KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

KPK Konfirmasi Ketua Komisi VIII

SUARA KARYA – Selasa, 19 Agustus 2014

DanaHaji-kecil

JAKARTA (Suara Karya): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi mengenai Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) kepada Ketua Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Ida Fauziah.

“Bagaimana pembahasan BPIH, kemudian apa saja pengawasannya yang dilakukan di dalam negeri dan luar negeri, Kemudian bagaimana proses rekrutmen petugas haji,” kata Ida seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK Jakarta, Senin.

Ida menjadi saksi untuk tersangka mantan Menteri Agama Suryadharma Ali dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penyelenggaraan haji di Kementerian Agama 2012-2013.

“Yang saya jelaskan mengenai pembahasan itu, kapan dilakukan, kapan disahkan, kemudian siapa saja yang melakukan fungsi pengawasan,” tambah Ida. Dia mengaku bahwa tidak ada lobi dalam pembahasan tersebut. Hanya saja, Ida membenarkan dirinya ikut berangkat ke Arab Saudi dengan rombongan Komisi VIII dan pimpinan DPR.

Sedangkan anggota Komisi VIII lain, Jazuli Juwaini mengaku hanya ditanya tentang hubungan kerja DPR dan pemerintah. Pekan lalu, mantan anggota Komisi VIII Zulkarnaen Djabar seusai diperiksa KPK mengaku bahwa Kementerian Agama menetapkan pemondokan dan katering haji di Arab Saudi tanpa persetujuan DPR.

KPK dalam kasus ini menduga ada pelanggaran dalam beberapa pokok anggaran yaitu BPIH, pemondokan, hingga transportasi jamaah haji di Arab Saudi yang mencapai Rp 1 triliun pada 2012-2013.

Suryadharma Ali diduga mengajak keluarganya, unsur di luar keluarga, pejabat Kementerian Agama hingga anggota DPR untuk berhaji padahal kuota haji seharusnya diprioritaskan untuk masyarakat yang sudah mengantri selama bertahun-tahun jara maksimal 20 tahun denda paling banyak Rp 1 miliar.

Suryadharma Ali sudah mundur dari jabatannya pada 26 Mei 2014, disusul dengan mundurnya Direktur Jenderal Haji dan Umroh Kemenag, Anggito Abimanyu, pada 28 Mei 2014. (Ant/Jimmy Radjah)

Sumber: Suara Karya, 19 Agustus 2014

20 Agustus 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

KPK Dalami Kesaksian Yulianis

SUARA KARYA – Rabu, 20 Agustus 2014

JAKARTA (Suara Karya): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mendalami kesaksian mantan Wakil Direktur Keuangan Grup Permai Yulianis yang mengungkap adanya aliran dana ke politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fahri Hamzah. Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara KPK Johan Budi SP di kantornya, kemarin.

“Setiap keterangan saksi di persidangan, termasuk keterangan yang diberikan oleh Yulianis, saksi persidangan di bawah sumpah, tentu akan didalami oleh KPK,” kata Johan.

Di tempat terpisah, Ketua DPP Partai Demokrat Achsanul Qosasi mendesak KPK untuk segera menelusuri kesaksian Yulianis yang menyebutkan Ketua DPR Marzuki Alie menerima uang dari Nazaruddin sebesar 1 juta dolar AS.

Johan Budi menegaskan, kesaksian Yulianis tersebut harus didukung dengan alat bukti. Jika kesaksian itu diperkuat dengan barang bukti, maka KPK bisa membuka penyelidikan baru.

“KPK bisa membuka penyelidikan baru terkait keterangan yang tidak terkait dengan terdakwa (karena keterangan ini disampaikan di depan persidangan),” ujar dia. Dalam persidangan perkara dugaan gratifikasi terkait proyek Pusat Pelatihan, Pendidikan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Bukit Hambalang, Bogor yang terdakwanya Anas Urbaningrum.

Yulianis mengaku pernah memberikan uang dalam amplop senilai 25 ribu dolar AS untuk Fahri Hamzah. Pengeluaran uang untuk Fahri tersebut dicatat Yulianis sebagai uang muka pembelian mobil sesuai dengan arahan Nazaruddin. Keterangan itu disampaikan Yulianis, ketika ditanyai pengacara Anas, Handika Honggowongso mengenai inisial FAH dalam catatan keuangan Permai Group.

“Kejadiannya waktu itu adalah saya dipanggil Pak Nazar ke lantai 7 di Tower Permai di Mampang, saya dipanggil sama Pak Nazar disuruh bawa uang 25 ribu dolar AS. Setelah sampai di atas itu ada Pak Fahri Hamzah,” kata Yulianis.

Yulianis mengaku awalnya tidak mengetahui perihal Fahri Hamzah. Dia mengaku baru mengetahuinya saat Fahri sering muncul di televisi siaran.

“Tapi setelah melihat di TV, saya tahu itu Pak Fahri yang dari PKS,” ujar Yulianis di hadapan persidangan tersebut.
Menurut Yulianis, saat mendatangi kantor Nazar, Fahri tidak banyak berbicara. Dia menyatakan, amplop yang berisi uang hanya diletakan di meja di depan tempat duduk Fahri. Yulianis mengaku anggota Komisi III itu hanya tersenyum saat dimintai tandatangan sebagai tanda terima dalam kas pengeluaran perusahaan Nazar.

Tetapi, karena Fahri tidak melakukannya, maka Nazar lah yang memberi tanda di kas tersebut. Selanjutnya, Yulianis mengaku menanyakan kepada Nazar mengenai keperluan pengeluaran uang tersebut.

“Catat saja itu DP pembelian mobil. Tidak terkait dengan proyek,” kata Yulianis menirukan ucapan Nazar saat itu.

Sementara itu; Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto mengaku pihaknya akan menindaklanjuti informasi soal perpindahan aset milik Muhammad Nazaruddin yang sudah diblokir KPK. Menurut Bambang, informasi tersebut juga perlu diklarifikasi dengan teliti. Hal ini untuk melihat apa saja aset yang diblokir kemudian berpindah tangan.

Informasi tersebut juga diungkapkan Yulianis saat bersaksi untuk Anas Urbaningrum di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta beberapa waktu lalu.

Sementara itu Ketua DPP Partai Demokrat, Achsanul Qosasi meminta KPK menelusuri kebenaran kesaksian Yulianis yang menyebutkan Ketua DPR Marzuki Alie menerima uang dari Nazarudin sebesar 1 juta dolar. Sebab, kalau tidak, akan berkembang menjadi fitnah dan merugikan pihak-pihak yang sesungguhnya tidak terlibat.

Ketika menjadi saksi untuk terdakwa Anas Urbaningrum pada Senin (18/8) di Pengadilan Tipikor, Yulianis antara lain menyebutkan Ketua DPR, Marzuki Alie pernah menerima uang sebesar 1 juta dolar dari perusahaan milik mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin.

“Sebenarnya ini cerita lama ya, tahun 2011-2012. Saya berharap KPK segera menindaklanjuti hal ini agar menjadi jelas apakah betul Pak Marzuki menerima uang 1 juta dolar AS,” kata Achsanul Selasa (19/8).

Marzuki Alie telah membantah tudingan tersebut bahwa dirinya tidak pernah menerima uang dari Anas. Dan, sebagai tim sukses Marzuki di kongres Partai Demokrat di Bandung tahun 2010 lalu, Achsanul menegaskan bahwa pihaknya tidak pemah menerima uang sejumlah 1 juta dolar, dan tidak membagi-bagikan uang dalam kongres tersebut.

“Saya Timses waktu itu bekerja untuk membantu beliau, tidak ada membagikan uang itu, dan tidak menerima uang itu,” tambahnya. (Nefan Kristiono/Kartoyo DS)

Sumber: Suara Karya, 20 Agustus 2014

20 Agustus 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Penyidik Kembali Memeriksa Istri dan Anak Akil

KORAN SINDO – Rabu, 20 Agustus 2014

JAKARTA– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk kesekian kalinya memeriksa istri mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) M Akil Mochtar, Ratu Rita, dalam kasus dugaan suap pengurusan sengketa pilkada di MK.

Juru Bicara KPK Johan Budi SP mengatakan, kemarin penyidik memeriksa Ratu Rita dan dua anak Akil, Riki Januar Ananda dan Aries Adhitya Savitri, sebagai saksi untuk tersangka Wali Kota Palembang, Sumatera Selatan, Romi Herton dan istrinya, Masyitoh. Pemeriksaan ini terkait dengan sangkaan pemberian suap Rp19,866 miliar kepada Akil Mochtar dalam pengurusan sengketa Pilkada Palembang 2013 yang disidangkan di MK dan pemberian keterangan palsu disidang Akil.

Menurut dia, pemeriksaan ketiganya bukan tanpa alasan. Sebab, keterangan yang diberikan Ratu Rita, Riki, dan Aries, bisa melengkapi berkas Romi dan Masyitoh serta membuat terang konstruksi kasusnya. “Jadi Ratu Rita, Riki Januar Ananda, dan Aries Adhitya Savitri diperiksa sebagai saksi karena ada hal-hal yang ingin dikonfirmasi penyidik mengenai sangkaan terhadap tersangka RH dan M,”kata Johan saat konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, tadi malam.

Selain itu, lanjut Johan, penyidik memeriksa dua resepsionis MK, Nita dan Fitri, sebagai saksi untuk tersangka Muhtar Ependy (orang dekat Akil). Dalam persidangan Akil, Muhtar pernah membantah bertemu dan berbincang dengan Akil di ruang kerja Akil. Tapi, dari alat bukti pendukung berupa foto,Jaksa Penuntut Umum (JPU) membuktikan bahwa hal itu terjadi. Pemeriksaan Nita dan Fitri merupakan hasil jadwal ulang dari pemeriksaan sebelumnya. “Saya belum tahu apakah Nita dan Fitri mengetahui pertemuan Akil dan ME di MK. Tapi bisa saja itu ditanyakan kepada keduanya,”paparnya.

Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja mengatakan, pihaknya masih mengembangkan kasus dugaan suap pengurusan sengketa sejumlah pilkada di MK yang disebutkan majelis hakim terbukti penerimaannya. Yang didalami adalah perihal siapa saja pemberi lain yang belum ditersangkakan. sabir laluhu

Sumber: Koran Sindo, 20 Agustus 2014

20 Agustus 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Awas, Pengusaha Pencari Rente

KOMPAS – Selasa, 19 Agustus 2014

PEMILIHAN umum presiden telah selesai digelar. Komisi Pemilihan Umum telah mengumumkan presiden terpilih dan Mahkamah Konstitusi akan segera memutuskan gugatan perselisihan hasil pemilu. Salah satu persoalan yang perlu diwaspadai berikutnya ialah demokrasi dibajak oleh kepentingan pengusaha pemburu rente yang menuntut balas jasa.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan agar pemerintahan baru yang akan terbentuk pada Oktober mendatang tidak mau dibajak sejumlah kelompok kepentingan yang mengeruk keuntungan dengan cara-cara mengorupsi proyek yang dibiayai anggaran negara. Pengalaman KPK selama ini, politikus yang dekat dengan kalangan birokrat selalu menjadi incaran calo anggaran yang mewakili para pengusaha besar.

Menurut Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas, pemilu memang menghasilkan pemerintahan melalui jalan demokratis. Namun, tidak ada jaminan pemerintahan yang dihasilkan terbebas dari korupsi akibat adanya pengkhianatan politikus pemenang pemilu dengan kalangan swasta yang mengincar rente.

”Walaupun sila kelima Pancasila dan UUD 1945 sudah mengatur dengan jelas kewajiban demokratisasi tata kelola sektor migas, infrastruktur, dan pangan agar hak-hak dasar rakyat dilindungi pemerintah, faktanya pengkhianatan dalam bentuk ditransaksikannya kebijakan itu dengan calo-calo yang mewakili pengusaha besar tetap terus terjadi,” kata Busyro di Jakarta, Senin (18/8).

Padahal, sektor migas, infrastruktur, dan pangan adalah salah satu yang bisa menjamin hak dasar warga negara. Namun, di ketiga sektor ini, KPK menemukan banyak korupsi dengan modus utama suap yang dilakukan kalangan swasta kepada sejumlah politikus, terutama dari partai berkuasa. Akibatnya, proyek negara di sektor ini jatuh ke tangan swasta korup dan pada gilirannya menjauhkan kepentingan rakyat banyak.

”Suap menjadi alat dan modus utama pengusaha untuk mengubah kebijakan yang melindungi hak-hak rakyat dari tata kelola sektor migas, infrastruktur, dan pangan. Politisi terdekat dengan birokrat menjadi incaran untuk dijadikan lobi,” ujar Busyro.

Contoh kasus yang ditangani KPK adalah suap SKK Migas, korupsi kuota impor daging sapi, dan megakorupsi proyek Hambalang.

”Dalam kasus migas, kartel impor daging sapi, dan Hambalang jelas sekali peran politikus, birokrat, pedagang besar, dan calo proyek yang berselingkuh merobek demokrasi dan konstitusi,” ujar Busyro.

Pemerintahan baru, lanjut Busyro, harus benar-benar menjaga politik anggaran mereka agar jauh dari kepentingan kelompok politik atau kalangan pengusaha tertentu. Pemerintahan baru nanti sebisa mungkin menghindari penunjukan menteri dengan rekam jejak yang tak bersih.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Hukum Bambang Soesatyo meragukan keteguhan pemerintah mendatang. Sebab, selama ini, kebijakan yang diambil pemerintah kerap tak lepas dari kepentingan kelompok yang ada di balik pemenangan presiden dan wakil presiden terpilih.

Bambang memuji presiden terpilih Joko Widodo yang pernah mengatakan akan menutup akses bagi kelompok-kelompok kepentingan dalam memengaruhi kebijakan. Namun, pada saat bersamaan, muncul pertanyaan, mampukah presiden dan wapres terpilih menangkal pengaruh kelompok-kelompok kepentingan yang dikenal sebagai ”mafia” yang sudah lama bergentayangan di negeri ini.

Sepengetahuannya, para mafia ini tidak pernah jauh dari kekuasaan dan selalu berupaya memengaruhi pemimpin agar mau mengambil kebijakan yang menguntungkan mereka.

”Benarkah Jokowi atau Prabowo bisa terbebas dari sponsor para mafia ini?” tanya Bambang.

Koordinator Indonesia Corruption Watch Ade Irawan mencatat, ada dua tipe pengusaha yang biasanya memberikan sumbangan kepada capres/cawapres, calon kepala daerah, atau parpol. Pertama, pengusaha yang secara langsung tergantung pada proyek APBN/APBD. Kedua, pengusaha yang tak secara langsung tergantung pada proyek APBN/APBD, tetapi menginginkan konsesi atau proteksi.

Para pengusaha besar yang memberikan sumbangan ini biasanya memang menginginkan balas jasa. ”Tidak ada makan siang gratis,” katanya.

Balas jasa dari pemerintah yang berkuasa nanti tidak hanya dalam bentuk proyek-proyek, tetapi juga konsesi dan proteksi. Jika hal itu terjadi, menurut pengamat politik J Kristiadi, demokrasi akan didominasi oleh kapitalisme. Negara menjadi milik pemodal besar. Rakyat menjadi penumpang. Kedaulatan rakyat hilang, yang ada adalah kedaulatan uang. Kepentingan uang melanda pengambil keputusan. Akibatnya, rakyat tetap terjajah oleh nafsu para elite.

”Rakyat tidak merdeka dari belenggu kenikmatan daging para elite politik yang dikuasai kapitalisme,” ucapnya.
Bukan proyek

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Sofjan Wanandi membenarkan, kalangan pengusaha memberikan bantuan, baik dana maupun sumbangan dalam bentuk natura dan jasa, kepada dua pasang capres/cawapres dalam pemilu.

Meski demikian, bantuan itu diberikan karena kalangan pengusaha berkepentingan agar negara membaik. Sebab, dengan begitu, pengusaha dan ekonomi Indonesia dapat berkompetisi di tingkat global.

Menurut Sofjan, kini kalangan pengusaha besar tak pernah berpikir lagi untuk mendapatkan proyek dari pemerintah. ”Kami hanya ingin pemerintah jangan mengeluarkan kebijakan yang menyulitkan saja,” katanya.

Pasalnya, kondisi ekonomi dalam satu tahu mendatang tidak mudah. Kenaikan harga bahan bakar minyak dapat menimbulkan inflasi. Di satu sisi, tingkat pengangguran masih tinggi. Karena itu, menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi sangat penting.

Sekretaris II Tim Kampanye Nasional Jokowi-Jusuf Kalla Akbar Faizal mengungkapkan, perusahaan-perusahaan yang menyumbang tetap mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sumbangan pun tidak melebihi Rp 5 miliar dan perlu taat pajak.

Terkait kepentingan balas jasa bagi perusahaan atau perorangan yang menyumbang, menurut Faizal, sejak awal Jokowi-JK telah menegaskan, tidak ada kepentingan untuk membalas jasa atas sumbangan yang diberikan.

”Anda boleh menyumbang. Namun, jangan berpikir bahwa pemerintah nanti mempunyai tanggung jawab memberikan macam-macam,” ungkapnya.

Dengan adanya batas besaran dana sumbangan, niat para penyumbang untuk menuntut balas jasa pun menjadi terbatas.

Direktur Kebijakan dan Program Tim Kampanye Nasional Prabowo-Hatta Dradjad H Wibowo juga membantah bahwa pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa mendapat dukungan dari kelompok kepentingan di sektor migas. ”Itu fitnah belaka,” katanya.

Soal mafia migas, lanjut Dradjad, semua kalangan sudah mengetahui, mereka juga memberikan dukungan kepada Jokowi-JK bersama para pengusaha telekomunikasi, properti, dan sebagainya. (BIL/NTA/FER/OSA)

 

Sumber: Kompas, 19 Agustus 2014

20 Agustus 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

PELUNCURAN KANALKPK TV

Jakarta, 17 Agustus 2014. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meyakini, upaya melawan korupsi tidak bisa hanya dilakukan semata-mata melalui langkah konservatif dengan penindakan dan penegakan hukum. Lebih dari itu, harus juga disempurnakan dengan upaya pencegahan yang harus dilakukan dengan inovatif dan kreatif untuk menanggulangi korupsi yang kian masif.

Karena itu, KPK kini meluncurkan sebuah medium pencegahan, sekaligus penyebar pesan antikorupsi yaitu KanalKPK TV yang disiarkan melalui siaran streaming. Bertepatan dengan momentum Proklamsi Kemerdekaan Republik Indonesia, KanalKPK TV dihadirkan di hadapan publik pada pukul 9.55 WIB pada Minggu, 17 Agustus 2014 di pelataran Museum Fatahillah, Kota Tua, Jakarta.

Dengan kehadiran KanalKPK TV, ini berarti KPK kian masif menyebarluaskan semangat dan nilai kejujuran yang universal melalui beragam media yang dimiliki. Beragam konten siaran yang informatif, tersaji dengan format yang apik, antara lain berita-berita, feature, musik, komedi, bincang-bincang, musik dan film. Tak lupa, KanalKPK TV juga menyediakan konten bagi anak, seperti film animasi, dongeng dan feature yang tak hanya menghibur, tetapi juga mendidik.

KanalKPK TV juga terbuka sebagai penyedia konten siaran (content provider) bagi televisi komunitas atau stasiun televisi swasta. Selain itu, televisi ini juga menerima konten dari jaringan antikorupsi atau siapa pun untuk memperkaya konten siarannya.

Kegiatan Peluncuran KanalKPK TV juga bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Radio KanalKPK yang pertama yang telah diluncurkan tahun lalu. Karena itu, sajian kegiatan hari ini juga menjadi ajang pesta rakyat dengan kegiatan seperti lomba makan kerupuk, lomba mewarnai, lomba sepeda lamban, lomba dan aneka lomba lainnya yang akan menyemarakkan acara.

Kehadiran KanalKPK TV diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang antikorupsi dan upaya melawan korupsi yang akan mendorong peningkatan partisipasi dan dukungan masyarakat terhadap upaya-upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi:

Johan Budi SP
Hubungan Masyarakat
Komisi Pemberantasan Korupsi
Jl. HR. Rasuna Said Kav C-1
Jakarta Selatan
(021) 2557-8300
http://www.kpk.go.id | Twitter: @KPK_RI

Sumber : http://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/2069-peluncuran-kanalkpk-tv

20 Agustus 2014 Posted by | BERITA KPK | Tinggalkan komentar

Dibentuk, Unit Pengendali Gratifikasi

KOMPAS – Rabu, 20 Agustus 2014
 
JAKARTA, KOMPAS – Kepolisian Negara RI segera membentuk unit pengendalian gratifikasi di lingkungan Polri. Pembentukan unit ini diharapkan dapat mencegah atau mengurangi pemberian gratifikasi di jajaran aparat kepolisian.

Hal itu disampaikan Kepala Polri Jenderal (Pol) Sutarman, di Jakarta, Selasa (19/8). ”Gratifikasi harus dikendalikan dengan ditolak. Kalau diterima, itu harus dilaporkan,” katanya. Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menandatangani nota kesepahaman (MOU) pengendalian gratifikasi di lingkungan Polri.

Sutarman menjelaskan, unit pengendalian gratifikasi secara bertahap dibentuk di tingkat kepolisian daerah (polda) dan kepolisian resor. ”Di polda, berada di inspektorat pengawasan daerah polda,” katanya.

Menurut Sutarman, dengan unit itu, polisi yang menerima gratifikasi harus melapor ke unit tersebut. Unit ini di bawah Inspektorat Pengawasan Umum Polri, yang kemudian akan melaporkan kepada KPK.

Setelah laporan diverifikasi, lanjut Sutarman, KPK akan menentukan gratifikasi itu disita, dikembalikan ke pemberi, atau dikembalikan ke penerima.

Sutarman menambahkan, ada juga gratifikasi yang boleh diterima. Misalnya, pemberian hadiah dalam batas-batas tertentu dalam acara pesta perkawinan. Dengan unit itu, pemberian gratifikasi dan praktik koruptif di Polri diharapkan dapat dicegah.

Anggota Komisi Kepolisian Nasional, Adrianus Meliala, mengatakan, nota kesepahaman Polri dan KPK mengenai unit pengendalian gratifikasi sangat bagus. Namun, yang terpenting adalah langkah konkret Polri untuk menindaklanjuti nota itu.

”Jangan MOU dibuat untuk dilupakan, tapi harus diseriusi,” kata Adrianus. Ia menambahkan, kemungkinan nota kesepahaman itu menimbulkan perlawanan di kalangan anggota Polri. ”Perlawanan, artinya, MOU itu dicuekin saja,” katanya.

Terkait pemerintahan baru, dalam 100 hari pertama, presiden-wakil presiden terpilih diminta mendorong langkah-langkah pemberian efek jera terhadap koruptor sebagai bagian dari agenda pencegahan dan pemberantasan korupsi. Salah satunya, menginstruksikan Kejaksaan Agung untuk segera menjebloskan 100 koruptor dengan vonis berkekuatan hukum tetap atau yang melarikan diri, ke penjara.

Demikian salah satu dari 20 agenda pencegahan dan pemberantasan korupsi yang diusulkan Indonesia Corruption Watch (ICW), untuk presiden-wakil presiden terpilih dalam 100 hari pertama masa kerja.

Menurut Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Emerson Yuntho, Selasa (19/8) 100 koruptor yang harus dimasukkan ke penjara itu jumlah rasional. Hal itu karena masih ada koruptor yang belum dijebloskan ke penjara meski hukumannya telah berkekuatan hukum tetap.

Tahun 2013, misalnya, ICW merilis 67 koruptor yang belum dipenjara meski hukumannya telah berkekuatan hukum tetap.

Ditambah lagi, rata-rata jumlah putusan kasus korupsi oleh pengadilan negeri, pengadilan tinggi, atau Mahkamah Agung dalam satu semester setiap tahun mencapai 200 kasus. Khusus MA, putusan kasus korupsi rata-rata dalam satu semester sekitar 50 perkara. (APA/FER)

Sumber: Kompas, 20 Agustus 2014

20 Agustus 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

KPK Tetapkan RBS (Bupati Tapanuli Tengah) Tersangka Sengketa Pilkada

Jakarta, 20 Agustus 2014. Dalam pengembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian hadiah atau janji terkait dengan pengurusan perkara sengketa pemilihan kepala daerah (pilkada) di Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2011, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan RBS (Bupati Tapanuli Tengah) sebagai tersangka.

Tersangka RBS diduga memberi atau menjanjikan sesuatu kepada M Akil Mochtar selaku hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara sengketa pemilihan kepala daerah (pilkada) Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2011 yang diserahkan kepadanya untuk diadili.

Atas perbuatannya, RBS disangkakan melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi:

Johan Budi SP
Hubungan Masyarakat
Komisi Pemberantasan Korupsi
Jl. HR. Rasuna Said Kav C-1
Jakarta Selatan
(021) 2557-8300
http://www.kpk.go.id | Twitter: @KPK_RI

Sumber : http://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/2081-kpk-tetapkan-rbs-bupati-tapanuli-tengah-tersangka-sengketa-pilkada

20 Agustus 2014 Posted by | BERITA KPK | Tinggalkan komentar

KPK Tetapkan Bupati Tapanuli Tengah Bonaran Situmeang Tersangka

KOMPAS.COM – Rabu, 20 Agustus 2014
 
KOMPAS.COM/FIAN Bupati Tapanuli Tengah, Bonaran Situmeang usai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (3/1/2014). Bonaran diperiksa sebagai saksi bagi Akil Mochtar terkait kasus sengketa pilkada di MK.

 

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Tapanuli Tengah Raja Bonaran Situmeang sebagai tersangka kasus dugaan penyuapan terhadap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar. Pemberian suap diduga berkaitan dengan sengketa Pilkada Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.

“Setelah melakukan gelar perkara, penyidik menyimpulkan, ditemukan dua alat bukti yang cukup, yang disimpulkan bahwa RBS (Raja Bonaran Situmeang), Bupati Tapanuli Tengah sebagai tersangka,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Rabu (20/8/2014).

Pimpinan KPK menandatangani surat perintah penyidikan atas nama Bonaran pada Selasa (19/8/2014). Bonaran disangka melanggar Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menurut Johan, penetapan Bonaran sebagai tersangka ini merupakan hasil pengembangan kasus dugaan korupsi dan pencucian uang yang menjerat Akil. Dalam amar putusan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Akil terbukti menerima suap terkait dengan Pilkada Tapanuli Tengah sebesar Rp 1,8 miliar. (baca: Mantan Ketua MK Akil Mochtar Divonis Seumur Hidup)

Diduga, uang yang berasal dari Bonaran itu disetorkan ke rekening perusahaan istrinya, CV Ratu Samagat, dengan slip setoran ditulis “angkutan batu bara”. Pemberian uang diduga untuk mengamankan posisi Bonaran yang digugat di MK setelah dinyatakan menang oleh KPUD Tapanuli Tengah.

Pilkada Kabupaten Tapanuli Tengah dimenangi oleh pasangan Raja Bonaran dan Sukran Jamilan Tanjung. Namun, keputusan KPUD tersebut digugat oleh pasangan lawan. Selanjutnya, pada 22 Juni 2011, permohonan keberatan hasil Pilkada Tapanuli Tengah ditolak sehingga Bonaran dan Sukran tetap sah sebagai pasangan bupati dan wakil bupati terpilih.

Meski demikian, Akil sebenarnya tidak termasuk dalam susunan hakim panel. Panel untuk sengketa pilkada saat itu adalah Achmad Sodiki (ketua), Harjono, dan Ahmad Fadlil Sumadi.

Sumber : http://nasional.kompas.com/read/2014/08/20/12460841/KPK.Tetapkan.Bupati.Tapanuli.Tengah.Bonaran.Situmeang.Tersangka

20 Agustus 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Mantan Kemenag Divonis Bebas

SUARA MERDEKA – Jum’at, 08 Agustus 2014

KEBUMEN – Mantan Kepala Kementerian Agama (Kemenag) Kebumen Bambang Sucipto divonis bebas dalam sidang di Pengadilan Negeti (PN) Kebumen, Kamis (7/8). Bambang tidak terbukti melakukan pemalsuan surat terkait pengangkatan tenaga honorer kategori 1 ( K1). Putusan yang dibacakan Ketua Majelis Hakim Aswardi Idris didampingi anggota Febrian Ali dan Yunindro Fuji Ariyanto itu pun disambut tangis haru para hadirin. Sejumlah pengunjung yang didominasi pegawai di lingkungan Kemenag Kebumen terlihat berlinang air mata saat bergantian memeluk Bambang.
Penasihat Bambang, Heru Sutoto dan D Sriyanto langsung sujud syukur. Suasana berlanjut hingga ke luar ruang sidang saat anggota keluarga dari tokoh kenamaan di kabupaten berslogan Beriman itu menghampirinya.  Saat ditemui Suara Merdeka, Bambang mengaku bersyukur atas putusan tersebut. “Memang seharusnya demikian (bersyukur karena divonis bebas),” katanya.

Masih Diproses

Sejak awal, kata Bambang, dirinya tidak  melakukan pemalsuan surat. Terkait dengan surat pengajuan terhadap 66 tenaga honorer dan 146 guru kontrak yang ditandatangani Bambang saat menjabat Kepala Kemenag 2010 silam, semuanya diserahkan kepada Kanwil Kemenag. “Kami sifatnya hanya mengusulkan. Jadi, diterima atau tidaknya berada di Kanwil. Dan sampai saat ini masih diproses,” imbuhnya. Terkait vonis bebas terhadap Bambang, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Heru Cahyo dan Margono akan menempuh kasasi.

Untuk diketahui, Bambang diperkarakan oleh Paguyuban Guru Honorer (PGH) Kebumen yang dipimpin Mukhdori terkait dugaan pemalsuan surat pengangkatan tenaga honorer K1. Selain Bambang juga terdapat nama Sugeng Suryadi selaku Analis Kepegawaian Kemenag Kebumen, dan Masmudin, staf Kemenag Kebumen.

Bambang mengikuti serentetan sidang dengan menghadirkan sebanyak 25 saksi. Dua puluh tiga saksi, di antaranya memberatkan dan dua saksi lainnya meringankan. Di antara saksi-saksi itu, beberapa petinggi di lingkungan kemenag juga pernah dihadirkan, baik Kemenag Kebumen maupun Kemenag Provinsi. Termasuk Kepala Kemenag Kebumen, Masmin dan dari Kemenag Provinsi Jawa Tengah, yakni mantan KabagTU Kemenag Kanwil Jawa Tengah Suroso. (K5-32,88)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/08/08/269556

20 Agustus 2014 Posted by | KEBUMEN | Tinggalkan komentar

30,4 Persen APBD untuk Infrastruktur

SUARA MERDEKA – Sabtu, 16 Agustus 2014

CILACAP – Pembangunan infrastruktur masih menjadi program prioritas Pemkab Cilacap di tahun mendatang. Terbukti di dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2015, infrastruktur masih menempati prioritas pertama dengan mendapatkan persentase anggaran sebesar 30,41 %. Adapun program prioritas lain, yaitu kesehatan dengan mendapat persentase anggaran sebesar 21,39 %, pemberdayaan masyarakat melalui sektor pertanian dan UMKM sebesar Rp 6,11 % dan pendidikan sebesar 5,74 %. ‘’Pemberdayaan masyarakat melalui sektor pertanian dan UMKM masuk program prioritas pada 2015 mendatang karena pemberdayaan masyarakat melalui sektor pertanian dan UMKM terbukti mampu memberi konstribusi yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi,’’ kata Kepala Bappeda Cilacap, Indro Cahyono, Jumat (15/8).

Semua program prioritas yang tertuang di dalam KUA-PPAS 2015, telah disepakati oleh legislatif. Sudah ada kesepakatan eksekutif dan legislatif, mengenai KUA-PPAS 2015. Sebab program yang menjadi prioritas sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2017. Prioritas Adapun rencana neraca APBD 2015 yang telah disampaikan Bupati ke DPRD, yaitu besar pendapatan dalam rancangan PPAS 2015 adalah Rp 1,988 triliun dan anggaran belanja dalam rancangan PPAS 2015, sebesar Rp 2,363 triliun. Dengan demikian, dalam rencana neraca APBD TA 2015, terdapat defisit Rp 374,502 miliar atau 18,83 %. Bila dibandingkan dengan APBD 2014, besar pendapatan pada APBD Definitif TA 2014 Rp 2,057 triliun dan anggaran belanja Rp 2,154 triliun. Berarti terdapat defisit Rp 96,813 miliar atau 4,71 %. Anggota DPRD Cilacap, Barakatul Anam mengakui KUA-PPAS TA2015 sudah disepakati, tetapi baru sebatas program yang menjadi prioritas di 2015 mendatang berikut plafon anggarannya. Pembangunan infrastruktur, tetap menjadi prioritas utama.

Disusul pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat, melalui sektor pertanian dan UMKM. Beberapa kegiatan yang mendapat prioritas, antara lain program aspal hotmix dengan mendapat plafon anggaran sementara sebesar Rp 70 miliar, pengadaan aspal swadaya Rp 20 miliar, penyelenggaraan kelas unggulan (leader class) Rp 2 miliar, pengurukan lahan untuk lokasi pembangunan gedung leader class Rp 1 miliar, pembenahan lapangan milik pemkab di Desa Karangkandri, Kecamatan Kesugihan Rp 400 juta.(ag-63,48)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/08/16/270400

20 Agustus 2014 Posted by | CILACAP | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: