KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Dewan Baru Dilantik, Tunjangan Sudah “Wah”


RAKYAT JATENG – Kamis, 14 Agustus 2014

SEMARANG – Hari ini, 50 anggota DPRD Kota Semarang terpilih akan menjalani sumpah jabatan dan dilantik oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Semarang. Meski baru dilantik, mereka sudah akan disambut berbagai fasilitas yang cukup “wah”, salah satunya tunjangan perumahan yang nilainya mencapai Rp13 juta per bulan.

Dengan direvisinya Peraturan Pemerintah Nomor 24/2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, membuat para anggota DPRD mendapat fasilitas dari negara lebih dari biasanya. Hal itu adalah tunjangan rumah, mendapat uang makan dan uang transport apabila mengadakan rapat di luar gedung DPRD.

Selain itu, DPRD mendapat dana penunjang rapat, kunjungan kerja, penyiapan pengkajian pembuatan peraturan daerah, peningkatan SDM, koordinasi, konsultasi kegiatan kemasyarakatan, asosiasi, serta kegiatan pemerintahan lainnya.
Belum lagi, gaji yang tidak sedikit dan mobil dinas untuk ketua dan wakil ketua.

Seperti diberitakan Rakyat Jateng kemarin, uang tunjangan anggota DPRD Kota Semarang periode 2014-2019 naik drastis. Tidak tanggung-tanggung, jika dikalkulasi jumlah pundi-pundi rupiah yang kemungkinan dikantongi tiap anggota adalah sebesar Rp40-an juta per bulan.
Jumlah tersebut didapat dari gaji pokok anggota dewan setara dengan gaji PNS eselon 2 PNS, tunjangan reses sebesar Rp25 juta, tunjangan perumahan sebesar Rp13 juta dan tunjangan komunikasi sebesar Rp7 juta.

Rencana gaji anggota DPRD Kota Semarang periode 2014-2019 yang konon mencapai Rp40-an juta ini menuai kritikan pedas dari sejumlah kalangan. Komite Penyelidikan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah menganggap besaran tunjangan menjadi tidak wajar karena selain jumlahnya yang terbilang tidak wajar, juga sebaiknya seorang anggota dewan lebih menitikberatkan pada kinerja bukan penentuan gaji terlebih dahulu.

Koordinator Divisi Monitoring Aparat Penegak Hukum KP2KKN Jateng, Eko Haryanto menanggapi nilai tunjangan reses sebesar Rp25 juta harus dikaji kembali. Anggaran reses selama ini bisa menjadi celah bagi anggota dewan untuk memperoleh keuntungan bahkan menjurus pada potensi tindakan korupsi.
Bisa saja anggota dewan melakukan manipulasi terhadap laporan pertanggungjawab untuk kegiatan yang dilaksanakan selama masa reses.

“Sistem pemberian tunjangan mestinya menggunakan at cost, jangan lumpsum. Jadi uang yang diberikan tidak lebih dari bukti pengeluaran yang sah. Kalau dipatok Rp25 juta ini kan bisa menjadi ladang yang menggiurkan bagi para anggota dewan,” terang Eko.

Pihak inspektorat juga semestinya berhati-hati dan memperhatikan secara detail untuk laporan pertanggungjawaban kegiatan anggota dewan selama melaksanakan masa reses.

Belum lagi dengan tunjangan perumahan yang mencapai Rp14 juta per anggota dewan. Eko menyebutkan, angka tunjangan perumahan ini sangat tidak wajar. Meski pemberian tunjangan tidak menyalahi aturan hukum karena juga diatur oleh pemerintah pusat namun tunjangan ini menjadi tidak perlu
karena anggota dewan merupakan warga dengan domisili Kota Semarang. Eko malah menyarankan anggota dewan menolak tunjangan rumah.

“Anggota dewan itu kebanyakan ya orang Semarang dan sudah punya rumah di Semarang. Kenapa mereka tidak malah menolak? Dulu mereka ketika kampanye menunjukan betapa mereka pro-rakyat dan begitu idelisme. Kalau mereka berpihak rakyat ya mestinya mereka menolak,” ungkap Eko.

Uang dari tunjangan perumahan itu bisa digunakan untuk kepentingan lain yang lebih urgen demi kepentingan rakyat.

Eko juga berpendapat item tunjangan rumah mestinya dihapuskan. Anggota dewan bukanlah PNS atau pekerja yang bekerja untuk BUMN atau BUMD, namun mereka adalah pekerja politik dengan masa kerja hanya 5 tahun.

 

Besaran tunjangan rumah juga dianggap tidak patut oleh Syamsudin Alimsyah, Direktur Eksekutif Komite Pemantau Legislatif (Kope) Indonesia. Pemberian tunjanga rumah memang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 mengenai kedudukan protokoler dan keuangan Anggota dan Pimpinan DPRD.

Tujuan pemberian tunjangan perumahan, untuk mempermudah mobilisasi dan koordinasi para anggota dewan yang tinggal di kawasan pinggiran dan terpencil. Dengan tunjangan rumah tersebut, anggota dewan diharapkan menyewa tempat tinggal yang berdekatan dengan kantor DPRD sehingga tidak ada lagi alasan absen mengikuti kegiatan kedewanan karena keterbatasan akses. Namun ternyata di lapangan, anggota dewan menerima tunjangan dalam bentuk tunai tersebut dan tetap meninggali rumah sendiri.

Adapun besaran tunjangan rumah disesuaikan dengan kemampuan PAD masing-masing daerah. Mengenai besaran nominal, Syamsudin mengatakan harus di bawah biaya untuk membeli rumah pribadi. Besaran Rp 13 juta sebagai tunjangan rumah untuk anggota dewan di Kota Semarang dianggap Syamsudin berlebihan dan bisa menjadi pemborosan.

Meski memang Kota Semarang dengan APBD 2014 sebesar Rp2,9 triliun tentu mampu untuk mengucurkan tunjangan rumah sebesar itu, namun hal ini bisa menjadikan Kas daerah terbuang sia-sia.

“Sekarang misalnya mau nyewa rumah tipe 54 itu yang setara dengan rumah dinas eselon 2. Itu pun paling besarnya Rp20 juta per tahun. Bandingkan saja dengan tunjangan rumah Rp 14 juta sebulan dikalikan setahun. Kan ketentuannya tunjangan rumah harus di bawah standar harga pasar rumah,” jelas Syamsudin.

Jika tunjangan rumah sebesar Rp14 juta, maka akan lebih baik jika diadakan pembangunan rumah dinas. Sehingga tunjangan rumah tidak diberikan secara tunai melainkan berupa bangunan fisik yang bisa ditempati para anggota legislatif. Cara ini terbilang lebih efektif karena rumah dinas bisa menjadi aset daerah dan menekan dana belanja daerah.

“Sekarang kami juga mendorong supaya tunjangan rumah ditiadakan dan diganti dengan penyediaan rumah dinas yang bisa ditempati. Tapi ini kan soal kepekaan. Banyak yang menentang karena tentu saja lebih menguntungkan menerima tunjangan dalam bentuk tunai daripada penyediaan rumah,” pungkasnya.

Besaran tunjangan perumahan DPRD harus memperhatikan penilaian harga sewa oleh appraisal. Ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 37/2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Pasal 20 Ayat (1), (2), dan (3). Lalu surat edaran Mendagri No.1888.31/006/BAKD tanggal 4 Januari 2006 tentang tambahan penjelasan terhadap Peraturan Pemerintah No. 37/2005.

Bila terjadi pemborosan keuangan daerah, maka bisa menjadi temuan sekaligus evaluasi pada LHP BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah.

Tunjangan perumahan diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji. Pemberian tunjangan harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku. Kemudian besarnya tunjangan perumahan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Meski masih rencana karena realisasinya menunggu Perda APBD Perubahan 2014, namun rencana besaran tunjangan anggota dewan ini dikabarkan sudah diputuskan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Semarang dan siap untuk diparipurnakan segera.

“Soal detail gaji dan tunjangan anggota belum diputuskan. Kami juga belum bisa menyebutkan detail angkanya. Besok saja (hari ini, red) datang ke kantor. Nanti saya kasih data detailnya,” ujar Sekretaris DPRD Kota Semarang, Fajar Purwoto saat dihubungi Rakyat Jateng, Selasa (12/8).

Berdasarkan penelusuran di lapangan, rapat Banggar DPRD Kota Semarang menyepakati adanya kenaikan besaran tunjangan legislator periode 2014-2019. Misalnya saja untuk tunjangan perumahan. Pada periode sebelumnya, tunjangan perumahan anggota setiap bulan sebesar Rp7 juta. Untuk periode mendatang, tunjangan perumahan ini naik menjadi Rp13 juta untuk anggota dan Rp14 juta untuk pimpinan.

Kenaikan hampir seratus persen ini tidak hanya pada tunjangan perumahan saja. Lebih mengagetkan lagi yaitu tunjangan reses. Pada periode sebelumnya, tunjangan reses adalah sebesar Rp12 juta. Namun kini tunjangan yang diperuntukan bagi anggota dewan beraktifitas di luar gedung juga menjalin hubungan baik dengan konstituen yaitu sebesar Rp25 juta.

Ketika dikonfirmasi mengenai kebenaran rencana gaji dan tunjangan dewan ini, Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Semarang, Wisnu Pudjonggo mengakui bahwa memang beberapa waktu lalu telah mengadakan pertemuan dengan Banggar.

Secara terbuka, Wisnu mengaku kecewa dengan keputusan yang diambil Banggar terkait dengan besaran tunjangan untuk anggota periode mendatang.
Politisi Partai Golkar itu menganggap, besaran tunjangan yang mengalami kenaikan seratus persen tersebut tidak sesuai dengan azas kepatutan. Komisi A memiliki fungsi untuk melakukan pengkajian tidak menyetujui besaran tunjangan tersebut.

“Untuk tunjangan reses, kalau jumlahnya mencapai Rp25 juta mestinya juga harus diimbangi dengan tanggungjawab yang besar. Kalau dipikir kan tidak mudah mengadakan pertemuan dengan masyarakat. Mengundang mereka, menyiapkan tempat, juga bukan tidak mungkin menyediakan uang transport untuk mereka karena bersedia datang. Tapi kalau Rp25 juta setiap bulan kan menjadi nominal yang terlalu besar. Apalagi tunjangan ini sifatnya bisa diambil bisa tidak, tergantung keaktifan anggota dewan mengadakan kegiatan di masyarakat,” ungkap Wisnu.

Untuk itu, dalam pertemuan tersebut Wisnu mengusulkan kalaupun nantinya disepakati tunjangan reses sebesar Rp25 juta, maka jumlah kegiatan tidak bisa sebanyak selama dua hari dengan jumlah peserta 200 orang seperti pada periode sebelumnya.

Untuk mengimbangi besaran tunjangan reses maka kegiatan bersama konstituen harus selama 4 hari berturut-turut dengan jumlah peserta 500 orang.
“Jadi nanti harus ada 4 hari kegiatan dengan peserta berjumlah 500 orang. Jadi dalam satu hari paling tidak ada 125 orang. Kan dana yang diberikan besar jadi mestinya harus seimbang dengan resiko tanggungjawabnya. Lagi pula mengumpulkan orang sebanyak itu kan tidak mudah,” terangnya.

Selain itu, tunjangan rumah juga menjadi Rp13 juta untuk anggota dewan dan Rp14 juta untuk pimpinan. Kenaikan ini mencapai 100 persen dari tunjangan rumah periode 2009-2014 yang mana sebesar Rp7 juta.

Wisnu mengkaji kebutuhan tempat tinggal di Kota Semarang. Pihaknya menganggap apabila angka Rp12 juta untuk anggota dan Rp13 juta untuk pimpinan telah cukup untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal. Namun Banggar memutuskan menjadi Rp13 juta untuk anggota dan Rp14 juta untuk pimpinan.

Melihat sikap Banggar dimana tidak menghiraukan masukan dari Komisi A, Wisnu mengaku kecewa. Tidak semestinya Banggar melakukan “eksekusi” terhadap rencana gaji dewan meski tahu terdapat pihak yang tidak menyetujui.

“Kami ini tugasnya mengkaji dan memberi kalau diterima syukur kalau tidak, ya bisa apa. Tapi kan tidak semestinya Banggar mengeksekusi rencana gaji dewan dengan kondisi ada pihak yang keberatan. Kami hanya menganggap dengan besaran tunjangan tersebut maka anggota juga harus berani untuk mengemban resiko yang lebih besar. Kan yang tidak mudah bagaimana mempertanggungjawabkan karena itu juga uang rakyat,” pungkas Wisnu. (ihh)

Sumber : Rakyat Jateng

15 Agustus 2014 - Posted by | KP2KKN DALAM BERITA, SEMARANG

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: