KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Hindari Opini Negatif, Rina Perlu Ditahan

SUARA MERDEKA – Sabtu, 09 Agustus 2014

Hindari Opini Negatif, Rina Perlu Ditahan

image
SM/dokRina Iriani

SEMARANG – Tersangka ka­sus dugaan korupsi dana subsidi perumahan dari Kemen­te­ri­an Pe­rumahan Rakyat (Kemen­pera) dalam proyek Griya Lawu Asri (GLA) serta tindak pidana pen­cucian uang, Rina Iriani per­lu ditahan untuk menghindari ang­gapan negatif masyarakat.

Hal ini perlu dilakukan setelah berkas perkara mantan bupati Ka­ranganyar itu dilimpahkan pe­nyidik Kejaksaan Tinggi (Ke­jati) Jateng ke Pengadilan Tin­dak Pidana Korupsi (Tipikor) Se­marang.

Penghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah Syukron Salam meng­ungkapkan, setelah ber­kas perkara dilimpahkan, se­baik­nya pengadilan menahan Rina. Se­lain untuk kepentingan pe­me­riksaan di persidangan, pe­na­han­an itu untuk menghindari opini negatif dari masyarakat yang selalu memantau perkembangan kasus ini.

Namun tentu saja proses pe­na­hanan harus mempertimbangkan hal-hal yang sesuai de­ngan hukum acara seperti mi­salnya terdakwa akan me­larikan diri, berpotensi menghilangkan barang bukti atau me­ngulangi tindak pidananya.

”Dari awal kasus ini mendapat sorotan dari masyarakat ka­re­na ada dugaan penguasa atau pe­jabat yang berusaha ’me­lin­dungi’ Rina. Diharapkan de­ngan penahanan yang dila­ku­kan oleh pengadilan dapat meng­hindari opini negatif ma­sya­rakat terhadap aparat penegak hukum,” kata Syukron, Jumat (8/8).

Luar Biasa

Dengan menahan Rina, proses persidangan yang akan di­la­ku­kan memiliki integritas. Apa­bila pengadilan tidak menahan, di­khawatirkan masyarakat tidak percaya lagi dengan penanganan kasus itu.

Sekretaris Komite Penyeli­dik­­an dan Pemberantasan Ko­rupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah Eko Haryanto menilai, Kejaksaan Tinggi tidak serius dalam menangani kasus Rina dalam perka­ra GLA. Padahal korupsi itu me­rupakan kejahatan luar biasa.

”Rina tidak juga ditahan sampai berkasnya dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor membukti­kan Kejati tidak bisa berkerja mak­si­mal dan profesional da­lam mem­be­rantas korupsi karena ada te­kanan atau intervensi,” ujar Eko.

Ditambahkan Eko, majelis ha­kim Pengadilan Tipikor juga perlu tetap menjaga integritas. Apalagi jika Rina tetap tidak ditahan, maka masyarakat akan bisa menilai kinerja aparat hu­kum yang bisa saja diintervensi.

”Kami dari KP2KKN memberi pe­ringatan keras kepada Peng­­adilan Tipikor tolong ja­ngan main-main dalam menangani ka­sus ini nanti. Segera tahan Ri­na dalam persidangan pertama nanti dan kita juga akan minta KPK untuk memantau dan me­rekam jalannya persidangan sampai tuntas,” tutur­nya. (J14,J17-80)

Sumber : Suara Merdeka Cetak

13 Agustus 2014 Posted by | KARANGANYAR, KP2KKN DALAM BERITA | Tinggalkan komentar

“Kinerja Buruk, Dewan Harusnya Malu Ambil Pesangon”

SUARA MERDEKA.COM – Jum’at, 08 Agustus 2014

SEMARANG, suaramerdeka.com – Uang jasa pengabdian (UJP) senilai Rp 1,358 mliar dinilai tidak layak diterima anggota DPRD Jawa Tengah. Rapor merah selama lima tahun menjabat seharusnya menerbitkan rasa malu bagi legislator untuk mengambil uang pesangon tersebut.

Sekretaris Komite Penyelidikan Pemberantasan Korupsi Kolusi Nepotisme (KP2KKN) Eko Haryanto mengatakan, UJP dahulu dinamakan dana purnabakti. Penolakan terhadap dana ini mencuat setiap akhir masa jabatan Dewan. Bahkan di beberapa daerah seperti Sragen, Blora, dan Boyolali menjadi kasus korupsi yang menjerat pimpinan dan anggota Dewan.

Namun kini dana purnabakti dilegalkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) 24/2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD. Meski demikian, Eko meminta Anggota DPRD Jateng 2009-2014 tidak mengambil dana tersebut. “Kalau masih punya rasa malu harusnya tidak mengambil,” katanya, Jumat (8/8).

Sebab, kinerja legislator menurutnya sangat buruk. Produk hukum yang dihasilkan tidak memenuhi target, banyak yang sering abstain dalam rapat paripurna, dan lebih banyak membela kepentingan partai daripada rakyat. “Jangan berlindung di balik PP. Justru PP itu yang harus direvisi. Mereka kan bukan karyawan, kerja mereka kerja politik, bekerja untuk rakyat. Kalau ada uang mending dialihkan ke rakyat,” jelasnya.

Lagipula, logikanya pesangon hanya diberikan untuk karyawan yang sudah tidak bekerja di sebuah perusahaan. Sedangkan sebagian anggota DPRD Jateng ada yang terpilih lagi periode mendatang. “Yang terpilih lagi masak dapat pesangon juga? Ini tidak logis,” tegasnya.

( Anton Sudibyo / CN38 / SMNetwork )

Sumber : Suara Merdeka.com

13 Agustus 2014 Posted by | SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Jadi Tersangka, Kepala Disperindag Boyolali Ajukan Pensiun Dini

SUARA MERDEKA.COM – Sabtu, 02 Agustus 2014

BOYOLALI, suaramerdeka.com – Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Boyolali, Haryono Samsuatmojo, mengajukan pensiun dini.

Pada pertengahan Juli kemarin, mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan, Perhubungan, dan Kebersihan (DPUPPK) Boyolali itu ditetapkan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari), sebagai salah satu tersangka kasus dugaan korupsi proyek rehab Bendung, Penggung, Kecamatan Wonosegoro.  

Pengajuan pensiun dini Haryono dibenarkan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Boyolali, Karsino saat dikonfirmasi wartawan, kemarin. Menurut Karsino, Haryono mengajukan pensiun dini atas permintaan sendiri (APS) per 1 Juli 2014, sebelum yang bersangkutan ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan dalam kasus dugaan korupsi Bendung Penggung itu.

Proses pensiun dini Haryono, saat ini masih dalam proses menunggu persetujuan dari Presiden karena dia merupakan pejabat eselon II. “Untuk pejabat eselon II, prosesnya sampai ke pemerintah pusat dan merupakan kewenangan Presiden untuk memberikan persetujuan.”

Pihaknya juga masih menunggu ketetapan hukum dari pengadilan. Apakah Haryono dan tiga PNS lainnya di lingkungan DPU Boyolali yang juga ditetapkan sebagai tersangka, terbukti bersalah atau tidak dalam kasus dugaan korupsi rehab bendung tersebut. “Jika belum ada ketetapan hukum dari pengadilan, kami masih kedepankan azas praduga tak bersalah,” tandas Karsino.

Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kesra Sekretaris Daerah (Sekda) Boyolali, Syawaludin mengutarakan hal senada. Pihaknya masih menunggu keputusan dari pengadilan terkait sanksi yang akan dijatuhkan pada Haryono dan tiga PNS tersebut.

( Muhammad Nurhafid / CN34 / SMNetwork )

Sumber : Suara Merdeka.com

13 Agustus 2014 Posted by | BOYOLALI | Tinggalkan komentar

Gugatan MAKI Dicabut, Hakim Coret Perkara

SUARA MERDEKA.COM – Rabu, 13 Agustus 2014

SEMARANG, suaramerdeka.com – Gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) terhadap Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng resmi dicabut dalam sidang perdana di Pengadilan Negeri (PN) Semarang, Rabu (13/8). Pencabutan itu terkait dengan pelimpahan perkara dugaan korupsi dana subsidi perumahan dari Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) ke Pengadilan Tipikor Semarang yang menjerat mantan bupati Karanganyar, Rina Iriani Sri Ratnaningsih.

Atas pencabutan tersebut, Ketua Majelis Hakim Anton Widiyartono didampingi dua anggotanya Heri Sismanto dan Andi Subiyantadi langsung mencoret gugatan dari register perkara. “Memerintahkan, mengabulkan permohonan penggugat pada perkara ini. Memerintahkan kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang mencoret gugatan dari register perkara,” kata Anton saat memimpin persidangan, Rabu (13/8).

Menurut dia, pencabutan gugatan oleh MAKI dinilainya tidak perlu izin dari tergugat. Dalam hukum acara perdata, penggugat bisa mencabut perkaranya tanpa izin tergugat selama agenda sidang belum memasuki jawaban tergugat. “Berbeda jika sudah ada acara jawaban, maka penggugat saat mencabut gugatannya harus seizin tergugat,” ungkapnya.

Kuasa Hukum MAKI, Ahmad Rizal Muzaky menyatakan, gugatan itu dicabut karena tujuannya telah tercapai. “Maksud gugatan penggugat telah tercapai, sehingga atas nama penggugat kami menyatakan mencabut gugatan perdata ini dinyatakan dicabut,” tandasnya.

Sebelumnya, Koordinator Perkumpulan MAKI Boyamin Saiman menjelaskan, gugatan itu memang harus dicabut karena kalau tetap diteruskan akan salah alamat.

( Royce Wijaya / CN38 / SMNetwork )

Sumber : Suara Merdeka.com

13 Agustus 2014 Posted by | KARANGANYAR | Tinggalkan komentar

Dugaan Korupsi Proyek PPID Rembang – Tumpang Tindih Proyek, Keterlibatan Bupati Rembang Kuat

SUARA MERDEKA.COM – Selasa, 12 Agustus 2014

SEMARANG, suaramerdeka.com – Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi proyek Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) 2011 Kabupaten Rembang memperkuat indikasi tumpang tindihnya proyek dan dugaan keterlibatan Bupati Rembang nonaktif Moch Salim.

Dalam persidangan terdakwa Agus Supriyanto, mantan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Rembang di Pengadilan Tipikor Semarang, Selasa (12/8) dihadirkan saksi serta ahli dari auditor Badan Pengawasan dan Keuangan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Tengah.

Kotot Utomo, auditor BPKP Jateng menyatakan bahwa dari proyek tersebut ditemukan kerugian negara sebesar Rp 1,5 miliar. Proyek PPID 2011 dari anggaran APBN sekitar Rp 1,5 miliar total lost-nya sama dengan besaran nilai proyek yang dialokasikan. Saat ditanya mengenai peran bupati Rembang dalam proyek tersebut, berdasarkan hasil klarifikasi secara makro ada karena kepala daerah sebagai perencana.

”Secara baku ada perannya. Semua perencanaan daerah itu semua terkait beban anggaran berdasarkan usulan SKPD. PPID masuk dulu ke APBD baru itu dianggarkan sehingga disitulah wewenang bupati,” papar Kotot di dalam sidang yang dipimpin majelis hakim Hastopo serta anggota Erentuah Damanik dan Agus Prijadi.

Sementara itu, proyek yang terindikasi tumpang tindih ini bertabrakan dengan proyek dinas Pekerjaan Umum (DPU) Rembang senilai Rp 4,5 miliar dari dana provinsi. PPID dikerjakan pada periode Oktober-Desember dan belum rampung sekitar November-Desember, masuklah proyek DPU di lokasi peningkatan jalan Desa Wonokerto Kecamatan Sale hingga Desa Tegaldowo Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang sepanjang 6,9 kilometer.

Usai sidang, Agus menyatakan keterlibatan Moch Salim sangat jelas dan berperan aktif dalam proyek pembuatan jalan menuju pertambangan yang kerusakannya cukup parah. Untuk perencanaan proyek serta penentuan lokasi melibatkan bupati sebagai inisiator. Pembuatan jalan itu juga sekaligus menuju lokasi tambang perusahaan milik keluarga bupati CV Amir Hajar Kilsi (AHK).

”Adanya dobel kegiatan di waktu yang relatif bersamaan cukup mempersulit perhitungan oleh auditor dan hal ini juga dinyatakan tidak wajar. Keterlibatan bupati sangat kuat karena inisiatornya beliau dan ada perintah soal penggarapan proyek itu,” ujar Agus yang didakwa menerima gratifikasi dan menyalahgunakan kewenangannya sebagai pengguna anggaran.

Saksi lain, Mujiono yang bekerja sebagai pegawai administrasi konsultan perencanaan proyek yang ditunjuk Moch Salim juga mengakui adanya peran bupati. ”Saat pengukuran pak bupati pernah berkunjung. Memang ada dhawuh dari beliau,” terangnya.

Sidang akan dilanjutkan Selasa (19/8) pekan depan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi meringankan terdakwa. Tim kuasa hukum terdakwa merencanakan meminta Salim menjadi saksi. Namun majelis meminta kuasa hukum memastikan kesediaan yang bersangkutan karena masih berstatus tahanan karena mengajukan banding atas perkaranya yang lain. ”Jangan sampai sudah diurus ijinnya ke Pengadilan Tinggi tapi dia nggak mau atau keberatan jadi saksi,” kata Erentuah.

( Modesta Fiska / CN34 / SMNetwork )

Sumber : Suara Merdeka.com

13 Agustus 2014 Posted by | REMBANG | Tinggalkan komentar

Korupsi Pembangunan Jalan DPU Pemalang – Sopar Sihite Dituntut 1,5 Tahun

SUARA MERDEKA.COM – Rabu, 13 Agustus 2014

SEMARANG, suaramerdeka.com – Terdakwa Direktur Utama PT Riska Jaya Bakti (RJB) Sopar Sihite dituntut hukuman 1,5 tahun penjara dalam perkara dugaan korupsi pengadaan pekerjaan pembangunan jalan Paket I dan Paket II Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Pemalang tahun 2010.

Selain pidana badan, Sopar juga dikenai denda Rp 100 juta subsidair enam bulan kurungan serta uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 60 juta subsidair sembilan bulan kurungan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Rabu (13/8).

Jaksa penuntut umum dari Kejari Pemalang, Ari Praptono, Noor Indah dan Wahyu Muria secara bergantian membacakan tuntutan di hadapan majelis hakim Jhon Halasan Butarbutar, Erentuah Damanik dan Robert Pasaribu.

Jaksa menilai, terdakwa terbukti melanggar dakwaan subsidair Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Sebelumnya dalam persidangan jilid I, hakim telah menjatuhkan pidana kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) yang juga mantan Kabid Bina Marga DPU Pemalang Ghozinum Najib selama tiga tahun. Sulatip Yulianto sebagai pelaksana proyek juga telah dipidana empat tahun penjara denda Rp 200 juta subsidair empat bulan kurungan. Sulatip juga diminta membayar uang pengganti Rp 55 juta.

Proyek ini sendiri terdiri dari dua paket pekerjaan yang pertama sebesar Rp 3 miliar dan Rp 3,5 miliar. Paket I merupakan peningkatan dua ruas jalan Belik-Kumpul dan Comal-Bodeh, sedangkan paket II terdiri atas lima ruas jalan yakni Widodaren Karangasem, Sumberharjo-Banjarmulyo, Sumberharjo-Bojongbata, Lingkar Kota-Comal dan KH Ahmad Dahlan-HOS Cokroaminoto.

Berdasarkan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jateng ditemukan kerugian negara sebesar Rp 1,05 miliar lebih dalam proyek yang dibiayai APBN dari pos Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah TA 2010.

( Modesta Fiska / CN39 / SMNetwork )

Sumber : Suara Merdeka.com

13 Agustus 2014 Posted by | PEMALANG | Tinggalkan komentar

Sidang PK Mantan Kapolres Tegal – Agustinus Keberatan Hasil Audit BPKP

SUARA MERDEKA.COM – Selasa, 12 Agustus 2014

SEMARANG, suaramerdeka.com – Mantan Kepolisian Resor (Kapolres) Tegal, Agustinus Hardiyanto keberatan terhadap hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jateng.

Terdakwa kasus korupsi dana operasi Polres Tegal tahun 2008 ini menyampaikan keberatannya melalui Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) yang diharapkan bisa memperingan hukumannya.

“Dua hal yang jadi keberatannya adalah jumlah kerugian dan juga kewenangan audit dalam hal ini BPKP Jateng,” kata Albertus Roni dan Wahyu Hidayat dari Kejari Slawi di Pengadilan Tipikor Semarang, Selasa (12/8).

Lebih lanjut dijelaskan, pemohon menilai kerugian yang didakwakan jaksa seharusnya hanya Rp 256 juta bukan sebesar Rp 1,049 miliar. Selain itu, BPKP Jateng dinilai tidak berwenang mengaudit sehingga dinilai cacat hukum. Jaksa sendiri sudah menanggapi dan akan tetap sesuai tuntutan serta putusan.

“Ya pemohon menilai BPK yang berwenang mengaudit bukan BPKP sehingga cacat hukum. Begitu pula dengan nilai kerugian tidak benar menurut pemohon,” paparnya usai sidang pemeriksaan PK dipimpin majelis hakim Dwiarso Budi Santiarto didampingi Hastopo dan Robert Pasarribu.

Sidang sendiri digelar cukup singkat dimana tanggapan jaksa tidak dibacakan di muka sidang dan dianggap sudah terbacakan. “Dari jaksa juga tidak ada bukti baik surat maupun saksi yang dilampirkan sehingga selanjutnya majelis akan memberikan pendapatnya,” kata Dwiarso sebelum mengakhiri sidang.

Agustinus sendiri enggan berkomentar usai sidang atas keberatan yang diajukannnya itu. “Tidak terimakasih. Saya sudah capek,” jawabnya singkat.

Dalam kasus ini, Pengadilan Tinggi (PT) Tipikor Semarang memperberat hukuman yang dijatuhkan dari sebelumnya tiga tahun penjara menjadi empat tahun. Denda yang dijatuhkan tetap seperti pada pengadilan tingkat pertama sebesar Rp 100 juta setara tiga bulan kurungan.

Terdakwa juga diminta mengganti kerugian negara sebesar Rp 256 juta subsidair dua tahun penjara. Kasus yang menjerat Agustinus pascakucuran dana ke Polres Tegal tahun 2008-2009 yang berasal dari APBD Tegal dan APBD Jateng untuk pengamanan pemilihan Bupati Tegal dan Pemilihan Gubernur Jateng.

Dana lain untuk dukungan juga berasal dari Mabes Polri serta dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Polres Tegal. Keseluruhannya mencapai Rp 4,89 miliar. Namun sebagian dana tidak hanya digunakan untuk kegiatan tersebut tetapi juga diberikan kepada sejumlah pihak serta mengalir ke kantong pribadi Agustinus.

Terdakwa telah terbukti melanggar pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 KUHP pada pemeriksaan tingkat pertama.

( Modesta Fiska / CN39 / SMNetwork )

Sumber : Suara Merdeka.com

13 Agustus 2014 Posted by | TEGAL | Tinggalkan komentar

Korupsi PNPM, Asih Yulianto Divonis Empat Tahun

SUARA MERDEKA.COM – Selasa, 12 Agustus 2014

SEMARANG, suaramerdeka.com – Bendahara Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan, Desa Penusupan, Kecamatan Penjawaran, Kabupaten Banjarnegara, Asih Yulianto (28) divonis empat tahun dalam sidang kasus dugaan korupsi dana PNPM Kabupaten Banjarnegara tahun 2011 yang merugikan negara RP 396 juta. Terdakwa juga dijatuhi pidana denda Rp 200 juta setara dua bulan kurungan.

Ketua Majelis Hakim Suyadi masih memberikan hukuman tambahan berupa pidana uang pengganti Rp 188 juta setara satu tahun penjara. “Mengadili, memutuskan terdakwa dipidana selama empat tahun. Terdakwa juga dijatuhi pidana denda Rp 200 juta, jika pidana denda tidak dibayarkan digantikan pidana selama dua bulan,” kata Suyadi saat membacakan putusannya di Pengadilan Tipikor Semarang, Selasa (12/8).

Menurut Suyadi, terdakwa melakukan penyimpangan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM MP di Desa Penusupan, Kecamatan Penjawaran. “Bahwa terdakwa tidak menyampaikan dana pinjaman kepada anggota kelompok yang seharusnya menerima, pada akhirnya malah digunakan keperluannya sendiri di luar peruntukannya,” tandasnya.

Hakim menjelaskan, terdakwa pernah membuat proposal baru, dimana tanda tangan yang diajukan palsu. Bentuk penyimpangan lainnya, terdakwa tanda tangan setelah dana cair, kemudian ada sebagian dana yang disampaikan ke penerimanya dan dititipkan ke Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM. Adapun, sebagian dana lainnya tidak disampaikan ke UPK.

Atas putusan tersebut, baik terdakwa maupun jaksa dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Banjarnegara Eddy Wijayanto menyatakan pikir-pikir.

( Royce Wijaya / CN38 / SMNetwork )

Sumber : Suara Merdeka.com

13 Agustus 2014 Posted by | BANJARNEGARA | Tinggalkan komentar

BKD Tak Ketahui Noor Kasiyan Tak Masuk 2 Bulan

SUARA MERDEKA.COM – Selasa, 12 Agustus 2014

Kasus Korupsi Dana Bencana

KUDUS, suaramerdeka.com – Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kudus Joko Triyono mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan laporan jika ada pegawai BPBD yang tidak masuk selama dua bulan. Pegawai tersebut adalah Noor Kasiyan, salah satu tersangka dugaan penyelewengan dana bencana tahun 2012.

“Karena itu, kita belum bisa melakukan tindakan apapun,” jelasnya, Selasa (12/8).

Sejauh ini belum ada laporan yang masuk ke kita. Baik lisan maupun tertulis. Jadi, belum ada yang akan dilakukan terhadap yang bersangkutan.

Joko mengatakan, yang bisa dilakukan saat ini, hanyalah pembinaan yang dilakukan secara berjenjang. Baik di lingkungan tempat yang bersangkutan kerja, hingga ke tingkat atasnya. “Bisa berupa peringatan, kemudian surat peringatan, atau bentuk lainnya. Pembinaan berjenjang dulu yang dilakukan sesuai aturannya,” ujarnya.

Kemudian sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 1996 tetang Pemberhentian PNS, jika kemudian yang bersangkutan sudah ditahan oleh aparat hukum yang menangani kasusnya, maka pihaknya akan bisa memproses pemberhentian sementara.

( Anton WH / CN38 / SMNetwork )

Sumber : Suara Merdeka.com

13 Agustus 2014 Posted by | KUDUS | Tinggalkan komentar

Klarifikasi Dana Bencana, Kepala BPBD Dipanggil

SUARA MERDEKA.COM – Selasa, 12 Agustus 2014

KUDUS, suaramerdeka.com – Kejaksaan Negeri Kudus, Selasa (12/8) memanggil Kepala BPBD, Jumadi, terkait proses penyidikan dugaan penyelewengan dana bencana tahun 2012. Pemanggilan dilakukan hanya untuk klarifikasi mengenai sejumlah hal yang terkait kasus itu.

“Hari ini kita memanggik kepala BPBD,” kata Kajari, Amran Lakoni, Selasa (12/8).

Sejumlah keterangan dibutuhkan dari Jumadi. Hasil klarifikasi akan digunakan untuk bahan penyidikan lebih lanjut.

Hingga siang tadi, proses klarifikasi tersebut masih dilakukan. Hanya saja, beberapa waktu lalu, Kepala BPBD Kudus Jumadi memang mengatakan jika pihaknya tidak mengetahui sama sekali soal kasus tersebut. Pada 2012, dia memang belum menjabat di BPBD.

Sementara itu, dalam beberapa pekan terakhir muncul kabar salah seorang tersangka, Noor Kasiyan sudah kurang lebih dua bulan terakhir ini, diketahui tidak lagi masuk kerja. Atau sejak ditetapkan menjadi tersangka, yang bersangkutan juga sudah tidak ngantor lagi. Jumadi sendiri juga mengakui akan hal ini.

“Kami juga sudah peringatkan yang bersangkutan. Bahkan, sudah empat kali surat peringatan kita layangkan kepada dia. Hanya saja, belum diindahkan sampai sekarang. Namun, kita berupaya agar yang bersangkutan bisa tetap masuk kerja dan menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya,” paparnya.

( Anton WH / CN38 / SMNetwork )

Sumber : Suara Merdeka.com

13 Agustus 2014 Posted by | KUDUS | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: