Korupsi Dana ADD Banjarnegara – Sapi Dibeli di Bawah Nilai Anggaran

SUARA MERDEKA – Kamis, 21 Agustus 2014

SEMARANG – Delapan ekor sapi yang akan digunakan untuk program pemberdayaan masyarakat ternyata dibeli di bawah harga yang sudah dimusyawarahkan se­belumnya.

Hal ini diung­kap­kan Tus­man, Sekretaris Desa Asinan, Kecamatan Kalibe­ning, Ban­jarnegara dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi dana Alokasi Dana Desa (AD­D) dengan terdakwa Yoto Yu­di­yono, Kepala Urusan (Ka­ur) Pemerintahan Desa Asin­an di Pengadilan Tipikor Se­ma­rang, kemarin.

”Sapi dibeli dalam dua ta­hap. Sesuai hasil musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan) desa, anggar­an Rp 5 juta per ekor,  tetapi dibelikan sapi seharga Rp 4 jutaan,” ujar Tusman di hadapan majelis hakim yang dipimpin Dwi Prapti.

Namun bagaimana sapi bisa dibelikan seharga Rp 4 jutaan, Tusman mengaku ti­dak tahu menahu meski ikut datang membeli di pasar he­wan.

Menurutnya, Kepala Desa Suberkah–yang juga menjadi terdakwa kasus ini dalam berkas terpisah–memberikan dana sebesar itu saja.

”Saya tahu anggaran Rp 5 juta per ekor, tapi waktu kami mau beli ke pasar kades me­mang cuma ngasih uang Rp 4 jutaan untuk setiap sapi,” kata­nya.

Cuma Atas Nama

Sapi selanjutnya diserahkan kepada delapan warga untuk dikelola dengan sistem gaduh. Yang memelihara sapi mendapatkan bagi hasil dari penjualan ketika sapi dijual. Tusman mengatakan, meski se­bagai ketua panitia lapang­an, itu sekadar atas nama saja karena yang menjalankan tugas-tugas adalah terdakwa.

Saat disinggung kriteria apa saja untuk bisa mendapatkan sapi program pemberdayaan, saksi mengaku tidak mengetahui. Semua  sudah diatur Suberkah.

”Saya nggak pernah dimintai tanggapan atau rembu­kan dan dilibatkan sebagai ca­rik,” imbuhnya saat me­nang­­gapi pertanyaan majelis karena banyak menjawab tidak ta­hu.

Dana ADD yang dianggarkan pada 2008-2011 itu turun sekitar Rp 100 juta per ta­hun dan dialokasikan untuk pembangunan fisik serta pemberdayaan masyarakat. Di antaranya untuk pembibitan sapi, pembelian bibit teh, ma­honi, dan lain-lain. Kasus ini mencuat setelah penggunaan dana tidak sesuai peruntukan sehingga terjadi kerugian ne­gara sekitar Rp 120 juta. (J14,J17-59)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/08/21/270950

Iklan