KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Anggota DPR Sumbang Masalah


SUARA MERDEKA – Jum’at, 08 Agustus 2014

  • Kepemilikan PJTKI

image
SM/Antara

JAKARTA – Perusahaan Jasa TKI (PJTKI) yang dimiliki anggota DPR berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Akibatnya, persoalan TKI, termasuk pemerasan terhadap TKW yang baru pulang di sejumlah bandara, menjadi semakin runyam. ”Potensi conflict of interest dan keterlibatan penyelenggara negara dari DPR turut menyumbang masalah dalam soal TKI ini,” ujar Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, Kamis (7/8).

Berdasarkan laporan Migrant Care, setidaknya ada enam anggota DPR/DPRD pemilik PJTKI dan biro perjalanan. KPK telah mengantongi nama-nama tersebut, tapi belum bersedia mengungkapnya.  ”Belum bisa disampaikan,” ujar Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja di kantornya.

Meski tidak mencurigai anggota DPR itu menyalahgunakan wewenang, Adnan memastikan pihaknya tetap menelaah laporan tersebut.  ”Kami harus menelaah lebih detail. Informasi masih sangat minim.” Adnan menjelaskan, pihaknya tengah berkoordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI), menyusul terungkapnya pemerasan terhadap TKI di Bandara Soekarno-Hatta, baru-baru ini. 

Direktur Migrant Care Anis Hidayah menyebut, kepemilikan PJTKI dan biro perjalanan oleh anggota DPR/DPRD merupakan salah satu pola penyalahgunaan kekuasaan yang bisa menghambat birokrasi terkait pengiriman TKI ke luar negeri. ”Ada enam anggota DPR mempunyai PJTKI. Itu abuse of power dengan pola terstruktur, masif, dan menghambat birokrasi,” katanya.

Menurut dia, keberadaan anggota DPR pemilik PJTKI itu menyebabkan upaya mengurangi keterlibatan sektor swasta dalam penempatan TKI susah dilakukan. ”Yang selama ini diperjuangkan adalah mengurangi sektor swasta dalam penempatan TKI. Supaya bisa dilakukan sepenuhnya oleh negara,” katanya.

Likuidasi BNP2TKI

Sementara itu, terkait rekomendasi KPK kepada Presiden SBY menyangkut likuidasi BNP2TKI, Kepala BNP2TKI Gatot Abdul Mansyur pasrah.
”Terkait rekomendasi likuidasi, diambil alih atau berubah bentuk, silakan saja,” ujarnya.

Bila rekomendasi KPK itu akhirnya dilaksanakan presiden, Gatot hanya berharap satu hal, yaitu fungsi BNP2TKI sebagai badan perlindungan dan penempatan TKItidak hilang. Banyak TKI masih membutuhkan orang-orang yang peduli pada dua masalah tersebut.

Mantan Dubes RI  di Arab Saudi itu menambahkan, sistem BNP2TKI sudah bagus. Namun ia mengakui praktik pemerasan masih terjadi. Itu melibatkan pejabat dan petugas yang korup. ”Idea awalnya bagus, namun di tengah perjalanan, karena TKI banyak duit, (sejumlah petugas) jadi tergiur. Ada yang diakalin, dipalak di luar, di masjid, sampai pos hansip. Itu sudah masuk wilayah kriminal,” tegas Gatot yang baru memimpin BNP2TKI selama empat bulan.

Sebelumnya, KPK berencana mengajukan surat rekomendasi kepada Presiden SBY terkait evaluasi kinerja BNP2TKI. Lembaga antikorupsi itu berharap ada perubahan mendasar pada badan tersebut, sehingga bisa lebih efektif. ”Ada opsi, apakah dilikuidasi atau diubah bentuknya,” ujar Adnan Pandu Praja.

Menurut Pandu, ada beberapa opsi yang akan direkomendasikan. Salah satu opsi adalah mengambil alih BNP2TKI karena dianggap tidak efektif. (J13,dtc-25,59)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/08/08/269581

15 Agustus 2014 - Posted by | BERITA POLITIK DAN BERITA UMUM

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: