KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Penuntasan Kasus PPIP Dipertanyakan


PATI EKSPRES – Rabu, 06 Agustus 2014

GROBOGAN – Sejumlah aktivis Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia (LCKI) Cabang Kabupaten Grobogan, beberapa hari belakangan ini mempertanyakan kesungguhan jajaran Kejaksaan Negeri (Kejari) Purwodadi dalam menangani laporan, tentang adanya dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) 2013 didaerahnya yang telah disampaikan secara langsung pihak LCKI, sejak beberapa bulan silam.

“Kami telah melaporkan secara resmi adanya dugaan penyimpangan pelaksanaan proyek PPIP tahun 2013 di daerah kami kepada Kejari pada bulan Maret 2014, lengkap dengan sejumlah fotokopi Surat Pernyataan bermaterai yang ditulis oleh sejumlah OMS (Organisasi Masyarakat Setempat) selaku pelaksana proyek ditambah 18 kantong sampel adukan material yang kami ambil dari 18 desa, di 18 kecamatan,” ujar Ketua LCKI Grobogan Fauzi Fahrudin Dahlan, Selasa (5/8).

Dalam laporan No 015/LCKI.Grob/III/2014 itu disebutkan, potongan sebesar Rp 5 juta kepada para OMS selaku pelaksana proyek, dilakukan oleh seorang oknum Fasilitator Masyarakat (FM) Kecamatan berinisial R, pada tanggal 21 Nopember 2014, setelah para OMS mencairkan termin I dana PPIP sebesar Rp 100 juta. Penyerahan uang potongan tersebut, dilakukan para OMS di sebuah rumah di Dusun Penganten, Desa Putat, Kecamatan Purwodadi.

Yang cukup mengagetkan dalam pernyataan tersebut, lanjut Fauzi, besarnya potongan untuk masing-masing OMS, ternyata mencapai Rp 8 juta dengan rincian Rp 5 juta untuk biaya administrasi dan auditor di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota (DCKTK) selaku leading sector proyek PPIP.

Sementara sisanya yakni Rp 3 juta untuk biaya pembuatan LPJ atas pelaksanaan proyek PPIP oleh pihak ketiga, sehingga kerugian akibat penyimpangan di 86 desa yang memperoleh dana PPIP itu mencapai ratusan juta ditambah nilai penyimpangan pembangunan fisiknya yang semestinya menggunakan komposisi standar 1:2:3, namun kenyataannya rata-rata menggunakan komposisi 1:3:5.

“Pemotongan dana PPIP tersebut, konon merupakan kesepakatan dalam rapat koordinasi OMS yang dipimpin oleh seorang oknum FM, dalam sebuah rumah di Kelurahan Putat pada 21 Nopember 2013 silam, sehingga tak satu pun OMS yang berani menolaknya. Kami mendesak jajaran Kejari sungguh-sungguh dalam menangani kasus ini, mengingat kerugian yang timbul akibat penyimpangan ini mencapai angka yang tidak kecil,” pinta Fauzi.

LCKI Cabang Grobogan menengarai adanya penyimpangan dalam pelaksanaan Proyek PPIP, yang berupa pemotongan dana yang diterima OMS oleh seorang oknum FM, masing-masing sebesar Rp 5 juta untuk biaya administrasi dan auditor serta penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunannya, karena menggunakan komposisi bahan yang tak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. (del)

Sumber : http://www.patiekspres.co/2014/08/penuntasan-kasus-ppip-dipertanyakan/

– See more at: http://www.patiekspres.co/2014/08/penuntasan-kasus-ppip-dipertanyakan/#sthash.EM4joZMC.dpuf

19 Agustus 2014 - Posted by | GROBOGAN

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: