KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Salim Terindikasi Terlibat Proyek PPID


SUARA MERDEKA – Rabu, 13 Agustus 2014

SEMARANG – Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi proyek Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) 2011 Rembang
memperkuat indikasi tumpang tindihnya proyek dan dugaan keterlibatan Bupati Rembang nonaktif Moch Salim.

Dalam persidangan terdakwa Agus Supriyanto, mantan kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rembang di Pengadilan Tipikor Semarang, Selasa (12/8) dihadirkan saksi serta ahli auditor dari Badan Pengawasan dan Keuangan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Tengah.

Kotot Utomo, auditor BPKP Jateng menyatakan, dari proyek tersebut ditemukan kerugian negara sebesar Rp 1,5 miliar. Proyek PPID 2011 dari anggaran APBN sekitar Rp 1,5 miliar total loss-nya sama dengan besaran nilai proyek yang dialokasikan. Saat ditanya mengenai peran bupati Rembang dalam proyek tersebut, berdasarkan hasil klarifikasi secara makro ada karena kepala daerah sebagai perencana.

”Secara baku ada perannya. Semua perencanaan daerah itu semua terkait beban anggaran berdasarkan usulan SKPD. PPID masuk dulu ke APBD baru itu dianggarkan sehingga disitulah wewenang bupati,” papar Kotot di dalam sidang yang dipimpin majelis hakim Hastopo serta anggota Erentuah Damanik dan Agus Prijadi.

Sementara itu, proyek yang terindikasi tumpang tindih ini bertabrakan dengan proyek Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Rembang senilai Rp 4,5 miliar dari dana provinsi. PPID dikerjakan pada periode Oktober-Desember dan belum rampung sekitar November-Desember, masuklah proyek DPU di lokasi peningkatan jalan Desa Wonokerto Kecamatan Sale hingga Desa Tegaldowo Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang sepanjang 6,9 kilometer.

Dobel Kegiatan

Usai sidang, Agus menyatakan keterlibatan Moch Salim sangat jelas dan berperan aktif dalam proyek pembuatan jalan menuju pertambangan yang kerusakannya cukup parah. Untuk perencanaan proyek serta penentuan lokasi melibatkan bupati sebagai inisiator. Pembuatan jalan itu juga sekaligus menuju lokasi tambang perusahaan milik keluarga bupati CV Amir Hajar Kilsi (AHK).

”Adanya dobel kegiatan di waktu yang relatif bersamaan cukup mempersulit perhitungan oleh auditor dan hal ini juga dinyatakan tidak wajar. Keterlibatan bupati sangat kuat karena inisiatornya beliau dan ada perintah soal penggarapan proyek itu,” ujar Agus yang didakwa menerima gratifikasi dan menyalahgunakan kewenangannya sebagai pengguna anggaran.

Saksi lain, Mujiono yang bekerja sebagai pegawai administrasi konsultan perencanaan proyek yang ditunjuk Moch Salim juga mengakui adanya peran bupati. ”Saat pengukuran pak bupati pernah berkunjung. Memang ada dhawuh dari beliau,” terangnya.

Sidang akan dilanjutkan Selasa (19/8) pekan depan, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi meringankan terdakwa. Tim kuasa hukum terdakwa merencanakan meminta Salim menjadi saksi. Namun majelis meminta kuasa hukum memastikan kesediaan yang bersangkutan dan masih berstatus tahanan karena mengajukan banding atas perkaranya yang lain. ”Jangan sampai sudah diurus izinnya ke Pengadilan Tinggi tapi dia nggak mau atau keberatan jadi saksi,” kata Erentuah. (J14,J17-90)

Sumber : Suara Merdeka Cetak

15 Agustus 2014 - Posted by | REMBANG

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: