KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

DPR Dinilai Rawan Transaksi Kepentingan


SUARA MERDEKA – Kamis, 21 Agustus 2014

  • Perlu Komisi Khusus Revisi KUHP

YOGYAKARTA – Sejumlah pihak meminta DPR menunda pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Mereka juga mempermasalahkan rencana memasukkan korupsi dalam tindak pidana umum.

Anggota Komisi II DPR RI Budiman Sudjatmiko mengusulkan pembentukan komisi khusus untuk pembahasan masalah tersebut. “Harus ada komisi khusus, untuk menghindari perilaku transaksional fraksi-fraksi di DPR,” ungkapnya di sela peluncuran buku dan diskusi “Prospek Politik Hukum Pemberantasan Korupsi Pasca Pemilu 2014” di Balai Senat UGM, Rabu (20/8).

Ia mengakui penyusunan KUHP tidak mudah. Oleh karena itu dalam pembahasan dibutuhkan para pembuat undang-undang yang memiliki keahlian khusus dan bebas dari kepentingan politik praktis.

Budiman sepakat agar pembahasan revisi KUHP dan KUHAP ditunda. ”Per­ta­ruhannya terlalu besar. Wakil rakyat yang terpilih sekarang ini seperti melakukan investasi bisnis dibanding investasi politik di parlemen,” katanya.

Selain Budiman, hadir sebagai pembicara Wakil Pimpinan KPK Bambang Widjojanto, Guru Besar Hukum Pidana UGM  Eddy OS Hiarej, Guru Besar Fa­kultas Hukum Marcus Priyogunarto.

Senada, Eddy menyetujui dibentuk komisi khusus. Pembahasan 700 pasal pada KUHP membutuhkan sikap kenegarawanan dengan kompetensi para ahli hukum, serta tidak terlibat kepentingan politik.

Pelemahan

”Belanda saja mengubah aturan hu­kum mereka butuh waktu sekitar 70 ta­hun. Saya pesimistis parlemen bisa hasilkan KUHP yang ideal,” ungkapnya.     

Tanpa komisi khusus, menurutnya, tidak menutup kemungkinan pembahasan KUHP ini mengarah pada kegiatan transaksional yang berindikasi pada tindak pidana korupsi. ”Yang terjadi di Indonesia selama ini korupsi dimulai dari saat pembentukan undang-undang,” terang­nya.

Sementara Bambang Widjojanto melihat munculnya indikasi pihak legislatif menghambat upaya pemberantasan ko­rupsi dengan mengesahkan revisi Undang- Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).

Menurutnya dalam UU tersebut tercermin perilaku korup dari para pembuat. ”Bagaimana posisi wakil rakyat memiliki hak imunitas. Jika ingin diperiksa, ada aturan yang tidak sama di depan hukum,” katanya.

Bambang juga menyesalkan rancangan revisi KUHP masih menggunakan ru­jukan dari buku terbitan abad 17. Se­men­tara buku terbitan di atas tahun 2005 tidak lebih 10 buku yang menjadi rujukan.

”Mereka juga banyak menggunakan bahan dari hasil studi kunjungan, jika itu yang dipakai, bisa saja tidak sesuai dengan kondisi sosial dan politik kita, sangat berisiko,” katanya.

Marcus mengakui kebutuhan merevisi KUHP diperlukan. Pasalnya aturan hukum pidana yang berlaku selama ini merupakan hasil warisan dari Pemerintah Hindia -Belanda.

”Hampir selama 69 tahun, kita tidak punya kebanggan dalam hukum pidana. Belum ada terjemahan resmi dari asli yang menggunakan bahasa Belanda. Banyak penegak hukum kita yang tidak bisa mengerti dan tahu bahasa Belanda. Ba­gai­mana kita bisa menegakkan hukum tanpa ketidaktahuan,” ujarnya. (H50-80)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/08/21/270956

21 Agustus 2014 - Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: