KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Kejaksaan Tetapkan Satu Tersangka Lagi

SUARA MERDEKA – Jum’at, 22 Agustus 2014

SEMARANG -Cabang Kejaksaan Negeri Semarang kembali menetapkan satu tersangka lagi dalam proyek peningkatan ruas Jl Kokrosono tahun 2013 senilai Rp 2,96 miliar.

Setelah sebelumnya Direktur CV Bintang Sembilan berinisial J, kini giliran pejabat Dinas Bina Marga Kota Semarang dengan inisial SR (40). SR ditetapkan tersangka, Senin (18/8) itu bertindak selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek yang merugikan negara Rp 145 juta.

Kepala Cabjari Semarang Budhi Purwanto menegaskan, penetapan tersangka itu merupakan perkembangan hasil penyidikan dari J. “Menurut kami ada pertanggungjawaban dari SR. Setelah alat bukti dirasa cukup, SR kami tetapkan menjadi tersangka,” tandasnya saat ditemui di kantornya, Jl Usman Janatin, Kamis (21/8).

Alat bukti itu berupa dokumen seperti transaksi dan surat hasil audit tim ahli teknis Cabjari dari akademisi. Sebagaimana diberitakan, kasus korupsi proyek peningkatan Jl Kokrosono diselidiki sejak Maret lalu. Kejaksaan menemukan kejanggalan dalam pekerjaan proyek. Selain kekurangan volume pekerjaan, Cabjari menilai terdapat pula kemahalan harga terhadap jenis-jenis pekerjaan tertentu.

Lihat Situasi

Nilai kontrak sebesar Rp 2,96 miliar itu dialokasikan untuk pekerjaan seperti pengaspalan dan pelebaran jalan serta perbaikan drainase dan trotoar di Jl Kokrosono, tepatnya sepanjang 800 meter dari Jl Siliwangi. Meski SR dan J sudah ditetapkan tersangka, namun keduanya tak ditahan. Budhi menyebutkan, penahanan itu melihat situasi yang berkembang.

“Keduanya selama ini kooperatif saat diperiksa. Ada itikad baik juga mengembalikan uang kerugian negara,” tandasnya. Dari total kerugian Rp 145 juta, dana yang sudah dikembalikan J berjumlah Rp 129 juta. Total ada 13 orang saksi dan seorang saksi ahli yang telah diperiksa dalam proyek ini. Mereka di antaranya pelaksana proyek dari Dinas Bina Marga Kota Semarang serta pengawas lapangan.

Budhi menjelaskan, pemberkasan untuk tersangka J diperkirakan bakal selesai pada Agustus ini. “Perusahaan penyedia jasa (CV Bintang Sembilan- ) kini juga sudah diblacklist selama dua tahun, tepatnya sejak Januari lalu. Ini terjadi setelah adanya temuan kasus dugaan korupsi,” tandasnya. (J17,J14-39)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/08/22/271007

21 Agustus 2014 Posted by | SEMARANG | Tinggalkan komentar

Dua Pamen Polda Jabar Dicopot

SUARA MERDEKA – Sabtu, 16 Agustus 2014

  • Korupsi Peningkatan Jl Kokrosono

BANDUNG- Dua perwira menengah di Polda Jabar yang ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus suap terkait penanganan perkara judi online  dicopot dari jabatannya.

Polda pun menyerahkan penanganan kasus tersebut ke Di­rektorat Tindak Pidana Korup­si Bareskrim Mabes Polri.

”Langsung saya copot, sudah gak bener. Oknum anggota tersebut sekarang ditahan di Mabes Polri setelah kasusnya disidik oleh Tipikor Bareskrim. Kasus­nya  masuk    pidana umum,” je­las Kapolda Jabar, Irjen Pol M Iria­wan di Bandung, Jumat (15/8).

Kedua pamen itu adalah AKBP MB yang sebelumnya menjabat Kepala Sub Direktorat III Direskrimum Polda Jabar dan Kepala Unit II Subdit Ditres­krimum, AKP DS.

Terancam Dipecat

Menurut Iriawan, pengembangan kasus suap itu terus dilakukan. Pasalnya, kasus tersebut melibatkan anggota lain. Untuk kepentingan penyi­dik­an, mereka pun sudah dico­pot.

”Nanti bertambah dua lagi, yaitu 1 perwira dan 1 brigadir. Mereka juga sudah dicopot,” kata mantan kapolres Tegal itu.

Iriawan menyebutkan, kedua anak buahnya itu berpotensi dipecat sebagai anggota Polri. Perkara yang menjerat mereka terbilang berat karena menyangkut nama baik institusi. ”Pidana umum bukan main-main, ancamannya dipecat. Apalagi ancaman lebih dari 3 bulan. Aturannya itu dipecat,” jelasnya.

Seperti diketahui, AKBP MB diduga menerima suap sebesar Rp 5 miliar pada Juli 2014. Uang itu diberikan oleh dua orang berinisial AD dan T atas imbalan pembukaan rekening yang tengah diblokir karena diduga menjadi penampungan hasil judi online yang ditangani Polda Jabar. Adapun AKP DS yang menjadi tersangka dalam kasus yang sama menerima uang dengan total Rp 370 juta atas imbalan pembukaan blokir rekening Bank terkait kasus judi online. (dwi-80)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/08/16/270444

21 Agustus 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

“Piye Jaksa Iki…”

SUARA MERDEKA – Selasa, 19 Agustus 2014

SELAIN cermat dan adil, seorang hakim juga dituntut sabar saat me­mimpin sidang. Pasalnya, profesi dan karakter orang-orang yang di­ha­dapkan ke ruang pengadilan beraneka ragam.

Itu pula yang dihadapi Ketua Majelis Ha­kim Erintuah Damanik ketika me­mimpin sidang kasus dugaan ko­rupsi dana kas desa hasil sewa ta­nah banda desa yang merugikan ne­gara Rp 73,9 juta di Peng­adilan Tipikor Se­marang, baru-baru ini.

Da­lam si­dang yang beragendakan pe­me­rik­sa­an saksi, Erintuah harus bersuara lantang dan mengulang-ulang perta­nya­annya.

Pasalnya, dari 13 petani yang menjadi saksi, sebagian telah berusia lanjut dan lulusan sekolah dasar. Bahkan ada yang mengalami gangguan pende­ngaran. Kebanyakan saksi juga menggunakan bahasa Jawa krama inggil dalam sidang de­ngan terdakwa Nizar Ma­lik, mantan ke­pala Desa Rowoboni, Ke­camatan Ba­nyu­biru, Kabupaten Se­ma­rang tersebut.

Kesabaran sang hakim makin diuji ka­rena jaksa dari Kejaksaan Negeri Am­barawa, Ricky Panggabean, membuat beberapa kesalahan dalam pe­nyusunan berkas dakwaan. Data tempat tinggal yang seharusnya diisi alamat rumah justru bertuliskan identitas aga­ma.

Sebaliknya, kolom agama justru ber­isi alamat rumah saksi, seperti Du­sun Ro­wo­ganjar dan Dusun Rowo­ka­sam, Ke­ca­mat­an Banyubiru, Ka­bu­paten Se­ma­rang. “Tem­pat tinggal, Is­lam. Agama, Dusun Ro­woganjar. Wis, piye jaksa iki (Ba­gai­mana jaksa ini),” kata Erintuah saat membacakan data satu per satu saksi.

Hakim pun meminta jaksa merevisi da­ta tersebut. Spontan Ricky menjawab lantang, “Siap, Pak’’.

Bagi Hasil

Erintuah kemudian mulai mengorek dana bagi hasil pemanfaatan lahan oleh saksi di tanah banda desa dengan sistem paro itu. Para petani, di antaranya Madi, Tu­kimin, Budi Setiono, Muh Sakim, Muk­mini, Nur Muham­mad, Slamet Wagiyo, Mukhlasin, Ngatini, dan Sartono ditanya bergiliran.

Sebagaimana dakwaan jaksa, Ni­zar didakwa melakukan perbuatan me­lawan hukum, memperkaya diri sen­diri sehingga merugikan keuangan negara saat menjabat kades Ro­wo­boni periode 1998-2006. Uang sewa yang se­mes­tinya masuk kas de­sa malah digunakan untuk kepentingan pribadi.

Tukimin mengaku mendapat ke­sem­patan untuk menggarap tanah banda desa. “Uang yang saya setorkan total Rp 1.050.000,” jelasnya. Ter­­dak­wa yang mengaku mencatat da­na bagi ha­sil keberatan atas pernyataan saksi. Ba­nyak setoran yang disampaikan sak­si berbeda dari catatannya. (Royce Wijaya SP-59)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/08/19/270720

21 Agustus 2014 Posted by | UNGARAN - KAB. SEMARANG | Tinggalkan komentar

Bonaran Tersangka

SUARA MERDEKA – Kamis, 21 Agustus 2014

  • Kasus Suap Akil Mochtar

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  menetapkan Bupati Tapanuli Tengah Raja Bonaran Situmeang sebagai tersangka terkait kasus suap terhadap mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar.

Mantan pengacara Anggodo Wi­djojo ini dijerat Pasal 6 ayat 1 hu­ruf a Undang-Undang Nomor 31/1999 yang diubah dengan UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. ”Setelah dilaku­kan gelar perkara beberapa waktu, kemudian disimpulkan, RBS selaku Bupati Tapanuli Tengah ditetapkan sebagai tersangka,” ujar Kepala Biro Hu­mas KPK Johan Budi SP, Rabu (20/8).

Terkait hal ini KPK melakukan penggeledahan dalam pengembangan kasus dugaam suap terhadap Akil Mochtar. Penggeledahan dilakukan di Kantor dan rumah dinas Bonaran. ”Sekitar pukul 11.30 sampai saat ini sedang dilakukan geledah di Kantor dan Rumah Dinas Bupati,” tambahnya.

Johan memaparkan penggeledahan pertama dilakukan di Kantor Bu­pati yang berada di Jalan Ferdinan Lomban Tobing, Tapanuli Tengah. Penggeledahan kedua dilakukan di rumah dinas di Jalan MH Sitorus 64, Sibolga, Sumatra Utara.

Seumur Hidup

Seperti diketahui, kasus ini meru­pa­kan pengembangan dari kasus yang menjerat Akil Mochtar. Sebe­lumnya, majelis Pengadilan Tipikor pada tingkat pertama memvonis Akil dengan hukuman penjara selama seumur hidup karena dianggap terbukti me­nerima suap, gratifikasi, dan me­la­kukan pencucian uang terkait pe­nanganan sengketa pilkada.

Raja Bonaran Situmeang, menjadi tersangka kasus pemberian suap kepada Akil Mochtar. Namun bu­kan kali ini saja Bonaran berhadapan de­ngan KPK.

Sebelum mengikuti Pilkada Tapa­nuli Tengah Sumut, pada 2011, Bona­ran lebih banyak beraktivitas sebagai pengacara.

Bonaran pernah menjadi pengacara sejumlah klien, salah satu yang terkenal adalah Anggodo Wi­djoj­o dalam kasus suap Sistem Ko­­munikasi Radio Terpadu (SK­RT) yang disidik KPK pada tahun 2009.

Bonaran sempat disebut-sebut terlibat dalam perkara ini, yakni ketika Anggodo mencoba menghasut saksi kunci Ari Muladi terkait dengan ke­te­rangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Akil terbukti menerima suap ter­kait empat dari lima sengketa pilkada dalam dakwaan kesatu. Suap yang dinyatakan terbukti dari dakwaan per­tama itu adalah Pilkada Ka­bu­paten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, sebesar Rp 3 miliar, Pilkada Le­bak, Banten,  Rp 1 miliar, Pilkada Em­­pat Lawang ai Rp 10 miliar dan 500.000 dollar AS, dan Pilkada Kota Palembang sekitar Rp 3 miliar.

Akil juga terbukti menerima suap terkait sengketa Pilkada Kabupaten Buton Rp 1 miliar, Kabupaten Pulau Morotai Rp 2,989 miliar, Kabupa-ten Tapanuli Tengah Rp 1,8 miliar, dan menerima janji pemberian ter­kait keberatan hasil Pilkada Pro­vinsi Jawa Timur Rp 10 miliar. (J13,­dtc-25,80)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/08/21/270915

21 Agustus 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Kasasi Ditolak, Mario Tetap Dihukum 4 Tahun

SUARA MERDEKA – Kamis, 21 Agustus 2014

JAKARTA – Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi Mario Cornelio Bernardo dalam ka­sus suap kepada pegawai MA Djodi Su­pratman. Atas hal itu, Mario tetap di­hukum selama emoat tahun penjara.

Penyuapan ini berkaitan dengan kasus penipuan yang diputus bebas di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Pelapor kasus itu lalu me­minta bantuan pendampingan hukum ke kantor Hotma & Associates. Mario selaku associate di kantor itu mengurusnya dengan menggunakan perantara Djodi. Mario me­min­ta agar hakim tingkat kasasi mengabulkan kasasi jaksa.

Siapkan Dana

Uang suap itu diberikan Mario ke Djo­di melalui Deden, kurir di kantor Hotma Sitompoel. Pemberian uang di­la­kukan pada 8 dan 24 Juli 2013 ma­sing-masing sebesar Rp 50 juta dan pada 25 Juli 2013 sebesar Rp 50 juta.

Untuk membantu Mario, Djodi menghubungi Suprapto, staf kepani-teraan Hakim Agung Andi Abu Ayyub Saleh yang menjadi salah satu hakim dalam perkara kasasi Hutomo. Su­prapto meminta Djodi menyiapkan dana dengan kesepakatan akhir Rp 300 juta untuk mengurus permintaan Mario.

Namun belum sampai uang diserahkan ke Suprapto, Djodi ditangkap petugas KPK pada 25 Juli 2013. Sidang pun digelar dan pada 16 Desember 2013 Pengadilan Tipikor menjatuhkan hukuman 4 tahun penjara kepada Mario. (dtc-80)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/08/21/270913

21 Agustus 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Kasus Haji Libatkan DPR

SUARA MERDEKA – Rabu, 20 Agustus 2014

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui tidak mudah mengungkap kasus dugaan korupsi penyelenggaraan Haji tahun 2012-2013 di Kementerian Agama. Selain banyak bukti yang berada di luar, KPK menyebut kasus tersebut juga melibatkan banyak pihak termasuk anggota DPR. ”Itu (banyak anggota dewan) faktor juga,” ujar Wakil ketua KPK Adnan Pandu Praja menjawab apakah banyaknya anggota dewan yang mengakibatkan penyidikan berjalan lama, Selasa (19/8).

Dia menambahkan, faktor lainnya karena kejadian perkara di negara lain sehingga penyidik butuh waktu mengumpulkan bukti pendukung dari negara lain ke Indonesia. Seperti diketahui, beberapa anggota DPR memang telah diperiksa oleh KPK sebagai saksi untuk Suryadharma Ali. Mereka adalah mantan Ketua Komisi VIII Jazuli Juwaini, Ketua Komisi VIII Ida Fauziah. Kemudian, beberapa anggota Komisi VII DPR, di antaranya Hazrul Azwar (PPP), Said Abdullah (PDIP), Ratu Siti Romlah (PD), Reni Marlina Wati (PPP) dan Erick Satria Wardana (Hanura).

Satu Tersangka

Selain itu, juga telah diperiksa mantan anggota Komisi VIII DPR, Zulkarnaen Djabbar. KPK akhirnya menetapkan Menteri Agama Suryadharma Ali sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait penyelenggaraan haji di Kementerian Agama. Dalam kasus ini, KPK melakukan pengumpulan bahan dan keterangan hingga ke Arab Saudi.

Berkaitan dengan proses penyidikan penyelenggaraan haji di Kenterian Agama tahun anggaran 2012 dan 2013 sudah beberapa kali penyelidik dan penyidik KPK melakukan pengumpulan bahan dan keterangan bahkan bahan dan data sudah dilakukan di Arab Saudi baik berupa dokumen maupun keterangan para pihak termasuk juga pejabat di Kementerian Agama.

Penyidik menjerat Suryadharma melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU No 31/1999 jo 20/2001 tentang Pemberantasan jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 65 KUHP. Dari sangkaan pasal berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan dan kerugian negara, ada unsur pihak lain yang diuntungkan dalam konteks ini. Hingga saat ini KPK baru menetapkan satu orang tersangka yakni Suryadharma.(J13-90)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/08/20/270831

21 Agustus 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Pemberantasan Suap di Tubuh Polri Tidak Tuntas

SUARA MERDEKA – Selasa, 19 Agustus 2014

JAKARTA – Kasus dugaan suap terhadap dua perwira menengah Polda Jabar senilai Rp 5 miliar lebih sangat disesalkan oleh Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Kemunculan kasus ini menandakan pemberantasan korupsi di tubuh Polri tidak tuntas.

”Pemberantasan korupsi itu jangan hanya gertak sambal belaka dan setengah-setengah. Aksinya bagus, namun ending-nya kayaknya masih tarik ulur,” kata Komisioner Kompolnas Hamidah Abdurrahman.

Sebagaimana diberitakan Suara Merdeka (16/8), dua perwira menengah di Polda Jabar ditetapkan sebagai tersangka kasus suap miliaran rupiah terkait penanganan perkara judi online. Keduanya adalah Kepala Subdirektorat III Ditreskrimum Polda Jabar AKBPMB dan anak buahnya, AKPDS. MB pada Juli 2014 diduga menerima suap Rp 5 miliar dari orang berinisial AD dan Tselaku pemilik rekening judi online.

Buka Rekening

Pemberian suap itu sebagai imbalan atas pembukaan 12 rekening yang diblokir oleh penyidik Polri. MB juga diduga menerima suap 168.000 dolar AS atas imbalan pembukaan satu rekening lainnya milik bandar judi tersebut.

Adapun DS diduga menerima Rp 370 juta secara bertahap, yakni Rp 240 juta, Rp 70 juta, dan Rp 60 juta. Suap itu diterima atas imbalan pembukaan lima rekening milik bandar judi online tersebut. Kedua perwira menengah polisi itu sudah dicopot dari jabatannya.

”Polisi sebagai penegak hukum seharusnya memiliki integritas dan etika profesi, namun tak sedikit dari mereka yang justru mencederai profesinya dengan tindakan tidak terpuji seperti korupsi, suap, dan pungli,” ucap Hamidah. (C28-90)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/08/19/270673

21 Agustus 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Cegah Korupsi, KanalKPK TV Diluncurkan

SUARA MERDEKA – Senin, 18 Agustus 2014

JAKARTA – Setahun setelah radio mengudara, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meluncurkan KanalKPK TV. Menurut Kepala Biro Humas KPK Johan Budi SP, pihaknya meyakini, upaya melawan korupsi tidak bisa hanya dilakukan semata-mata melalui langkah konservatif dengan penindakan dan penegakan hukum.

Lebih dari itu, harus disempurnakan dengan upaya pencegahan yang dilakukan dengan inovatif dan kreatif untuk menanggulangi korupsi yang kian masif. ”Karena itu, KPK kini meluncurkan sebuah medium pencegahan, sekaligus penyebar pesan antikorupsi, yaitu KanalKPK TVyang disiarkan melalui siaran streaming,” ujar Johan, Minggu (17/8).

Dia menambahkan, bertepatan dengan momentum Proklamsi Kemerdekaan Republik Indonesia, KanalKPK TV dihadirkan di hadapan publik pada Minggu (17/8) pukul 9.55 di pelataran Museum Fatahillah, Kota Tua, Jakarta. Dengan kehadiran KanalKPK TV, ini berarti KPK kian masif menyebarluaskan semangat dan nilai kejujuran yang universal melalui beragam media yang dimiliki.

Beragam konten siaran yang informatif, tersaji dengan format yang apik, antara lain berita-berita, feature, musik, komedi, bincang-bincang, music, dan film. ”Tak lupa, KanalKPK TV juga menyediakan konten bagi anak, seperti film animasi, dongeng, dan feature yang tak hanya menghibur, tetapi juga mendidik,” kata Johan.

Penyedia Konten Siaran

Lebih lanjut, Johan mengatakan, KanalKPK TV juga terbuka sebagai penyedia konten siaran (content provider) bagi televisi komunitas atau stasiun televisi swasta. Selain itu, televisi ini juga menerima konten dari jaringan antikorupsi atau siapa pun untuk memperkaya konten siarannya.

Peluncuran KanalKPK TV itu juga bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Radio KanalKPK yang pertama yang diluncurkan tahun lalu. Untuk itu, sajian kegiatan hari ini juga menjadi ajang pesta rakyat dengan kegiatan seperti lomba makan kerupuk, lomba mewarnai, lomba sepeda lamban, dan aneka lomba lainnya yang akan menyemarakkan acara. ”Kehadiran KanalKPK TVdiharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang antikorupsi,” ujar Johan.(J13-71)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/08/18/270506

21 Agustus 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Kasus Korupsi Normalisasi Sungai Cilacap – Lima Terdakwa Divonis 1 Tahun 8 Bulan

SUARA Merdeka – Kamis, 21 Agustus 2014

SEMARANG – Lima terdakwa kasus dugaan korupsi proyek normalisasi Sendangsari, Cilacap divonis satu tahun delapan bulan penjara oleh majelis hakim Pe­nga­dilan Tipikor Semarang.

Keli­ma terdakwa, yakni Kusmiharto (pengawas lapangan), Anwar Su­bianto, Bambang Suswanto, Aji Sambodo (ketiganya panitia pemeriksa pekerjaan), dan Mu­hammad Muslim (pejabat pelaksana teknis ke­giatan) masing-masing juga di­denda Rp 50 juta subsider dua bu­lan kurungan.

Putusan itu dijatuhkan majelis hakim yang diketuai Erentuah Damanik dan Jhon Halasan Bu­tar­butar dalam persidangan yang digelar secara bergiliran.

Vonis tersebut lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Cilacap Jo­natan Markus, yaitu hukuman dua tahun enam bulan serta denda Rp 50 juta subsider tiga bulan kurungan.

”Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sesuai dakwa­an subsider Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan diganti menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP. Un­sur tindakan korupsi secara ber­sama-sama telah terpenuhi,” kata hakim saat membacakan putusan secara bergantian, Rabu (20/8).

Berpegang pada Gambar

Kusmiharto yang merupakan mantan pegawai Dinas Pekerjaan Umum terbukti melakukan ko­rup­si secara bersama-sama dalam proyek dari APBD Cilacap tahun 2010 senilai sekitar Rp 1 miliar itu dengan kerugian negara sekitar Rp 293 juta. Adapun An­war Subianto, Bambang Sus­wanto, dan Aji Sambodo selaku panitia pemeriksa tidak melaksanakan tugasnya dengan benar.

Terdakwa Muslim dinilai tidak melakukan pengendalian secara in­tens dan juga melakukan pe­nyim­pangan.

Hakim berpendapat, terdakwa hanya berpegang pada fotokopi gambar, padahal pengendalian ke­giatan yang baik membutuhkan data lengkap. Hal itu adalah salah satu bentuk nyata penyalahguna­an wewenang.

Selain itu, terjadi selisih kelebihan pembayaran. Realisasi pro­yek baru senilai Rp 700,07 juta, tetapi pembayaran kepada rekan­an PT Bhina Hasta Agung Rp 994,5 juta.

”Berita acara pemeriksaan di­tandatangani terdakwa, padahal realisasi belum 100%, sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran sekitar Rp 293 juta,” ujar Jhon H Butarbutar.

Dari kelima terdakwa, hanya Muslim dan Kusmiharto yang menyatakan menerima putusan, sedangkan lainnya pikir-pikir. Begitu pula jaksa penuntut masih pikir-pikir atas putusan hakim. (J14,J17-59)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/08/21/270953

21 Agustus 2014 Posted by | CILACAP | Tinggalkan komentar

Korupsi Dana ADD Banjarnegara – Sapi Dibeli di Bawah Nilai Anggaran

SUARA MERDEKA – Kamis, 21 Agustus 2014

SEMARANG – Delapan ekor sapi yang akan digunakan untuk program pemberdayaan masyarakat ternyata dibeli di bawah harga yang sudah dimusyawarahkan se­belumnya.

Hal ini diung­kap­kan Tus­man, Sekretaris Desa Asinan, Kecamatan Kalibe­ning, Ban­jarnegara dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi dana Alokasi Dana Desa (AD­D) dengan terdakwa Yoto Yu­di­yono, Kepala Urusan (Ka­ur) Pemerintahan Desa Asin­an di Pengadilan Tipikor Se­ma­rang, kemarin.

”Sapi dibeli dalam dua ta­hap. Sesuai hasil musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan) desa, anggar­an Rp 5 juta per ekor,  tetapi dibelikan sapi seharga Rp 4 jutaan,” ujar Tusman di hadapan majelis hakim yang dipimpin Dwi Prapti.

Namun bagaimana sapi bisa dibelikan seharga Rp 4 jutaan, Tusman mengaku ti­dak tahu menahu meski ikut datang membeli di pasar he­wan.

Menurutnya, Kepala Desa Suberkah–yang juga menjadi terdakwa kasus ini dalam berkas terpisah–memberikan dana sebesar itu saja.

”Saya tahu anggaran Rp 5 juta per ekor, tapi waktu kami mau beli ke pasar kades me­mang cuma ngasih uang Rp 4 jutaan untuk setiap sapi,” kata­nya.

Cuma Atas Nama

Sapi selanjutnya diserahkan kepada delapan warga untuk dikelola dengan sistem gaduh. Yang memelihara sapi mendapatkan bagi hasil dari penjualan ketika sapi dijual. Tusman mengatakan, meski se­bagai ketua panitia lapang­an, itu sekadar atas nama saja karena yang menjalankan tugas-tugas adalah terdakwa.

Saat disinggung kriteria apa saja untuk bisa mendapatkan sapi program pemberdayaan, saksi mengaku tidak mengetahui. Semua  sudah diatur Suberkah.

”Saya nggak pernah dimintai tanggapan atau rembu­kan dan dilibatkan sebagai ca­rik,” imbuhnya saat me­nang­­gapi pertanyaan majelis karena banyak menjawab tidak ta­hu.

Dana ADD yang dianggarkan pada 2008-2011 itu turun sekitar Rp 100 juta per ta­hun dan dialokasikan untuk pembangunan fisik serta pemberdayaan masyarakat. Di antaranya untuk pembibitan sapi, pembelian bibit teh, ma­honi, dan lain-lain. Kasus ini mencuat setelah penggunaan dana tidak sesuai peruntukan sehingga terjadi kerugian ne­gara sekitar Rp 120 juta. (J14,J17-59)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/08/21/270950

21 Agustus 2014 Posted by | BANJARNEGARA | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: