KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Kinerja Dua BUMD Mencurigakan


SUARA MERDEKA – Senin, 04 Agustus 2014

  • Komisi C Duga Ada Kongkalikong

 

SEMARANG – Komisi C DPRD Jateng menduga ada kongkalikong antara sejumlah direksi BUMD milik Pemprov Jateng dengan pihak swasta. Sehingga merugikan Pemprov Jateng dari tahun ke tahun. Anggota Komisi C Alfasadun meminta pemprov untuk meninjau kembali draf kerja sama itu. ”Ada dua BUMD yang kinerjanya buruk. Saya menduga ada main mata dengan pihak swasta. BUMD Agrowisata Tlogo Plantation Resort (TPR) Tuntang dan PT Pekan Raya Promosi Pembangunan (PRPP) Jateng telah merugikan pemerintah. Saya minta kerja samanya ditinjau ulang,” kata dia, kemarin.

Pentingnya ditinjau ulang oleh pakar untuk melihat apakah kedua perusda itu menguntungkan atau tidak. Cara tersebut dinilai efektif agar pemprov tidak lagi dirugikan. ”Seperti PRPP, aset tanah di sana seharusnya bisa dimanfaatkan oleh pemerintah. Tapi kerja sama dengan PT IPU tanah disewa selama 70 tahun lebih. Meskipun kerja sama sudah batal tapi tanah tidak bisa dimanfaatkan,” ujarnya.

Sama saja kerja sama antara PT Batavia Graha Cipta Utama dengan Tlogo Plantation Resort. Meski pengelolaan sudah dikembalikan ke Tlogo, tapi pemprov tetap tidak bisa mendapat apa-apa. TPR adalah salah satu dari delapan anak perusahaan Perusda Citra Mandiri Jawa Tengah (CMJT). Dari delapan anak perusahaan berupa empat apotek, satu SPBU, Hotel Kesambi, pabrik es Sari Petojo, serta perkebunan, dan Hotel Tlogo Plantation di Tuntang, tiga di antaranya memiliki kondisi keuangan kurang bagus. Sampai 2012, Citra Mandiri telah menerima penyertaan modal sebesar Rp 26,861 miliar dari modal dasar Rp 200 miliar. Sebetulnya Citra Mandiri tidak bisa dikatakan merugi. Sebab, empat anak perusahaannya berjalan baik. Yang merugi Sari Petojo dan Tlogo Plantation. Sementara Hotel Kesambi saat ini masih direnovasi. Cari Investor Gubernur Ganjar Pranowo telah memberi sinyal supaya dokumen aset milik PRPP diperjelas lebih dulu. Jika sudah jelas dan sertifikat tanah keluar, PRPP akan bisa hidup kembali. ”Sekarang PRPP tidak bisa apa-apa karena kondisi ini,” kata dia.

Adanya sertifikat tanah dapat memperjelas kepemilikan aset PRPP. Perusahaan daerah tersebut dapat menagih biaya sewa lahan yang digunakan untuk jalan akses masuk menuju area pengembangan Bandara Ahmad Yani yang baru. ”Penggunaan jalan untuk akses bandara itu negara berutang pada PRPP. Maka begitu utang dibayar, neraca pendapatan PRPP akan langsung naik,” ujarnya. Begitu kondisi keuangan membaik, Ganjar telah meminta direksi PRPP untuk mencari investor. Sehingga ketika akan dibangun kembali punya nilai tambah. ”Kalau sertifikat sudah keluar, bisnis PRPP bisa dijalankan lagi,” jelas dia.

Selain sertifikat, kontrak perjanjian yang diberikan Pemprov kepada PT Indo Perkasa Usahatama (IPU) untuk memperoleh manfaat selama 75 tahun, termasuk diperbolehkan menjual hak guna bangunan (HBG) di atas HPL Pemprov, mengundang tanda tanya. Perjanjian itu dibuat atas kesediaan PT IPU membebaskan lahan seluas 186 hektare yang jadi HPL Pemprov pada 1987. BUMD lain milik Pemprov Jateng yakni PT Bank Jateng, Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (BPR BKK), Perusahaan Daerah Air Bersih (PDAB), PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT), PT Kawasan Industri Wijayakusuma, dan PT Sarana Patra Hulu Cepu (SPHC). (J8,H68-90)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/08/04/269096

15 Agustus 2014 - Posted by | SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: