KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Bukti Jaksa Tak Akurat, Dakwaan Menyesatkan


SUARA MERDEKA.COM – Rabu, 20 Agustus 2014

SEMARANG, suaramerdeka.com – Mantan bupati Karanganyar dua periode Rina Iriani Sri Ratnaningsih yang disidang perdana kasus dugaan korupsi bantuan dana subsidi Kementerian Negara Perumahan Rakyat (Kemenpera) tahun 2007 dan 2008 di Pengadilan Tipikor Semarang, Selasa (19/8) didampingi lima kuasa hukumnya. 

Mereka yang merupakan tim kuasa hukum OC Kaligis ialah Rudy Alfonso, Muh Taufik, Misbah, Slamet Yuwono, dan Yagari Bastara. Usai sidang tersebut, Rudy Alfonso cs menyebut dakwaan jaksa menyesatkan karena bukti tak akurat.

Pernyataan itu juga disampaikan saat memberikan nota keberatan atas dakwaan jaksa Sugeng Riyanta dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng. Rudy mempertanyakan bukti jaksa tidak akurat tapi kenapa perkara dilimpahkan ke pengadilan.  

“Kami minta bukti yang diduga palsu dibuktikan dulu, yakni surat bernomor 518 diduga bupati (Karanganyar- ) mengeluarkan ke permohonan rekomendasi penunjukan LNKB ke Kemenpera. Termasuk juga 58 bukti transfer yang diduga ditandatangan ibu Rina,” katanya.

Menurut dia, diperlukan ahli forensik karena dokumen surat diyakininya palsu. Keaslian surat patut dipertanyakan, jaksa pun tak dapat menunjukan keaslian surat tersebut. Dia menilai jaksa tidak bisa memberikan sinkronisasi dakwaan. 

“Jaksa ceroboh gunakan bukti palsu atau fotokopi, karenanya dakwaan berikan kesesatan. Jaksa terlalu dini atau prematur karena tak mempertimbangkannya,” tandasnya.

Ia juga menyebutkan jaksa tidak profesional dan terlalu bernafsu menghukum kliennya. Sebagaimana diketahui, Rina didakwa melanggar pasal 2 ayat 1 Undang-Undang (UU) Nomor 31/ 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dalam UU Nomor 20/ 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Selanjutnya, dakwaan subsidair pasal 3 junto pasal 18 UU Tindak Pidana Korupsi, lebih subsidair pasal 5 ayat 2 UU Tindak Pidana Korupsi, serta lebih lebih subsidair pasal 11 UU Tindak Pidana Korupsi.

Selain itu, Rina juga dijerat pasal 3 UU Nomor 8/ 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sebagaimana diketahui, Kemenpera pada 2007 dan 2008 menggelontor dana subsidi perumahan sebesar Rp 35,725 miliar. 

Dari dana Rp 15,722 miliar bantuan dana subsidi tahun 2007 yang dipergunakan sesuai peruntukannya Rp 6,506 miliar. Bantuan dana subsidi tahun 2008 yang berjumlah Rp 20 miliar ditambah bantuan dana subsidi tahun 2007 sebesar Rp 6,914 miliar, dipergunakan sesuai peruntukannya hanya Rp 7,286 miliar.

( Royce Wijaya / CN19 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/08/20/213704/Bukti-Jaksa-Tak-Akurat-Dakwaan-Menyesatkan

20 Agustus 2014 - Posted by | KARANGANYAR

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: