KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Ribuan Proyek Tanpa Lelang Disoal


PATI EKSPRES – Jum’at, 15 Agustus 2014
LSM Mendesak Kejari Kudus Ikut Memantau Proyek

ft A unjuk rasa korupsi

Aktivis sejumlah LSM unjuk rasa menyoal dugaan praktik korupsi dan nepotisme atas 1.700 proyek Pemkab Kudus tanpa lelang, kemarin. Foto : ARVIAN ADI/JATENG POS

KUDUS – Pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kudus didesak untuk mengawasi 1.700 proyek Pemkab Kudus yang tidak melalui proses lelang. Desakan itu dilakukan oleh sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Milisi Penyelamat Uang Rakyat (M-PUR), yang turun jalan berunjuk rasa, Kamis (14/8) kemarin.

Aksi unjuk rasa para aktivis LSM yang diawali dari Alun-alun hingga di kantor Kejari Kudus, sekaligus memperingati masa pemerintahan Bupati Kudus Musthofa yang genap satu tahun dalam periode yang ke dua. Dalam unjuk rasa itu, mereka mengusung spanduk bertuliskan proyek kegiatan tanpa lelang berpotensi dikorupsi.

Selain itu, para demonstran juga menggelar aksi teatrikal dengan mengusung bola berukuran besar bertuliskan soal kekhawatiran adanya tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan proyek kegiatan tanpa proses lelang tersebut. “Dengan banyaknya jumlah proyek kegiatan yang tidak melalui proses lelang, memang memunculkan dugaan adanya praktik korupsi dan nepotisme dalam penunjukannya,” cetus koordinator aksi, Slamet Machmudi.

Pihak M-PUR mencatat sebanyak 1.700 proyek kegiatan tanpa lelang nilai anggarannya cukup fantastis yakni mencapai Rp 184 miliar. Sedangkan 300 proyek kegiatan yang melalui proses lelang nilainya sebesar Rp 231,19 miliar. “Mayoritas proyek kegiatan yang tidak melalui lelang dan dibiayai oleh APBD Kudus 2014. Sementara proyek kegiatan melalui lelang sebagian besar berasal dari dana APBD Provinsi serta APBN,” paparnya.

Karena anggarannya sangat besar, Slamet Machmudi mendesak pihak Kejari mengawasi pelaksanaan proyek di lapangan sesuai ketentuan atau tidak. “Pasalnya, peluang serta potensi terjadinya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme pada proyek kegiatan tanpa lelang tersebut sangat besar,” tandasnya.

Selain mendesak Kejari ikut mengawasi pelaksanaan kegiatan proyek yang melalui penunjukan langsung, masyarakat Kabupaten Kudus juga diminta ikut mengawasinya. Sebab pengawasan program pembangunan oleh rakyat, sebagai bagian dari upaya pencegahan kemungkinan terjadinya tindak korupsi.

Sementara itu, usai berorasi di Kantor Kejari Kudus, perwakilan pengunjuk rasa menyerahkan poster bertuliskan “Pencegahan lebih baik dari pada penindakan, Jangan menunggu uang rakyat dikorupsi, Rakyat mengawasi dan aparat hukum jangan pasif” dan diterima oleh Kasi Pidana Khusus Kejari Kudus, Paidi.

Dikonfirmasi terpisah, Kajari Kudus, Amran Lakoni mengungkapkan bahwa setiap ada laporan masyarakat terkait dugaan korupsi tetap akan ditindaklanjuti. “Salah satunya kekhawatiran masyarakat terkait banyaknya proyek kegiatan yang tidak melalui proses lelang. Karena rawan dikorupsi juga akan diteliti terlebih dahulu guna memastikan ada tidaknya penyimpangan,” ujar Amran.

Selama ini, pihak Kejari Kudus ikut mengawasi pelaksanaan proyek kegiatan Pemkab Kudus. Pengawasan itu bekerjasama dengan masyarakat agar pembangunan berjalan dengan benar. (ian)

Sumber : Pati Ekspres

Iklan

15 Agustus 2014 - Posted by | KUDUS

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: