KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Jangan Lantik Caleg Tersangka


MEDIA INDONESIA – Kamis, 21 Agustus 2014
 
 Strategi Korupsi1

PARTAI politik seharusnya menjadi hulu untuk mengganti kader terpilih sebagai wakil rakyat yang ternyata tersangkut masalah hukum, terlebih korupsi. Tetap dilantiknya caleg terpilih yang sudah menjadi tersangka korupsi sangat disesalkan.

Hal tersebut dikatakan oleh Koordinator Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan Indonesia Corruption Wacth (ICW) Emerson Juntho. “Itu hal memalukan. Akan jadi bom waktu nantinya dan ini jelas tanda-tanda buruk. Awalnya saja sudah bermasalah apalagi nanti dia resmi menjabat wakil rakyat di dewan,” ujarnya, kemarin.

Hal senada dikemukakan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi bahwa pihak yang memiliki otoritas untuk melantik seharusnya mempertimbangkan secara rinci rekam jejak calon wakil rakyat yang akan dilantik itu, terlebih yang berstatus tersangka dengan ancaman hukuman di atas lima tahun penjara. “Hal ini harus manjadi pertimbangan. Bisa dibatalkan. Tinggal sejauh mana peran aturan itu. Secara moral, tersangka tidak tepat menjadi wakil rakyat,” tegasnya.

Johan tidak membantah bahwa tidak ada aturan hukum yang mengatur hal itu. Namun, etika moral dinilai lebih tinggi dan harus menjadi puncak kesadaran bagi calon wakil rakyat tersebut.

Sementara itu, pengamat hukum Universitas Trisakti Abdul Ficar Hadjar menuturkan, meski aturan hukum tegas terkait hal itu, calon wakil rakyat seyogianya memiliki rasa malu untuk mengemban tugas di tengah kasus hukum yang membelitnya. “Sebenarnya memang masih mungkin ketika menjadi tersangka tidak ditemukan barang bukti lalu dihentikan kasusnya. Namun, mestinya calon anggota dewan ini punya malu jadi dengan kesadaran sendiri bersedia untuk menarik diri dari pelantikan,” cetusnya.

Ficar menambahkan, sistem politik jugalah yang melanggengkan hal itu bahkan dinilai memfasilitasi. Pun bagi pemerintah akan memboroskan uang negara termasuk kerja wakil rakyat yang bisa terbengkalai akibat pergantian jika anggota dewan itu menjadi terdakwa. “Karena sudah hitung-hitung jadi wakil rakyat itu tidak murah. Bisa saja dibatalkan, tapi dengan catatan sebagai terdakwa,” pungkasnya.

Akan diproses

Keperihatinan penegak hukum terhadap kemungkinan tetap dilantiknya wakil rakyat yang berstatus tersangka mendapat respons. Dari Makassar, dilaporkan, Mustagfir Sabri (Moses) tersangka kasus korupsi dana bantuan sosial 2008 yang merugikan negara Rp8,8 miliar dan kasusnya masih terus berjalan di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan akan diproses kembali.

Moses ialah anggota DPRD Kota Makassar dari Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) periode 2009-2014, dan kembali terpilih sebagai anggota DPRD Kota Makassar periode 20142019 dari Partai Hanura.

Meski demikian, pihak KPU Kota Makassar menyebutkan Moses tetap akan dilantik pada 8 September, saat pelantikan anggota DPRD Kota Makassar (2014-2019). Partai Hanura mengaku telah memproses usul pemecatan Moses karena telah berstatus tersangka.”Usulan pemecatan sudah kami sampaikan ke DPP Partai Hanura, jadi tinggal menunggu jawaban dan menentukan siapa penggantinya,” ujar Ketua DPD Hanura Sulsel Ambo Dalle.

Sumber: Media Indonesia, 21 Agustus 2014

21 Agustus 2014 - Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: