KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Anggota DPRD Terpilih Ditahan

SUARA MERDEKA – Selasa, 12 Agustus 2014

  • Korupsi Bansos Sapi 2012

BANJARNEGARA – Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Banjarnegara menahan seorang tersangka kasus dugaan korupsi distribusi dan kegiatan penyuluhan bibit ternak sapi tahun 2012. ’’Tersangka Heri AS ditangkap di RSI setelah dinyatakan kondisinya sehat. Kemudian dia dibawa ke Kejari Banjarnegara untuk diminta keterangan atau pemeriksaan awal. Dia didampingi kuasa hukum. Selanjutnya berdasarkan surat perintah penahanan dan dua alat bukti yang cukup, tersangka ditahan,’’ kata Kajari Sri Astuti Yulia melalui Kasi Pidsus R Bondan Agung, Senin (11/8) malam. Tersangka adalah caleg terpilih DPRD Banjarnegara dari PPP. Dia akan diperiksa kembali oleh penyidik hari ini, Selasa (12/8).

Dia merupakan ketua dan bendahara pada dua kelompok tani penerima bantuan sapi di Desa Mlaya Kecamatan Punggelan, Banjarnegara. Terima 14 Sapi ’’Saat penyelidikan, tersangka menyatakan sudah menerima 14 ekor sapi namun tidak dibagikan kepada dua kelompok tani di Mlaya,” ungkap Bondan.

Diakui, pengajuan proposal bantuan bibit ternak sapi itu juga tanpa sepengetahuan dari pihak kelompok yang dicatat namanya dalam proposal. “Bisa dibilang dia bikin kelompok fiktif.’’ Kerugian negara pada kegiatan distribusi bibit ternak sapi dan kegiatan penyuluhan bibit ternak sapi diperkirakan Rp 199 juta. Adapun saksi yang sudah diperiksa sekitar 50 orang dari delapan kelompok tani. Ditambahkan, modus lain pada kasus itu, yakni ada anggota kelompok yang tidak menerima bibit ternak sapi dan ada juga pihak lain yang bukan dari kelompok tani justru menguasai sapi bantuan tersebut.

Pengacara tersangka, Eko Yuli P mengatakan, pihaknya akan mengajukan penangguhan penahanan dan mungkin juga pengalihan penahanan. Pertimbangannya, kondisi kesehatan kliennya yang baru menjalani perawatan di RSI Bawang, Banjarnegara. Mengenai materi perkara yang disangkakan, dia masih akan memperlajari terlebih dahulu karena dirinya baru kemarin menangani kasus tersebut. Terkait kasus yang menjerat Heri AS, Sekretaris DPC PPP Banjarnegara, Indarto, belum bersedia memberi keterangan. Namun dia berjanji akan menyampaikan keterangan pers secara resmi. (H25-80)

Sumber : Suara Merdeka Cetak

13 Agustus 2014 Posted by | BANJARNEGARA | Tinggalkan komentar

Anggota DPRD Baru Rawan Korupsi

SUARA MERDEKA – Kamis, 14 Agustus 2014

  • Biaya Politik Mahal

SEMARANG – Kinerja anggota DPRD Jateng periode 2014-2019 diprediksi tidak akan bersih dari korupsi. Sebab, biaya politik selama kampanye yang dikeluarkan ditengarai sangat mahal, mencapai miliaran rupiah. “Untuk anggota DPRD di periode 2014-2019, saya tidak yakin mereka akan bersih dari korupsi mengingat biaya politik yang tinggi. Biaya kampanye tidak cukup Rp 1 miliar – Rp 2 miliar,” kata Sekretaris Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng, Eko Haryanto, kemarin.

Menurutnya, banyak anggota dewan yang terlibat korupsi merupakan akibat dari mahalnya biaya politik. Maka, begitu terpilih menjadi anggota dewan yang dipikirkan hanya bagaimana mengembalikan uang yang dikeluarkan selama kampanye, bukan bagaimana bekerja untuk masyarakat. “Belum lagi partai pengusung yang minta bagian dari pendapatan, dan konstituen yang setiap hari datang ke rumah. Ini jelas akan mengurangi dan menguras pendapatan,” ujarnya.

Lebih Kreatif

Karena itu para legislator akan mencari hal yang lebih kreatif dalam mendapatkan penghasilan, salah satunya dengan cara korupsi. Korupsi yang jamak dilakukan yakni berselingkuh dengan eksekutif. Contohnya, yang pernah dilakukan oleh anggota DPRD Kota Semarang dalam kasus suap RAPBD. Semua SKPD memberikan setoran untuk mengesahkan anggaran yang diajukan dalam RAPBD. “ Dan inilah gambaran dari wajah seluruh anggota DPRD di Indonesia,” tandasnya.

Selain itu, latar belakangnya, hampir 80% anggota adalah pengusaha. Mereka rata-rata akan main proyek yang mencari keuntungan untuk kepentingan pribadi atau kroni. “Bagaimana bisa memanfaatkan kedudukan sebagai anggota DPRD untuk bisa mendapatkan kue uang rakyat lewat ”selingkuh” dengan kepala daerah atau eksekutif. Misalnya lewat asuransi fiktif atau dana purnabakti,” tutur Eko.

Sayangnya kasus korupsi yang selama ini telah terjadi belum menjadi pembelajaran untuk para anggota dewan. Apalagi rendahnya masa hukuman yang diputuskan oleh Pengadilan Tipikor tergolong ringan, sehingga seharusnya apa yang dilakukan KPK menangkap tangan anggota dewan yang korupsi menjadi perhatian.

KP2KKN Jateng mencatat, selama periode 2004-2009 ada 11 anggota DPRD Jateng yang terjerat kasus korupsi. Mereka antara lain Sukimto, Supito, Agustina Wilujeng, Herry Sanyoto, Daniel Toto Indiono, Soejatno Sastro Widjojo, Mohamad Hasbi, Husein Syifa, Nasykuri Rosyidm Dulmanan, dan Murdoko.

Di periode 2014-2019, Eko memprediksi jumlah anggota yang tersandung kasus korupsi akan berkurang. “Saya rasa kemungkinan ke depan Jateng akan selalu dipantau KPK, mengingat tingkat korupsi di wilayah ini cukup tinggi. Terutama dalam pembahasan anggaran RAPBD,” katanya.(J8,H89-80)

Sumber : Suara Merdeka Cetak

13 Agustus 2014 Posted by | SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Firnawan dan Saryanto Dituntut Dua Tahun Penjara

SUARA MERDEKA.COM – Kamis, 14 Agustus 2014

SEMARANG, suaramerdeka.com – Dua terdakwa Firnawan Hendrayanto sebagai Panitia Peneliti Pelaksana Proyek serta Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Saryanto masing-masing dituntut dua tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsidair enam bulan penjara dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Rabu (13/8).

Jaksa penuntut umum dari Kejari Pemalang, Ari Praptono, Noor Indah dan Wahyu Muria secara bergantian membacakan tuntutan di hadapan majelis hakim Erentuah Damanik, Jhon Halasan Butarbutar dan Robert Pasaribu.

Jaksa menilai, para terdakwa terbukti melanggar dakwaan subsidair Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Terdakwa Firnawan dan Saryanto tidak dibebani uang pengganti karena terbukti tidak menikmati. Sidang akan kembali dilanjutkan dua minggu lagi, Rabu (27/8) dengan agenda nota pembelaan terdakwa dan kuasa hukum.

Sebelumnya dalam persidangan jilid I, hakim telah menjatuhkan pidana kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) yang juga mantan Kabid Bina Marga DPU Pemalang Ghozinum Najib selama tiga tahun. Sulatip Yulianto sebagai pelaksana proyek juga telah dipidana empat tahun penjara denda Rp 200 juta subsidair empat bulan kurungan. Sulatip juga diminta membayar uang pengganti Rp 55 juta.

Proyek ini sendiri terdiri dari dua paket pekerjaan yang pertama sebesar Rp 3 miliar dan Rp 3,5 miliar. Paket I merupakan peningkatan dua ruas jalan Belik-Kumpul dan Comal-Bodeh, sedangkan paket II terdiri atas lima ruas jalan yakni Widodaren-Karangasem, Sumberharjo-Banjarmulyo, Sumberharjo-Bojongbata, Lingkar Kota-Comal dan KH Ahmad Dahlan-HOS Cokroaminoto.

Berdasarkan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jateng ditemukan kerugian negara sebesar Rp 1,05 miliar lebih dalam proyek yang dibiayai APBN dari pos Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah TA 2010.

( Modesta Fiska / CN26 / SMNetwork )

Sumber : Suara Merdeka.com

13 Agustus 2014 Posted by | PEMALANG | Tinggalkan komentar

Kepala Dinas PU dan Kontraktor Jadi Tersangka Korupsi Proyek Jalan di Kebumen

detikNews – Jumat, 27/12/2013 

Jakarta – Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kebumen, Jawa Tengah, Dwiyono Wiyono dan dua kontraktor menjadi tersangka kasus korupsi proyek peninggian jalan di Kebumen. Polda Jateng sudah menahan seorang tersangka yakni kontraktor proyek berinisial AL.

“Kami menangkap pelaku tindak pidana korupsi yang ada di Kebumen. Satu sudah ditahan,” kata Kapolda Jateng, Irjen Pol Dwi Priyatno di Mapolda Jateng, Jalan Pahlawan, Semarang, Jumat (27/12/2013).

Penahanan tersangka dilakukan untuk memperlancar proses penyidikan kasus yang ditangani Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Jateng.

AL adalah Direktur PT Surya Buana Indah yang merupakan kontraktor pengerjaan paket Jalan Soka – Klirong. Sedangkan kontraktor lainnya adalah HS, Direktur PT Mega Sarana yang mengerjakan paket Jalan Taman Winangun – Bocor.

“Satu ditahan, satunya belum karena masih dalam kondisi sakit,” tandas Kapolda.

Kasus tersebut diketahui dan dilaporkan pada tahun 2012 lalu. Modusnya yaitu mengurangi campuran aspal dalam proyek peninggian jalan sehingga tidak sesuai kontrak.

Pada proyek Taman Winangun – Bocor, seharusnya aspal trade base (ATB) berjumlah 978,63 ton, namun tersangka hanya memakai 778,37 ton. Sedangkan untuk hot readymix split (HRS) seharusnya memakai 1807,77 ton tapi hanya 1406,11 ton yang dipakai.

Sementara itu pada proyek di Soka – Klirong, ATB yang digunakan seharusnya 562,79 ton, namun kenyataannya hanya 157,33 ton. Sedangkan HRS yang dalam kontrak sebanyak 2441,04 ton, ternyata hanya 1990,34 ton.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng, Kombes Pol Djoko Poerbo menambahkan kerugian negara dalam kasus itu mencapai Rp 1,19 miliar. Jumlah tersebut diketahui setelah BPK melakukan audit.

Dana proyek tersebut mencapai Rp 6,7 miliar dan berasal dari APBD Provinsi Jawa Tengah pada 2011.

“Kerugian Rp 1,19 miliar. Tersangkanya tiga, dua sipil dan satu kepala dinas,” katanya.

Djoko memastikan akan menahan Kadis PU, tapi pihaknya belum memastikan tanggal penahanan. “Kepala dinas belum, belum kami tentukan (waktunya), tapi sudah tersangka,” tegasnya.

Kasus ini mulai diselidiki sejak 1 November 2012 lalu oleh pihak Polda Jateng dan penetapan tersangka dilakukan pada 8 Oktober 2013.

Para tersangka dijerat Pasal 2 dan Pasal 3 Undang – Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan diperbaharui Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor.

(alg/fdn)

13 Agustus 2014 Posted by | KEBUMEN | Tinggalkan komentar

Payah! Kepala Dinas PU Pemalang ‘Lolos’ Jerat Hukum

KP2KKN JAWA TENGAH

Terkait Proyek Jalan Senilai Rp 6 Miliar

LENSA INDONESIA.COM – SABTU, 05 JANUARI 2013
Payah! Kepala Dinas PU Pemalang ‘Lolos’ Jerat Hukum
Ist/Ilustrasi proyek jalan Pemalang

LENSAINDONESIA.COM: Aparat penegak hukum Polda Jateng diharapkan bisa mengembangkan perkara Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) Pembangunan Jalan Paket I dan Paket II tahun 2010 senilai Rp 6 miliar di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Pemalang.

Yakni, dengan segera menetapkan Muhamad Arifin, Kepala Dinas PU Kabupaten Pemalang, sebagai tersangka. Apalagi, Arifin merupakan Pejabat Pengguna Anggaran (PPA) Dinas PU Kabupaten Pemalang yang juga harus ikut bertanggungjawab dalam proyek tersebut.

Hal itu diungkapkan, Eko Haryanto, Devisi Monitoring dan Penegakkan Hukum KP2KKN Jawa Tengah, Sabtu (5/1/2012), di kantornya Jl Lempongsari Tmur III/22 Semarang. “Sesuai fakta yang ada, penyidik Polda Jateng seharusnya bisa mengikutsertakan kepala pengguna anggaran untuk bisa ditetapkan tersangka,” terangnya.

Diketahui, dari hasil audit BPKP, pembangunan jalan Paket I dan Paket II pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang TA 2010 ini telah merugikan keuangan negara…

Lihat pos aslinya 175 kata lagi

13 Agustus 2014 Posted by | BERITA POLITIK DAN BERITA UMUM | Tinggalkan komentar

Kepala Dinas PU Pemalang Harusnya Tersangka

MA pantas jadi TERSANGKA

KP2KKN JAWA TENGAH

LAWANG SEWU – Minggu, 06 Januari 2013

Eko Haryanto

SEMARANG- Komite Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah mendesak penyidik Direktorat Reserse Krimininal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jateng untuk mengembangkan tindak lanjut kasus dugaan korupsi pengadaan pekerjaan pembangunan jalan Paket I dan Paket II Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang tahun anggaran 2010 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 1,5 miliar.

Hingga saat ini, baru dua orang diproses di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang dan telah divonis. Fakta persidangan menyebut ada tersangka lain yang seharusnya dijerat hukum. Salah satunya adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ir Muhamad Arifin, yang seharusnya ditetapkan sebagai tersangka.

“Sebab, Arifin adalah Pejabat Pengguna Anggaran (PPA) Dinas PU Kabupaten Pemalang yang seharusnya paling bertanggungjawab dalam proyek tersebut. Kami mempertanyakan, ada apa ini?” kata Eko Haryanto, Koordinator Devisi Monitoring dan Penegakkan Hukum KP2KKN Jawa Tengah, di kantornya Jalan Lempongsari Timur III/22 Semarang, Minggu (6/1/2013).

Untuk itu, KP2KKN mendesak…

Lihat pos aslinya 420 kata lagi

13 Agustus 2014 Posted by | BERITA POLITIK DAN BERITA UMUM | Tinggalkan komentar

Rina Ibarat Bebek Tanpa Sayap dan Kaki

SUARA MERDEKA.COM – Minggu, 10 Agustus 2014

SEMARANG, suaramerdeka.com – Mantan bupati Karanganyar Rina Iriani Sri Ratnaningsih tinggal menunggu waktu untuk dimejahijaukan. M Taufik, kuasa hukum Rina Iriani menyatakan, kliennya kini ibarat bebek tanpa sayap dan kaki. Karenanya, desakan penahanan terhadap terdakwa dugaan korupsi dana subsidi perumahan dari Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) tahun 2007- 2008 serta tindak pidana pencucian uang (TPPU) itu mengada-ada.

“Ya biarkan saja kalau ada yang mendesak (penahanan, red), bu Rina kini ibarat bebek tak punya sayap dan tak punya kaki. Ini karena rumahnya disita, paspornya pun ditahan sejak 2013 sebelum dia (Rina, red) ditetapkan jadi tersangka,” tandasnya, Minggu (10/8).

Menurut dia, siapa pun yang menghendaki Rina ditahan itu mengada-ada dan tak obyektif. Sebab, terdakwa tidak berupaya melarikan diri dan selalu obyektif kalau diperiksa penyidik.

Seperti diberitakan sebelumnya, Penghubung Komisi Yudisial (KY) Jateng Syukron Salam dan Sekretaris Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng Eko Haryanto mendesak agar Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng serius dan menahan Rina. Menurut Syukron, mantan bupati Karanganyar itu semestinya ditahan untuk menghindari opini negatif masyarakat.

“Sebaiknya pengadilan melakukan penahanan usai melimpahkan berkas perkara Rina. Jika melarikan diri, dia (Rina, red) bisa menghilangkan barang bukti,” jelasnya.

( Royce Wijaya / CN38 / SMNetwork

Sumber : Suara Merdeka.com

13 Agustus 2014 Posted by | KARANGANYAR, KP2KKN DALAM BERITA | Tinggalkan komentar

Syukron Desak Hakim Tahan Rina Iriani

TRIBUN JATENG.COM – Jum’at, 08 Agustus 2014

SEMARANG, TRIBUN – Kendati sudah dilimpahkan ke pengadilan, perhatian publik terhadap proses hakum mantan Bupati Karanganyar, Rina Iriani, masih belum surut. Koordinator Kantor Penghubung Komisi Yudisial (KY) Semarang, Syukron Salam, turut mendesak majelis hakim Pengadilan Tipikor Semarang, untuk menahan Rina.

“Ini demi kepentingan dan kelancaran pemeriksaan perkara,” kata Syukron, Jumat (8/8/2014). Di samping itu, lanjutnya, penahanan Rina juga diperlukan, guna menghindari opini negatif dari masyarakat. Menurut dia, jika pengadilan juga tak menahan Rina, maka hal itu akan menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia.

“Dari awal, kasus ini mendapat sorotan dari masyarakat, terlebih adanya dugaan bahwa kasus ini dintervensi oleh penguasa/pejabat yg berusaha untuk ‘melindungi’ Rina, kamui juga akan memantau jalannya persidangan,” ucapnya. Dia berharap, penahanan yang dilakukan pengadilan dapat menghindari opini negatif terhadap parat penegak hukum.

Sekretaris Komite Penyelidikan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah, Eko Haryanto. Ia meminta pengadilan tak main-main dalam penahan Rina. “Kami telah mengirimkan permintaan, agar KPK memantau dan merekam jalannya persidangan Rina sampai tuntas,” ucap Eko.

Ia menandaskan, pihaknya sangat menyayangkan kinerja Kejati yang tak menahan Rina, hingga berkasnya dilimpahkan ke pengadilan. “Pihak Kejati tidak bisa bekerja secara maksimal dan profesional dalam perkara ini karena adanya tekanan dan intervensi, baik secara politik, hukum maupun uang,” tandasnya. (*)

Sumber : Tribun Jateng.com

13 Agustus 2014 Posted by | KARANGANYAR, KP2KKN DALAM BERITA | Tinggalkan komentar

Kasus Korupsi Rehab Bendung – Pejabat Pemkab Tengok Haryono

SUARA MERDEKA.COM – Sabtu, 09 Agustus 2014

BOYOLALI, suaramerdeka.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Boyolali, Sri Ardiningsih bersama sejumlah pejabat Pemkab Boyolali, menjenguk lima tersangka kasus dugaan korupsi proyek rehab Bendung Penggung, Wonosegoro yang ditahan di Rutan Boyolali, Jumat (8/8).

Seperti diketahui, empat dari lima tersangka merupakan PNS di lingkungan Pemkab. Salah satunya adalah Haryono Samsuatmojo, mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, yang kini Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Boyolali. Tiga lainnya, yakni Yuniarto Eko Pramono yang menjabat sebagai Kasi Pembangunan dan Prasarana Sumber Daya Air (SDA) Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral (DPU ESDM) Boyolali, serta Bagus Harto Wiyono dan Suhadi. Satu tersangka lagi adalah, Sunardi, pensiunan PNS.

Sekda menjelaskan, kunjungan yang dilakukan bersama sejumlah pejabat Pemkab itu, hanya merupakan salah satu bentuk kesetiakawanan sesama PNS Boyolali terhadap Haryono dan lainnya. Pihaknya hanya bermaksud memberikan dukungan moral kepada Haryono dkk yang sedang terjerat permalahan hukum kasus dugaan korupsi Bendung Penggung Wonosegoro. “Kami hanya memberi dukungan moral dan mendoakan semoga teman-teman (Haryono dkk-red) sehat dan dapat menjalani proses hukum dengan tabah,” ujar Sekda saat dijumpai sejumlah wartawan usai melakukan kunjungan.

Terkait dengan jalannya proses hukum para tersangka, Sekda menegaskan, Pemkab menyerahkan sepenuhnya kepada pihak berwenang. Yakni kepada Kejaksaan Negeri Boyolali yang melakukan pengusutan dan pengadilan yang akan melakukan peradilan. Sekda membenarkan, tidak ada pendampingan hukum dari Pemkab Boyolali yang diberikan kepada Haryono dkk, kendati mereka adalah PNS.

Sementara untuk pelayanan kepada masyarakat selama Haryono dan tiga PNS lainnya ditahan, Sekda memastikan akan terus berjalan meski saat ini posisi masing-masing tersangka, sedang kosong. Untuk jabatan Kepala Disperindag Boyolali, imbuh Sekda, pihaknya pun sudah mengajukan pelaksana tugas sementara. “Jabatan Plt sudah diajukan dan kini tinggal menunggu persetujuan dari Pak Bupati (Seno Samodro, red).

( Muhammad Nurhafid / CN38 / SMNetwork )

Sumber : Suara Merdeka.com

13 Agustus 2014 Posted by | BOYOLALI | Tinggalkan komentar

Tersangka Korupsi Rehab Bendung Dijerat Pasal Berlapis

SUARA MERDEKA.COM – Kamis, 07 Agustus 2014

BOYOLALI, suaramerdeka.com – Proses penyidikan kasus dugaan korupsi rehab Bendung, Penggung, Wonosegoro dengan tersangka mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Boyolali, Haryono Samsuatmojo (kini Kepala Disperindag) dan tiga PNS lainnya di lingkungan DPU Boyolali, segera memasuki babak baru.

Kepala Kejaksaan Negeri Boyolali Andi Murji Machfud melalui Kasi Pidana Khusus Kejari Boyolali Haris Suherlan Kamis (7/8) menyatakan, kasus dugaan korupsi rehab bendung yang menjerat sejumlah PNS di DPU dan seorang pejabat eselon dua di lingkungan Pemkab Boyolali tersebut, tidak lama lagi dapat disidangkan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang.

Saat ini, berkas perkara Haryono dan tiga PNS itu sudah hampir diselesaikan penyidik kejaksaan. “Dalam waktu dekat, berkas para tersangka akan P21 (lengkap, red) dan segera kami limpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi untuk disidangkan,” ujar Haris.

Dalam berkas, Haris menyatakan, pihaknya menjerat para tersangka dengan pasal berlapis. Antara lain, pasal 2 ayat 1, pasal 3 dan pasal 9 UU No 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dalam UU No 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ancaman hukumannya empat hingga 20 tahun penjara.

Apakah masih ada pihak lain yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi rehab Bendung tersebut, Haris menjelaskan, pihaknya akan melihat dan mendengar fakta persidangan yang diungkapkan saksi serta para tersangka di depan majelis hakim Tipikor. Bila ada indikasi pihak lain yang terlibat, maka penyidik kejaksaan bakal melakukan pengembangan lebih lanjut. “Kami akan mencari alat bukti yang mengindikasikan pihak itu terlibat.”

( Muhammad Nurhafid / CN38 / SMNetwork )

Sumber : Suara Merdeka.com

13 Agustus 2014 Posted by | BOYOLALI | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: