KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

KP2KKN Pantau Kinerja Kantor BPN


SUARA MERDEKA – Selasa, 19 Agustus 2014

  • Dugaan Pungli Sertifikasi Tanah

SALATIGA- Komite Penyelidikan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng mengakui terus memantau kinerja Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Salatiga.

Di antaranya menindaklanjuti dugaan pungutan liar (pungli) saat mengurus sertifikat. Bahkan KP2KKN telah melaporkan adanya dugaan pungli tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Hal itu ditegaskan Sekretaris KP2KKN Jateng, Eko Haryanto, kemarin.

”Setelah membaca pemberitaan di Harian Suara Merdeka (SM; Selasa, 22/7) dan (SM; Senin, 11/8), data tersebut dijadikan startawal pemantauan kepada BPN. Tidak hanya Kantor BPN Salatiga, seluruh kantor BPN juga kami lakukan,” kata Eko Haryanto. Menurutnya, persoalan pungli BPN berdasarkan keluhan masyarakat sudah disampaikan ke Komisioner KPK, Bambang Widjojanto.

”Saya berharap agar ada operasi tangkap tangan, supaya menimbulkan efek jera, seperti kasus pidana korupsi yang dilakukan di lembaga-lembaga lainnya,” ungkap Eko Haryanto.

Biaya Tak Resmi

Seperti diberitakan sebelumnya, sejumlah pemilik tanah yang mengurus pembuatan atau pemecahan sertifikat mengeluhkan biaya tidak resmi di Kantor BPN Salatiga. Untuk memenuhi proses memecah tanah tersebut dikenai biaya tidak jelas, atas sejumlah bagian tanah yang akan dipecah tersebut. Biaya itu atas kesepakatan dengan oknum petugas tertentu dan bila tidak dipenuhi, maka proses pengukuran tanah dan pengurusan sertifikat dibatalkan.

Karena biaya terlalu tinggi, akhirnya beberapa pemilik tanah menunda proses sertifikasi itu. Tidak hanya itu, sejumlah notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) mengaku tidak dapat menolak dan merasa dipalak (wajib bayar) oleh oknum petugas. Biaya tidak jelas sebagai pungli itu akhirnya dibebankan kepada warga.

Beberapa PPATberharap, adanya pemberitaan soal pungli, diharapkan berdampak positif terhadap pengurusan sertifikat di Kantor BPN Salatiga. Beberapa PPAT mengaku keberatan pula bila mereka disebut makelar dalam proses pengurusan tanah, sementara keberadaan notaris atau PPAT diatur undang-undang.

Tugas PPAT tidak sekadar berikan jasa urus tanah, tetapi juga mampu mempertemukan dan menyelesaikan masalah sejumlah pihak dalam proses sertifikasi tanah. Sebelumnya, Kepala Kantor BPN Kota Salatiga, Ronald Lumban Gaol membantah adanya biaya tidak jelas di lembaganya. Menurutnya semua pengurusan soal tanah ada aturan dan biaya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada.

Dijelaskannya, sistem di BPN sudah online dengan BPN Pusat dan petugas terancam sanksi bila melanggar aturan. Ronald juga meminta agar warga yang mengurus tanah jangan menggunakan pihak ketiga atau calo, termasuk memakai kuasa, karena ada biaya jasa. Masyarakat diminta datang ke Kantor BPN dan mengikuti prosedur yang telah ditentukan. (H2-72)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/08/19/270614

20 Agustus 2014 - Posted by | KP2KKN DALAM BERITA, SALATIGA

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: