KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Dugaan Korupsi Dana Bansos: Keterlibatan Eksekutif Terendus

PATI EKSPRES – Minggu, 17 Agustus 2014

Kajari Purwodadi

GROBOGAN – Sebanyak 30 dari 160 penerima bantuaan sosial (Bansos) Provinsi Jateng anggaran 2011-2012 telah dipanggil dan dimintai keterangan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Purwodadi. Dari keterangan terpanggil, seluruhnya menyatakan bahwa Hutomo alias Gutomo datang memberikan penawaran dengan syarat tersendiri.

“Dari saksi yang kami panggil, semua mengatakan hal yang sama. Memberikan keterangan bahwa ada keterlibatan calo bansos yang melakukan penawaran dan memotong bantuan hingga 50 persen dari besaran yang diterima, yakni saudara G,” ujar Kepala Kejari Purwodadi Sinarta Sembiring kepada JATENG POS.

Dikatakannya, pihaknya sendiri sudah menetapkan G sebagai tersangka. Modus yang digunakan tersangka adalah menawari sejumlah yayasan dan lembaga yang bergerak di bidang seni budaya untuk memperoleh bansos. Dalam penawarannya, tersangkalah yang akan bekerja. Termasuk dalam pembuatan proposal pengajuannya.

“Masing-masing penerima tidak repot dalam hal persyaratan. Semua telah diberesi tersangka, dengan kesepakatan 50 persen dari nominal bantuan masuk ke kantong G.
Dari pengakuan tersangka, ia menerima rata-rata Rp 300 juta,” ungkap Sinarta.

Ditambah kannya, bisa jadi tersangka akan lebih dari satu orang. Mengingat pengajuan proposal bansos perlu ada tanda tangan persetujuan dari dinas terkait. “Tidak menutup kemungkinan akan muncul tersangka baru dari eksekutif. Eksekutif harusnya tahu soal bansos ini. Kami masih terus mendalami, apakah G merupakan calo sungguhan atau hanya pesuruh dari eksekutif,” imbuh Sinarta.

Banyaknya saksi yang harus diperiksa, lanjut Sinarta, pihaknya belum bisa memastikan kapan bisa menyelesaikan berkas dakwaan. “Kami akan selesaikan dulu pemeriksaan semua saksi.

Kemungkinan akhir bulan rampung. Jika sudah selesai, JPU akan menyusun berkas dakwaan dan segera dilimpahkan ke Pengadilan,” tandas Kajari. (del)

Sumber : http://www.patiekspres.co/2014/08/keterlibatan-eksekutif-terendus/

18 Agustus 2014 Posted by | GROBOGAN | Tinggalkan komentar

Pemkab Perketat Pencairan Bansos

SUARA MERDEKA – Jum’at, 08 Agustus 2014

  • Dinilai Rawan Penyimpangan

DEMAK – Pemkab Demak memperketat proses pencairan dana hibah dan bantuan sosial (bansos) bersumber dari APBD II TA 2014 yang besarnya mencapai puluhan miliar rupiah. Sebab, dana yang semestinya untuk pembangunan daerah itu ditengarai lebih banyak dialokasikan untuk dana aspirasi yang berpotensi diselewengkan. Bupati Moh Dachirin Said menyatakan, dana hibah dan bansos tidak dapat diproses pencairannya pada awal tahun berdasarkan surat imbauan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) No B-14/01- 15/01/2014 tertanggal 6 Januari 2014. KPK meminta pencairan dana hibah dan bansos sebaiknya dilaksanakan setelah pemilihan umum legislatif (pileg) dan pemilihan umum presiden (pilpres). ”Belum lama ini, Tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan Korupsi terdiri atas Deputi Bidang Pencegahan KPK dan BPKP Perwakilan Jawa Tengah memberikan catatan khusus pada dana hibah dan bansos di Kabupaten Demak untuk Tahun Anggaran 2014,” katanya, kemarin.

Tim tersebut, lanjutnya, meminta agar pengelolaan belanja hibah dan bansos dilaksanakan sesuai dengan Permendagri No 32/2011 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bansos yang bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 39/2012. Berdasarkan penelusuran daftar penerima hibah dan bansos, ternyata mekanismenya banyak yang tidak menggunakan proposal. Bahkan, dari sumber yang bisa dipercaya, besaran bantuan yang ditetapkan tidak rasional dengan nominal mencapai Rp 200 juta hanya untuk satu madrasah diniyah.

Disesuaikan Aturan

Menurut Bupati, proses pencairan hibah dan bansos semestinya mendasarkan pada empat asas, yakni bermanfaat, keadilan, kepatutan dan rasional. ”Kami telah berkoordinasi dengan Tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan Korupsi dengan hasil bantuan hibah dan bansos pada tahun ini bisa dilaksanakan jika sesuai dengan aturan.” Terpisah, Wakil Ketua DPRD Demak, Mugiyono menyepakati bahwa pengajuan dan pencairan dana hibah bansos disesuaikan dengan aturan perundang-undangan yang ada. Jika pada proses pengajuan ataupun pencairan tidak sesuai dengan mekanisme, maka pihaknya mempersilakan dibatalkan. ”Silakan, jika ada yang didrop nantinya bisa masuk Silpa dan kembali dianggarkan pada tahun mendatang.

Pada dasarnya, kami sepakat baik pengajuan ataupun pencairan hibah bansos ini disesuaikan dengan aturan hukum yang berlaku,” imbuhnya. Sementara itu, Forum Komunikasi Rakyat dan Mahasiswa Demak (FKRMD) M Rifai menilai, sikap Pemkab untuk memperketat pencairan bantuan hibah dan bansos tersebut sudah tepat. Pasalnya, dana tersebut rawan diselewengkan baik dalam penganggaran dan penggunaannya.

Menurutnya, pengajuan dan pemberian dana hibah serta bansos ini sangat longgar. Ia memisalkan satu yayasan yang ditetapkan sebagai penerima bantuan itu ada yang memiliki empat lembaga, dimana semuanya menerima hibah pada tahun anggaran yang sama. ”Apakah layak kalau mushala mendapat hibah Rp 100 juta. Padahal hanya untuk perbaikan. Kami mendesak Pemkab agar lebih selektif lagi dan tidak hanya menerima pertanggungjawaban secara administratif, tapi juga harus melihat faktual fisiknya,” katanya. Informasi yang dihimpun, alokasi bantuan hibah dan bansos paling besar melalui Bagian Kesra Setda Demak dengan nominal mencapai Rp 40 miliar. Alokasi sebesar itu terinci pada Rp 700 juta untuk tempat ibadah, Rp 8 miliar untuk madrasah diniyah dan sisanya aspirasi. (J9-64)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/08/08/269534

18 Agustus 2014 Posted by | DEMAK | Tinggalkan komentar

Kades Prigi Didemo Warga

SUARA MERDEKA – Senin, 11 Agustus 2014

DEMAK- Ratusan warga Desa Prigi, Kecamatan Keboangung melakukan unjuk rasa di balai desa setempat, Minggu (8/7). Mereka menilai Puji Utomo selama menjabat sebagai kepala desa tidak transparan dalam mengelola keuangan desa.

Agus Supriyanto, salah seorang tokoh pemuda Desa Prigi mengungkapkan, terdapat kejanggalan realisasi anggaran yang semestinya dialokasikan untuk kegiatan tarang taruna. Pada APBDes, terdapat alokasi anggaran untuk karang taruna selama satu tahun sebesar Rp 1 juta per RW. ”Hingga kini, kami belum pernah mendapatkan bantuan untuk karang taruna tersebut.

Padahal, jelas-jelas dianggarkan dalam APBDes,” katanya. Selain tidak transparan, Ngapik, tokoh pemuda lainnya menambahkan, sejumlah warga menyayangkan bahwa kepala desa (kades) dinilai kurang memperhatikan masukan terutama terkait program pembangunan yang sudah terealisasi. Salah satunya pembangunan jalan desa, yang kualitasnya dinilai kurang sebanding dengan nominal anggaran yang dialokasikan.

Selanjutnya, warga juga mempertanyakan distribusi raskin yang ditempatkan di rumah kades. Sebab, warga khawatir mereka yang menerima bantuan raskin tidak sepenuhnya tepat sasaran. Tuntutan tersebut terlontar saat pertemuan terbatas yang dihadiri kades Prigi, sekdes dan Muspika.

Dalam pertemuan yang dimediasi camat itu juga terlontar protes warga terkait tanah bandha desa perangkat. Warga mempertanyakan soal lelang bandha desa untuk bekel dan ulu-ulu disetujui kades di saat masa jabatannya berakhir. Menyikapi hal itu, Kades Prigi, Puji Utomo menjelaskan, alasan tidak dicairkannya anggaran karang taruna lantaran hingga kini tidak ada kejelasan siapa yang ditunjuk sebagai ketua dari lembaga masyarakat itu.

”Tidak benar saya menahan dana karang taruna cair. Justru sampai sekarang kepengurusan lembaga itu tidak jelas,” jawabnya. Sekdes Prigi, Solikhun menambahkan, tidak semua karang taruna tingkat RW mendapatkan bantuan anggaran karena harus melalui mekanisme aturan yang ada. Aturan tersebut juga berlaku untuk bantuan gubernur (bangub) senilai Rp 40 juta.

Belum Turun

Anggaran bangub ini memang belum turun dari Provinsi, sebab harus mengajukan proposal terlebih dahulu. Secepatnya, pihak desa akan memenuhi persyaratan tersebut.

Menyikapi hal itu, Camat Kebonagung, Bekti Utomo mengatakan, pihak Inspektorat sebenarnya juga telah menyoroti hal itu terkait masa jabatan kades Prigi yang telah berakhir per 4 Agustus lalu. ”Monitoring yang dilakukan Inspektorat ini dilakukan tiap tahun dan lebih intensif ketika masa jabatan kades berakkhir. Tidak ada temuan berarti dan persoalan ini sudah terselesaikan dengan baik,” katanya.

Termasuk, lanjutnya, beberapa persoalan yang diributkan seperti kualitas jalan serta pembagian raskin. Menurutnya, tindakan kepala desa dalam membagikan raskin sudah tepat karena tidak bisa dibagikan secara merata kepada seluruh warga. Pada kesempatan itu dilakukan penyerahan SK pemberhentian Puji Utomo sebagai kades yang berakhir bersamaan dengan kades di lima desa lainnya. (J9-64)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/08/11/269852

18 Agustus 2014 Posted by | DEMAK | Tinggalkan komentar

Kasus Pungli Ditidaklanjuti

SUARA MERDEKA – 11 Agustus 2014

  • Sertifikasi Tanah

SALATIGA – Diam-diam Komite Penyelidikan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng, menindaklanjuti keluhan warga dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kota Salatiga.

Hal itu terkait dugaan kemunculan biaya tidak jelas di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Salatiga. Mereka akan mengagendakan pertemuan dengan Kepala BPN, Hendarman Supanji. Sekretaris KP2KKN Jateng, Eko Haryanto mengatakan, terkait adanya keluhan warga dan PPAT Kota Salatiga terkait biaya tidak resmi pengurusan tanah yang termuat di Harian Suara Merdeka, Selasa (22/7) lalu.

‘’Keluhan soal pengurusan tanah oleh masyarakat dan laporan PPAT Kota Salatiga, telah kami tindaklanjuti. Bahkan, kami berharap bisa bertemu dengan Kepala BPN Hendarman Supanji mengenai persoalan urusan di BPN. Tidak hanya di Kantor BPN Kota Salatiga, tetapi juga kota-kota lainnya yang kami nilai sama saja,’’ kata Eko Haryanto, kemarin.

Dijelaskannya, sewaktu digelar pertemuan lembaga dan organisasi anti-KKN seluruh Indonesia beberapa waktu lalu, salah satu agenda yang dibahas adalah persoalan banyaknya laporan warga dan adanya pungutan liar (pungli) di BPN. ‘’Lembaga itu dikatakan telah bersih dari KKN. Tetapi kenyataan di lapangan, masih penuh dengan KKN, salah satunya adalah soal pungli pengurusan tanah,’’ tegas aktivitas anti-KKN tersebut.

Diunggah

Bahkan untuk memublikasikan berita soal pelayanan dan pungli di BPN Salatiga, Eko menjelaskan, pihaknya mengunggah berita di Harian Suara Merdeka soal keluhan pelayanan BPN Salatiga tersebut, di web KP2KKN Jateng http://www.antikorupsijateng.wordpress.com/cat atau untuk bisa mencarinya lewat Google dengan kata kunci, bpn salatiga kp2kkn. ‘’Berita terkait pungli di BPN Salatiga tersebut telah kami unggah di web kami. Semoga bisa diketahui lebih banyak orang,’’ ujarnya.

Seperti diketahui, sejumlah pemilik tanah yang mengurus pembuatan atau pemecahan sertifikat kecewa dengan adanya biaya tidak resmi di Kantor BPN Salatiga. Bahkan, karena biaya itu terlalu tinggi, akhirnya proses pengurus ditunda. Tidak hanya itu, sejumlah notaris atau PPAT mengaku dipalak (wajib bayar) untuk mengurus biaya tersebut. Dampaknya, biaya tersebut akhirnya dibebankan kepada klien mereka.

Sementara itu, Kepala Badan Pertanahan Kota Salatiga, Ronald Lumban Gaol membantah adanya biaya tidak jelas di lembaganya. Menurutnya, semua pengurusan soal tanah ada aturan dan biaya, sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang ada. Menurutnya sistem di BPN sudah online dengan pusat dan tidak setiap personel BPN terancam sanksi bila tidak mengikuti ketentuan tersebut.

Ronald juga meminta agar warga bila mengurus tanah jangan menggunakan pihak ketiga atau calo. Bahkan, jangan pakai kuasa, karena ada biaya jasa. Masyarakat diminta datang ke Kantor BPN, maka prosesnya akan mengikuti prosedur yang telah ditentukan. (H2-64)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/08/11/269863

18 Agustus 2014 Posted by | SALATIGA | Tinggalkan komentar

Mantan Koordinator BKM Sarirejo Dituntut 3,5 Tahun

SUARA MERDEKA – Selasa, 12 Agustus 2014

SEMARANG – Machfud Effendy, mantan koordinator Bantuan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Sarirejo, Semarang Timur dituntut hukuman pidana tiga tahun enam bulan serta denda Rp 50 juta subsidair tiga bulan kurungan.

Jaksa penuntut umum (JPU), Aeniwati dalam pembacaan tuntutannya juga membebankan terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 84,1 juta subsidair satu tahun sembilan bulan kurungan.

”Meminta majelis hakim yang memeriksa terdakwa, menuntut dengan pidana tiga tahun enam bulan serta denda Rp 50 juta subsidair tiga bulan kurungan,” kata jaksa penuntut dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (11/8). Jaksa menyatakan, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melawan hukum dan melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang nomor 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20/2001 tentang tindak pidana korupsi.

Akibat tindakan terdakwa negara dirugikan sebesar Rp 84,1 juta sesuai audit BPKPJawa Tengah. ”Sesuai fakta di persidangan bahwa unsur melawan hukum ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan termasuk unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain,” terangnya di hadapan majelis hakim yang diketuai Hastopo.

Keperluan Pribadi Dalam kasus ini, dana bantuan yang dikucurkan di Sarirejo total sebesar Rp 225 juta, yakni sebanyak Rp 220 juta dari APBN dan APBD Rp 5 juta tahun 2012 yang dicairkan dalam lima tahap. Terdakwa selaku koordinator BKM saat itu telah menerima pencairan dana sebesar Rp 95 juta dari proposal yang diajukan untuk enam kegiatan di antaranya rehabilitasi sumur dan kamar mandi umum, usaha cuci pakaian dan pembuatan sangkar burung.

Dari enam kegiatan yang diusulkan, hanya satu kegiatan yang terlaksana, yakni pembuatan sangkar burung senilai Rp 6 juta. Sisanya, Rp 89 juta diduga tidak disalurkan sebagaimana mestinya dan diduga digunakan tersangka untuk keperluan pribadi. Namun sesuai audit BPKP Jateng, jumlah kerugian sebesar Rp 84,1 setelah dikurangi dengan mesin cuci untuk salah satu kegiatan laundry.

Sesali Perbuatan

Sementara itu, terdakwa Machfud mengaku menyesali perbuatannya itu dan tidak akan mengulanginya lagi. Menurutnya, dari sebagian kerugian negara itu sebagian besar dipakainya untuk ”nomboki” proyek-proyek di program sebelumnya.

Apalagi sebelum tiga tahun menjadi koordinator BKM, ia pernah menjabat sebagai sekretariat serta sejumlah kedudukan lainnya mulai dari Ketua RW, Ketua PPS, dan lainnya. Kini ia sedang berupaya untuk mengembalikan uang yang telah dipakainya supaya bisa meringankan hukumannya. ”Ada niat saya rencana untuk mengembalikan, sekarang memang sedang berusaha cari-cari (pinjaman).

Uang itu tidak saya pakai untuk keluarga tapi untuk nomboki proyek-proyek sebelumnya, ada juga yang meminjam tapi belum dikembalikan ada yang masih mencicil juga. Jujur saya ini tidak tega kalau ada yang minta tolong saya sudah kapok menjabat gitu-gitu lagi,” paparnya di luar sidang. (J14,J17-72)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/08/12/269962

18 Agustus 2014 Posted by | SEMARANG | Tinggalkan komentar

Calo Bansos Sunat 50 Persen

SUARA MERDEKA – Sabtu, 16 Agustus 2014

  • Kejari Buru Keterlibatan Eksekutif

GROBOGAN – Kejaksaan Negeri (Kejari) Purwodadi menetapkan Hutomo alias Gutomo menjadi tersangka calo dana Bansos Provinsi Jateng tahun anggaran 2011-2012. Tidak menutup kemungkinan akan muncul tersangka baru dari eksekutif. Modus yang digunakan tersangka adalah menawari sejumlah yayasan dan lembaga yang bergerak di bidang seni budaya untuk memperoleh bansos. Masing-masing organisasi tidak perlu repot mengumpulkan tetek bengek persyaratannya, tersangkalah yang akan bekerja. Termasuk dalam pembuatan proposal dan proses pengajuannya.

Namun ada kesepakatan, 50 persen dari nominal bantuan masuk ke kantong pribadi tersangka. Sisanya baru digunakan untuk pengembangan kesenian, sesuai dengan petunjuk teknis. Seperti pembelian alat kesenian. ”Ada 160 penerima bansos. Dari pengakuan tersangka, ia menerima Rp 300-an juta. Jika demikian, nominal bansos dari proposal yang diajukan sebensar Rp 600 juta- Rp 700 juta,” kata Kajari Purwodadi Sinarta Sembiring, Jumat (15/8).

Sinarta mengatakan, bisa jadi tersangka akan lebih dari satu orang. Mengingat pengajuan proposal bansos perlu ada tanda tangan persetujuan dari dinas terkait. ”Eksekutif harusnya tahu soal ini. Masih kami dalami sejauh mana keterkaitan dinas tersebut. Tersangka ini memang calo beneran atau sebenarnya hanya orang biasa yang dijadikan calo (oleh eksekutif),” lanjut Sinarta tanpa menyebutkan dinas mana.

30 Orang

Dari 160 penerima bansos, baru sekitar 30 orang yang dipanggil untuk dimintai keterangan. Semuanya menyatakan hal yang sama, yakni tersangka G datang memberikan penawaran. Tersangka juga mengambil 50 persen bantuan untuk kepentingan pribadi. Mengingat banyaknya saksi yang harus diperiksa, lanjut Sinarta, pihaknya belum bisa memastikan kapan bisa menyelesaikan berkas dakwaan.

”Sebenarnya dari 30 orang itu sudah menyatakan hal yang sama. Tapi dari pada nanti harus bolak-balik, maka kami akan selesaikan dulu pemeriksaan semua saksi. Semoga akhir bulan ini sudah selesai semuanya,” harap Sinarta.

Jika sudah selesai, Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang ditunjuk segera akan menyusun berkas dakwaan. Jika sudah siap, akan dilimpahkan ke Pengadilan. Saat ini, G yang sudah jadi tersangka tidak ditahan. (H81-64)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/08/16/270396

18 Agustus 2014 Posted by | GROBOGAN | Tinggalkan komentar

Polda Ancam Polisi Pungli

SUARA MERDEKA – Senin, 18 Agustus 2014

  • Dua Personel Dimutasi

SEMARANG – Polda Jateng mengultimatum jajaran Satuan Lalu Lintas di semua daerah agar tidak lagi melakukan praktik pungutan liar di jalan ataupun di tempat-tempat pelayanan kepada masyarakat.

Sanksi menanti personel yang melakukan tindakan terlarang itu.

Hal tersebut dikatakan Di­rektur Lalu Lintas Polda Jateng Kombes Istu Hari Winarto, kemarin. Menurut dia, sanksi telah dijatuhkan kepada dua anggota yang terbukti melakukan pungli di Pos Polisi Kali­banteng, Semarang. Mereka, yakni Aiptu S dari Unit Lantas Polsek Semarang Barat dan Brigadir E dari Satlantas Polrestabes Semarang, dimutasi menjadi staf administrasi di Polrestabes.

”Pelaku sudah ditindak se­suai ketentuan. Dengan penindakan ini, saya harap yang lain tidak melakukan hal yang sama,” katanya.

Sebagai langkah lanjutan, Dirlantas mempertimbangkan kembali memasang spanduk ”tolak pungli”. Spanduk serupa pernah dipasang di berbagai pos polisi lalu lintas.

Spanduk tersebut berfungsi sebagai pengingat aparat untuk tidak melakukan pungli.

Polda juga mempertimbangkan pe­masangan CCTV agar pengawasan bisa lebih ketat.

”(Spanduk) mungkin akan kami pasang lagi. Yang lama mungkin rusak. CCTV kami kaji dulu,” katanya.

Kapolrestabes Semarang Kombes Djihartono mengatakan, mutasi pelaku pungli dilakukan supaya keduanya bisa dipantau secara intensif selama proses penyelidikan berlangsung.

”Itu merupakan sanksi administrasi,” ungkapnya.

Tak tertutup kemungkinan, lanjut dia, saksi administrasi akan meningkat ke sanksi lain. Jika terbukti sengaja melakukan pungutan liar  untuk mengeruk keuntungan pribadi, keduanya bisa dipidana.

”Tegantung hasil pemeriksaan. Ini masih kami dalami,” ujarnya.

Menurut dia, tindakan kedua anggota tersebut melanggar aturan dan mencoreng institusi kepolisian.

”Saya sangat menyayangkan tindakan tersebut. Padahal imbauan dan penindakan sudah dilakukan,” jelasnya.

Senada dengan Istu, Djihartono juga mengimbau personel lain, khususnya di Satuan Lalu Lintas, agar tidak melakukan hal serupa.

Diserahkan ke Atasan

Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Jateng Kombes Hendra Supriatna mengatakan, semula pihaknya menangani laporan pengendara sepeda motor asal Jakarta tujuan Ponorogo karena dimintai uang tilang Rp 750 ribu. Pihaknya lalu mengkonfrontasi pelapor dengan Brigader E yang diduga menyodorkan opsi ”damai” agar tidak ditilang.

”Pengendara memang salah dan minta tidak ditilang. Lalu Brigadir E menawari damai dengan biaya Rp 750 ribu. Pe­ngendara tak bayar dan tetap di lokasi, lalu ada yang lapor kepada kami,” ungkapnya.

Konteks tersebut tidak tergolong pungli, kata Hendra, tetapi terjadi tawar-menawar antara polisi dan pengendara.

”Jika pengendara salah ya ditilang langsung saja. Memang itu bukan pungli, tapi ada perbuakan tidak baik oleh Brigadir E,” ujarnya.

Saat menangani Brigadir E di Pospol Kalibanteng, pihaknya dikejutkan ulah seorang sopir truk yang menaruh uang Rp 20 ribu di meja yang menghadap Aiptu S. Uang tersebut dibiarkan saja oleh S. Di dalam pospol terdapat lima polisi, termasuk E dan S. Mereka pun dibawa ke Mapolda Jateng untuk diperiksa.

”Keduanya diserahkan kepada atasan yang berhak menghukum (ankum), yakni kapolrestabes. Sanksinya bisa sampai disiplin,” ungkapnya.

Sementara itu, tujuh polisi yang ditangkap aparat Propam Polda lantaran diduga melakukan pungli di Jembatan Comal juga dikembalikan ke Polres Pemalang. Mereka kembali bertugas dengan pengawasan ketat.

Kapolres AKBP Dedi Wiratmo melalui Kasubag Humas AKP Harsono mengatakan, tujuh polisi itu sudah kembali ke kesatuan.

”Sekarang sudah kembali ke Polres Pemalang, bertugas seperti biasa, namun tetap dalam pantauan Polda,” kata Harsono.

Ketujuh polisi tersebut ditangkap pada Sabtu (9/8) dini hari karena memungut pungli dari sejumlah awak truk yang hendak melintas di Jembatan Comal. Kapolres tak ingin pelanggaran serupa terjadi lagi.

Karena itu dilakukan beberapa upaya, salah satunya penandatanganan pakta integritas 72 anggota Satlantas yang tidak terlibat kasus pungli tersebut. Kapolres belum bersedia menjelaskan lebih lanjut tentang proses sidang terhadap tujuh personel yang terbukti terlibat.

Komisioner Komisi Kepolisian Na­sional  Hamidah Abdurrahman menga­takan, penangkapan polisi yang melakukan pungli merupakan momentum bagus untuk bersih-bersih di internal Polri. Namun, dia meminta langkah tersebut tidak sekadar sebagai show of force, tapi harus ditindaklanjuti dengan penegakan hukum yang tegas.

”Polri harus menindaklanjuti kasus ini sebagai momentum pemberantasan korupsi, termasuk pungli, oleh anggotanya,” kata Hamidah. (K40,H74,K44,H68,C28-59)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/08/18/270585

18 Agustus 2014 Posted by | SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Bawaslu Apresiasi Vonis terhadap Sukini

SUARA MERDEKA – Senin, 18 Agustus 2014

SEMARANG – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jateng mengapresiasi vonis 12 bulan penjara dan denda Rp 12 juta yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Sukoharjo terhadap Sukini, terdakwa perusak puluhan surat suara Pemilu Presiden 2014 di TPS 01, Desa Dukuh, Kecamatan Mojolaban.

“Meskipun vonis hukumannya minimal dari pasal yang digunakan, namun kami tetap memberikan apresiasi,” kata Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah, Teguh Purnomo.

Menurut dia, apresiasi terhadap PN Sukoharjo patut diberikan karena dari beberapa kasus pelanggaran pidana pemilu di Jateng, hampir semua terbukti dan dihukum. Namun rata-rata hukumannya hanya percobaan.

Dari empat perkara yang terjadi selama Pilpres 2014, dua di antaranya di Kabupaten Sragen berupa penggunaan hak suara lebih dari satu kali diputus hukuman 6 bulan masa percobaan setahun.

Purbalingga

”Yang lebih parah lagi adalah yang terjadi di Kabupaten Purbalingga berupa kampanye di luar jadwal yang diduga dilakukan oleh Wakil Bupati Purbalingga, Tasdi, ternyata harus kandas prosesnya di Polres Purbalingga. Kami sangat kecewa dengan sikap Kapolres Purbalingga yang justru mengeluarkan surat penghentian penyidikan. Hal ini telah kami laporkan ke Bawaslu pusat untuk ditindaklanjuti,” paparnya.

Teguh menjelaskan, dalam sidang yang berlangsung Rabu (13/8), majelis hakim menilai Sukini terbukti bersalah melakukan perusakan 34 surat suara. Akibatnya surat suara milik salah satu calon dinyatakan tidak sah. Sukini didakwa melanggar Pasal 234 UU No 42/2008 tentang Pilpres.

Hal-hal yang memberatkan terdakwa antara lain, berstatus sebagai pegawai negeri sipil dan anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara yang seharusnya menjadi panutan.

“Bawaslu Jateng tetap harus mengusut tuntas siapa orang yang menyuruh dan berada dibalik perusakan surat suara Pemilu Presiden 2014 itu,” ujarnya.(J8,H68-90)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/08/18/270575

18 Agustus 2014 Posted by | SUKOHARJO | Tinggalkan komentar

Anggota DPRD Jateng Rawan Korupsi

SUARA MERDEKA.COM – Minggu, 17 Agustus 2014

SEMARANG, suaramerdeka.com – Kinerja anggota DPRD Jateng 2014-2019 diprediksi tidak akan bersih dari korupsi. Biaya politik selama kampanye yang dikeluarkan sangat tinggi mencapai miliaran rupiah.

“Untuk anggota dewan di periode 2014-2019, saya tidak yakin mereka akan bersih dari korupsi mengingat biaya politik yang tinggi. Biaya kampanyenya tidak cukup Rp 1 miliar-Rp 2 miliar,” kata Sekretaris Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng, Eko Haryanto, Minggu (17/8).

Menurutnya, banyak anggota dewan yang terlibat korupsi merupakan akibat dari tingginya biaya politik. Sehingga begitu terpilih menjadi anggota dewan, yang dipikirkan hanya bagaimana mengembalikan uang yang dikeluarkan selama kampanye, bukan bagaimana bekerja untuk masyarakat.

“Belum partai pengusung yang minta bagian dari pendapatan, dan konstituen yang setiap hari datang ke rumah. Ini jelas akan mengurangi dan menguras pendapatan,” ujarnya.

Karena itu para legislator akan mencari hal yang lebih kreatif dalam mendapatkan penghasilan, salah satunya dengan cara korupsi. Korupsi yang jamak dilakukan yakni berselingkuh dengan eksekutif.

Contohnya yang pernah dilakukan oleh anggota DPRD Kota Semarang dalam kasus suap RAPBD. Semua SKPD memberikan setoran untuk mengesahkan anggaran yang diajukan dalam RAPBD. “Dan inilah gambaran dari wajah seluruh anggota DPRD di Indonesia,” tandasnya.

Selain itu, latar belakang hampir 80% anggota dewan adalah pengusaha. Mereka rata-rata akan main proyek yang mencari keuntungan untuk kepentingan pribadi atau kroninya. “Bagaimana bisa memanfaatkan kedudukan sebagai anggota dewan untuk bisa mendapatkan kue uang rakyat lewat selingkuh dengan kepala daerah atau eksekutif. Misalnya lewat asuransi fiktif atau dana purnabakti,” tutur Eko.

Sayangnya kasus korupsi yang selama ini telah terjadi belum menjadi pembelajaran bagi para anggota dewan. Apalagi rendahnya masa hukuman yang diputuskan oleh Pengadilan Tipikor tergolong ringan. Sehingga seharusnya apa yang dilakukan KPK menangkap tangan anggota dewan yang korupsi menjadi perhatian.

KP2KKN Jateng mencatat, selama periode 2004-2009 ada 11 anggota DPRD Jateng yang terjerat kasus korupsi. Mereka antara lain Sukimto, Supito, Agustina Wilujeng, Herry Sanyoto, Daniel Toto Indiono, Soejatno Sastro Widjojo, Mohamad Hasbi, Husein Syifa, Nasykuri Rosyidm Dulmanan, dan Murdoko.

Di periode 2014-2019, Eko memprediksi jumlah anggota yang tersandung kasus korupsi akan berkurang. “Saya rasa kemungkinan ke depan Jateng akan selalu dipantau KPK, mengingat tingkat korupsi di wilayah ini cukup tinggi. Terutama dalam pembahasan anggaran RAPBD. Bila ada masukan dari masyarakat, KPK akan menindaklanjuti,” imbuhnya.

Karena itu perlu ada bimbingan teknis bagi anggota dewan oleh KPK, melalui kerjasama dengan pimpinan dewan. Bimbingan atau pelatihan dalam hal gratifikasi, selama ini belum pernah dilakukan.

( Fani Ayudea / CN19 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news_smg/2014/08/17/213424/Anggota-DPRD-Jateng-Rawan-Korupsi

18 Agustus 2014 Posted by | SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

   

%d blogger menyukai ini: