KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Kades Prigi Didemo Warga


SUARA MERDEKA – Senin, 11 Agustus 2014

DEMAK- Ratusan warga Desa Prigi, Kecamatan Keboangung melakukan unjuk rasa di balai desa setempat, Minggu (8/7). Mereka menilai Puji Utomo selama menjabat sebagai kepala desa tidak transparan dalam mengelola keuangan desa.

Agus Supriyanto, salah seorang tokoh pemuda Desa Prigi mengungkapkan, terdapat kejanggalan realisasi anggaran yang semestinya dialokasikan untuk kegiatan tarang taruna. Pada APBDes, terdapat alokasi anggaran untuk karang taruna selama satu tahun sebesar Rp 1 juta per RW. ”Hingga kini, kami belum pernah mendapatkan bantuan untuk karang taruna tersebut.

Padahal, jelas-jelas dianggarkan dalam APBDes,” katanya. Selain tidak transparan, Ngapik, tokoh pemuda lainnya menambahkan, sejumlah warga menyayangkan bahwa kepala desa (kades) dinilai kurang memperhatikan masukan terutama terkait program pembangunan yang sudah terealisasi. Salah satunya pembangunan jalan desa, yang kualitasnya dinilai kurang sebanding dengan nominal anggaran yang dialokasikan.

Selanjutnya, warga juga mempertanyakan distribusi raskin yang ditempatkan di rumah kades. Sebab, warga khawatir mereka yang menerima bantuan raskin tidak sepenuhnya tepat sasaran. Tuntutan tersebut terlontar saat pertemuan terbatas yang dihadiri kades Prigi, sekdes dan Muspika.

Dalam pertemuan yang dimediasi camat itu juga terlontar protes warga terkait tanah bandha desa perangkat. Warga mempertanyakan soal lelang bandha desa untuk bekel dan ulu-ulu disetujui kades di saat masa jabatannya berakhir. Menyikapi hal itu, Kades Prigi, Puji Utomo menjelaskan, alasan tidak dicairkannya anggaran karang taruna lantaran hingga kini tidak ada kejelasan siapa yang ditunjuk sebagai ketua dari lembaga masyarakat itu.

”Tidak benar saya menahan dana karang taruna cair. Justru sampai sekarang kepengurusan lembaga itu tidak jelas,” jawabnya. Sekdes Prigi, Solikhun menambahkan, tidak semua karang taruna tingkat RW mendapatkan bantuan anggaran karena harus melalui mekanisme aturan yang ada. Aturan tersebut juga berlaku untuk bantuan gubernur (bangub) senilai Rp 40 juta.

Belum Turun

Anggaran bangub ini memang belum turun dari Provinsi, sebab harus mengajukan proposal terlebih dahulu. Secepatnya, pihak desa akan memenuhi persyaratan tersebut.

Menyikapi hal itu, Camat Kebonagung, Bekti Utomo mengatakan, pihak Inspektorat sebenarnya juga telah menyoroti hal itu terkait masa jabatan kades Prigi yang telah berakhir per 4 Agustus lalu. ”Monitoring yang dilakukan Inspektorat ini dilakukan tiap tahun dan lebih intensif ketika masa jabatan kades berakkhir. Tidak ada temuan berarti dan persoalan ini sudah terselesaikan dengan baik,” katanya.

Termasuk, lanjutnya, beberapa persoalan yang diributkan seperti kualitas jalan serta pembagian raskin. Menurutnya, tindakan kepala desa dalam membagikan raskin sudah tepat karena tidak bisa dibagikan secara merata kepada seluruh warga. Pada kesempatan itu dilakukan penyerahan SK pemberhentian Puji Utomo sebagai kades yang berakhir bersamaan dengan kades di lima desa lainnya. (J9-64)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/08/11/269852

18 Agustus 2014 - Posted by | DEMAK

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: