KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

KPK Ingatkan PNS Soal Gratifikasi Hari Raya


SUARA MERDEKA.com – Kamis, 24 Juli 2014

YOGYAKARTA, suaramerdeka.com – Menjelang Idul Fitri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan kalangan penyelenggara berhati-hati soal penerimaan parcel hari raya.

Mengacu UU nomer 20 tahun 2001 jo UU No 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, PNS dilarang menerima gratifikasi. Jika terbukti melanggar, ancamannya pidana penjara seumur hidup, atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun.

Dalam siaran pers yang diterima suaramerdeka.com, juru bicara KPK Johan Budi menegaskan gratifikasi yang dimaksud tidak hanya berupa uang atau barang. Tapi juga pemberian dalam bentuk lain semisal potongan harga, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, dan pengobatan cuma-cuma.

“Para penyelenggara negara dan PNS harus bisa menjadi contoh bagi masyarakat. Salah satunya dengan menghindari permintaan maupun penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan,” kata Johan.

Namun jika dalam situasi terpaksa, maka wajib dilaporkan ke KPK dalam tenggat waktu 30 hari  kerja sejak diterimanya gratifikasi tersebut. Hal ini berlaku pula untuk perayaan hari besar keagamaan dan hari besar lain yakni Idul Fitri, Natal, dan Tahun Baru.

Jika bingkisan itu berisi makanan yang mudah kadaluarsa, dianjurkan menyalurkannya ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak lain yang lebih membutuhkan. Namun, hal ini harus disertai laporan ke masing-masing instansi dilengkapi dengan penjelasan taksiran harga dan dokumentasi penyerahannya.

Selanjutnya instansi bersangkutan melaporkan seluruh rekapitulasi penerimaan tersebut kepada KPK. Imbauan ini ditujukan kepada ketua/pimpinan lembaga tinggi negara, menteri, Jaksa Agung RI, Kapolri, Panglima TNI, kepala lembaga pemerintah non pemerintahan, Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

“Kami berharap mereka dapat meneruskan imbauan ini ke kalangan internal,” kata Johan.

Selain itu, KPK juga meminta pimpinan kementerian, pimpinan daerah, BUMN dan BUMD untuk menerbitkan surat terbuka atau iklan melalui media massa. Isinya berupa imbauan kepada para pemangku kepentingan agar tidak memberikan sesuatu apapun kepada para pejabat dan pegawai di lingkungan kerjanya.

( Amelia Hapsari / CN19 / SMNetwork )

Sumber : Suara Merdeka

Iklan

24 Juli 2014 - Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: