KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Sidang Rina Disupervisi KPK


SUARA MERDEKA – Rabu, 20 Agustus 2014

Sidang Rina Disupervisi KPK

image
SM/Irawan A AryantoSIDANG PERDANA: Mantan bupati Karanganyar, Rina Iriani menghadiri sidang perdana kasus dugaan korupsi subsidi perumahan Griya Lawu Asri Kabupaten Karanganyar 2007-2008 di Pengadilan Tipikor Semarang, Selasa (19/8).(30)

SEMARANG – Mantan bupati Karanganyar Rina Iriani Sri Ratnaningsih menjalani sidang pertama dalam kasus dugaan korupsi dana subsidi dari Kementerian Negara Perumahan Rakyat (Kemenpera) untuk proyek Griya Lawu Asri (GLA), Kabupaten Karanganyar, tahun 2007 dan 2008.
Meski tak ditahan, Ketua Majelis Hakim Dwiarso Budi Santiarto secara tegas memerintahkan Rina bersikap kooperatif dan membantu jalannya persidangan.

Sidang beragendakan dakwaan jaksa ini mendapatkan supervisi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dengan menggunakan alat perekam, KPK bekerja sama dengan Fakultas Hukum Undip Semarang sebagai operasional merekam sidang yang berlangsung sekitar satu jam. “Karena tidak ditahan, maka (terdakwa-red) diperintahkan untuk membantu kelancaran sidang dengan bersikap kooperatif. Kalau saudara menghambat, kami tak segen-segan menetapkan penahanan,” tegas Dwiarso yang juga wakil ketua Pengadilan Negeri (PN) Semarang.

Jaksa Sugeng Riyanta dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng dan lima jaksa dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Karanganyar secara bergantian membacakan dakwaan setebal 72 halaman. Jaksa Sugeng mendakwa Rina telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Kasus ini bermula saat Kemenpera tahun 2006 menyelenggarakan program gerakan nasional pembangunan sejuta rumah (GNPSR) yang dibiayai APBN.

Menurut dia, program itu berupa pembangunan kawasan siap bangun (kasiba), perumahan swadaya, pembangunan sarana prasarana jalan, serta program pelaksanaan pembangunan perumahan swadaya melalui kredit pemilikan rumah (KPR) / kredit pemilikan rumah syariah (KPRS) mikro bersubsidi. Pada 13 Agustus 2006, terdakwa mendaftarkan diri sebagai anggota Koperasi Serba Usaha (KSU) Sejahtera tanpa melaksanakan kewajiban awal membayar simpanan wajib. “Tujuan untuk memenuhi syarat jumlah keanggotaan agar dapat ditunjuk sebagai penyalur dana subsidi Kemenpera,” tandas Sugeng.

Terdakwa saat itu bersama suaminya Tony Iwan Haryono (bercerai 6 Juli 2012) mengambil alih KSU Sejahtera yang akan digunakan sebagai LKNB untuk mendapatkan penyaluran bantuan dana subsidi Kemenpera.  Ia menjelaskan, KSU Sejahtera hanya mempunyai tiga anggota, sekaligus berfungsi sebagai pengurus, yakni ketua, sekretaris, dan bendahara. Sesuai ketentuan Permenpera, penyalur dana subsidi perumahan untuk masyarakat berpengasilan rendah harus memiliki anggota minimal 20 orang, total aset paling sedikit Rp 1 miliar, serta laporan keuangan harus diaudit akuntan publik.

Pasal Komulatif

Namun, Kemenpera menunjuk KSU Sejahtera sebagai LKNB penyalur dana subsidi perumahan tahun 2007 dan 2008 dengan total nilai Rp 35,725 miliar. Selanjutnya, terdakwa mengetahui penyaluran dana itu bersama Tony, Ketua KSU Sejahtera Fransiska Rianasari, dan mantan ketua KSU Sejahtera Handoko Mulyono secara melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi.

Sugeng mengemukakan, dana Rp 35,725 miliar yang semestinya digunakan untuk membangun rumah 1.003 nasabah hanya terealisasi 111 nasabah. Adapun, dana perbaikan rumah sebanyak 2.648 nasabah hanya direalisasikan 1.114 nasabah. “Dari Rp 15,722 miliar bantuan dana subsidi tahun 2007 yang dipergunakan sesuai peruntukannya Rp 6,506 miliar. Bantuan dana subsidi tahun 2008 yang berjumlah Rp 20 miliar ditambah bantuan dana subsidi tahun 2007 sebesar Rp 6,914 miliar, dipergunakan sesuai peruntukannya hanya Rp 7,286 miliar,” jelasnya.

Dalam sidang itu, jaksa mendakwa Rina dengan pasal komulatif yaitu Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang (UU) Nomor 31/ 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dalam UU Nomor 20/ 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dakwaan subsider Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tindak Pidana Korupsi, lebih subsider Pasal 5 ayat 2 UU Tindak Pidana Korupsi, serta lebih lebih subsider Pasal 11 UU Tindak Pidana Korupsi.

Selain itu, Rina didakwa melanggar Pasal 3 UU Nomor 8/ 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.  Sugeng juga mendakwa sebagai Bupati Karanganyar, dalam kurun waktu antara November 2010 hingga Desember 2013 terdakwa menerima penghasilan sah Rp 1,012 miliar. Di luar itu, Rina memiliki usaha salon kecantikan di Jl Asoka Karanganyar dengan penghasilan Rp 70 juta/ tahun. Atas dakwaan itu, Rina menyampaikan nota keberatan yang disampaikan kuasa hukum Rudy Alfonso dan kawan-kawan. Rudy mempertanyakan bukti jaksa yang dinilai tidak akurat. (J17,J14-80)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/08/20/270840

20 Agustus 2014 - Posted by | KARANGANYAR

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: