KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Peran KPK dalam Indonesia Anti-Corruption Forum


 

Korupsi merupakan malapetaka bagi masyarakat, tidak hanya melemahkan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika dan keadilan serta supremasi hukum, juga menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia, merusak tatanan ekonomi dan pembangunan serta mengikis kualitas hidup dengan menumbuhkan kejahatan terorganisasi lainnya, termasuk tindak pidana ekonomi dan tindak pidana pencucian uang yang mengancam keberlangsungan hidup bangsa.

 

Perkembangan tindak pidana korupsi di Indonesia, baik dari sisi kuantitas maupun sisi kualitas dewasa ini dapat dikatakan bahwa korupsi tidak lagi merupakan kejahatan biasa (ordinary crimes), akan tetapi sudah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (extra ordinary crimes) mengingat kompleksitas serta efek negatifnya. Untuk itu dalam pemberantasannya diperlukan upaya dengan cara-cara yang luar biasa juga (extra ordinary measure). Diakuinya korupsi sebagai transnational crime, maka Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memberantas korupsi bersama negara-negara di dunia, dibuktikan dengan meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi (United Nations Convention Against Corruption, UNCAC 2003) melalui Undang-Undang No. 7 tahun 2006.

 

Sebagai negara peratifikasi, Indonesia wajib mengimplementasikan ketentuan UNCAC secara penuh. Hanya saja dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan UNCAC, penyelerasan regulasi terkait pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam UNCAC masih belum optimal. Hasil gap analysis yang dilakukan oleh KPK menunjukkan bahwa, sejumlah ketentuan UNCAC belum sepenuhnya diadopsi oleh Indonesia.

Untuk lebih meningkatkan berbagai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi yang sejalan dengan UNCAC, Pemerintah Indonesia telah berhasil menetapkan kebijakan terkait upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi melalui beberapa peraturan, yaitu Inpres No 5/2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; Inpres  No 9/2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan & Pemberantasan   Korupsi tahun 2011; Inpres  No 17/2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan & Pemberantasan Korupsi tahun 2012; Perpres Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014; Inpres Nomor 1 tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013 serta : Inpres Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2014.

Kewajiban pemberantasan tindak pidana korupsi itu, bukan hanya terletak pada pundak aparat penegak hukum, bukan pula menjadi tanggung jawab jajaran pemerintahan semata,  namun kewajiban pemberantasan tindak pidana korupsi itu juga menjadi tanggung jawab masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Untuk itu upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi memerlukan partisipasi semua komponen bangsa, karena ini bukan saja masalah penegakan hukum, tetapi juga tentang cara berpikir dan tingkah laku. Dengan kata lain,  korupsi juga merupakan masalah sosial dan budaya.

Sejalan dengan amanat UNCAC yang termaktub dalam pasal 13 tentang Peran Serta Masyarakat, dimana disebutkan bahwa setiap negara peserta wajib mengupayakan sesuai kemampuan dan prinsip hukum negaranya untuk meningkatkan partisipasi aktif dari perseorangan maupun kelompok di luar sektor publik, seperti masyarakat sipil, LSM dan organisasi masyarakat lainnya, dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dan meningkatkan kesadaran publik terkait keberadaan, penyebab dan keseriusan serta ancaman yang ditimbulkan oleh korupsi.
 
Penguatan partisipasi masyarakat  dilaksanakan antara lain dengan upaya :

  • Peningkatkan transparansi dan kontribusi publik dalam pengambilan keputusan
  • Memastikan bahwa publik memiliki akses terhadap informasi dengan efektif
  • Pelaksanaan pelayanan informasi masyarakat yang berkontribusi terhadap sikap antikorupsi sebagaimana program pendidikan masyarakat termasuk kurikulum sekolah dan universitas
  • Menghormati, mempromosikan dan melindungi kebebasan mencari, menerima, mengumumkan dan menyebarkluaskan  informasi terkait korupsi. Kebebasan dimaksudkan adalah sesuai batasan peraturan perundangan (terkait atas hak dan nama baik orang lain serta demi perlindungan keamanan nasional/ketertiban umum, kesehatan atau moralitas masyarakat).

IACF 1. Sejalan dengan semangat tersebut, dan dalam rangka menciptakan ruang di mana pelibatan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, termasuk untuk mendapatkan hak informasi terkait upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dari pemerintah dan lembaga pemberantas korupsi terkait, maka KPK bekerjasama dengan UNODC, Bappenas serta Transparency Indonesia menyediakan Forum sebagai wadah diseminasi antara Pemerintah (kementerian-lembaga), penegak hukum, lembaga akademis, media, organisasi masyarakat sipil, organisasi-organisasi sektor swasta dari seluruh Indonesia dalam rangka mendukung pelaksanaan Strategi Nasional Antikorupsi serta menjadi rangkaian agenda Hari Anti Korupsi sedunia (9 Desember 2010).

Indonesia Anti-Corruption Forum yang pertama diselenggarakan di Nikko Hotel Jakarta, tanggal 21 Desember 2010, dengan harapan forum ini dapat digunakan sebagai suatu mekanisme koordinasi, dengan mandat untuk memfasilitasi kerjasama pencegahan korupsi dan untuk mempercepat pelaksanaan Strategi Antikorupsi Nasional sekaligus sebagai kesempatan bagi peserta untuk mendiskusikan dan memperdebatkan prioritas inti pelaksanaan dari strategi nasional pemberantasan korupsi itu sendiri.

Dihadiri 61 peserta, yang mewakili lembaga-lembaga akademis, media, organisasi masyarakat sipil, organisasi-organisasi sektor swasta dan pejabat pemerintah dari seluruh Indonesia, forum menghasilkan rekomendasi sebagai berikut  :

  • Peningkatan kesadaran publik yang lebih besar atas Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi melalui kampanye publik;
  • Kejelasan mengenai praktik terbaik dan langkah-langkah hukuman (reward & punishment systems);
  • Peningkatan dukungan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kapasitasnya untuk melaksanakan Strategi Nasional;
  • Mekanisme pengawasan yang lebih kuat di tingkat nasional dan daerah; dan
  • Transparansi yang lebih besar dan kepercayaan dalam berbagi informasi nasional atas upaya antikorupsi.

IACF 2.  Anti-Corruption Forum kedua dilaksanakan di Jakarta  pada tanggal 14-15 Juni 2011 untuk menjawab beberapa masukan dari peserta AC Forum pertama dalam rangka penguatan Strategi Nasional Percepatan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK)  dan juga gerakan antikorupsi, dengan rekomendasi diantaranya memperjelas sistem reward and punishment, memperkuat dukungan kepada KPK dan juga perlunya terobosan baru dalam pemberantasan korupsi. Hasil dalam AC Forum I dirasakan masih terlalu luas, maka pada AC Forum kedua diharapkan menjadi  forum yang lebih kuat, tidak sekedar merespon, namun juga sebagai forum kerjasama anti korupsi.

Steering Committee AC Forum yang terdiri dari unsur Bappenas, KPK, UNODC dan TII akhirnya menetapkan bahwa AC Forum II di posisikan sebagai wadah diskusi stakeholders antikorupsi untuk membicarakan sejumlah persoalan dan strategi melawan korupsi di Indonesia sekaligus menyikapi Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 yang berisi delapan instruksi terkait Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang ditandatangani pada tanggal 12 Mei 2011, dimana 3 (tiga) lembaga yang menjadi sasaran pertama dan utama adalah Kepolisian, Kementerian Hukum & HAM dan Kementerian Keuangan.

 

Hari pertama AC Forum II diisi oleh beberapa pembicara, di antaranya adalah Wakil Presiden RI, Boediono sebagai pembicara utama yang menjelaskan substansi Inpres no 9 tahun 2011, dilanjutkan sub-tema forum adalah Strategi Monitoring dan Evaluasi Implementasi Inpres 9/ 2011 yang disampaikan oleh Kepala UKP4, Dr. Ir. Kuntoro Mangkusubroto, pemaparan Rencana Pelaksanaan Inpres 9/2011: Program Single Identity Number (SIN) oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dan terakhir, Rencana dan Strategi Implementasi Inpres 9/ 2011 di Institusi Polri yang disampaikan Wakapolri, Komjen Polisi Nanan Sukarna.

Agenda AC Forum pada hari kedua selain paparan perwakilan Bappenas mengenai UNCAC Review, paparan studi awal tentang pajak, dan penyusunan desain program oleh UNODC menyikapi upaya bersama sosialisasi Inpres 9/2011 juga membahas strategi yang akan dilakukan oleh AC Forum untuk mengawal dan mengawasi pelaksanaan Inpres No. 9 tahun 2011. Forum ini juga membahas peran apa yang akan diambil oleh Civil Society Organization (CSO) dalam pelaksanaan Inpres ini, dan bagaimana  CSO melakukan monitoring yang efektif terhadap pelaksanaan Inpres ini, sehingga dengan adanya pengawasan atas implementasi Inpres No 9/2011 oleh CSO melalui partisipasi masyarakat hasilnya akan lebih baik dari Inpres-Inpres Anti-Korupsi sebelumnya dan mendukung peningkatan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia.

AC Forum kedua ini kali ini selain dihadir peserta di AC Forum pertama, juga dihadiri oleh kalangan pebisnis / sektor swasta, Kementerian dan Lembaga, serta Aparat Penegak Hukum .

IACF 3.  Forum Anti Korupsi ketiga dilaksanakan pada 30 Juli 2012, dengan dihadiri pejabat kementerian-lembaga, perwakilan pemerintah daerah 33 provinsi, penggiat antikorupsi dalam berbagai kelompok masyarakat sipil (LSM, OMS, Perguruan Tinggi, Komunitas Jurnalis, Asosiasi Profesi) dari seluruh Indonesia. Untuk kali ketiga, forum anti korupsi diadakan dengan tujuan memfasilitasi kerjasama berbagai pemangku kepentingan yang melibatkan pejabat pemerintah, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, akademisi dan media di seluruh Indonesia untuk mencegah dan memerangi korupsi juga bekerjasama dalam penerapan Strategi Antikorupsi Nasional (dikukuhkan dalam lembaran negara sebagai  Peraturan Presiden (Perpres) 55/2012. Perpres tentang Stranas PPK Jangka Panjang (2012-2025) dan Jangka Menengah (2012-2014) pada 23 Mei 2013 lalu).

Stranas PPK sendiri dalam prosesnya melibatkan masyarakat dan partisipasi publik sejak dini dalam penyusunan maupun pendalamannya. Selain UKP-PPP, KPK, lembaga-lembaga penegak hukum, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan para pakar Nasional maupun Internasional, masyarakat madani (akademisi dan aktivis lembaga swadaya masyarakat) penggiat antikorupsi berkontribusi aktif dalam penetapan strategi pencegahan dan pemberantasan Korupsi.  Melalui strategi nasional tersebut diharapkan memberi arah bagi kebijakan antikorupsi di segenap institusi, baik pusat maupun daerah, melalui kejelasan ukuran bagi upaya-upaya antikorupsi di Indonesia dengan sejumlah indikator keberhasilan yang capaiannya ditargetkan meningkat setiap tahun.

Dalam Forum Antikorupsi selain disampaikan sosialisasi Stranas PPK, juga untuk mendapatkan masukan dari pemangku kepentingan di tingkat daerah sehubungan agenda pencegahan dan pemberantasan korupsi ternyata belum ada pertautan kepentingan (political engagement) yang konkrit antara agenda masyarakat sipil dan agenda pemerintah. Meski di tingkat nasional terdapat beberapa organisasi yang terus terlibat namun di tingkat daerah menjadi lebih sedikit bahkan hampir tidak ada organisasi yang terlibat dalam berbagai implementasi Stranas PPK.

Forum Antikorupsi dibuka oleh Wakil Menteri Bappenas, Dr. Ir. Lukita Dinarsyah Tuwo, MA, yang menghimbau  semua pemangku kepentingan termasuk masyarakat sipil untuk melanjutkan usaha-usaha mereka dalam memantau dan menghapuskan korupsi di Indonesia.  Agenda Forum disusul dengan dialog presiden dimana perwakilan dari organisasi masyarakat sipil akan bertukar pandangan tentang kemitraan dan pendekatan inovatif dalam memerangi korupsi. Betapa pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi melalui masukan dari kondisi nyata guna menggerakkan pemberantasan korupsi oleh pemerintah agar lebih fokus pada target-target yang ingin dicapai dalam Stranas PPK.

IACF 4. IACF keempat kali ini diselenggarakan secara bersama-sama oleh UNODC, Kemitraan, Bappenas, KPK, ICW dan TI Indonesia, yang selama 3 hari berturut-turut (10-12 Juni 2014 ), mengundang sedikitnya 100 Narasumber, 500 peserta undangan yang berasal dari berbagai komponen masyarakat di Indonesia, mulai dari pegiat LSM di tingkat nasional/lokal, akademisi, aparatur pemerintah – termasuk di dalamnya para penegak hukum, politisi dan media massa.

Substansi dari hasil pembahasan di forum tersebut, terkait pelaksanaan Stranas PPK hingga tahun 2013, maka sejumlah evaluasi dilakukan pada beberapa poin di antaranya:

  • Program Stranas PPK pemerintah baik para periode 2004 maupun kebijakan jangka panjang dan menengah pada tahun 2012-2013 belum memberikan dampak optimum bagi publik. Program di sebanyak 44 instansi pemerintah, 251 aksi dan 374 sub-aksi belum meningkatkan persepsi baik terhadap korupsi di Indonesia. Di tahun 2012-2013 CPI Indonesia Stagnan pada posisi 32 (100 basis poin).
  • Program Stranas PPK pemerintah tidak mampu mengkoordinasikan semua lembaga untuk memberantas korupsi secara sistemik, hal ini dikarenakan minimnya anggaran dan tidak adanya pelembagaan unit pencegahan dan pemberantasan korupsi di masing-masing lembaga.
  • Hingga menjelang Pemilu 2014, pemerintah tidak mampu menghasilkan Sistem Integritas Nasional yang meniscayakan pendirian pilar integritas dari unit strategis pemerintahan.
  • Peraturan Presiden dan Instruksi Presiden dinilai tidak efektif sebagai payung hukum pelaksanaan program nasional pemberantasan korupsi. Level Perpres dan Inpres hanya menunjukan komitmen presiden, tetapi tidak menjadi acuan di dalam perumusan kebijakan strategis lembaga dan perumusan anggaran pemerintah.
  • Lemahnya payung hukum terhadap Stranas PPK juga membuat Perpres dan Inpres tidak dapat menjangkau lembaga penegak hukum dan institusi parlemen dan partai politik.
  • Selama massa kepemimpinan pemerintahan terjadi beberapa kali insiden yang menyebabkan presiden dinilai lambat dalam menyikapi sehingga komitmen dalam program antikorupsi-nya diragukan publik.
  • Dalam proses perencanaan aksi Stranas PPK di tingkat pusat maupun di daerah-daerah, pelibatan masyarakat masih sangat minim bahkan tidak ada.
  • Rencana aksi dan aksi yang dilakukan juga bahkan sedikit sekali muncul dari inisiatif instansi (K/L) dan pemerintah daerah, akan tetapi cenderung mengikuti arahan dari Bappenas (Pusat). Komitmen dan kepedulian instansi pemerintahan masih menjadi catatan penting untuk keberhasilan Stranas PPk ke depan.

Sementara itu, Rekomendasi penting yang disampaikan antara lain:

  • Skema pelaksanaan Stranas PPK melalui Instruksi Presiden tentang Aksi PPK perlu dipahami secara utuh, tidak hanya dalam konteks kelembagaan negara tetapi lebih pada peran bersama seluruh institusi negata dalam kerangka pencegahan dan pemberantasan korupsi. Bahwasanya Instruksi Presiden, sejatinya hanya mengikat ke dalam institusi yang berada di bawah kewenangan presiden (tepatnya struktur birokrasi negara) namun dalam konteks pencegahan ini Inpres tentang Aksi PPK memberi amanat kepada semua lembaga negara baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif untuk sama- sama menjalankan peran masing-masing untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi. Dalam hal ini, pemahaman tentang Kementerian/Lembaga yang disebutkan dalam Inpres menunjuk pada komitmen bersama seluruh K/L untuk mencegah dan memberantas korupsi, bukan dalam konteks ketatanegaraan yang dapat dipandang tumpang tindih.
  • Meski disebutkan bahwa K/L dan Pemerintah Daerah adalah para pihak yang bertanggung jawab melaksanakan Aksi PPK, tidak berarti upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi atau Stranas PPK adalah Strategi Pemerintah semata. Strategi ini harus dipahami sebagai strategi bersama seluruh komponen bangsa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Hal ini berarti pelibatan publik (masyarakat) secara nyata dan bertanggungjawab sudah menjadi prasyarat mutlak dalam seluruh tahapan proses Stranas PPK mulai dari penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa pada tahun 2013 ini belum banyak kelompok masyarakat yang terlibat aktif dalam upaya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Aksi PPK. Hal ini terutama karena masih adanya asimetry informasi tentang Strategi Kebijakan PPK ini. Tidak banyak juga kelompok masyarakat yang mengetahui adanya Stranas PPK maupun Aksi PPK Tahunan karena semuanya berlangsung di ranah pemerintah dan masih sangat minim akses masyarakat terhadap informasi tentang Aksi PPK. Ke depan, harus dikembangkan mekanisme yang menjamin masyarakat dapat mengakses informasi tentang Aksi PPK yang dilakukan oleh K/L maupun Pemda agar berbagai kelompok pemerhati maupun pegiat antikorupsi dapat melakukan pemantauan dan evaluasi, terlebih untuk mendorong semakin banyaknya inisiatif-inisiatif strategis dalam kerangka pencegahan dan pemberantasan korupsi baik di pusat maupun daerah.
  • Tidak dapat dipungkiri bahwa skema penyusunan Aksi PPK tahunan sebagai bentuk implementasi Stranas PPK masih bersifat “top down”. Secara khusus terkait pelaksanaan Stranas PPK di daerah misalnya, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Monitoring dan evaluasi  Stranas PPK menilai bahwa belum ada akses yang terbuka kepada berbagai kelompok masyarakat sipil untuk turut terlibat baik dalam penyusunan, pemantauan dan evaluasi. Oleh karena itu, catatan pada tahun 2013 ini hanya dapat dilakukan di tingkat pemerintah pusat. Ke depan, diharapkan pemantauan dan evaluasi oleh kelompok masyarakat sipil ini dapat juga terintegrasi secara nasional, artinya meliputi catatan pelaksanaan di seluruh provinsi maupun kabupaten kota.
  • Dari sisi yang lebih subtantif, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Monev Stranas PPK menilai perlu dilakukan pemetaan yang lebih mendalam agar usulan-usulan Aksi PPK yang diajukan oleh K/L maupun Pemda lebih mengarah pada upaya menyelesaikan berbagai akar korupsi di internal K/L maupun pemda. Hal ini dapat dilakukan melalui pelibatan aktif berbagai kelompok masyarakat oleh masing-masing K/L dan Pemda pada saat penyusunan Rencana Aksi PPK Tahunan. Oleh karena itu, Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Bappenas selaku Sekretariat Stranas PPK perlu ditata menjadi lebih baik dan kuat agar dapat mengkoordinasikan proses ini secara lebih baik dan terarah.
  • Sebagai jaminan keberlanjutan program makro antikorupsi pemerintah, pasangan capres-cawapres dalam Pilpres 2014 perlu merefleksikan dan menuangkan Stranas PPK dan strateginya ke dalam visi-misi masing-masing pasangan disertai dengan target pencapaian yang terukur.

Sumber : http://acch.kpk.go.id/peran-kpk-dalam-indonesian-anti-corruption-forum

15 Agustus 2014 - Posted by | BERITA KPK

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: