KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Pembahasan Sebaiknya Dilakukan Tim Khusus


SUARA KARYA – Kamis, 21 Agustus 2014

RUUKUHAP Kecil

YOGYAKARTA (Suara Karya): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta agar pembahasan mengenai revisi Undang-Undang KUHP-KUHAP dilakukan oleh tim khusus yang terdiri atas para ahli hukum pidana.

“Perlu dibentuk komisi khusus yang merepresentasikan ahli-ahli hukum pidana dari berbagai universitas untuk membahas revisi UU tersebut,” kata Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Rabu.

Dalam diskusi publik “Prospek Pemberantasan Korupsi Pasca Pemilu”, Bambang mengatakan pembahasan mengenai revisi UU KUHP-KUHAP memerlukan orang-orang yang murni memiliki kepakaran di bidang hukum pidana karena berkaitan dengan landasan hukum publik yang sangat vital.

Kepentingan sesaat atau kepentingan politik kekuasaan, menurut dia, jangan sampai mendonainasi dalam pembahasan revisi UU tersebut karena akan mempertaruhkan masa depan penegakan hukum di Indonesia. “Sekarang yang benar-benar memiliki kepakaran di bidang hukum pidana di DPR siapa? berapa jumlahnya?,” tanya Bambang kepada peserta diskusi.

Selain dengan pakar hukum, menurut dia, perombakan UU KUHP-KUHAP juga perlu didiskusikan dulu dengan masyarakat luas karena akan berkaitan dengan hajat hidup orang banyak.

“Agar revisi itu betul-betul berdasarkan kepentingan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan UU itu,” kata dia. Sehingga, menurut Bambang, saat ini pembahasan revisi UU tersebut sebaiknya ditangguhkan terlebih dahulu.

Guru Besar Hukum Pidana UGM, Eddy OS Hiariej menilai, dengan melibatkan para ahli hukum pidana, maka perdebatan yang akan muncul dalam pembahasan revisi UU KUHP-KUHAP tersebut akan berupa materi-materi ilmiah. “Bukan perdebatan yang transaksional dan politis,” kata dia.

Sementara politisi PDIP Budiman Sudjatmiko mengatakan, apabila pembentukan tim khusus untuk membahas revisi UU KUHP-KUHAP dikehendaki, maka pembentukannya sebaiknya dilakukan oleh pemerintah, bukan DPR.
(Jimmy Radjah/Ant)

Sumber: Suara Karya, 21 Agustus 2014

21 Agustus 2014 - Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: