KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Sidak Samsat, Ganjar Usul Calo Dilegalkan


SUARA MERDEKA – Rabu, 06 Agustus 2014

image
SM/Anton Sudibyo INSPEKSI MENDADAK : Gubernur Ganjar Pranowo berbincang dengan warga yang mengurus dokumen ketika inspeksi mendadak di Kantor Samsat Temanggung, Selasa (5/8).(30)

TEMANGGUNG – Gubernur Ganjar Pranowo mengusulkan agar calo di Samsat dilegalkan. Para calo bisa dihimpun dalam satu lembaga biro jasa untuk membantu pengurusan dokumen kendaraan masyarakat. Dengan pendirian biro jasa, maka pengurusan dokumen akan berbiaya resmi dengan tanda terima. Untuk itu, pemerintah harus membuat payung hukum guna mengatur regulasinya. ” Kalau bisa dilegalkan tidak apa-apa, bisa tidak itu jadi biro jasa legal begitu. Setidaknya, tidak meresahkan masyarakat,”  katanya, di Kantor Samsat Temanggung, Selasa (5/8).

Ganjar menggelar inspeksi mendadak di Samsat Temanggung, sekitar pukul 09.30. Sidak bertujuan untuk mengetahui apakah operasional Samsat sesuai regulasi dan memudahkan masyarakat. Dari sidak sekitar setengah jam, Ganjar tidak menemukan keluhan tentang pungutan liar. Bahkan, rata-rata warga yang ditanya menyatakan pembayaran pajak kendaraan dan pengurusan perpanjangan STNK sangat mudah.
” Saya banyak dapat laporan soal pungli (pungutan liar) di Samsat. Terutama, dalam pengurusan uji kir, di mana dilaporkan banyak biaya-biaya tak resmi. Tapi di sini (Temanggung) tadi belum nemu itu,”  katanya.

Menurut Ganjar, Samsat harus dibersihkan dari pungli. Pemprov akan membuat perjanjian kerja sama dengan Polda Jateng untuk bersama-sama membersihkan pungli di Samsat.

Biaya Resmi

Jika memungkinkan, biaya-biaya dalam uji kir dimasukkan dalam biaya resmi yang uangnya masuk sebagai kas daerah. ” Saya sudah bicara dengan Pak Kapolda dan Wakapolda, beliau setuju. Biaya kalau mau dilegalkan bisa saja dengan payung hukum. Asal semua transparan,”  katanya.

Terpisah, Presidium Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menilai, antara calo dan pungli berbeda. Kalau calo dijadikan biro jasa bisa diterima. Sebagaimana dilakukan oleh biro atau agen travel dalam menguruskan paspor milik masyarakat. Namun, biro jasa nanti harus berkantor di kantor Samsat setempat dan membekali petugasnya dengan ID card resmi. ” Hal ini pemikiran baru, boleh saja. Biro jasa berkantor di Samsat, petugas pakai ID resmi. Kemudian calo dan orang yang bukan anggota biro jasa harus tegas diusir,”  katanya.

Meski demikian, Boyamin tegas menolak pelegalan pungli. Menurutnya, biaya dalam pengurusan dokumen sudah tercantum dalam ketentuan. Di luar itu jika ada biaya tambahan merupakan pungli yang harus diberantas. Biaya tambahan ini tidak bisa lagi dibebankan kepada masyarakat, meski dengan disertai kuitansi sekali pun.  ” Sebenarnya mudah saja, dimasukkan revisi perda dan dibuatkan kuitansi maka jadilah biaya itu resmi. Tapi saya tidak setuju, itu sama saja negara merampok warganya,”  kata Boyamin. (H68,J8-71)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/08/06/269358

Iklan

15 Agustus 2014 - Posted by | SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG, TEMANGGUNG

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: