KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Anggota DPRD Baru Rawan Korupsi


SUARA MERDEKA – Kamis, 14 Agustus 2014

  • Biaya Politik Mahal

SEMARANG – Kinerja anggota DPRD Jateng periode 2014-2019 diprediksi tidak akan bersih dari korupsi. Sebab, biaya politik selama kampanye yang dikeluarkan ditengarai sangat mahal, mencapai miliaran rupiah. “Untuk anggota DPRD di periode 2014-2019, saya tidak yakin mereka akan bersih dari korupsi mengingat biaya politik yang tinggi. Biaya kampanye tidak cukup Rp 1 miliar – Rp 2 miliar,” kata Sekretaris Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng, Eko Haryanto, kemarin.

Menurutnya, banyak anggota dewan yang terlibat korupsi merupakan akibat dari mahalnya biaya politik. Maka, begitu terpilih menjadi anggota dewan yang dipikirkan hanya bagaimana mengembalikan uang yang dikeluarkan selama kampanye, bukan bagaimana bekerja untuk masyarakat. “Belum lagi partai pengusung yang minta bagian dari pendapatan, dan konstituen yang setiap hari datang ke rumah. Ini jelas akan mengurangi dan menguras pendapatan,” ujarnya.

Lebih Kreatif

Karena itu para legislator akan mencari hal yang lebih kreatif dalam mendapatkan penghasilan, salah satunya dengan cara korupsi. Korupsi yang jamak dilakukan yakni berselingkuh dengan eksekutif. Contohnya, yang pernah dilakukan oleh anggota DPRD Kota Semarang dalam kasus suap RAPBD. Semua SKPD memberikan setoran untuk mengesahkan anggaran yang diajukan dalam RAPBD. “ Dan inilah gambaran dari wajah seluruh anggota DPRD di Indonesia,” tandasnya.

Selain itu, latar belakangnya, hampir 80% anggota adalah pengusaha. Mereka rata-rata akan main proyek yang mencari keuntungan untuk kepentingan pribadi atau kroni. “Bagaimana bisa memanfaatkan kedudukan sebagai anggota DPRD untuk bisa mendapatkan kue uang rakyat lewat ”selingkuh” dengan kepala daerah atau eksekutif. Misalnya lewat asuransi fiktif atau dana purnabakti,” tutur Eko.

Sayangnya kasus korupsi yang selama ini telah terjadi belum menjadi pembelajaran untuk para anggota dewan. Apalagi rendahnya masa hukuman yang diputuskan oleh Pengadilan Tipikor tergolong ringan, sehingga seharusnya apa yang dilakukan KPK menangkap tangan anggota dewan yang korupsi menjadi perhatian.

KP2KKN Jateng mencatat, selama periode 2004-2009 ada 11 anggota DPRD Jateng yang terjerat kasus korupsi. Mereka antara lain Sukimto, Supito, Agustina Wilujeng, Herry Sanyoto, Daniel Toto Indiono, Soejatno Sastro Widjojo, Mohamad Hasbi, Husein Syifa, Nasykuri Rosyidm Dulmanan, dan Murdoko.

Di periode 2014-2019, Eko memprediksi jumlah anggota yang tersandung kasus korupsi akan berkurang. “Saya rasa kemungkinan ke depan Jateng akan selalu dipantau KPK, mengingat tingkat korupsi di wilayah ini cukup tinggi. Terutama dalam pembahasan anggaran RAPBD,” katanya.(J8,H89-80)

Sumber : Suara Merdeka Cetak

Iklan

13 Agustus 2014 - Posted by | SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: