KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Buronan Koruptor Terus Diburu Kejaksaan

SUARA MERDEKA.com – Jum’at, 24 Juli 2014

SEMARANG, suaramerdeka.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Semarang masih memburu empat orang buronan kasus korupsi yang hingga kini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Idul Fitri nanti ditengarai para buronan ini akan memanfaatkan momentum pulang kampung halaman untuk bisa bertemu dengan keluarga atau sanak saudaranya.

Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Semarang, Arifin Arsyad mengungkapkan, pihaknya tidak akan tinggal diam di masa libur Lebaran kali ini karena kemungkinan untuk muncul para buronan kasus korupsi sangat besar.

”Kami berharap mereka pulang. Biasanya mereka akan mengucapkan mohon maaf lahir batin, saling berkomunikasi via telepon atau pesan singkat selanjutnya bertemu keluarga,” ujar Arifin di kantornya, Kamis (24/7).

Nasib keempat buronan ini hingga kini tidak diketahui rimbanya. Di antaranya adalah terpidana kasus pembobolan Bank Jateng Syariah Semarang Yanuelva Etliana, terpidana Muhamad Hasbi yang divonis 1 tahun dalam perkara korupsi APBD Jateng 2003 dan Prawoto Saktiari yang terkait kasus pembobolan dana APBD Jateng 2003 senilai Rp 14,8 miliar.

”Siapa tahu mereka bertobat setelah sebulan berpuasa dan mau menyerahkan diri ketika pulang saat Lebaran nanti,” imbuh Kasipidsus.

Pihak kejaksaan sendiri juga bekerja sama dengan instansi lain yang berwenang untuk memburu para buron ini. Meskipun dalam suasana libur Lebaran, namun Arifin menegaskan ada selalu tim yang berjaga selama libur panjang Idul Fitri.

Eksekusi pun akan langsung dilakukan bila ada buron yang langsung diketahui keberadaannya. Berdasarkan data sejak akhir tahun 2013 sampai awal tahun 2014, Kejari telah mengeksekusi 13 buronan. Upaya ini dilakukan setelah berkoordinasi bersama aparat kepolisian, Kejaksaan Agung dan kejaksaan di berbagai daerah.

( Modesta Fiska / CN26 / SMNetwork )

Sumber : Suara Merdeka.com

25 Juli 2014 Posted by | SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Kasus Haji, KPK Panggil Politikus Partai Hanura

SUARA MERDEKA.com – Jum’at, 25 Juli 2014

JAKARTA, suaramerdeka.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil politikus Partai Hanura Erik Satrya Wardhana terkait dugaan korupsi dalam penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama.

“Dia akan menjadi saksi untuk tersangka SDA,” kata Kepala Bagian Pemberitaan danInformasi KPK, Priharsa Nugraha saat dikonfirmasi, Jumat (25/7) siang.

Selain Erik, lanjut Priharsa, penyidik KPK juga memanggil Setyorini selaku staf tata usaha Menteri Agama dan Farid Wadjad selaku, staf pengawal Wakil Menag dan Wardatun N Soenjono dari swasta. “Mereka juga saksi untuk tersangka SDA,” ujar Priharsa.

Diketahui, Erik merupakan anggota Komisi VI DPR dari Partai Hanura. Dia merupakan salah satu pihak yang ikut dalam rombongan haji bersama Suryadharma Ali. Hal itu pun dibenarkan Irgan Chairul Mahfiz, Ketua DPP PPP pada pemeriksaan, Kamis kemarin.

Dalam kasus ini, KPK sudah menetapka SDA sebagai tersangka. SDA diduga telah menyalahgunakan wewenang dan melakukan perbuatan melawan hukum selaku Menteri Agama.

Dia dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana juncto Pasal 65 KUHPidana.

( Mahendra Bungalan / CN31 / SMNetwork )

Sumber : Suara Merdeka.com

25 Juli 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Kasus Bupati Karawang, KPK Panggil Dua Pegawai PT Tatar Kertabumi

SUARA MERDEKA.com – Jum’at, 25 Juli 2014

JAKARTA, suaramerdeka.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua pegawai PT Tatar Kertabumi, anak perusahaan Agung Podomoro Land dalam penyidikan dugaan pemerasan terkait pengurusan izin surat pernyataan pengelolaan lingkungan (SPPL) di Kabupaten Karawang.

“Mereka adalah Rully dan Rosyid,” kata Kepala Bagian Pembberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha saat dikonfirmasi, Jumat (25/7) siang.

Rully dan Rosyid bakal menjadi saksi buat dua tersangka yang sudah ditetapkan KPK dalam kasus itu. “Mereka akan menjadi saksi untuk tersangka ASW dan NLF,” ujar Priharsa.

Diketahui, KPK sudah menetapkan Bupati Karawang Ade Swara bersama istrinya Nurlatifah sebagai tersangka, Jumat (18/7). Pasangan suami istri itu dijerat atas dugaan memeras PT Tatar Kertabumi senilai Rp 5 miliar.

Pemerasan dilakukan terkait keinginan PT Tatar Kertabumi meminta izin pembangunan Mall di bawah bendera APLN. Atas perbuatan tersebut keduanya disangkakan melanggar Pasal 12 e atau Pasal 23 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang  Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 421 jo Pasal 55 KUHPidana.

PT Tatar Kertabumi diketahui merupakan anak perusahaan PT Agung Podomoro Land (APLN). PT Tatar Kertabumi baru saja diakuisisi APLN melalui PT Pesona Gerbang Karawang senilai Rp 61 miliar. Perusahaan itu akan mengembangkan superblock mini di Kabupaten Karawang di atas lahan seluas 5,5 hektare.

( Mahendra Bungalan / CN31 / SMNetwork )

Sumber : Suara Merdeka.com

25 Juli 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Abraham Pastikan KPK Akan Periksa Melani Suharli

JPNN.COM – Kamis, 24 Juli 2014

JAKARTA — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad memastikan penyidik akan melakukan pemeriksaan terhadap Wakil Ketua MPR Melani Leimena Suharli. Politikus dari Partai Demokrat itu akan diminta klarifikasi terkait dugaan korupsi dalam pelaksanaan ibadah haji.

“Kita akan klarifikasi keterlibatan dia dalam pendalaman,” kata Abraham di kantornya, Jakarta Selatan, Kamis (24/7).

Tak hanya Melani, PT Al-Amin Universal yang merupakan biro perjalanan haji juga akan dipanggil.

Disinggung soal dugaan pemanfaatan kuota haji yang diterima anggota DPR lainnya, Abraham mengaku, hal itu perlu didalami.

“Masih perlu pendalaman,” tegasnya.

PT Al-Amin Universal adalah milik Melani Leimena Suharli. Nama resmi KBIH ini adalah PT Al-Amin Universal (Al Amin Tours) yang beralamat di Jalan Pakubuwono VI No. 109 Jakarta Selatan. KBIH ini biasa membawa rombongan haji pejabat dan anggota DPR.

Perusahaan itu diduga mendapat jatah untuk mengelola kuota haji bagi penyelenggara negara dan tokoh. Namun, kuota tersebut diduga diperdagangkan kepada pihak yang berduit termasuk kepada anggota DPR dan orang dekat Menteri Agama, yang saat itu dijabat Suryadharma Ali. (flo/jpnn)

Sumber : JPNN.COM

24 Juli 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Abraham: KPK Tak Takut Panggil Megawati meski Jokowi Jadi Presiden

KOMPAS.com – Kamis, 24 Juli 2014

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad menyatakan bahwa KPK tidak akan terkendala atau takut untuk memanggil Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, meski kader PDI-P, yakni Joko Widodo (Jokowi) terpilih sebagai presiden periode 2014-2019.

Sebelumnya, Abraham mengatakan, kemungkinan KPK memanggil Megawati untuk dimintai keterangan terkait penyelidikan penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) untuk beberapa obligator Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

“Megawati kan bukan presiden. Presiden pun kalau diperlukan, kita akan panggil. KPK enggak ada kendala panggil presiden,” kata Abraham di Jakarta, Kamis (24/7/2014).

SKL itu dikeluarkan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2002. Saat itu, Presiden yang menjabat adalah Megawati Soekarnoputri Abraham mencontohkan langkah KPK yang telah memeriksa mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Wakil Presiden Boediono terkait kasus-kasus yang ditangani selama ini. Dia mengatakan, tidak ada kendala psikologis bagi KPK untuk memeriksa pejabat tinggi di Indonesia.

“Tidak ada kendala psikologis KPK untuk memeriksa siapa saja, ini sudah dibuktikan pada pemeriksaan Boediomo dan JK,” sambung Abraham.

Mengenai kepastian kapan KPK akan memanggil Megawati, Abraham mengatakan, KPK akan menentukan siapa-siapa saja yang dipanggil terkait penyelidikan BLBI dalam ekspose atau gelar perkara setelah hari raya Idul Fitri.

“Jadi habis Lebaran kami putuskan ya, kami ekspose siapa-siapa saja yang dimintai keterangannya,” ucap Abraham.

Terkait penyelidikan SKL, KPK telah memanggil Laksamana Sukardi, Mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Rizal Ramli, serta mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Kwik Kian Gie.

Seusai diperiksa beberapa waktu lalu, Laksamana mengaku diajukan sejumlah pertanyaan tim penyelidik KPK, termasuk soal rapat kabinet era Megawati yang membahas SKL BLBI. Laksamana dimintai keterangan terkait penyelidikan proses pemberian SKL kepada sejumlah obligor BLBI.

KPK menduga ada masalah dalam proses pemberian SKL kepada sejumlah obligor tersebut. SKL tersebut berisi tentang pemberian jaminan kepastian hukum kepada debitur yang telah menyelesaikan kewajibannya atau tindakan hukum kepada debitor yang tidak menyelesaikan kewajibannya berdasarkan penyelesaian kewajiban pemegang saham. Hal tersebut dikenal dengan inpres tentang release and discharge.

Tercatat beberapa nama konglomerat papan atas, seperti Sjamsul Nursalim, The Nin King, dan Bob Hasan, yang telah mendapatkan SKL dan sekaligus release and discharge dari pemerintah. Menurut Laksamana, penerbitan SKL tersebut merupakan amanat Majelis Pemusyawaratan Rakyat. Melalui ketetapannya, MPR memerintahkan presiden untuk memberikan kepastian hukum kepada para pengutang BLBI.

“Waktu itu zaman Bu Mega, presiden masih mandataris MPR. Jadi, ada TAP MPR yang kalau Beliau melanggar, Beliau bisa dimakzulkan,” ujar Laksamana.

SKL ini pun dikeluarkan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) berdasarkan Instruksi Presiden No 8 Tahun 2002. Laksamana melanjutkan, SKL tersebut merupakan produk konstitusi yang harus dilaksanakan. Namun, menurut dia, jika di kemudian hari ditemukan masalah, pemberian SKL ini dapat ditinjau lagi. Selain ditanya soal rapat kabinet, Laksamana mengaku diajukan pertanyaan oleh penyidik KPK seputar beberapa obligor BLBI.

Sumber : Kompas.com

24 Juli 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Pimpinan KPK Tunggu Satgas Serahkan Sprindik Bendum PDIP

CENTRO ONE.COM  – Kamis, 24 Juli 2014

Centroone.com –  Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad tak memungkiri jika pihaknya telah menyiapkan surat perintah penyidikan atas nama Bendahara Umum PDI Perjuangan Olly Dondokambey. Status anak buah Megawati di partai berlambang kepala banteng bermoncong putih itu tinggal menghitung hari.

Dikatakan Abraham, pimpinan KPK saat ini tengah menunggu sprindik itu diserahkan oleh satgas KPK yang menangani perkara dugaan korupsi dugaan korupsi proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang, Bogor, Jawa Barat. “Saya tunggu sprindik Satgasnya,” ungkap Abraham dikantornya, Jakarta, Kamis (24/7/2014).

Abraham menampik jika pihaknya lamban menentukan siap terkait status hukum untuk Olly tersebut. Menurut Abraham, sebelum diputuskan lebih lanjut pihaknya benar-benar mengkaji secara mendalam soal dugaan keterlibatan Olly.

Putusan majelis hakim terhadap sejumlah terdakwa kasus Hambalang yang menyebutkan nama Olly juga menjadi pertimbangan. Pertimbangan itu, kata Abraham, ditindaklanjuti di internal Satgas KPK dalam suatu gelar perkara atau ekspos. “Internal satgas yang akan ekspose karena olly itu dari pengembangan putusan pengadilan, jadi ekspose di tingkat satgas,” terangnya.

Pengakuan Abraham itu senada dengan pengakuan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Busyro Muqoddas. Busyro menegaskan bahwa pihaknya tak akan membiarkan Olly Dondokambey. Bahkan, KPK segera memeriksa Olly. “Olly akan diperiksa,” ucap Busyro.

Busyro memastikan bukan menjadi hambatan jika Olly masuk dalam kabinet pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Ditegaskan Busyro, pihaknya bekerja secara tepat dan cepat. Status tersangka diperkirakan tidak akan lama lagi akan disematkan kepada Olly oleh KPK. Terlebih, dugaan keterlibatan Olly sudah diberkaskan oleh tim penyidik KPK. “Equality before the law berlaku, tak masalah dia diangkat sebagai pejabat. Pinsipnya, KPK akan melakukan penidikan secara cepat, dan itu akan didalami,” tandasnya.

Dugaan keterlibatan Olly Dondokambey dalam kasus korupsi P3SON Hambalang mencuat dalam surat dakwaan para terdakwa kasus tersebut. Terlebih dalam amar putusan 2 terdakwa Deddy Kusdinar dan Teuku Bagus Mohammad Noor disebutkan bahwa Bendahara Umum PDI Perjuangan itu terbukti menerima uang suap sebesar Rp 2,5 miliar dari proyek P3SON.

Hakim menyebut suap tersebut berkaitan dengan pengurusan proses anggaran proyek P3SON yang tengah dibahas di Badan Anggaran (Banggar) DPR. Sebab, melalui Banggar DPR tersebut, anggaran proyek yang awalnya single years menjadi multiyears itu meningkat drastis, dari mulanya hanya menelan biaya sebesar Rp 125 miliar menjadi Rp 2,5 triliun.

Sumber : Centroone.com

24 Juli 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Usai Lebaran KPK akan Periksa Petinggi BCA

TRIBUN NEWS.COM – Kamis, 24 Juli 2014

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, (KPK) Abraham Samad mengatakan pihaknya segera memanggil petinggi PT Bank Central Asia (BCA) terkait dugaan korupsi dalam keberatan pajak PT BCA. Menurutnya, pemanggilan itu akan dilakukan setelah Lebaran.

“Sehabis Lebaran kami akan lakukan intensifitas pemeriksaan,” kata Abraham di KPK, Jakarta, Kamis (24/7/2014).

Langkah itu diambil mengingat, dalam beberapa hari ke depan KPK akan jeda sejenak untuk libur merayakan Hari Raya Idul Fitri. Namun selepas Lebaran, kata dia, KPK akan kembali intensif bekerja.

“Ternasuk memeriksa kasus Hadi Purnomo dan petinggi BCA,” ujarnya.

Diketahui, Drektorat PPH di Direktorat Jenderal Pajak kala itu menangani kasus dugaan pengemplangan pajak BCA. Direktorat PPH pun sempat menolak keberatan pajak yang diajukan BCA. Belakangan, keputusan itu dianulir Hadi Poernomo lewat nota dinas yang dikeluarkannya.

Hadi selaku Dirjen Pajak mengabulkan permohonan keberatan pajak BCA melalui nota dinas bernomor ND-192/PJ/2004/ pada 17 Juni 2004. Menurut Hadi, BCA dianggap masih memiliki aset dan kredit macet yang ditangani Badan Penyehatan Perbankan Nasional sehingga koreksi Rp 5,5 triliun itu dibatalkan.

Namun, karena pembatalan tersebut, negara kehilangan pajak penghasilan dari koreksi penghasilan BCA sebesar Rp 375 miliar. Hadi sebelumnya juga menjabat Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.

Sumber : Tribun News.com

24 Juli 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

KPK akan Kebut Kasus Hadi Poernomo Usai Lebaran

detikNews – Kamis, 24 Juli 2014

Jakarta – Usai Ditetapkan sebagai tersangka, Eks Ketua BPK Hadi Poernomo belum sekalipun diperiksa. Ketua KPK, Abraham Samad menegaskan akan mengebut kasus pajak Bank BCA itu usai lebaran.

“Sekarang kan Kamis, besok Jumat, habis lebaran nanti kita intensifkan pemeriksaan,” kata Samad di kantornya, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (24/7/2014).

Namun, Samad belum memastikan kapan akan memeriksa Hadi Poernomo sebagai tersangka. Menurut Samad, pemanggilan Hadi sebagai tersangka tergantung kebutuhan penyidik.

“Itu tergantung penyidik,” tegasnya.

Seperti diketahui, eks Ketua BPK Hadi Poernomo ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus pajak PT Bank BCA. Hadi disangka telah menyalahgunakan wewenang semasa menjabat sebagai Dirjen Pajak periode 2002-2004.

Pada tahun 2003, PT Bank BCA mengajukan surat keberatan pembayaran pajak tahun 1999. Hadi saat itu mengabulkan semua permohonan Bank BCA dan menihilkan beban pajak bank itu.
(kha/ndr)

Sumber : detikNews

24 Juli 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

KPK Tentukan Status Jero Wacik Setelah Lebaran

detikNews – Kamis, 24 Juli 2014

Jakarta – Penyelidikan kasus korupsi pengadaan di kementerian ESDM akan segera memasuki babak baru. KPK akan melakukan gelar perkara untuk menentukan status Menteri ESDM Jero Wacik setelah lebaran.

“Jero kita ekspose setelah lebaran,” kata Ketua KPK, Abraham Samad usai membagikan takjil di depan gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (24/7/2014).

Samad belum bisa memastikan status Jero setelah ekspose. Alasannya semuanya bergantung dari forum ekspose yang akan dibahas bersama pimpinan lain.

“Nanti kita dalami dulu, tergantung eksposenya bagaimana,” jelas Samad.

Ketua KPK itu menambahkan, kasus-kasus lain yang ada di Kementerian ESDM yang sudah dalam tahap penyidikan juga akan didalami ada tidaknya keterlibatan Jero Wacik. Semua kasus di ESDM akan dibahas dalam satu forum ekspose.

“Saya belum tahu persis nanti masuk (kasus) yang mana, itu tergantung ekspose, tapi kita fokuskan semua,” tegasnya.

Seperti diketahui saat ini KPK tengah menyelidiki kasus dugaan korupsi dalam beberapa pengadaan di Kementerian ESDM dari tahun 2010-2013. Beberapa pihak sudah diperiksa, termasuk Jero Wacik dan sang istri Triesna Wacik.

Sementara itu, di tahap penyidikan dua kasus di Kementerian ESDM tengah ditangani, yakni kasus pembahasan APBN-P 2013. Selain itu ada pula kasus pengadaan di Kesekjenan dengan tersangka Eks Sekjen ESDM Waryono Karno.

(kha/ndr)

Sumber : detikNews

24 Juli 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

KPK: Koruptor Tidak Layak Dapat Remisi

KOMPAS.com – Kamis, 24 Juli 2014

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad berpendapat, terpidana kasus korupsi seharusnya tidak mendapatkan remisi. Menurut Abraham, pemberian remisi kepada narapidana kasus korupsi tidak sejalan dengan semangat memerangi korupsi dan menciptakan efek jera.

“Menurut saya kalau koruptor itu tidak layak lah mendapatkan remisi,” kata Abraham di Jakarta, Kamis (24/7/2014).

Dia menanggapi masuknya nama mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin dalam daftar narapidana yang direkomendasikan untuk mendapatkan remisi Lebaran. Nazaruddin diusulkan untuk dapat remisi khusus 1 bulan dan remisi umum 3 bulan.

Nama lain yang diusulkan adalah bekas Kepala Bareskrim Susno Duadji yang dibui di Penjara Bogor. Susno dipertimbangkan mendapat remisi khusus 1 bulan dan remisi umum 2 bulan.

Abraham mengatakan, seharusnya pemberian remisi untuk narapidana kasus korupsi ditiadakan untuk menciptakan efek jera. Kecuali, kata dia, remisi bagi narapidana korupsi yang masuk dalam kategori justice collaborator yang membantu lembaga penegak hukum membongkar kasus lain.

Saat ditanya apakah Nazaruddin termasuk narapidana kasus korupsi yang dianggap bekerja sama dengan KPK atau tidak, Abraham mengatakan, untuk menentukan posisi Nazaruddin tersebut diperlukan pembahasan dengan biro hukum KPK.

“Untuk menentukan orang justice collaborator itu kan perlu kerja sama di biro hukum,” ujarnya.

Pada 20 April 2012, Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman penjara 4 tahun 10 bulan dan denda Rp 200 juta kepada Nazaruddin. Hukuman Nazaruddin kemudian diperberat menjadi 7 tahun penjara dan denda Rp 300 juta di tingkat kasasi.

Putusan kasasi ini dibacakan majelis hakim kasasi yang dipimpin Hakim Agung Artidjo Alkostar dengan hakim anggota Mohammad Askin dan MS Lumme pada 22 Januari tahun lalu.

Sumber : Kompas.com

24 Juli 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: