KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Tanpa Transparansi Total BLBI, APBN Sulit Dibenahi


KORAN JAKARTA – Selasam 19 Agustus 2014

Keuangan Negara | Terjadi Estafet untuk Menutup Data Kasus BLBI

JAKARTA – Anggaran negara yang selalu berada pada posisi defisit bakal sulit dibenahi apabila pemerintah tidak melakukan transparansi total penanganan megaskandal Bantuan Likuditas Bank Indonesia (BLBI) dan Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI). Kondisi perekonomian nasional juga akan terancam kolaps karena, selama ini, pemerintah menutupi beban akumulasi bunga-berbunga utang obligor BLBI itu dengan menambah utang baru.

Ekonom Universitas Gadjah Mada, Fahmi Radhi, mengatakan beban utang obligor BLBI dan KLBI merupakan biang kerok dari kesulitan yang dialami Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia. “Ini terjadi karena, selama ini, pemerintah menutup-nutupi beban utang BLBI dengan menambah utang baru. Akibatnya, pemerintah baru nanti akan mengalami defisit APBN yang lebih besar dari yang sebenarnya,” kata Fahmi ketika dihubungi, Senin (18/8).

Dia menambahkan kondisi keuangan negara yang tidak sehat itu tentu saja akan membuat masalah lebih besar lagi, menjadi menggunung, akibat ditutup-tutupi oleh pemerintah sebelumnya. “Kondisi ini yang diwariskan kepada pemerintah baru,” tegasnya.

Menurut Fahmi, pemerintah baru nanti akan mengalami kesulitan anggaran dengan defisit yang lebih besar dari angka yang diumumkan pemerintah sebelumnya karena yang benar 6 persen dan ditempatkan tahun depan sebagai kewajiban yang berjalan atau sengaja diselipkan. Artinya, angka defisit dikecilkan hanya untuk APBN, padahal kondisi riilnya jauh di atas itu. Belum lagi soal kredit bank yang kebanyakan digunakan untuk kredit konsumtif bukan untuk sektor riil dan pembangunan pertanian.

Dijelaskan Fahmi, apabila pemerintah tidak transparan sehingga kemudian sampai pada titik kritis karena hanya mengurusi administrasi BLBI semata, masyarakat tidak menyadari betapa gawatnya Indonesia saat ini. “Karena tidak transparan, kita hanya tinggal menunggu waktu saja untuk kolaps. Padahal, sudah jelas, bahwa beban utang BLBI tidak ada kontribusi untuk pembangunan dan ekonomi rakyat.”

Estafet Menutup Data

Dihubungi terpisah, Sekretaris Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah, Eko Haryanto, mengatakan data dan dokumen BLBI sebenarnya lengkap di pemerintah, terutama di Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia. “Namun, karena terjadi kroniisme dalam penyelenggaraan negara, terjadi estafet untuk menutup data tersebut. Bahkan, pernah beredar kabar data-data tersebut sempat akan dibakar,” katanya.

Eko menegaskan pemerintah baru nanti bisa menggunakan data dan dokumen asli lengkap yang tersimpan di instansi yang pernah mengurus BLBI dan KLBI (lihat infografis). Selain itu, pemerintah baru juga bisa berpatokan pada Undang-Undang No 1 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 37 jo 36 yang menyebutkan kewajiban di atas 100 miliar rupiah harus persetujuan presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. “Utang BLBI itu bisa dihapus begitu saja karena kalau ini dilakukan sama saja melanggar undang-undang dan cacat hukum,” katanya.

Dijelaskan Eko, inpres tentang Release and Discharge dan Surat Keterangan Lunas (SKL) yang dibuat pemerintah tidak bisa menjadi alasan untuk membebaskan obligor BLBI dari kewajiban membayar utang. Presiden pun tidak bisa menghapus piutang negara tanpa persetujuan DPR. “Makanya, jika hak tagih terhadap obligor BLBI tidak dilaksanakan, akan menjadi tanda tanya besar karena skandal BLBI jelas-jelas merugikan negara, merongrong APBN, dan memiskinkan ratusan juta rakyat Indonesia,” tegasnya.

Eko kemudian mengingatkan bahwa UU Propenas telah mengamanatkan seluruh kewajiban pengemplang BLBI harus dilunasi dan tidak ada pengecualian dan bila dilunasi 100 persen, kasus perdatanya bisa dikesampingkan. “Namun, pada kenyataannya, penanganan kasus BLBI selama belasan tahun sangat buruk. Aset yang pernah diserahkan ke negara pun bisa kembali dikuasai pengemplang BLBI dengan cara berkolusi dengan pejabat BPPN kala itu,” paparnya.

Diungkapkan Eko, hak tagih negara bukan hanya seumur hidup, tapi juga sampai ke anak-cucu yang menikmati harta negara tersebut. Demi keadilan kepada pembayar pajak, hak tagih negara mesti dilaksanakan karena jika seseorang memiliki utang pajak dia tidak bisa mewariskan harta kepada anaknya sebelum melunasi utang pajak. “Padahal, pemerintah memiliki hak tagih BLBI yang lebih besar haknya ketimbang utang pajak. Jadi mesti ditagih.

Ke depan, Eko berharap segala upaya yang menghambat pencegahan korupsi harus dilawan. Skenario ini, yakni menutup-nutupi skandal BLBI, hanya akan mengorbankan rakyat. “Kita harus mendukung kepemimpinan Jokowi memberantas korupsi, terutama korupsi BLBI,” tegas Eko. SB/YK/eko/ers/AR-2

Sumber : http://www.koran-jakarta.com/?18344-tanpa%20transparansi%20total%20blbi,%20apbn%20sulit%20dibenahi

19 Agustus 2014 - Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL, BERITA POLITIK DAN BERITA UMUM, KP2KKN DALAM BERITA

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: