KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Kasus Pungli Ditidaklanjuti


SUARA MERDEKA – 11 Agustus 2014

  • Sertifikasi Tanah

SALATIGA – Diam-diam Komite Penyelidikan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng, menindaklanjuti keluhan warga dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kota Salatiga.

Hal itu terkait dugaan kemunculan biaya tidak jelas di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Salatiga. Mereka akan mengagendakan pertemuan dengan Kepala BPN, Hendarman Supanji. Sekretaris KP2KKN Jateng, Eko Haryanto mengatakan, terkait adanya keluhan warga dan PPAT Kota Salatiga terkait biaya tidak resmi pengurusan tanah yang termuat di Harian Suara Merdeka, Selasa (22/7) lalu.

‘’Keluhan soal pengurusan tanah oleh masyarakat dan laporan PPAT Kota Salatiga, telah kami tindaklanjuti. Bahkan, kami berharap bisa bertemu dengan Kepala BPN Hendarman Supanji mengenai persoalan urusan di BPN. Tidak hanya di Kantor BPN Kota Salatiga, tetapi juga kota-kota lainnya yang kami nilai sama saja,’’ kata Eko Haryanto, kemarin.

Dijelaskannya, sewaktu digelar pertemuan lembaga dan organisasi anti-KKN seluruh Indonesia beberapa waktu lalu, salah satu agenda yang dibahas adalah persoalan banyaknya laporan warga dan adanya pungutan liar (pungli) di BPN. ‘’Lembaga itu dikatakan telah bersih dari KKN. Tetapi kenyataan di lapangan, masih penuh dengan KKN, salah satunya adalah soal pungli pengurusan tanah,’’ tegas aktivitas anti-KKN tersebut.

Diunggah

Bahkan untuk memublikasikan berita soal pelayanan dan pungli di BPN Salatiga, Eko menjelaskan, pihaknya mengunggah berita di Harian Suara Merdeka soal keluhan pelayanan BPN Salatiga tersebut, di web KP2KKN Jateng http://www.antikorupsijateng.wordpress.com/cat atau untuk bisa mencarinya lewat Google dengan kata kunci, bpn salatiga kp2kkn. ‘’Berita terkait pungli di BPN Salatiga tersebut telah kami unggah di web kami. Semoga bisa diketahui lebih banyak orang,’’ ujarnya.

Seperti diketahui, sejumlah pemilik tanah yang mengurus pembuatan atau pemecahan sertifikat kecewa dengan adanya biaya tidak resmi di Kantor BPN Salatiga. Bahkan, karena biaya itu terlalu tinggi, akhirnya proses pengurus ditunda. Tidak hanya itu, sejumlah notaris atau PPAT mengaku dipalak (wajib bayar) untuk mengurus biaya tersebut. Dampaknya, biaya tersebut akhirnya dibebankan kepada klien mereka.

Sementara itu, Kepala Badan Pertanahan Kota Salatiga, Ronald Lumban Gaol membantah adanya biaya tidak jelas di lembaganya. Menurutnya, semua pengurusan soal tanah ada aturan dan biaya, sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang ada. Menurutnya sistem di BPN sudah online dengan pusat dan tidak setiap personel BPN terancam sanksi bila tidak mengikuti ketentuan tersebut.

Ronald juga meminta agar warga bila mengurus tanah jangan menggunakan pihak ketiga atau calo. Bahkan, jangan pakai kuasa, karena ada biaya jasa. Masyarakat diminta datang ke Kantor BPN, maka prosesnya akan mengikuti prosedur yang telah ditentukan. (H2-64)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/08/11/269863

18 Agustus 2014 - Posted by | SALATIGA

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: