KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Vonis Koruptor Masih Ringan


SUARA MERDEKA – Senin, 04 Agustus 2014

  • Rata-Rata 2 Tahun 9 Bulan

 

JAKARTA – Semangat pemberantasan korupsi oleh jajaran kehakiman dipertanyakan. Pasalnya, berdasarkan pemantauan Indonesia Corruption Watch (ICW), vonis yang dijatuhkan terhadap koruptor masih ringan, yakni 1-4 tahun penjara. Kesimpulan tersebut didapat setelah ICW memantau berbagai putusan perkara korupsi selama 2012-2014 di pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Selama semester I 2014, ICW mencermati 210 perkara dengan 261 terdakwa.

Pengadilan Tipikor tingkat pertama paling banyak mengadili terdakwa korupsi, yakni 158 orang, disusul Pengadilan Tinggi Tipikor dengan 81 terdakwa dan Mahkamah Agung 22 terdakwa. ”Dari 210 perkara, nilai kerugian negara yang timbul sekitar Rp 3,863 triliun dan 49 juta dolar AS (sekitar Rp 563 miliar), serta nilai suap Rp 64,15 miliar,” ungkap anggota Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Aradila Caesar di kantornya, Minggu (3/8).

Dia menambahkan, jumlah denda yang dijatuhkan majelis hakim tipikor Rp 25 miliar dengan jumlah uang pengganti Rp 87,2 miliar dan 5,5 juta dolar AS (lebih kurang Rp 63 miliar). Dari 261 terdakwa yang terpantau, 242 orang (92,33%) divonis bersalah dan 20 orang (7,67%) dinyatakan bebas/lepas. ”Meski demikian pada semester I 2014 ini secara keseluruhan vonis yang dijatuhkan terhadap koruptor belum memberikan efek jera karena mayoritas dihukum ringan,” ujar Aradila.

Dia menjelaskan, elama kurun waktu tersebut 195 terdakwa (74,7%) dihukum dalam rentang 1-4 tahun (vonis ringan), 43 terdakwa (16,4%) divonis sedang (4,1-10 tahun), dan hanya empat terdakwa (1,5%) yang divonis berat atau lebih dari 10 tahun, termasuk satu orang yang dihukum seumur hidup.

Kondisi tersebut, lanjutnya, tak jauh beda dari periode yang sama pada 2013. Hukuman ringan dijatuhkan terhadap 232 terdakwa (78,64%). Hukuman sedang diberikan kepada 40 terdakwa (13,56%), sedangkan vonis berat hanya dijatuhkan kepada tujuh terdakwa (0,02 persen).
”Rata-rata putusan pidana penjara bagi koruptor pada semester I tahun 2014 yaitu 2 tahun 9 bulan penjara,” katanya.

Pola Serupa

Lebih lanjut Aradila memaparkan, rata-rata hukuman terdakwa korupsi pada semester I 2014 sedikit meningkat dibandingkan semester I tahun 2012 yaitu 2 tahun 8 bulan dan semester I tahun 2013 yaitu 2 tahun 6 bulan. ”Hukuman pada semester I tahun 2013 dan 2014 memiliki pola hampir serupa. Pengadilan lebih banyak memvonis dengan rentang 1-1,5 tahun,” paparnya.

Anggota Badan Pekerja ICW Emerson Yuntho menambahkan, dalam semester I tahun 2012, 2013,  dan 2014, kategori vonis masih didominasi hukuman ringan. Total ada 387 terdakwa yang divonis ringan dalam kurun tersebut dengan perincian pada semester I tahun 2012 99 terdakwa, 2013 sebanyak 93 terdakwa, dan 2014 sebanyak 195 terdakwa. Vonis sedang dijatuhkan kepada 67 terdakwa. Hanya 8 terdakwa divonis di atas 10 tahun.

Vonis bebas pada semester I tahun 2012 merupakan yang terbanyak, yaitu 35 terdakwa. Pada periode yang sama 2013, jumlah itu turun menjadi 8 terdakwa. Namun semester I tahun ini meningkat lagi menjadi 20 terdakwa. Dominannya vonis ringan patut diduga karena hakim menjatuhkan hukuman minimal ketika terdakwa dijerat dengan Pasal 2 UU Tipikor (ancaman pidana minimal 4 tahun) atau Pasal 3 (ancaman pidana minimal 1 tahun). Emerson mengatakan, dari 210 kasus yang terpantau selama 2014, terdapat 185 kasus yang menimbulkan kerugian negara dengan nilai total Rp 3,863 triliun plus 49 juta dolar AS.

Uang Pengganti

Kerugian negara terbesar ditimbulkan dari kasus korupsi Hak Guna Bangunan Hotel Hilton dengan terdakwa Robert Jeffrey Lumempouw sebesar Rp 1,9 triliun. Yang ironis, ia hanya diputus membayar uang pengganti Rp 369 miliar. Total kerugian negara yang ditimbulkan 185 perkara itu tidak dibarengi dengan putusan uang pengganti yang proporsional. Tercatat hanya 87 dari 185 perkara yang diputus membayar uang pengganti dengan total Rp  87,04 miliar plus 5,5 juta dolar AS.

Ini berarti hanya sekitar 2,25% kerugian negara tergantikan dari 185 perkara korupsi yang terpantau sejak Januari hingga Juni 2014.
”Bandingkan dengan kerugian negara yang ditimbulkan sepanjang semester I tahun 2012 yang mencapai Rp  266,2 miliar dan semester I tahun 2013 yang nilainya mencapai Rp 121,9 miliar. Ini berarti tahun ini negara mengalami kerugian puluhan kali lipat dibanding semester yang sama 2013 dan 2012,” kata Emerson.

Peneliti ICW Lalola Easter menambahkan, selain pembebanan uang pengganti, penjatuhan denda pidana juga dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada pelaku korupsi. Dari 210 kasus dan 261 terdakwa yang disidang di pengadilan tipikor, 217 terdakwa diwajibkan membayar denda. Besaran denda berbeda-beda. Sebanyak 127 terdakwa diwajibkan membayar denda antara Rp 25 juta dan Rp 50 juta, 59 terdakwa dihukum membayar denda lebih dari Rp 150 juta. ”Di samping itu ada sekitar 44 terdakwa yang tidak membayar denda, baik karena denda belum teridentifikasi atau karena putusan hakim tipikor tak menghukum terdakwa membayar denda,” jelasnya. (J13-59)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/08/04/269101

15 Agustus 2014 - Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: