KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Vonis Koruptor Masih Ringan

SUARA MERDEKA – Senin, 04 Agustus 2014

  • Rata-Rata 2 Tahun 9 Bulan

 

JAKARTA – Semangat pemberantasan korupsi oleh jajaran kehakiman dipertanyakan. Pasalnya, berdasarkan pemantauan Indonesia Corruption Watch (ICW), vonis yang dijatuhkan terhadap koruptor masih ringan, yakni 1-4 tahun penjara. Kesimpulan tersebut didapat setelah ICW memantau berbagai putusan perkara korupsi selama 2012-2014 di pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Selama semester I 2014, ICW mencermati 210 perkara dengan 261 terdakwa.

Pengadilan Tipikor tingkat pertama paling banyak mengadili terdakwa korupsi, yakni 158 orang, disusul Pengadilan Tinggi Tipikor dengan 81 terdakwa dan Mahkamah Agung 22 terdakwa. ”Dari 210 perkara, nilai kerugian negara yang timbul sekitar Rp 3,863 triliun dan 49 juta dolar AS (sekitar Rp 563 miliar), serta nilai suap Rp 64,15 miliar,” ungkap anggota Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Aradila Caesar di kantornya, Minggu (3/8).

Dia menambahkan, jumlah denda yang dijatuhkan majelis hakim tipikor Rp 25 miliar dengan jumlah uang pengganti Rp 87,2 miliar dan 5,5 juta dolar AS (lebih kurang Rp 63 miliar). Dari 261 terdakwa yang terpantau, 242 orang (92,33%) divonis bersalah dan 20 orang (7,67%) dinyatakan bebas/lepas. ”Meski demikian pada semester I 2014 ini secara keseluruhan vonis yang dijatuhkan terhadap koruptor belum memberikan efek jera karena mayoritas dihukum ringan,” ujar Aradila.

Dia menjelaskan, elama kurun waktu tersebut 195 terdakwa (74,7%) dihukum dalam rentang 1-4 tahun (vonis ringan), 43 terdakwa (16,4%) divonis sedang (4,1-10 tahun), dan hanya empat terdakwa (1,5%) yang divonis berat atau lebih dari 10 tahun, termasuk satu orang yang dihukum seumur hidup.

Kondisi tersebut, lanjutnya, tak jauh beda dari periode yang sama pada 2013. Hukuman ringan dijatuhkan terhadap 232 terdakwa (78,64%). Hukuman sedang diberikan kepada 40 terdakwa (13,56%), sedangkan vonis berat hanya dijatuhkan kepada tujuh terdakwa (0,02 persen).
”Rata-rata putusan pidana penjara bagi koruptor pada semester I tahun 2014 yaitu 2 tahun 9 bulan penjara,” katanya.

Pola Serupa

Lebih lanjut Aradila memaparkan, rata-rata hukuman terdakwa korupsi pada semester I 2014 sedikit meningkat dibandingkan semester I tahun 2012 yaitu 2 tahun 8 bulan dan semester I tahun 2013 yaitu 2 tahun 6 bulan. ”Hukuman pada semester I tahun 2013 dan 2014 memiliki pola hampir serupa. Pengadilan lebih banyak memvonis dengan rentang 1-1,5 tahun,” paparnya.

Anggota Badan Pekerja ICW Emerson Yuntho menambahkan, dalam semester I tahun 2012, 2013,  dan 2014, kategori vonis masih didominasi hukuman ringan. Total ada 387 terdakwa yang divonis ringan dalam kurun tersebut dengan perincian pada semester I tahun 2012 99 terdakwa, 2013 sebanyak 93 terdakwa, dan 2014 sebanyak 195 terdakwa. Vonis sedang dijatuhkan kepada 67 terdakwa. Hanya 8 terdakwa divonis di atas 10 tahun.

Vonis bebas pada semester I tahun 2012 merupakan yang terbanyak, yaitu 35 terdakwa. Pada periode yang sama 2013, jumlah itu turun menjadi 8 terdakwa. Namun semester I tahun ini meningkat lagi menjadi 20 terdakwa. Dominannya vonis ringan patut diduga karena hakim menjatuhkan hukuman minimal ketika terdakwa dijerat dengan Pasal 2 UU Tipikor (ancaman pidana minimal 4 tahun) atau Pasal 3 (ancaman pidana minimal 1 tahun). Emerson mengatakan, dari 210 kasus yang terpantau selama 2014, terdapat 185 kasus yang menimbulkan kerugian negara dengan nilai total Rp 3,863 triliun plus 49 juta dolar AS.

Uang Pengganti

Kerugian negara terbesar ditimbulkan dari kasus korupsi Hak Guna Bangunan Hotel Hilton dengan terdakwa Robert Jeffrey Lumempouw sebesar Rp 1,9 triliun. Yang ironis, ia hanya diputus membayar uang pengganti Rp 369 miliar. Total kerugian negara yang ditimbulkan 185 perkara itu tidak dibarengi dengan putusan uang pengganti yang proporsional. Tercatat hanya 87 dari 185 perkara yang diputus membayar uang pengganti dengan total Rp  87,04 miliar plus 5,5 juta dolar AS.

Ini berarti hanya sekitar 2,25% kerugian negara tergantikan dari 185 perkara korupsi yang terpantau sejak Januari hingga Juni 2014.
”Bandingkan dengan kerugian negara yang ditimbulkan sepanjang semester I tahun 2012 yang mencapai Rp  266,2 miliar dan semester I tahun 2013 yang nilainya mencapai Rp 121,9 miliar. Ini berarti tahun ini negara mengalami kerugian puluhan kali lipat dibanding semester yang sama 2013 dan 2012,” kata Emerson.

Peneliti ICW Lalola Easter menambahkan, selain pembebanan uang pengganti, penjatuhan denda pidana juga dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada pelaku korupsi. Dari 210 kasus dan 261 terdakwa yang disidang di pengadilan tipikor, 217 terdakwa diwajibkan membayar denda. Besaran denda berbeda-beda. Sebanyak 127 terdakwa diwajibkan membayar denda antara Rp 25 juta dan Rp 50 juta, 59 terdakwa dihukum membayar denda lebih dari Rp 150 juta. ”Di samping itu ada sekitar 44 terdakwa yang tidak membayar denda, baik karena denda belum teridentifikasi atau karena putusan hakim tipikor tak menghukum terdakwa membayar denda,” jelasnya. (J13-59)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/08/04/269101

15 Agustus 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Abdul Muttaqin Divonis Dua Tahun

SUARA MERDEKA – Selasa, 05 Agustus 2014

  • Korupsi PPID Rembang

 

SEMARANG – TerdakwaAbdul Muttaqin divonis dua tahun penjara dalam perkara dugaan korupsi proyek Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) Kabupaten Rembang tahun 2011.

Ketua Majelis Hakim Pengadian Tipikor Semarang Jhon Halasan Butarbutar juga menjatuhkan pidana denda Rp 50 juta terhadap Muttaqin yang merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek tersebut.

Jika pidana denda tidak dibayarkan, maka terdakwa harus menjalani hukuman penjara tambahan selama dua bulan.

Putusan itu lebih rendah satu tahun dibandingkan tuntutan jaksa Kejaksaan Negeri (Kejari) Rembang Renanda Bagus yang menuntut terdakwa dihukum tiga tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider tiga bulan kurungan.

“Majelis tidak menemukan alasan pemaaf atau pembenar, maka terdakwa harus dipidana. Ini upaya rasional melindungi negara, masyarakat, dan penduduk agar mematuhi norma yang berlaku,” tandas Jhon.

Namun demikian hakim mempertimbangkan hal meringankan, yakni terdakwa bersikap sopan, memiliki keluarga, dan belum pernah dihukum.

Dimanfaatkan Pengusaha

Hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jateng menemukan kerugian negara Rp 1,52 miliar dalam proyek peningkatan jalan di Desa Wonokerto, Kecamatan Sale hingga Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang sepanjang 6,9 kilometer itu.

Jhon menyatakan, jalan tersebut dimanfaatkan para pengusaha tambang untuk mengangkut batu kapur. Objek jalan itu juga di area hutan.

“Sudah jelas jalan Wonokerto hingga Tegaldowo yang dibangun Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Rembang itu merupakan jalan khusus. Selaku PPK, terdakwa tahu itu bukan jalan umum dan tidak seharusnya dibangun menggunakan APBD,” tegasnya.

Menurut dia, peningkatan jalan itu hanya menguntungkan pengusaha tambang yang hendak mengangkut batu kapur.

Pembangunan itu bukan merupakan kepentingan umum, sehingga pemerintah dirugikan. (J17,J14-59)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/08/05/269263

15 Agustus 2014 Posted by | REMBANG | Tinggalkan komentar

Kinerja Dua BUMD Mencurigakan

SUARA MERDEKA – Senin, 04 Agustus 2014

  • Komisi C Duga Ada Kongkalikong

 

SEMARANG – Komisi C DPRD Jateng menduga ada kongkalikong antara sejumlah direksi BUMD milik Pemprov Jateng dengan pihak swasta. Sehingga merugikan Pemprov Jateng dari tahun ke tahun. Anggota Komisi C Alfasadun meminta pemprov untuk meninjau kembali draf kerja sama itu. ”Ada dua BUMD yang kinerjanya buruk. Saya menduga ada main mata dengan pihak swasta. BUMD Agrowisata Tlogo Plantation Resort (TPR) Tuntang dan PT Pekan Raya Promosi Pembangunan (PRPP) Jateng telah merugikan pemerintah. Saya minta kerja samanya ditinjau ulang,” kata dia, kemarin.

Pentingnya ditinjau ulang oleh pakar untuk melihat apakah kedua perusda itu menguntungkan atau tidak. Cara tersebut dinilai efektif agar pemprov tidak lagi dirugikan. ”Seperti PRPP, aset tanah di sana seharusnya bisa dimanfaatkan oleh pemerintah. Tapi kerja sama dengan PT IPU tanah disewa selama 70 tahun lebih. Meskipun kerja sama sudah batal tapi tanah tidak bisa dimanfaatkan,” ujarnya.

Sama saja kerja sama antara PT Batavia Graha Cipta Utama dengan Tlogo Plantation Resort. Meski pengelolaan sudah dikembalikan ke Tlogo, tapi pemprov tetap tidak bisa mendapat apa-apa. TPR adalah salah satu dari delapan anak perusahaan Perusda Citra Mandiri Jawa Tengah (CMJT). Dari delapan anak perusahaan berupa empat apotek, satu SPBU, Hotel Kesambi, pabrik es Sari Petojo, serta perkebunan, dan Hotel Tlogo Plantation di Tuntang, tiga di antaranya memiliki kondisi keuangan kurang bagus. Sampai 2012, Citra Mandiri telah menerima penyertaan modal sebesar Rp 26,861 miliar dari modal dasar Rp 200 miliar. Sebetulnya Citra Mandiri tidak bisa dikatakan merugi. Sebab, empat anak perusahaannya berjalan baik. Yang merugi Sari Petojo dan Tlogo Plantation. Sementara Hotel Kesambi saat ini masih direnovasi. Cari Investor Gubernur Ganjar Pranowo telah memberi sinyal supaya dokumen aset milik PRPP diperjelas lebih dulu. Jika sudah jelas dan sertifikat tanah keluar, PRPP akan bisa hidup kembali. ”Sekarang PRPP tidak bisa apa-apa karena kondisi ini,” kata dia.

Adanya sertifikat tanah dapat memperjelas kepemilikan aset PRPP. Perusahaan daerah tersebut dapat menagih biaya sewa lahan yang digunakan untuk jalan akses masuk menuju area pengembangan Bandara Ahmad Yani yang baru. ”Penggunaan jalan untuk akses bandara itu negara berutang pada PRPP. Maka begitu utang dibayar, neraca pendapatan PRPP akan langsung naik,” ujarnya. Begitu kondisi keuangan membaik, Ganjar telah meminta direksi PRPP untuk mencari investor. Sehingga ketika akan dibangun kembali punya nilai tambah. ”Kalau sertifikat sudah keluar, bisnis PRPP bisa dijalankan lagi,” jelas dia.

Selain sertifikat, kontrak perjanjian yang diberikan Pemprov kepada PT Indo Perkasa Usahatama (IPU) untuk memperoleh manfaat selama 75 tahun, termasuk diperbolehkan menjual hak guna bangunan (HBG) di atas HPL Pemprov, mengundang tanda tanya. Perjanjian itu dibuat atas kesediaan PT IPU membebaskan lahan seluas 186 hektare yang jadi HPL Pemprov pada 1987. BUMD lain milik Pemprov Jateng yakni PT Bank Jateng, Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (BPR BKK), Perusahaan Daerah Air Bersih (PDAB), PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT), PT Kawasan Industri Wijayakusuma, dan PT Sarana Patra Hulu Cepu (SPHC). (J8,H68-90)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/08/04/269096

15 Agustus 2014 Posted by | SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Yanuelva Tak Tersentuh

SUARA MERDEKA – Senin, 04 Agustus 2014

  • 1,5 Tahun Jadi Buron Kejati

image
SM/DokYanuelva Etliana

SEMARANG – Yanuelva Etliana sangat licin bak belut. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng mengakui saking licinnya, Dirut CV Enhat itu tak bisa ditangkap. CV Enhat itu tak bisa ditangkap. ”Dia (Yanuelva-Red) sangat licin. Kami mengimbau kalau ada masyarakat yang melihat bisa menginformasikan ke Kejati. Pernah ada informasi, kami langsung mengejarnya ternyata dia tidak ada,” kata Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jateng Masyhudi, kemarin.

Kejaksaan tidak patah arang. Pihaknya tetap akan terus mengejar terpidana kasus korupsi Bank Jateng yang telah divonis 15 tahun penjara itu. Masyhudi menyadari masyarakat juga menunggu penangkapan terpidana korupsi tersebut. Karenanya, diperlukan kerja sama semua pihak, termasuk masyarakat untuk bisa menangkap Yanuelva. Bantuan informasi akan sangat membantu dalam mengungkap keberadaan buron yang telah menyebabkan kredit macet di bank milik Pemprov Jateng sebesar Rp 25,6 miliar itu.

Catatan informasi, Yanuelva telah ditetapkan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Semarang. Dia pun juga didenda Rp 500 juta setara dengan enam bulan kurungan. Hukuman itu dijatuhkan dalam sidang yang diketuai Jhon Halasan Butar butar tanpa dihadiri Yanuelva pada Kamis, 1 November 2012. Selain itu, dia juga dipidana tambahan berupa kewajiban mengganti kerugian negara Rp 39 miliar dengan konsekuensinya penyitaan harta benda atau hukuman pengganti delapan tahun penjara. Giatkan Pengejaran Dalam perkara ini, Yanuelva dinilai melakukan tindak pidana korupsi bersama beberapa pejabat yang menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan Surat Perintah Pekerjaan (SPP) fiktif, serta bersama analis kredit di Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang dan Bank Jateng Syariah (BJS) Semarang. Pada 2011 dengan menjaminkan 24 SPPdan SPMK yang tak bernilai anggaran, Yanuelva berhasil mencairkan kredit Rp 14,35 miliar dari Bank Jateng Cabang Semarang. Kredit itu hanya dikembalikan sebagian kecil, sisanya Rp 13,8 miliar macet. Dari BJS Semarang, Yanuelva mendapatkan kredit Rp 29,5 miliar dengan bermodalkan 27 SPPdan SPMK fiktif. Seluruh pengajuan pinjaman itu dilakukan terpidana melalui CV pinjaman.

Pada 2010 modus serupa juga dipakai Yanuelva di BJS Semarang dan berhasil mendapatkan pinjaman Rp 37,2 miliar tapi sebesar Rp 25,6 miliar macet. Kepala Kejati Jateng Babul Khoir meminta Aspidsus terus menggiatkan pengejaran guna menangkap DPO, termasuk Yanuelva. ”Selama saya menjabat sudah ada 20 orang DPO tereksekusi, sampai yang terakhir Bambang Guritno (mantan bupati Semarang). Yang belum dieksekusi masih banyak, ada 28 tersangka lagi,” ungkapnya. (J17-90)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/08/04/269094

15 Agustus 2014 Posted by | SEMARANG, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Disidang, Mantan Bupati Kendal Tak Ditahan

SUARA MERDEKA – Sabtu, 05 Agustus 2014

  • Korupsi Dana Bansos

image
SM/dokSiti Nurmakesi

SEMARANG – Mantan bupati Kendal Siti Nurmarkesi menjalani sidang pertama dalam kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) Kabupaten Kendal 2010 sebesar Rp 1,3 miliar di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (4/8).

 Meski jaksa menyebutkan terdakwa bersalah atas pencairan dana bansos, namun Nurmarkesi masih bisa bernapas lega karena tidak ditahan dalam perkara tersebut. 

Dakwaan itu dibacakan secara bergantian oleh jaksa dari Ke­jaksaan Negeri (Kejari) Kendal, Erni Trismayati, Pudji Pur­wainging, dan Natalia Kristin.

Jaksa Erni menyebutkan, dana bansos itu seharusnya disalurkan kepada penerimanya pada Januari hingga Februari 2010.

 Namun, saat pencairan terjadi pe­nye­lewengan karena dana berpindah rekening dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Ke­uangan dan Aset Daerah (DPPAD) Kabupaten Kendal ke rekening bendahara pembantu Bagian Kesra pada 23 Februari 2010.

“Diduga telah terjadi penye­lewengan dana bansos secara bersama-sama. Dana itu sedianya disalurkan untuk membiayai 336 kegiatan keagamaan di Kabu­paten Kendal,” ka­tanya saat membacakan dakwaannya.

Nurmarkesi didakwa mela­kukan tindak pidana korupsi sesuai Pasal 2 Undang-Undang (UU) Nomor 31/ 1999 sebagaimana diubah dan ditambah menjadi UU Nomor 20/ 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Penangguhan Penahanan

Sidang itu diketuai hakim Gatot Susanto didampingi dua ang­gotanya Dwi Prapti dan Kalimatul Jumro.

Sebagaimana diberitakan, dana bansos tersebut disalurkan mendasari SK Bupati Kendal yang saat itu dijabat terdakwa.

 Selain Nurmarkesi, terdakwa lain dalam kasus ini ialah mantan kepala Bagian Kesra Kabupaten Kendal Abdulroh­man, mantan bendahara Bagian Kesra Ka­bupaten Kendal Romlah, dan mantan kepala Sub Seksi Agama, Pendidikan, dan Bu­daya (Kasubsi APB) Sekretariat Kabupaten Kendal Ahmad Rikza.

Atas dakwaan setebal 44 halaman itu, terdakwa akan mengajukan nota keberatan yang akan disampaikan pada sidang be­rikutnya.

Dalam sidang ini, Nurmarkesi juga mengajukan surat penangguhan penahanan.

Kuasa Hu­kum Nurmarkesi, Arif Nuroch­man Sulistyo mengatakan, menjadi hak terdakwa apabila yang bersangkutan tak ditahan.

“Yang jelas, kami menghormati ketentuan hukum. Suaminya menjamin (penangguhan penahanan-Red ), kami sebagai penasihat hukum juga menjamin,” ungkapnya.

Arif juga menilai dakwaan jaksa tidak mendasar. Sebab, perkara kliennya itu masuk dalam pelanggaran administrasi, yakni melanggar peraturan gubernur. (J17,J14-71)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/08/05/269278

15 Agustus 2014 Posted by | KENDAL | Tinggalkan komentar

Sidak Samsat, Ganjar Usul Calo Dilegalkan

SUARA MERDEKA – Rabu, 06 Agustus 2014

image
SM/Anton Sudibyo INSPEKSI MENDADAK : Gubernur Ganjar Pranowo berbincang dengan warga yang mengurus dokumen ketika inspeksi mendadak di Kantor Samsat Temanggung, Selasa (5/8).(30)

TEMANGGUNG – Gubernur Ganjar Pranowo mengusulkan agar calo di Samsat dilegalkan. Para calo bisa dihimpun dalam satu lembaga biro jasa untuk membantu pengurusan dokumen kendaraan masyarakat. Dengan pendirian biro jasa, maka pengurusan dokumen akan berbiaya resmi dengan tanda terima. Untuk itu, pemerintah harus membuat payung hukum guna mengatur regulasinya. ” Kalau bisa dilegalkan tidak apa-apa, bisa tidak itu jadi biro jasa legal begitu. Setidaknya, tidak meresahkan masyarakat,”  katanya, di Kantor Samsat Temanggung, Selasa (5/8).

Ganjar menggelar inspeksi mendadak di Samsat Temanggung, sekitar pukul 09.30. Sidak bertujuan untuk mengetahui apakah operasional Samsat sesuai regulasi dan memudahkan masyarakat. Dari sidak sekitar setengah jam, Ganjar tidak menemukan keluhan tentang pungutan liar. Bahkan, rata-rata warga yang ditanya menyatakan pembayaran pajak kendaraan dan pengurusan perpanjangan STNK sangat mudah.
” Saya banyak dapat laporan soal pungli (pungutan liar) di Samsat. Terutama, dalam pengurusan uji kir, di mana dilaporkan banyak biaya-biaya tak resmi. Tapi di sini (Temanggung) tadi belum nemu itu,”  katanya.

Menurut Ganjar, Samsat harus dibersihkan dari pungli. Pemprov akan membuat perjanjian kerja sama dengan Polda Jateng untuk bersama-sama membersihkan pungli di Samsat.

Biaya Resmi

Jika memungkinkan, biaya-biaya dalam uji kir dimasukkan dalam biaya resmi yang uangnya masuk sebagai kas daerah. ” Saya sudah bicara dengan Pak Kapolda dan Wakapolda, beliau setuju. Biaya kalau mau dilegalkan bisa saja dengan payung hukum. Asal semua transparan,”  katanya.

Terpisah, Presidium Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menilai, antara calo dan pungli berbeda. Kalau calo dijadikan biro jasa bisa diterima. Sebagaimana dilakukan oleh biro atau agen travel dalam menguruskan paspor milik masyarakat. Namun, biro jasa nanti harus berkantor di kantor Samsat setempat dan membekali petugasnya dengan ID card resmi. ” Hal ini pemikiran baru, boleh saja. Biro jasa berkantor di Samsat, petugas pakai ID resmi. Kemudian calo dan orang yang bukan anggota biro jasa harus tegas diusir,”  katanya.

Meski demikian, Boyamin tegas menolak pelegalan pungli. Menurutnya, biaya dalam pengurusan dokumen sudah tercantum dalam ketentuan. Di luar itu jika ada biaya tambahan merupakan pungli yang harus diberantas. Biaya tambahan ini tidak bisa lagi dibebankan kepada masyarakat, meski dengan disertai kuitansi sekali pun.  ” Sebenarnya mudah saja, dimasukkan revisi perda dan dibuatkan kuitansi maka jadilah biaya itu resmi. Tapi saya tidak setuju, itu sama saja negara merampok warganya,”  kata Boyamin. (H68,J8-71)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/08/06/269358

15 Agustus 2014 Posted by | SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG, TEMANGGUNG | Tinggalkan komentar

Daming Terus Disorot

 SUARA MERDEKA – Rabu, 06 Agustus 2014

image
SM/dok

SEMARANG – Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Semarang yang baru Muh Daming Sanusi  ”diam-diam” sudah bertugas. Penggati Cicut Sutiarso gencar melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah pengadilan negeri pascalibur panjang Hari Raya Fitri 1435 Hijriah. Namun dia tetap menjadi sorotan Direktur Legal Resources Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM) Semarang Fatkhurozi. Dia menilai penempatan Daming sebagai Ketua PT Semarang sangat tidak tepat karena candaan tentang pemerkosaan.

Meski demikian, Humas PT Semarang Sumanto kembali menegaskan, tidak ada masalah dengan keberadaan Daming sebagai pimpinan di institusi itu. “Tidak ada problem, kami hanya sebagai user (pemakai-red) karena sudah ada SK (surat keputusan-red) Mahkamah Agung,” tandasnya ditemui di kantor PT di Jl Pahlawan, Semarang, Selasa (5/8).

Daming tidak ada di ruang kerjanya karena menjalani sidak di Pengadilan Negeri (PN) Ungaran. Selama dua hari berturut-turut, mantan ketua PT Palembang ini memantau kedisiplinan pegawai sekaligus melakukan pembinaan di lingkup jajarannya. Sebelumnya, Senin (4/8), ia juga sidak di Pengadilan Tipikor Semarang dan PN Semarang. Menurut Sumanto, pimpinan itu tidak hanya melakukan sidak tetapi juga melakukan pembinaan melalui rapat koordinasi bulanan antara ketua PN dan panitera se-Jateng.

Dia menjelaskan, Daming dilantik dan disumpah menjadi ketua PT Semarang menggantikan pejabat lama Cicut Sutiarso yang menjalani studi doktoral di salah satu universitas di Canberra, Australia.

Pelantikan di Kantor MA pada 12 Juni lalu, seminggu kemudian Daming bertugas di kantor di Semarang. “Pelantikannya bersamaan 14 pengadilan tinggi lain di Mahkamah Agung. Tidak ada serah terima jabatan di PT Semarang karena pejabat lama sudah menjalani tugas belajar di Australia,” tambah Sumanto.

Gagal

Seperti diketahui, Daming gagal menjadi Hakim Agung karena bercanda saat uji kelayakan dan kepatutan di DPR pada Januari 2013. Dia bercanda bahwa pemerkosa dan korban sama-sama menikmati. Sebelumnya, Komisi Yudisial (KY) mengusulkan Daming diberhentikan sebagai hakim. Namun ribuan hakim menolak pemecatan tersebut, termasuk MA. Hingga kini, MA belum meneruskan rekomendasi pemecatan itu kepada Majelis Kehormatan Hakim.

Menurut Fatkhurozi, pernyataan Daming itu sebagai bentuk perbuatan yang merendahkan martabat korban kekerasan seksual. Hal itu merupakan bentuk diskriminasi terhadap perempuan sebagaimana dinyatakan dalam Konvensi CEDAW yang diratifikasi melalui UU Nomor 7/ 1984. LRC-KJHAM melihat tingginya kasus kekerasan khususnya perkosaan di Jateng terus meningkat setiap tahunnya.

Dari 460 kasus kekerasan terhadap perempuan di tahun 2013 sebanyak 64% adalah kekerasan seksual. Hingga bulan Juni 2014, tercatat 222 kasus terjadi di Jateng dan 75% di antaranya adalah kasus kekerasan seksual.  Penegakan hukum sangat buruk dan tidak menghormati hak asasi korbannya. “Para pelaku dibiarkan bebas serta tidak diajukan ke pengadilan untuk jatuhi hukuman. Berdasarkan laporan LRC-KJHAM yang dipublikasikan pada tanggal 24 Juli 2014, jumlah kasus kekerasan seksual di Jawa Tengah yang sudah divonis oleh pengadilan kurang dari 20 % dan putusannya pun cenderung rendah atau ringan,’’ kata Fatkhurozi.

Ia menilai keberadaan Daming akan menyulitkan komitmen lembaga atau aparat penegak hukum dalam upaya menegakkan hak-hak korban kekerasan seksual di Jateng.

’’Kami sudah mengajukan surat keberatan dan menolak atas keputusan MA tapi ternyata hal ini tidak diperhatikan. Kami tidak bisa membayangkan bagaimana keadilan para korban perkosaan dan korban kekerasan seksual lainya memperoleh hak atas keadilan dan kebenaran kalau lembaga pengadilannya dipimpin oleh orang yang telah melukai, menyerang dan merendahkan martabat para korbannya,’’ tuturnya.  (J17,J14-80 )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/08/06/269392

15 Agustus 2014 Posted by | BERITA POLITIK DAN BERITA UMUM | Tinggalkan komentar

Peran KPK dalam Indonesia Anti-Corruption Forum

 

Korupsi merupakan malapetaka bagi masyarakat, tidak hanya melemahkan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika dan keadilan serta supremasi hukum, juga menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia, merusak tatanan ekonomi dan pembangunan serta mengikis kualitas hidup dengan menumbuhkan kejahatan terorganisasi lainnya, termasuk tindak pidana ekonomi dan tindak pidana pencucian uang yang mengancam keberlangsungan hidup bangsa.

 

Perkembangan tindak pidana korupsi di Indonesia, baik dari sisi kuantitas maupun sisi kualitas dewasa ini dapat dikatakan bahwa korupsi tidak lagi merupakan kejahatan biasa (ordinary crimes), akan tetapi sudah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (extra ordinary crimes) mengingat kompleksitas serta efek negatifnya. Untuk itu dalam pemberantasannya diperlukan upaya dengan cara-cara yang luar biasa juga (extra ordinary measure). Diakuinya korupsi sebagai transnational crime, maka Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memberantas korupsi bersama negara-negara di dunia, dibuktikan dengan meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi (United Nations Convention Against Corruption, UNCAC 2003) melalui Undang-Undang No. 7 tahun 2006.

 

Sebagai negara peratifikasi, Indonesia wajib mengimplementasikan ketentuan UNCAC secara penuh. Hanya saja dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan UNCAC, penyelerasan regulasi terkait pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam UNCAC masih belum optimal. Hasil gap analysis yang dilakukan oleh KPK menunjukkan bahwa, sejumlah ketentuan UNCAC belum sepenuhnya diadopsi oleh Indonesia.

Untuk lebih meningkatkan berbagai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi yang sejalan dengan UNCAC, Pemerintah Indonesia telah berhasil menetapkan kebijakan terkait upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi melalui beberapa peraturan, yaitu Inpres No 5/2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; Inpres  No 9/2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan & Pemberantasan   Korupsi tahun 2011; Inpres  No 17/2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan & Pemberantasan Korupsi tahun 2012; Perpres Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014; Inpres Nomor 1 tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013 serta : Inpres Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2014.

Kewajiban pemberantasan tindak pidana korupsi itu, bukan hanya terletak pada pundak aparat penegak hukum, bukan pula menjadi tanggung jawab jajaran pemerintahan semata,  namun kewajiban pemberantasan tindak pidana korupsi itu juga menjadi tanggung jawab masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Untuk itu upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi memerlukan partisipasi semua komponen bangsa, karena ini bukan saja masalah penegakan hukum, tetapi juga tentang cara berpikir dan tingkah laku. Dengan kata lain,  korupsi juga merupakan masalah sosial dan budaya.

Sejalan dengan amanat UNCAC yang termaktub dalam pasal 13 tentang Peran Serta Masyarakat, dimana disebutkan bahwa setiap negara peserta wajib mengupayakan sesuai kemampuan dan prinsip hukum negaranya untuk meningkatkan partisipasi aktif dari perseorangan maupun kelompok di luar sektor publik, seperti masyarakat sipil, LSM dan organisasi masyarakat lainnya, dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dan meningkatkan kesadaran publik terkait keberadaan, penyebab dan keseriusan serta ancaman yang ditimbulkan oleh korupsi.
 
Penguatan partisipasi masyarakat  dilaksanakan antara lain dengan upaya :

  • Peningkatkan transparansi dan kontribusi publik dalam pengambilan keputusan
  • Memastikan bahwa publik memiliki akses terhadap informasi dengan efektif
  • Pelaksanaan pelayanan informasi masyarakat yang berkontribusi terhadap sikap antikorupsi sebagaimana program pendidikan masyarakat termasuk kurikulum sekolah dan universitas
  • Menghormati, mempromosikan dan melindungi kebebasan mencari, menerima, mengumumkan dan menyebarkluaskan  informasi terkait korupsi. Kebebasan dimaksudkan adalah sesuai batasan peraturan perundangan (terkait atas hak dan nama baik orang lain serta demi perlindungan keamanan nasional/ketertiban umum, kesehatan atau moralitas masyarakat).

IACF 1. Sejalan dengan semangat tersebut, dan dalam rangka menciptakan ruang di mana pelibatan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, termasuk untuk mendapatkan hak informasi terkait upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dari pemerintah dan lembaga pemberantas korupsi terkait, maka KPK bekerjasama dengan UNODC, Bappenas serta Transparency Indonesia menyediakan Forum sebagai wadah diseminasi antara Pemerintah (kementerian-lembaga), penegak hukum, lembaga akademis, media, organisasi masyarakat sipil, organisasi-organisasi sektor swasta dari seluruh Indonesia dalam rangka mendukung pelaksanaan Strategi Nasional Antikorupsi serta menjadi rangkaian agenda Hari Anti Korupsi sedunia (9 Desember 2010).

Indonesia Anti-Corruption Forum yang pertama diselenggarakan di Nikko Hotel Jakarta, tanggal 21 Desember 2010, dengan harapan forum ini dapat digunakan sebagai suatu mekanisme koordinasi, dengan mandat untuk memfasilitasi kerjasama pencegahan korupsi dan untuk mempercepat pelaksanaan Strategi Antikorupsi Nasional sekaligus sebagai kesempatan bagi peserta untuk mendiskusikan dan memperdebatkan prioritas inti pelaksanaan dari strategi nasional pemberantasan korupsi itu sendiri.

Dihadiri 61 peserta, yang mewakili lembaga-lembaga akademis, media, organisasi masyarakat sipil, organisasi-organisasi sektor swasta dan pejabat pemerintah dari seluruh Indonesia, forum menghasilkan rekomendasi sebagai berikut  :

  • Peningkatan kesadaran publik yang lebih besar atas Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi melalui kampanye publik;
  • Kejelasan mengenai praktik terbaik dan langkah-langkah hukuman (reward & punishment systems);
  • Peningkatan dukungan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kapasitasnya untuk melaksanakan Strategi Nasional;
  • Mekanisme pengawasan yang lebih kuat di tingkat nasional dan daerah; dan
  • Transparansi yang lebih besar dan kepercayaan dalam berbagi informasi nasional atas upaya antikorupsi.

IACF 2.  Anti-Corruption Forum kedua dilaksanakan di Jakarta  pada tanggal 14-15 Juni 2011 untuk menjawab beberapa masukan dari peserta AC Forum pertama dalam rangka penguatan Strategi Nasional Percepatan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK)  dan juga gerakan antikorupsi, dengan rekomendasi diantaranya memperjelas sistem reward and punishment, memperkuat dukungan kepada KPK dan juga perlunya terobosan baru dalam pemberantasan korupsi. Hasil dalam AC Forum I dirasakan masih terlalu luas, maka pada AC Forum kedua diharapkan menjadi  forum yang lebih kuat, tidak sekedar merespon, namun juga sebagai forum kerjasama anti korupsi.

Steering Committee AC Forum yang terdiri dari unsur Bappenas, KPK, UNODC dan TII akhirnya menetapkan bahwa AC Forum II di posisikan sebagai wadah diskusi stakeholders antikorupsi untuk membicarakan sejumlah persoalan dan strategi melawan korupsi di Indonesia sekaligus menyikapi Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 yang berisi delapan instruksi terkait Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang ditandatangani pada tanggal 12 Mei 2011, dimana 3 (tiga) lembaga yang menjadi sasaran pertama dan utama adalah Kepolisian, Kementerian Hukum & HAM dan Kementerian Keuangan.

 

Hari pertama AC Forum II diisi oleh beberapa pembicara, di antaranya adalah Wakil Presiden RI, Boediono sebagai pembicara utama yang menjelaskan substansi Inpres no 9 tahun 2011, dilanjutkan sub-tema forum adalah Strategi Monitoring dan Evaluasi Implementasi Inpres 9/ 2011 yang disampaikan oleh Kepala UKP4, Dr. Ir. Kuntoro Mangkusubroto, pemaparan Rencana Pelaksanaan Inpres 9/2011: Program Single Identity Number (SIN) oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dan terakhir, Rencana dan Strategi Implementasi Inpres 9/ 2011 di Institusi Polri yang disampaikan Wakapolri, Komjen Polisi Nanan Sukarna.

Agenda AC Forum pada hari kedua selain paparan perwakilan Bappenas mengenai UNCAC Review, paparan studi awal tentang pajak, dan penyusunan desain program oleh UNODC menyikapi upaya bersama sosialisasi Inpres 9/2011 juga membahas strategi yang akan dilakukan oleh AC Forum untuk mengawal dan mengawasi pelaksanaan Inpres No. 9 tahun 2011. Forum ini juga membahas peran apa yang akan diambil oleh Civil Society Organization (CSO) dalam pelaksanaan Inpres ini, dan bagaimana  CSO melakukan monitoring yang efektif terhadap pelaksanaan Inpres ini, sehingga dengan adanya pengawasan atas implementasi Inpres No 9/2011 oleh CSO melalui partisipasi masyarakat hasilnya akan lebih baik dari Inpres-Inpres Anti-Korupsi sebelumnya dan mendukung peningkatan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia.

AC Forum kedua ini kali ini selain dihadir peserta di AC Forum pertama, juga dihadiri oleh kalangan pebisnis / sektor swasta, Kementerian dan Lembaga, serta Aparat Penegak Hukum .

IACF 3.  Forum Anti Korupsi ketiga dilaksanakan pada 30 Juli 2012, dengan dihadiri pejabat kementerian-lembaga, perwakilan pemerintah daerah 33 provinsi, penggiat antikorupsi dalam berbagai kelompok masyarakat sipil (LSM, OMS, Perguruan Tinggi, Komunitas Jurnalis, Asosiasi Profesi) dari seluruh Indonesia. Untuk kali ketiga, forum anti korupsi diadakan dengan tujuan memfasilitasi kerjasama berbagai pemangku kepentingan yang melibatkan pejabat pemerintah, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, akademisi dan media di seluruh Indonesia untuk mencegah dan memerangi korupsi juga bekerjasama dalam penerapan Strategi Antikorupsi Nasional (dikukuhkan dalam lembaran negara sebagai  Peraturan Presiden (Perpres) 55/2012. Perpres tentang Stranas PPK Jangka Panjang (2012-2025) dan Jangka Menengah (2012-2014) pada 23 Mei 2013 lalu).

Stranas PPK sendiri dalam prosesnya melibatkan masyarakat dan partisipasi publik sejak dini dalam penyusunan maupun pendalamannya. Selain UKP-PPP, KPK, lembaga-lembaga penegak hukum, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan para pakar Nasional maupun Internasional, masyarakat madani (akademisi dan aktivis lembaga swadaya masyarakat) penggiat antikorupsi berkontribusi aktif dalam penetapan strategi pencegahan dan pemberantasan Korupsi.  Melalui strategi nasional tersebut diharapkan memberi arah bagi kebijakan antikorupsi di segenap institusi, baik pusat maupun daerah, melalui kejelasan ukuran bagi upaya-upaya antikorupsi di Indonesia dengan sejumlah indikator keberhasilan yang capaiannya ditargetkan meningkat setiap tahun.

Dalam Forum Antikorupsi selain disampaikan sosialisasi Stranas PPK, juga untuk mendapatkan masukan dari pemangku kepentingan di tingkat daerah sehubungan agenda pencegahan dan pemberantasan korupsi ternyata belum ada pertautan kepentingan (political engagement) yang konkrit antara agenda masyarakat sipil dan agenda pemerintah. Meski di tingkat nasional terdapat beberapa organisasi yang terus terlibat namun di tingkat daerah menjadi lebih sedikit bahkan hampir tidak ada organisasi yang terlibat dalam berbagai implementasi Stranas PPK.

Forum Antikorupsi dibuka oleh Wakil Menteri Bappenas, Dr. Ir. Lukita Dinarsyah Tuwo, MA, yang menghimbau  semua pemangku kepentingan termasuk masyarakat sipil untuk melanjutkan usaha-usaha mereka dalam memantau dan menghapuskan korupsi di Indonesia.  Agenda Forum disusul dengan dialog presiden dimana perwakilan dari organisasi masyarakat sipil akan bertukar pandangan tentang kemitraan dan pendekatan inovatif dalam memerangi korupsi. Betapa pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi melalui masukan dari kondisi nyata guna menggerakkan pemberantasan korupsi oleh pemerintah agar lebih fokus pada target-target yang ingin dicapai dalam Stranas PPK.

IACF 4. IACF keempat kali ini diselenggarakan secara bersama-sama oleh UNODC, Kemitraan, Bappenas, KPK, ICW dan TI Indonesia, yang selama 3 hari berturut-turut (10-12 Juni 2014 ), mengundang sedikitnya 100 Narasumber, 500 peserta undangan yang berasal dari berbagai komponen masyarakat di Indonesia, mulai dari pegiat LSM di tingkat nasional/lokal, akademisi, aparatur pemerintah – termasuk di dalamnya para penegak hukum, politisi dan media massa.

Substansi dari hasil pembahasan di forum tersebut, terkait pelaksanaan Stranas PPK hingga tahun 2013, maka sejumlah evaluasi dilakukan pada beberapa poin di antaranya:

  • Program Stranas PPK pemerintah baik para periode 2004 maupun kebijakan jangka panjang dan menengah pada tahun 2012-2013 belum memberikan dampak optimum bagi publik. Program di sebanyak 44 instansi pemerintah, 251 aksi dan 374 sub-aksi belum meningkatkan persepsi baik terhadap korupsi di Indonesia. Di tahun 2012-2013 CPI Indonesia Stagnan pada posisi 32 (100 basis poin).
  • Program Stranas PPK pemerintah tidak mampu mengkoordinasikan semua lembaga untuk memberantas korupsi secara sistemik, hal ini dikarenakan minimnya anggaran dan tidak adanya pelembagaan unit pencegahan dan pemberantasan korupsi di masing-masing lembaga.
  • Hingga menjelang Pemilu 2014, pemerintah tidak mampu menghasilkan Sistem Integritas Nasional yang meniscayakan pendirian pilar integritas dari unit strategis pemerintahan.
  • Peraturan Presiden dan Instruksi Presiden dinilai tidak efektif sebagai payung hukum pelaksanaan program nasional pemberantasan korupsi. Level Perpres dan Inpres hanya menunjukan komitmen presiden, tetapi tidak menjadi acuan di dalam perumusan kebijakan strategis lembaga dan perumusan anggaran pemerintah.
  • Lemahnya payung hukum terhadap Stranas PPK juga membuat Perpres dan Inpres tidak dapat menjangkau lembaga penegak hukum dan institusi parlemen dan partai politik.
  • Selama massa kepemimpinan pemerintahan terjadi beberapa kali insiden yang menyebabkan presiden dinilai lambat dalam menyikapi sehingga komitmen dalam program antikorupsi-nya diragukan publik.
  • Dalam proses perencanaan aksi Stranas PPK di tingkat pusat maupun di daerah-daerah, pelibatan masyarakat masih sangat minim bahkan tidak ada.
  • Rencana aksi dan aksi yang dilakukan juga bahkan sedikit sekali muncul dari inisiatif instansi (K/L) dan pemerintah daerah, akan tetapi cenderung mengikuti arahan dari Bappenas (Pusat). Komitmen dan kepedulian instansi pemerintahan masih menjadi catatan penting untuk keberhasilan Stranas PPk ke depan.

Sementara itu, Rekomendasi penting yang disampaikan antara lain:

  • Skema pelaksanaan Stranas PPK melalui Instruksi Presiden tentang Aksi PPK perlu dipahami secara utuh, tidak hanya dalam konteks kelembagaan negara tetapi lebih pada peran bersama seluruh institusi negata dalam kerangka pencegahan dan pemberantasan korupsi. Bahwasanya Instruksi Presiden, sejatinya hanya mengikat ke dalam institusi yang berada di bawah kewenangan presiden (tepatnya struktur birokrasi negara) namun dalam konteks pencegahan ini Inpres tentang Aksi PPK memberi amanat kepada semua lembaga negara baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif untuk sama- sama menjalankan peran masing-masing untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi. Dalam hal ini, pemahaman tentang Kementerian/Lembaga yang disebutkan dalam Inpres menunjuk pada komitmen bersama seluruh K/L untuk mencegah dan memberantas korupsi, bukan dalam konteks ketatanegaraan yang dapat dipandang tumpang tindih.
  • Meski disebutkan bahwa K/L dan Pemerintah Daerah adalah para pihak yang bertanggung jawab melaksanakan Aksi PPK, tidak berarti upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi atau Stranas PPK adalah Strategi Pemerintah semata. Strategi ini harus dipahami sebagai strategi bersama seluruh komponen bangsa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Hal ini berarti pelibatan publik (masyarakat) secara nyata dan bertanggungjawab sudah menjadi prasyarat mutlak dalam seluruh tahapan proses Stranas PPK mulai dari penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa pada tahun 2013 ini belum banyak kelompok masyarakat yang terlibat aktif dalam upaya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Aksi PPK. Hal ini terutama karena masih adanya asimetry informasi tentang Strategi Kebijakan PPK ini. Tidak banyak juga kelompok masyarakat yang mengetahui adanya Stranas PPK maupun Aksi PPK Tahunan karena semuanya berlangsung di ranah pemerintah dan masih sangat minim akses masyarakat terhadap informasi tentang Aksi PPK. Ke depan, harus dikembangkan mekanisme yang menjamin masyarakat dapat mengakses informasi tentang Aksi PPK yang dilakukan oleh K/L maupun Pemda agar berbagai kelompok pemerhati maupun pegiat antikorupsi dapat melakukan pemantauan dan evaluasi, terlebih untuk mendorong semakin banyaknya inisiatif-inisiatif strategis dalam kerangka pencegahan dan pemberantasan korupsi baik di pusat maupun daerah.
  • Tidak dapat dipungkiri bahwa skema penyusunan Aksi PPK tahunan sebagai bentuk implementasi Stranas PPK masih bersifat “top down”. Secara khusus terkait pelaksanaan Stranas PPK di daerah misalnya, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Monitoring dan evaluasi  Stranas PPK menilai bahwa belum ada akses yang terbuka kepada berbagai kelompok masyarakat sipil untuk turut terlibat baik dalam penyusunan, pemantauan dan evaluasi. Oleh karena itu, catatan pada tahun 2013 ini hanya dapat dilakukan di tingkat pemerintah pusat. Ke depan, diharapkan pemantauan dan evaluasi oleh kelompok masyarakat sipil ini dapat juga terintegrasi secara nasional, artinya meliputi catatan pelaksanaan di seluruh provinsi maupun kabupaten kota.
  • Dari sisi yang lebih subtantif, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Monev Stranas PPK menilai perlu dilakukan pemetaan yang lebih mendalam agar usulan-usulan Aksi PPK yang diajukan oleh K/L maupun Pemda lebih mengarah pada upaya menyelesaikan berbagai akar korupsi di internal K/L maupun pemda. Hal ini dapat dilakukan melalui pelibatan aktif berbagai kelompok masyarakat oleh masing-masing K/L dan Pemda pada saat penyusunan Rencana Aksi PPK Tahunan. Oleh karena itu, Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Bappenas selaku Sekretariat Stranas PPK perlu ditata menjadi lebih baik dan kuat agar dapat mengkoordinasikan proses ini secara lebih baik dan terarah.
  • Sebagai jaminan keberlanjutan program makro antikorupsi pemerintah, pasangan capres-cawapres dalam Pilpres 2014 perlu merefleksikan dan menuangkan Stranas PPK dan strateginya ke dalam visi-misi masing-masing pasangan disertai dengan target pencapaian yang terukur.

Sumber : http://acch.kpk.go.id/peran-kpk-dalam-indonesian-anti-corruption-forum

15 Agustus 2014 Posted by | BERITA KPK | Tinggalkan komentar

Anggota DPR Sumbang Masalah

SUARA MERDEKA – Jum’at, 08 Agustus 2014

  • Kepemilikan PJTKI

image
SM/Antara

JAKARTA – Perusahaan Jasa TKI (PJTKI) yang dimiliki anggota DPR berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Akibatnya, persoalan TKI, termasuk pemerasan terhadap TKW yang baru pulang di sejumlah bandara, menjadi semakin runyam. ”Potensi conflict of interest dan keterlibatan penyelenggara negara dari DPR turut menyumbang masalah dalam soal TKI ini,” ujar Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, Kamis (7/8).

Berdasarkan laporan Migrant Care, setidaknya ada enam anggota DPR/DPRD pemilik PJTKI dan biro perjalanan. KPK telah mengantongi nama-nama tersebut, tapi belum bersedia mengungkapnya.  ”Belum bisa disampaikan,” ujar Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja di kantornya.

Meski tidak mencurigai anggota DPR itu menyalahgunakan wewenang, Adnan memastikan pihaknya tetap menelaah laporan tersebut.  ”Kami harus menelaah lebih detail. Informasi masih sangat minim.” Adnan menjelaskan, pihaknya tengah berkoordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI), menyusul terungkapnya pemerasan terhadap TKI di Bandara Soekarno-Hatta, baru-baru ini. 

Direktur Migrant Care Anis Hidayah menyebut, kepemilikan PJTKI dan biro perjalanan oleh anggota DPR/DPRD merupakan salah satu pola penyalahgunaan kekuasaan yang bisa menghambat birokrasi terkait pengiriman TKI ke luar negeri. ”Ada enam anggota DPR mempunyai PJTKI. Itu abuse of power dengan pola terstruktur, masif, dan menghambat birokrasi,” katanya.

Menurut dia, keberadaan anggota DPR pemilik PJTKI itu menyebabkan upaya mengurangi keterlibatan sektor swasta dalam penempatan TKI susah dilakukan. ”Yang selama ini diperjuangkan adalah mengurangi sektor swasta dalam penempatan TKI. Supaya bisa dilakukan sepenuhnya oleh negara,” katanya.

Likuidasi BNP2TKI

Sementara itu, terkait rekomendasi KPK kepada Presiden SBY menyangkut likuidasi BNP2TKI, Kepala BNP2TKI Gatot Abdul Mansyur pasrah.
”Terkait rekomendasi likuidasi, diambil alih atau berubah bentuk, silakan saja,” ujarnya.

Bila rekomendasi KPK itu akhirnya dilaksanakan presiden, Gatot hanya berharap satu hal, yaitu fungsi BNP2TKI sebagai badan perlindungan dan penempatan TKItidak hilang. Banyak TKI masih membutuhkan orang-orang yang peduli pada dua masalah tersebut.

Mantan Dubes RI  di Arab Saudi itu menambahkan, sistem BNP2TKI sudah bagus. Namun ia mengakui praktik pemerasan masih terjadi. Itu melibatkan pejabat dan petugas yang korup. ”Idea awalnya bagus, namun di tengah perjalanan, karena TKI banyak duit, (sejumlah petugas) jadi tergiur. Ada yang diakalin, dipalak di luar, di masjid, sampai pos hansip. Itu sudah masuk wilayah kriminal,” tegas Gatot yang baru memimpin BNP2TKI selama empat bulan.

Sebelumnya, KPK berencana mengajukan surat rekomendasi kepada Presiden SBY terkait evaluasi kinerja BNP2TKI. Lembaga antikorupsi itu berharap ada perubahan mendasar pada badan tersebut, sehingga bisa lebih efektif. ”Ada opsi, apakah dilikuidasi atau diubah bentuknya,” ujar Adnan Pandu Praja.

Menurut Pandu, ada beberapa opsi yang akan direkomendasikan. Salah satu opsi adalah mengambil alih BNP2TKI karena dianggap tidak efektif. (J13,dtc-25,59)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/08/08/269581

15 Agustus 2014 Posted by | BERITA POLITIK DAN BERITA UMUM | Tinggalkan komentar

Semua Bisa Berantas Korupsi

 

 

Apapun jabatan dan profesi yang disandang, setiap rakyat Indonesia punya kesempatan untuk berpartisipasi memberantas korupsi. Asal ada keinginan, niat bersama untuk menjadikan negara ini bebas dari korupsi, tindakan apapun yang mendukung nilai-nilai antikorupsi akan dilakukan mulai dari lingkup terkecil yaitu keluarga.

Pemberantasan korupsi itu tak seperti pabrik yang harus membuat produk yang seragam, cara yang sama. Semakin beragam cara dan bervariasi metode, efektivitas pemberantasan korupsi akan semakin tinggi.

Ya, semua bisa beraksi sesuai dengan cara dan kreasi masing-masing, radio komunitas bisa menggaungkan pesan antikorupsi lewat udara, seniman bisa berkreasi lewat lagu, teater, mural, lukisan, bahkan seni patung yang menyuarakan antikorupsi. Belum lagi kaum perempuan lewat komunitasnya juga punya cara tersendiri untuk berperan memberantas korupsi.

Beberapa minggu lalu, sekelompok perempuan aktivis gereja di sebuah kawasan hunian di Tangerang ingin mengetahui lebih banyak tentang korupsi, sesuatu yang sering mereka dengar tetapi tidak sepenuhnya mereka mengerti. Melalui modul “Saya, Perempuan Antikorupsi” mereka kemudian melek mengenai korupsi dan juga bahayanya jika kita membiarkan korupsi ini terjadi di sekitar kita. Pada akhirnya para aktivis gereja itu ingin meluaskan lagi pengetahuan ini ke lebih banyak kelompok di gereja tersebut.

Cerita serupa terjadi di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Sekumpulan ibu-ibu PKK, guru, pegawai negeri sipil dan aktivis LSM mencoba permainan menyerupai arisan untuk mengenal lebih jauh tentang korupsi. Mereka terkaget-kaget bahwa memberikan uang terima kasih sebesar Rp 10 ribu kepada pegawai kelurahan untuk pengurus KTP agar lebih cepat selesai, itu bisa dikategorikan korupsi. Hal-hal yang selama ini mereka anggap wajar, tanpa disadari mereka turut menumbuhkan korupsi di negara ini.

Di beberapa kota kecamatan dan desa, banyak warga antusias mengurus semua perbaikan jalan atau fasilitas untuk mereka sendiri lewat Progam Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Mereka secara bergotong-royong memulai perencanaan, menghitung anggaran hingga mengawasi proyek tersebut bersama-sama. Mereka turut ambil bagian untuk memberantas korupsi di lingkungan terdekatnya. Mereka mencoba saling terbuka, memberlakukan azas transparasi untuk semua pekerjaan yang dilakukan. Apalagi ini memang untuk kebutuhan mereka sendiri, tanpa transparansi tentu mereka sendiri yang akan merugi.

Apapun itu dan sekecil apapun usaha untuk  tahu lebih banyak tentang korupsi, lalu beraksi untuk membantu pemberantasan korupsi di negeri ini patut diapresiasi. Semakin banyak orang atau kelompok yang menyumbangkan aksi mereka melawan korupsi, semakin cepat pengetahuan tentang korupsi ini menguar ke khalayak. Jika sudah begitu, diharapkan kita takut berbuat korup, berbuat hina yang merugikan rakyat banyak. Mari rapatkan barisan, kita semua bisa beraksi sesuai dengan kemampuan kita untuk bisa berantas korupsi.

 

Apa aksimu untuk berantas korupsi?

Sumber : http://acch.kpk.go.id/semua-bisa-berantas-korupsi-1

15 Agustus 2014 Posted by | BERITA KPK | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: