikembalikan kepada Pemprov. Penghapusan inventaris Pemprov dengan cara dhem-dheman tidak dibe­nar­kan,” kata Sekretaris Komite Penyeli­dikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Ne­potisme (KP2KKN) Jateng Eko Haryanto, kema­rin.

Mengacu pada Keppres 80/2003 tentang Peng­adaan Barang dan Jasa Pemerintah, baik pengadaan maupun penghapusan barang inventaris ha­rus dilakukan dengan lelang terbuka. Pelang­gar­an terhadap peraturan itu bisa dianggap sebagai tindakan korupsi.

Janji Kembalikan

“Biasanya yang dilirik Dewan adalah kendaraan bermotor, dengan alasan usia kendaraan sudah di atas lima tahun. Selain itu lelang dilakukan tertutup dan penawaran diberikan kepada anggota Dewan pe­megang mobil tersebut. Mobil dijual jauh di ba­wah harga pasar,  misal Rp 20 juta-Rp 25 juta,” ujar­nya.

KP2KKN juga meminta agar tidak ada penganggaran pembelian mobil baru bagi anggota Dewan periode 2014-2019.

Plt Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi me­nuturkan, akan segera mengembalikan mobil dinas pada akhir Agustus. Menurut dia, mobil dinas To­yota Crown yang dipakainya adalah bekas pejabat sebelumnya.

“Selain mobil dinas, saya juga mendapat rumah dinas di Jalan Papandayan Semarang. Semua fasilitas yang saya terima akan dikembalikan sebelum pelantikan anggota Dewan baru pada 3 Septem­ber,” kata politikus PDIP itu.

Meski terpilih lagi menjadi anggota DPRD Jateng 2014-2019, Rukma menyatakan tidak akan meminta pengadaan mobil baru kepada Sekretariat DPRD (Setwan).

Ketua Fraksi PPP Istajib mengimbau ketua dan wakil ketua komisi ataupun wakil ketua fraksi dari partainya segera mengembalikan mobil dinas sebelum pelantikan anggota baru. “Saya akan mengembalikan seminggu sebelum pelantikan,” tuturnya.

Dikatakannya, sesuai peraturan, penggantian mobil dinas baru bisa dilakukan setelah 10 tahun masa pemakaian. Jadi diharapkan untuk periode 2014-2019 tidak ada pembelian mobil baru. (J8,H68-59)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/08/21/270963

21 Agustus 2014 - Posted by | KP2KKN DALAM BERITA, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: