KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Kapolda Tak Tahu Pemblokiran Rekening

SUARA MERDEKA – Kamis, 21 Agustus 2014

BANDUNG – Kapolda Jabar Irjen Pol M Iriawan menyatakan kasus dugaan suap dalam penanganan perkara judi online oleh aparat di Reskrim Umum tanpa sepengetahuan pihaknya.

Penegasan itu dikatakan M Iriawan saat meng­gelar konprensi pers khusus atas perkara tersebut di Bandung, Rabu kemarin. Dalam kasus yang ditangani Dittipikor Bareskrim Polri itu, empat anggota Polda, terdiri dari perwira menengah, perwira pertama, dan brigadir diperiksa.

Dua di antaranya sudah ditetapkan sebagai tersangka yakni AKBP MB dan AKP DS. “Itu dilakukan tanpa sepengetahuan kami, yang bersangkutan memblokir rekening judi online di dunia maya. Mereka bikin surat ke bank-bank, pa­dahal itu kewenangan direktur, dan diawali gelar perkara khusus,” katanya.

Ditegaskan, tindakan  anak buahnya itu bukan pembobolan. Mereka memblokir rekening yang diperoleh dari patroli dunia maya secara mudah itu sebagai semacam alat tawar.

“Jadi bukan membobol. Ini rekening orang yang ada di dunia maya diblokir. Pemiliknya boleh membuka tapi perlu sekian, sehingga diperas. Lebih ke penyuapan,” katanya.

Imbalan uang

Berdasarkan penelusuran pihaknya, tersangka sudah mengumpulkan 459 rekening yang diindikasikan sebagai sasaran. Dari jumlah tersebut, kata Iriawan, anak buahnya baru membuka 18 rekening yang dimainkan dengan imbalan uang.

Pengungkapan yang cepat ini pun disyukuri karena adanya potensi penyalahgunaan yang semakin besar. Meski demikian, pihaknya menegaskan siap diperiksa dalam rangka menuntaskan kasus tersebut. “Tak ada masalah, kita siap, ini sebagai bentuk komitmen saya memberantas judi,,” katanya

Kapolda menjelaskan penanganan kasus ter­sebut oleh Mabes Polri lebih bertujuan menjaga ob­­jektifitas kasus tersebut.  “Kami juga ingin mem­buktikan ke publik, kalau semua yang terlibat si­lahkan diperiksa, ini nakalnya oknum,” jelasnya.

Seperti diberitakan, AKBP MB diduga me­nerima suap senilai Rp 5 miliar pada Juli 2014. Uang itu diberikan oleh dua orang berinisial AD dan T atas imbalan pembukaan rekening yang tengah diblokir karena diduga menjadi penampungan hasil judi online yang ditangani Polda Jabar.

Adapun AKP DS yang dijadikan tersangka dalam kasus yang sama menerima uang dengan total Rp 370 juta atas imbalan pembukaan blokir rekening terkait kasus judi online.  (dwi-80)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/08/21/270960

21 Agustus 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Bonaran Situmeang Menjadi Tersangka

SUARA KARYA – Kamis, 21 Agustus 2014

Tersangka1

JAKARTA (Suara Karya): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Tapanuli Tengah, Raja Bonaran Situmeang, sebagai tersangka tindak pidana korupsi karena diduga memberi suap kepada Akil Mochtar sebagai mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK).

Penetapan Bonaran sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan (sprindik) yang ditandatangani pimpinan KPK pada 19 Agustus 2014.

Juru bicara KPK, Johan Budi SP, Rabu, mengatakan, Bonaran disangka penyidik KPK telah melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Beberapa saat setelah Johan mengumumkan status tersangka terhadap Bonaran di Jakarta, penyidik KPK lainnya melakukan penggeledahan di rumah dinas dan ruang kerja Bonaran di Tapanuli Tengah. Menurut Johan, penggeledahan itu dilakukan sekitar pukul 11.30 WIB.

Menurut Johan, kantor Bupati Tapanuli Tengah yang digeledah berada di Jalan Ferdinan Lumban Tobing. Sedangkan rumah dinas bupati beralamat di Jalan MH Sitorus 64, Sibolga, Sumatra Utara.

Johan mengaku belum mengetahui besaran nilai suap yang diberikan Bonaran kepada Akil. “Belum ada, belum sampai ke saya,” ujarnya.

Johan memastikan pihaknya tidak berhenti pada penetapan Bonaran sebagai tersangka. Lembaga antikorupsi itu mengembangkan kemungkinan untuk menjerat kepala daerah lain yang diduga menyuap Akil terkait sengketa pilkada lainnya yang bergulir di MK.

Penetapan Bonaran dan Wali Kota Palembang Romi Herton bersama istri merupakan pengembangan penyidikan kasus dugaan korupsi dan pencucian uang yang menjerat Akil. Dalam amar putusan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Akil dinya-takan terbukti menerima suap terkait 15 pilkada, termasuk pilkada Kota Palembang dan Tapanuli Tengah.

Dari enam dakwaan kepada Akil, majelis hakim menyatakan semuanya terbukti secara sah dan meyakinkan. Di antaranya, Akil terbukti menerima hadiah berupa uang terkait permohonan keberatan hasil Pilkada Kota Palembang sebesar Rp 19,866 miliar dan sengketa Pilkada Kabupaten Tapanuli Tengah Rp 1,8 miliar.

Di dalam surat dakwaan atas nama Akil Mochtar, Bonaran disebut telah memberikan Rp 1,8 miliar kepada mantan Ketua MK tersebut agar memenangkan dirinya dalam sengketa Pilkada di Kabupaten Tapanuli Tengah. Pemberian uang suap tersebut didasari kekhawatiran Bonaran dan pasangannya, Sukran Jamilan Tanjung, akan pembatalan kemenangan mereka di pilkada kabupaten tersebut.

Berdasarkan hasil penghitungan perolehan suara Pilkada Kabupaten Tapanuli Tengah, Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat tahun 2011 menetapkan pasangan Raja Bonaran Situmeang-Sukran Jamilan Tanjung sebagai bupati dan wakil bupati Tapanuli Tengah. Tetapi, kemenangan itu mendapat keberatan dari dua pasangan saingan mereka yaitu Albiner Sitompul-Steven PB Simanungkalit serta pasangan Dina Riana Samosir-Hikmal Batubara.

Ketika perkara sengketa Pilkada tersebut sedang berlangsung, Akil menghubungi Bakhtiar Ahmad Sibarani untuk menyampaikan kepada Bonaran agar segera menghubunginya. Setelah itu, Bakhtiar bertemu Bonaran di Hotel Grand Menteng. Pada pertemuan itu, Bonaran menghubungi Akil menggunakan telepon seluler Bakhtiar untuk membicarakan proses persidangan sengketa Pilkada tersebut.

“Setelah pertemuan itu, Akil kembali menghubungi Bakhtiar untuk menyampaikan kepada Bonaran agar menyediakan dana Rp 3 miliar agar bisa memenangkan sengketa tersebut. Setelah itu, Bakhtiar melakukan pertemuan di rumah Bonaran di Jakarta. Selain kedua orang itu, pertemuan tersebut juga dihadiri Saiful Pasaribu, Hetbin Pasaribu, Tembak Pasaribu, Juang Pasaribu, dan Daniel Situmeang. Pada pertemuan itu, Bakhtiar menunjukan pesan singkat telepon seluler dari Akil yang isinya meminta uang.

Akil kembali menghubungi Bakhtiar mengulangi permintaannya. Dalam pesannya itu, Akil minta agar uang tersebut dikirimkan ke rekening tabungan atas nama CV Ratu Samagat dengan permintaan agar pada kolom berita di slip setoran ditulis “angkutan batu bara”.

Pada pertengahan Juni 2011, Bonaran menyerahkan Rp 2 miliar kepada Bakhtiar untuk dikirim kepada Akil. Untuk itu, Bakhtiar minta tolong kepada Subur Efendi dan Hetbin Pasaribu agar masing-masing mengirim Rp 900 juta ke rekening CV Ratu Samagat.

Pada 22 Juni 2011, MK menolak permohonan yang diajukan pasangan Albiner-Steven dan Dina-Hikmal.

(Nefan Kristiono)

Sumber: Suara Karya, 21 Agustus 2014

21 Agustus 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Pembahasan Sebaiknya Dilakukan Tim Khusus

SUARA KARYA – Kamis, 21 Agustus 2014

RUUKUHAP Kecil

YOGYAKARTA (Suara Karya): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta agar pembahasan mengenai revisi Undang-Undang KUHP-KUHAP dilakukan oleh tim khusus yang terdiri atas para ahli hukum pidana.

“Perlu dibentuk komisi khusus yang merepresentasikan ahli-ahli hukum pidana dari berbagai universitas untuk membahas revisi UU tersebut,” kata Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Rabu.

Dalam diskusi publik “Prospek Pemberantasan Korupsi Pasca Pemilu”, Bambang mengatakan pembahasan mengenai revisi UU KUHP-KUHAP memerlukan orang-orang yang murni memiliki kepakaran di bidang hukum pidana karena berkaitan dengan landasan hukum publik yang sangat vital.

Kepentingan sesaat atau kepentingan politik kekuasaan, menurut dia, jangan sampai mendonainasi dalam pembahasan revisi UU tersebut karena akan mempertaruhkan masa depan penegakan hukum di Indonesia. “Sekarang yang benar-benar memiliki kepakaran di bidang hukum pidana di DPR siapa? berapa jumlahnya?,” tanya Bambang kepada peserta diskusi.

Selain dengan pakar hukum, menurut dia, perombakan UU KUHP-KUHAP juga perlu didiskusikan dulu dengan masyarakat luas karena akan berkaitan dengan hajat hidup orang banyak.

“Agar revisi itu betul-betul berdasarkan kepentingan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan UU itu,” kata dia. Sehingga, menurut Bambang, saat ini pembahasan revisi UU tersebut sebaiknya ditangguhkan terlebih dahulu.

Guru Besar Hukum Pidana UGM, Eddy OS Hiariej menilai, dengan melibatkan para ahli hukum pidana, maka perdebatan yang akan muncul dalam pembahasan revisi UU KUHP-KUHAP tersebut akan berupa materi-materi ilmiah. “Bukan perdebatan yang transaksional dan politis,” kata dia.

Sementara politisi PDIP Budiman Sudjatmiko mengatakan, apabila pembentukan tim khusus untuk membahas revisi UU KUHP-KUHAP dikehendaki, maka pembentukannya sebaiknya dilakukan oleh pemerintah, bukan DPR.
(Jimmy Radjah/Ant)

Sumber: Suara Karya, 21 Agustus 2014

21 Agustus 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Jangan Lantik Caleg Tersangka

MEDIA INDONESIA – Kamis, 21 Agustus 2014
 
 Strategi Korupsi1

PARTAI politik seharusnya menjadi hulu untuk mengganti kader terpilih sebagai wakil rakyat yang ternyata tersangkut masalah hukum, terlebih korupsi. Tetap dilantiknya caleg terpilih yang sudah menjadi tersangka korupsi sangat disesalkan.

Hal tersebut dikatakan oleh Koordinator Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan Indonesia Corruption Wacth (ICW) Emerson Juntho. “Itu hal memalukan. Akan jadi bom waktu nantinya dan ini jelas tanda-tanda buruk. Awalnya saja sudah bermasalah apalagi nanti dia resmi menjabat wakil rakyat di dewan,” ujarnya, kemarin.

Hal senada dikemukakan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi bahwa pihak yang memiliki otoritas untuk melantik seharusnya mempertimbangkan secara rinci rekam jejak calon wakil rakyat yang akan dilantik itu, terlebih yang berstatus tersangka dengan ancaman hukuman di atas lima tahun penjara. “Hal ini harus manjadi pertimbangan. Bisa dibatalkan. Tinggal sejauh mana peran aturan itu. Secara moral, tersangka tidak tepat menjadi wakil rakyat,” tegasnya.

Johan tidak membantah bahwa tidak ada aturan hukum yang mengatur hal itu. Namun, etika moral dinilai lebih tinggi dan harus menjadi puncak kesadaran bagi calon wakil rakyat tersebut.

Sementara itu, pengamat hukum Universitas Trisakti Abdul Ficar Hadjar menuturkan, meski aturan hukum tegas terkait hal itu, calon wakil rakyat seyogianya memiliki rasa malu untuk mengemban tugas di tengah kasus hukum yang membelitnya. “Sebenarnya memang masih mungkin ketika menjadi tersangka tidak ditemukan barang bukti lalu dihentikan kasusnya. Namun, mestinya calon anggota dewan ini punya malu jadi dengan kesadaran sendiri bersedia untuk menarik diri dari pelantikan,” cetusnya.

Ficar menambahkan, sistem politik jugalah yang melanggengkan hal itu bahkan dinilai memfasilitasi. Pun bagi pemerintah akan memboroskan uang negara termasuk kerja wakil rakyat yang bisa terbengkalai akibat pergantian jika anggota dewan itu menjadi terdakwa. “Karena sudah hitung-hitung jadi wakil rakyat itu tidak murah. Bisa saja dibatalkan, tapi dengan catatan sebagai terdakwa,” pungkasnya.

Akan diproses

Keperihatinan penegak hukum terhadap kemungkinan tetap dilantiknya wakil rakyat yang berstatus tersangka mendapat respons. Dari Makassar, dilaporkan, Mustagfir Sabri (Moses) tersangka kasus korupsi dana bantuan sosial 2008 yang merugikan negara Rp8,8 miliar dan kasusnya masih terus berjalan di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan akan diproses kembali.

Moses ialah anggota DPRD Kota Makassar dari Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) periode 2009-2014, dan kembali terpilih sebagai anggota DPRD Kota Makassar periode 20142019 dari Partai Hanura.

Meski demikian, pihak KPU Kota Makassar menyebutkan Moses tetap akan dilantik pada 8 September, saat pelantikan anggota DPRD Kota Makassar (2014-2019). Partai Hanura mengaku telah memproses usul pemecatan Moses karena telah berstatus tersangka.”Usulan pemecatan sudah kami sampaikan ke DPP Partai Hanura, jadi tinggal menunggu jawaban dan menentukan siapa penggantinya,” ujar Ketua DPD Hanura Sulsel Ambo Dalle.

Sumber: Media Indonesia, 21 Agustus 2014

21 Agustus 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Ini Pesan KPK ke MK Jelang Putusan Sengketa Pilpres Siang ini

detikNews – Kamis, 21 Agustus 2014

Jakarta – KPK memberikan pesan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) terkait putusan sengketa Pilpres siang ini. KPK memberi dukungan dan yakin MK bisa memberikan bukti bersikap profesional dan menghasilkan putusan yang terbaik.

“KPK meyakini MK akan membuat putusan yang terbaik dalam memutus sengketa Pilpres Tahun 2014. Indikasi itu dapat dilihat dari sikap profesional, prudensial dan fairness yang diperlihatkan MK pd seluruh proses penanganan sengketa Pilpres 2014,” jelas Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, Kamis (21/8/2014).

KPK percaya dengan sikap MK dalam sengketa Pilpres ini. Ketegasan dan keprofesionalan MK akan mengembalikan marwah MK selaku pengadil penjaga konstitus.

“KPK juga meyakini, putusan terbaik MK dalam sengketa ini dapat ditujukan sebagai rebound yang kelak akan dapat mengembalikan marwah, kewibawaan dan kehormatan MK sebagai The Guardians of Constitution and The Guardian of Justice for Voters and Election,” urai Bambang.

KPK juga berharap agar siapapun akan menghormati putusan MK karena sifat putusannya final dan mengikat sekaligus membuktikan tingkat maturitasnya sebagai negarawan sejati.

“Ada banyak tantangan yang kini tengah menghadang. Pasca putusan MK harus dijadikan sebagai titik tolak agar seluruh elemen kekuasaan dan masyarakat bersatu padu untuk membangun gerakan sosial antikorupsi,” tutup Bambang.

(ndr/slm)

Sumber : http://news.detik.com/read/2014/08/21/072404/2668136/10/ini-pesan-kpk-ke-mk-jelang-putusan-sengketa-pilpres-siang-ini

 

21 Agustus 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

KPK Tak Berhenti pada Bonaran Situmeang

KOMPAS.COM – Rabu, 20 Agustus 2014

JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak berhenti pada penetapan Bupati Tapanuli Tengah Bonaran Situmeang sebagai tersangka kasus dugaan penyuapan terhadap Akil Mochtar selaku ketua Mahkamah Konstitusi. Lembaga antikorupsi itu mengembangkan kemungkinan untuk menjerat kepala daerah lain yang diduga menyuap Akil terkait sengketa pilkada lainnya yang bergulir di MK.

Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, KPK bisa menetapkan siapa pun sebagai tersangka sepanjang ditemukan dua alat bukti yang cukup yang menunjukkan indikasi pidana.

“Sepanjang ditemukan dua alat bukti yang cukup, siapa pun bisa jadi tersangka. KPK belum berhenti sampai Wali Kota Palembang dan Tapanuli Tengah,” kata Johan, di Jakarta, Rabu (20/8/2014).

Penetapan Wali Kota Palembang Romi Herton dan Bonaran merupakan pengembangan penyidikan kasus dugaan korupsi dan pencucian uang yang menjerat Akil. Dalam amar putusan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Akil dinyatakan terbukti menerima suap terkait 15 pilkada, termasuk pilkada Kota Palembang dan Tapanuli Tengah.

Dari enam dakwaan yang didakwakan kepada Akil, majelis hakim menyatakan semuanya terbukti secara sah dan meyakinkan. Dakwaan pertama, Akil terbukti menerima hadiah berupa uang terkait permohonan keberatan hasil Pilkada Kabupaten Gunung Mas di MK sebesar Rp 3 miliar;  Pilkada Kabupaten Lebak sebesar Rp 1 miliar; Pilkada Empat Lawang senilai Rp 10 miliar dan 500.000 dollar AS; serta Pilkada Kota Palembang sebesar Rp 19,866 miliar.

Pada dakwaan kedua, Akil terbukti menerima hadiah atau janji memenangkan sengketa Pilkada Kabupaten Buton sebesar Rp 1 miliar, Kabupaten Pulau Morotai Rp 2,9 miliar, Kabupaten Tapanuli Tengah Rp 1,8 miliar, serta menerima janji uang untuk memenangkan sengketa Pilkada Jawa Timur Rp 10 miliar.

Terkait dakwaan ketiga, Akil selaku hakim konstitusi terbukti menerima uang dari Wakil Gubernur Papua periode 2006-2011, Alex Hasegem, sebesar Rp 125 juta untuk konsultasi perkara sengketa Pilkada Kabupaten Merauke, Asmat, dan Boven Digoel, serta permintaan percepatan putusan sengketa Pilkada Kota Jayapura dan Kabupaten Nduga.

Demikian juga dakwaan keempat, Akil menerima hadiah uang Rp 7,5 miliar dari Chaeri Wardana alias Wawan, adik kandung Gubernur Banten Atut Chosiyah, terkait sengketa Pilkada Banten. Mengenai status kepala daerah lainnya yang diduga terlibat penyuapan terhadap Akil, Johan mengatakan bahwa KPK tetap mendalami indikasi tersebut. Putusan majelis hakim Tipikor, menurut dia, menjadi salah satu bahan dalam pelakukan pengembangan.

“Kan ada penyelidikan, kemudian dikembangkan ke penyidikan. Kalau ada bukti-bukti yang kuat, bisa dijadikan tersangka. Dasarnya adalah data, fakta, dan informasi yang ditemukan dari hasil lidik dan sidik,” ucap Johan.

Saat ditanya mengapa Wali Kota Palembang Romi Herton dan Bonaran yang lebih dulu ditetapkan KPK dibandikan kepala daerah lainnya yang terindikasi terlibat penyuapan, Johan mengatakan bahwa penetapan keduanya berdasarkan alat bukti yang ditemukan.

KPK, menurut Johan, tidak tebang pilih, apalagi melihat bendera partai di balik kepala-kepala daerah tersebut.

“Dalam pengembangan penyidikan lebih dulu ditemukan bukti terkait kasus Palembang dan Tapanuli Tengah, karena itu lah ditetapkan sebagai tersangka. Tentu kasus lain masih dikembangkan dalam penyelidikan di KPK,” kata Johan.

KPK mengumumkan penetapan Bonaran sebagai tersangka penyuap Akil hari ini. Penetapan tersangka mantan pengacara Anggodo Widjojo itu melalui surat perintah penyidikan (sprindik) yang ditandatangani pimpinan KPK pada Selasa (19/8/2014).

Sumber : http://nasional.kompas.com/read/2014/08/20/19102551/KPK.Tak.Berhenti.pada.Bonaran.Situmeang

21 Agustus 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

DPR Dinilai Rawan Transaksi Kepentingan

SUARA MERDEKA – Kamis, 21 Agustus 2014

  • Perlu Komisi Khusus Revisi KUHP

YOGYAKARTA – Sejumlah pihak meminta DPR menunda pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Mereka juga mempermasalahkan rencana memasukkan korupsi dalam tindak pidana umum.

Anggota Komisi II DPR RI Budiman Sudjatmiko mengusulkan pembentukan komisi khusus untuk pembahasan masalah tersebut. “Harus ada komisi khusus, untuk menghindari perilaku transaksional fraksi-fraksi di DPR,” ungkapnya di sela peluncuran buku dan diskusi “Prospek Politik Hukum Pemberantasan Korupsi Pasca Pemilu 2014” di Balai Senat UGM, Rabu (20/8).

Ia mengakui penyusunan KUHP tidak mudah. Oleh karena itu dalam pembahasan dibutuhkan para pembuat undang-undang yang memiliki keahlian khusus dan bebas dari kepentingan politik praktis.

Budiman sepakat agar pembahasan revisi KUHP dan KUHAP ditunda. ”Per­ta­ruhannya terlalu besar. Wakil rakyat yang terpilih sekarang ini seperti melakukan investasi bisnis dibanding investasi politik di parlemen,” katanya.

Selain Budiman, hadir sebagai pembicara Wakil Pimpinan KPK Bambang Widjojanto, Guru Besar Hukum Pidana UGM  Eddy OS Hiarej, Guru Besar Fa­kultas Hukum Marcus Priyogunarto.

Senada, Eddy menyetujui dibentuk komisi khusus. Pembahasan 700 pasal pada KUHP membutuhkan sikap kenegarawanan dengan kompetensi para ahli hukum, serta tidak terlibat kepentingan politik.

Pelemahan

”Belanda saja mengubah aturan hu­kum mereka butuh waktu sekitar 70 ta­hun. Saya pesimistis parlemen bisa hasilkan KUHP yang ideal,” ungkapnya.     

Tanpa komisi khusus, menurutnya, tidak menutup kemungkinan pembahasan KUHP ini mengarah pada kegiatan transaksional yang berindikasi pada tindak pidana korupsi. ”Yang terjadi di Indonesia selama ini korupsi dimulai dari saat pembentukan undang-undang,” terang­nya.

Sementara Bambang Widjojanto melihat munculnya indikasi pihak legislatif menghambat upaya pemberantasan ko­rupsi dengan mengesahkan revisi Undang- Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).

Menurutnya dalam UU tersebut tercermin perilaku korup dari para pembuat. ”Bagaimana posisi wakil rakyat memiliki hak imunitas. Jika ingin diperiksa, ada aturan yang tidak sama di depan hukum,” katanya.

Bambang juga menyesalkan rancangan revisi KUHP masih menggunakan ru­jukan dari buku terbitan abad 17. Se­men­tara buku terbitan di atas tahun 2005 tidak lebih 10 buku yang menjadi rujukan.

”Mereka juga banyak menggunakan bahan dari hasil studi kunjungan, jika itu yang dipakai, bisa saja tidak sesuai dengan kondisi sosial dan politik kita, sangat berisiko,” katanya.

Marcus mengakui kebutuhan merevisi KUHP diperlukan. Pasalnya aturan hukum pidana yang berlaku selama ini merupakan hasil warisan dari Pemerintah Hindia -Belanda.

”Hampir selama 69 tahun, kita tidak punya kebanggan dalam hukum pidana. Belum ada terjemahan resmi dari asli yang menggunakan bahasa Belanda. Banyak penegak hukum kita yang tidak bisa mengerti dan tahu bahasa Belanda. Ba­gai­mana kita bisa menegakkan hukum tanpa ketidaktahuan,” ujarnya. (H50-80)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/08/21/270956

21 Agustus 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

KY Sarankan Mantan Bupati Karanganyar Rina Iriani Ditahan

BISNIS.COM – Kamis, 21 Agustus 2014

SOLO–Komisi Yudisial (KY) menyoroti keterlambatan jalannya persidangan perdana kasus korupsi terdakwa mantan Bupati Karanganyar, Rina Iriani, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang.

Penghubung KY Jawa Tengah (Jateng), Syukron Salam menyatakan persidangan molor sampai satu jam lebih hanya karena menunggu kedatangan terdakwa Rina Iriani dari Karanganyar.

”Gara-gara menunggu kedatangan Rina sidang molor, padahal majelis hakim, jaksa penuntut umum , dan penasihat hukum sudah datang,” katanya di Semarang, Rabu (20/8/2014).

Seperti diketahui persidangan perdana Rina Iriani di Pengadilan Tipikor Semarang, Selasa (19/8/2014) yang dijadwalkan pukul 10.00 WIB, baru dimulai sekitar pukul 11.30 WIB. Keterlambatan persidangan terdakwa kasus korupsi pembangunan perumahaan bersubsidi Griya Lawu Asri (GLA) Karanganyar senilai Rp35 miliar ini, lanjut Syukron tidak sejalan dengan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Supaya pada proses persidangan ke depan tidak terlambat, dia meminta supaya majelis hakim memerintahkan terdakwa tinggal di Semarang. ”Majelis hakim supaya melakukan penahanan terhadap Rina di Semarang supaya tidak menghambat jalannya persidangan,” ungkapnya.

Sebab, sambung dia, bila terdakwa Rina yang tidak ditahan masih tinggal di Karanyanyar dikhawatirkan proses persidangan akan terlambat, karena jarak Karanyanyar-Semarang cukup jauh. ”Jadi ini hanya pertimbangan supaya proses peradilan berjalan cepat, sederhana, dan murah,” tandasnya.

Syukron menilai langkah majelis hakim Pengadilan Tipikor Semarang yang tidak menahan terdakwa Rina Iriani bukan suatu pelanggaran. ”Mungkin hakim mempunyai pertimbangan terdakwa kooperatif, mungkin bila pada persidangan berikutnya terlambat terus bisa saja menetapkan penahanan,” ungkapnya.

Sementara itu, uang hasil korupsi Rina Iriani senilai Rp11,8 miliar selain untuk kepentingan pribadi juga mengalir ke sejumlah pihak. Berdasarkan surat dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) yang dibacakan pada persidangan di Pengadilan Tipikor Semarang, Selasa (19/8/2014), uang korupsi itu antara lain mengalir ke DPRD Karanganyar, aparat keamanan, kejaksaan, dan lainnya.

DPRD Karanganyar pada 19 Januari 2010 menerima Rp350 juta, kemudian pada 28 Januari 2010 menerima untuk biaya operasional DPRD senilai Rp135 juta. Dengan uraian kuitansi pinjaman pihak ketiga untuk aparat, Dandim, Kapolres, Kapolsek, Danramil, Camat, dan Diamond, pada 29 September 2008 dicairkan uang senilai Rp64,5 juta.

Pada 16 Agustus 2008 dengan uraian pinjaman pihak ketiga (kejaksaan) senilai Rp12,5 juta. Dengan uraian bantuan langsung masyarakat (BLM) pada 25 Juni 2008 untuk Dandim Karanganyar senilai Rp10 juta. Ada juga untuk biaya penggantian uang camat yang hadir dalam peresmpian mesjid Himatun Nashim pada 22 September 2008 senilai Rp8,5 juta.

Selain itu, ada pula bantuan wayangan kepala desa (kades) se-Kabupaten pada 25 Maret 2009 senilai Rp3 juta. BLM seragam PMI pada 19 Mei 2008 senilai Rp8,4 juta, pinjaman pihak ketiga/bupati untuk PKK Kebakkramat pada 11 Oktober 2008 senilai Rp25 juta. Operasional Camat Karangpandan pada 28 Oktober 2008 senilai Rp2 juta.

Terpisah, Sekretaris Komite Penyelidikan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng meminta kepada JPU supaya memanggil semua pihak yang menerima uang korupsi tersebut sebagai saksi di pengadilan. ”Kalau mau adil serta dalam upaya penegakan hukum, maka semua pihak yang menerima uang korupsi terdakwa Rina harus dijadikan saksi di pengadilan,” kata dia.

Sumber : http://bandung.bisnis.com/read/20140821/34239/515497/ky-sarankan-mantan-bupati-karanganyar-rina-iriani-ditahan

 

Source : JIBI/Solopos

21 Agustus 2014 Posted by | KARANGANYAR, KP2KKN DALAM BERITA | Tinggalkan komentar

Wakil Rakyat Jangan Dapat Dhem-dheman

SUARA MERDEKA – Kamis, 21 Agustus 2014

SEMARANG – Pada pengujung masa jabatannya, anggota DPRD Jawa Tengah 2009-2014 diminta segera mengembalikan mobil dinas yang mereka gunakan.

Selain itu, para pimpinan Dewan baik ketua, wakil ketua, maupun sekretaris, juga pimpinan komisi dan fraksi, jangan sampai mendapat jatah dhem-dheman (penghapusan inventaris) mobil dinas dari Pemprov Jateng.

“Mobil dinas itu fasilitas negara yang harus dikembalikan kepada Pemprov. Penghapusan inventaris Pemprov dengan cara dhem-dheman tidak dibe­nar­kan,” kata Sekretaris Komite Penyeli­dikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Ne­potisme (KP2KKN) Jateng Eko Haryanto, kema­rin.

Mengacu pada Keppres 80/2003 tentang Peng­adaan Barang dan Jasa Pemerintah, baik pengadaan maupun penghapusan barang inventaris ha­rus dilakukan dengan lelang terbuka. Pelang­gar­an terhadap peraturan itu bisa dianggap sebagai tindakan korupsi.

Janji Kembalikan

“Biasanya yang dilirik Dewan adalah kendaraan bermotor, dengan alasan usia kendaraan sudah di atas lima tahun. Selain itu lelang dilakukan tertutup dan penawaran diberikan kepada anggota Dewan pe­megang mobil tersebut. Mobil dijual jauh di ba­wah harga pasar,  misal Rp 20 juta-Rp 25 juta,” ujar­nya.

KP2KKN juga meminta agar tidak ada penganggaran pembelian mobil baru bagi anggota Dewan periode 2014-2019.

Plt Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi me­nuturkan, akan segera mengembalikan mobil dinas pada akhir Agustus. Menurut dia, mobil dinas To­yota Crown yang dipakainya adalah bekas pejabat sebelumnya.

“Selain mobil dinas, saya juga mendapat rumah dinas di Jalan Papandayan Semarang. Semua fasilitas yang saya terima akan dikembalikan sebelum pelantikan anggota Dewan baru pada 3 Septem­ber,” kata politikus PDIP itu.

Meski terpilih lagi menjadi anggota DPRD Jateng 2014-2019, Rukma menyatakan tidak akan meminta pengadaan mobil baru kepada Sekretariat DPRD (Setwan).

Ketua Fraksi PPP Istajib mengimbau ketua dan wakil ketua komisi ataupun wakil ketua fraksi dari partainya segera mengembalikan mobil dinas sebelum pelantikan anggota baru. “Saya akan mengembalikan seminggu sebelum pelantikan,” tuturnya.

Dikatakannya, sesuai peraturan, penggantian mobil dinas baru bisa dilakukan setelah 10 tahun masa pemakaian. Jadi diharapkan untuk periode 2014-2019 tidak ada pembelian mobil baru. (J8,H68-59)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/08/21/270963

21 Agustus 2014 Posted by | KP2KKN DALAM BERITA, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Anggota Dewan Diminta Kembalikan Mobil Dinas

SUARA MERDEKA – Rabu, 20 Agustus 2014

SEMARANG, suaramerdeka.com – Di penghujung masa jabatannya, anggota DPRD Jawa Tengah 2009-2014 diminta segera mengembalikan mobil dinas yang digunakannya.

Para pimpinan Dewan baik itu unsur ketua, wakil ketua dan sekretaris, termasuk unsur pimpinan komisi maupun fraksi jangan sampai mendapat jatah dem-deman (penghapusan inventaris) mobil dinas dari Pemprov Jateng.

“Mobil dinas itu fasilitas negara yang harus dikembalikan lagi pada Pemprov Jateng. Penghapusan inventaris Pemprov dengan cara dem-deman tak dibenarkan,” kata Sekretaris Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng, Eko Haryanto.

Mengacu pada Keppres 80/2003, baik pengadaan atau penghapusan barang inventaris harus dilakukan dengan cara lelang terbuka. Pelanggaran terhadap ketentuan penghapusan barang milik pemerintah, bisa diindikasikan korupsi.

“Biasanya yang dilirik oleh Dewan adalah kendaraan bermotor, dengan alasan usia kendaraan sudah di atas 5 tahun. Selain itu lelang dilakukan tertutup dan penawaran diberikan pada anggota Dewan pemegang mobil tersebut. Mobil dijual jauh di bawah harga pasar misal Rp 20 juta-Rp 25 juta,” ujarnya.

KP2KKN juga meminta agar tidak ada penganggaran pembelian mobil baru bagi anggota dewan periode 2014-2019. Menurut Eko, jika kondisi mobil yang pernah digunakan oleh anggota dewan di periode sebelumnya masih bagus dan layak, seharusnya tak perlu ada anggaran itu.

( Fani Ayudea / CN39 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/08/20/213827/Anggota-Dewan-Diminta-Kembalikan-Mobil-Dinas

21 Agustus 2014 Posted by | KP2KKN DALAM BERITA, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: