KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Awas, Pengusaha Pencari Rente


KOMPAS – Selasa, 19 Agustus 2014

PEMILIHAN umum presiden telah selesai digelar. Komisi Pemilihan Umum telah mengumumkan presiden terpilih dan Mahkamah Konstitusi akan segera memutuskan gugatan perselisihan hasil pemilu. Salah satu persoalan yang perlu diwaspadai berikutnya ialah demokrasi dibajak oleh kepentingan pengusaha pemburu rente yang menuntut balas jasa.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan agar pemerintahan baru yang akan terbentuk pada Oktober mendatang tidak mau dibajak sejumlah kelompok kepentingan yang mengeruk keuntungan dengan cara-cara mengorupsi proyek yang dibiayai anggaran negara. Pengalaman KPK selama ini, politikus yang dekat dengan kalangan birokrat selalu menjadi incaran calo anggaran yang mewakili para pengusaha besar.

Menurut Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas, pemilu memang menghasilkan pemerintahan melalui jalan demokratis. Namun, tidak ada jaminan pemerintahan yang dihasilkan terbebas dari korupsi akibat adanya pengkhianatan politikus pemenang pemilu dengan kalangan swasta yang mengincar rente.

”Walaupun sila kelima Pancasila dan UUD 1945 sudah mengatur dengan jelas kewajiban demokratisasi tata kelola sektor migas, infrastruktur, dan pangan agar hak-hak dasar rakyat dilindungi pemerintah, faktanya pengkhianatan dalam bentuk ditransaksikannya kebijakan itu dengan calo-calo yang mewakili pengusaha besar tetap terus terjadi,” kata Busyro di Jakarta, Senin (18/8).

Padahal, sektor migas, infrastruktur, dan pangan adalah salah satu yang bisa menjamin hak dasar warga negara. Namun, di ketiga sektor ini, KPK menemukan banyak korupsi dengan modus utama suap yang dilakukan kalangan swasta kepada sejumlah politikus, terutama dari partai berkuasa. Akibatnya, proyek negara di sektor ini jatuh ke tangan swasta korup dan pada gilirannya menjauhkan kepentingan rakyat banyak.

”Suap menjadi alat dan modus utama pengusaha untuk mengubah kebijakan yang melindungi hak-hak rakyat dari tata kelola sektor migas, infrastruktur, dan pangan. Politisi terdekat dengan birokrat menjadi incaran untuk dijadikan lobi,” ujar Busyro.

Contoh kasus yang ditangani KPK adalah suap SKK Migas, korupsi kuota impor daging sapi, dan megakorupsi proyek Hambalang.

”Dalam kasus migas, kartel impor daging sapi, dan Hambalang jelas sekali peran politikus, birokrat, pedagang besar, dan calo proyek yang berselingkuh merobek demokrasi dan konstitusi,” ujar Busyro.

Pemerintahan baru, lanjut Busyro, harus benar-benar menjaga politik anggaran mereka agar jauh dari kepentingan kelompok politik atau kalangan pengusaha tertentu. Pemerintahan baru nanti sebisa mungkin menghindari penunjukan menteri dengan rekam jejak yang tak bersih.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Hukum Bambang Soesatyo meragukan keteguhan pemerintah mendatang. Sebab, selama ini, kebijakan yang diambil pemerintah kerap tak lepas dari kepentingan kelompok yang ada di balik pemenangan presiden dan wakil presiden terpilih.

Bambang memuji presiden terpilih Joko Widodo yang pernah mengatakan akan menutup akses bagi kelompok-kelompok kepentingan dalam memengaruhi kebijakan. Namun, pada saat bersamaan, muncul pertanyaan, mampukah presiden dan wapres terpilih menangkal pengaruh kelompok-kelompok kepentingan yang dikenal sebagai ”mafia” yang sudah lama bergentayangan di negeri ini.

Sepengetahuannya, para mafia ini tidak pernah jauh dari kekuasaan dan selalu berupaya memengaruhi pemimpin agar mau mengambil kebijakan yang menguntungkan mereka.

”Benarkah Jokowi atau Prabowo bisa terbebas dari sponsor para mafia ini?” tanya Bambang.

Koordinator Indonesia Corruption Watch Ade Irawan mencatat, ada dua tipe pengusaha yang biasanya memberikan sumbangan kepada capres/cawapres, calon kepala daerah, atau parpol. Pertama, pengusaha yang secara langsung tergantung pada proyek APBN/APBD. Kedua, pengusaha yang tak secara langsung tergantung pada proyek APBN/APBD, tetapi menginginkan konsesi atau proteksi.

Para pengusaha besar yang memberikan sumbangan ini biasanya memang menginginkan balas jasa. ”Tidak ada makan siang gratis,” katanya.

Balas jasa dari pemerintah yang berkuasa nanti tidak hanya dalam bentuk proyek-proyek, tetapi juga konsesi dan proteksi. Jika hal itu terjadi, menurut pengamat politik J Kristiadi, demokrasi akan didominasi oleh kapitalisme. Negara menjadi milik pemodal besar. Rakyat menjadi penumpang. Kedaulatan rakyat hilang, yang ada adalah kedaulatan uang. Kepentingan uang melanda pengambil keputusan. Akibatnya, rakyat tetap terjajah oleh nafsu para elite.

”Rakyat tidak merdeka dari belenggu kenikmatan daging para elite politik yang dikuasai kapitalisme,” ucapnya.
Bukan proyek

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Sofjan Wanandi membenarkan, kalangan pengusaha memberikan bantuan, baik dana maupun sumbangan dalam bentuk natura dan jasa, kepada dua pasang capres/cawapres dalam pemilu.

Meski demikian, bantuan itu diberikan karena kalangan pengusaha berkepentingan agar negara membaik. Sebab, dengan begitu, pengusaha dan ekonomi Indonesia dapat berkompetisi di tingkat global.

Menurut Sofjan, kini kalangan pengusaha besar tak pernah berpikir lagi untuk mendapatkan proyek dari pemerintah. ”Kami hanya ingin pemerintah jangan mengeluarkan kebijakan yang menyulitkan saja,” katanya.

Pasalnya, kondisi ekonomi dalam satu tahu mendatang tidak mudah. Kenaikan harga bahan bakar minyak dapat menimbulkan inflasi. Di satu sisi, tingkat pengangguran masih tinggi. Karena itu, menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi sangat penting.

Sekretaris II Tim Kampanye Nasional Jokowi-Jusuf Kalla Akbar Faizal mengungkapkan, perusahaan-perusahaan yang menyumbang tetap mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sumbangan pun tidak melebihi Rp 5 miliar dan perlu taat pajak.

Terkait kepentingan balas jasa bagi perusahaan atau perorangan yang menyumbang, menurut Faizal, sejak awal Jokowi-JK telah menegaskan, tidak ada kepentingan untuk membalas jasa atas sumbangan yang diberikan.

”Anda boleh menyumbang. Namun, jangan berpikir bahwa pemerintah nanti mempunyai tanggung jawab memberikan macam-macam,” ungkapnya.

Dengan adanya batas besaran dana sumbangan, niat para penyumbang untuk menuntut balas jasa pun menjadi terbatas.

Direktur Kebijakan dan Program Tim Kampanye Nasional Prabowo-Hatta Dradjad H Wibowo juga membantah bahwa pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa mendapat dukungan dari kelompok kepentingan di sektor migas. ”Itu fitnah belaka,” katanya.

Soal mafia migas, lanjut Dradjad, semua kalangan sudah mengetahui, mereka juga memberikan dukungan kepada Jokowi-JK bersama para pengusaha telekomunikasi, properti, dan sebagainya. (BIL/NTA/FER/OSA)

 

Sumber: Kompas, 19 Agustus 2014

20 Agustus 2014 - Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: