KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Mantan Sekjen Kemenlu Divonis 2,5 Tahun


SUARA MERDEKA – Kamis, 24 Juli 2014

  • Mark Up Biaya Sidang Internasional

JAKARTA – Mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Luar Negeri Sudjadnan Parnohadiningrat divonis 2,5 tahun penjara, denda Rp 100 juta subsider dua bulan kurungan. Dia dinilai terbukti menyalahgunakan kewenangan dalam pelaksanaan sidang internasional di Kemenlu tahun 2004-2005.

“Menyatakan terdakwa Sudjanan Parnohadiningrat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagai perbuatan berlanjut,” kata hakim ketua Nani Indrawati membacakan amar putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jl HR Rasuna Said, Jaksel, Rabu (23/7).

Majelis hakim memaparkan, Sudjadnan dalam pelaksanaan lima pertemuan menunjuk langsung Professional Convention Organizer (PCO) tanpa melalui persyaratan yang diatur dalam Keppres RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Sudjanan juga memerintahkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana yang tidak sesuai peruntukkannya.

Memanupulasi

Kelima kegiatan yang dimaksud adalah International Conference of Islamic Scholar (ICIS) pada 23-26 November 2004 di JCC, pertemuan khusus para kepala negara ASEAN, pemimpin negara-negara lain dan organisasi internasional mengenai penanggulangan bencana akibat gempa bumi dan tsunami pada 5-6 Januari 2005 di JCC.

Selain itu, Senior Official Meeting ASEAN EU dan ASEAN EU Ministerial Meeting pada 7-10 Maret 2005 di Jakarta. Kemudian, SOM ASEAN dan Pertemuan ASEM Inter Faith Dialogue pada 18-23 Juli 2005 di Hotel Nusa Dua Bali dan kelima, Konferensi High Level Plenary Meeting on Millenium Development Goals (MDGs) pada 3-5 Agustus 2005 di Jakarta. Selain itu, Sudjanan memanipulasi laporan tujuh kegiatan pertemuan dan sidang internasional dengan cara seolah-olah menggunakan PCO. Padahal Sudjadnan melaksanakan secara swakelola tanpa sesuai aturan.

Sudjadnan, menurut hakim, terbukti menguntungkan orang lain atas penyimpangan pembiayaan pelaksanaan konferensi, yakni mantan kepala Biro Keuangan Warsita Eka, mantan kepala Bagian Pelaksana Anggaran Sekjen Deplu RI I Gusti Putu Adnyana, dan mantan Kabag Pengendali Anggaran Sekjen Deplu Suwartini Wirta.

“Masing-masing sejumlah Rp 165 juta,” ujar hakim anggota Ibnu Basuki Widodo. Dari pengadaan kegiatan sidang internasional ini, Kemenlu mengeluarkan uang Rp 22,48 miliar untuk pembayaran PCO maupun hotel dan akomodasi pada pelaksanaan sidang yang dilakukan swakelola.

“Adapun biaya riil pembayaran PCO dan hotel seluruhnya Rp 9,33 miliar, sehingga terdapat adanya selisih uang yang dikeluarkan dengan biaya riil Rp 13,143 miliar,” ungkap hakim anggota I Made Hendra Kusuma. Majelis hakim menambahkan, dalam perkara ini sudah dilakukan pengembalian uang dari pihak penerima, yakni Warsita Eka dan I Gusti Putu sebesar Rp 1,653 miliar, sehingga kerugian negara menjadi Rp 11,490 miliar. (dtc-71)

Sumber : Suara Merdeka Cetak

24 Juli 2014 - Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: