KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Mundur dari Pilpres, Berarti Tidak Demokratis


SUARA MERDEKA.com – Rabu, 23 Juli 2014

YOGYAKARTA, suaramerdeka.com – Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai pemenang Pilpres tadi malam. Namun penetapan pemenang itu diwarnai dengan sikap yang kurang elok dan arif yang dilakukan oleh capres Prabowo Subianto yang memilih mundur dari proses pelaksanaan Pilpres beberapa jam menjelang pengumuman hasil Pilpres.

Tidak hanya mundur, Prabowo justru menyatakan menolak hasil Pilpres dengan alasan suaranya dicurangi. Tindakan Prabowo itu sangat disayangkan oleh beberapa tokoh masyarakat dan para akademisi. Salah satunya dari Rektor UGM Prof Dr Pratikno MSocSc yang menganggap sikap Prabowo yang menolak pelaksanaan Pilpres sebagai sikap yang tidak demokratis dan ketidakdewasaan dalam berpolitik.

”Selama ini belum pernah ada kandidat menyatakan mengundurkan diri dalam proses Pilkada atau Pemilu, ini untuk pertama kalinya di Indonesia,” katanya.

Menurutnya, seharusnya Prabowo mengikuti proses rekapitulasi perhitungan suara hingga selesai bahkan sampai KPU mengumumkan pemenang Pilpres. Kalau pun menolak hasil Pilpres maka secara konstitusional bisa digugat di tingkat MK.

”Sikap inkonsisten ini sangat disayangkan. Di satu sisi menyatakan tunduk terhadap konstitusi, tetapi di sisi lain menolak menggunakan mekanisme yang diatur dalam konstitusi,” imbuhnya.

Pernyataan mengundurkan diri dari proses Pilpres itu bisa berimplikasi pada gugurnya hak konstitusi untuk mengajukan gugatan hasil Pilpres ke MK.

Prof Pratikno berpendapat, demokrasi membutuhkan kepatuhan terhadap aturan main. Seharusnya pasangan Capres dan Cawapres yang ikut dalam Pemilu presiden sebaiknya tetap menghormati proses dan hasil yang telah ditetapkan oleh KPU.

”Masyarakat luas sudah menunjukkan kedewasaannya dalam berpolitik dengan keaktifannya dalam Pilpres, dan tanpa gejolak dalam suasana yang menegangkan. Saatnya elit nasional justru harus belajar pada kearifan politik masyarakat,” imbuhnya.

Guru besar Hukum Pidana UGM Prof Dr Eddy OS Hiarej menegaskan, mundurnya Prabowo dari Pilpres tidak bisa dikenakan sanksi pidana, soalnya aturan yang diatur dalam undang-undang apabila yang bersangkutan mundur sebelum pencoblosan atau mundur setelah penetapan pemenang pada putaran pertama.

”Ini tidak ada putaran pertama, kelihatannya mereka sudah mengkaji itu sebelumnya sehingga tidak bisa dikenakan pidana,” kata pengajar Fakultas Hukum itu.

Meski tim dari Prabowo kemudian menyebutkan bahwa Prabowo mundur dari proses rekapitulasi dan menolak hasil Pilpres, namun hasil penetapan pemenang Pilpres oleh KPU tetap sah secara hukum. ”Hasil itu sah,” katanya.

Tim Prabowo yang berencana melakukan gugatan ke tingkat Mahkamah Konstitusi, dinilai langkah hukum tersebut kontraproduktif dan inkonsistensi, pasalnya Prabowo sudah menyatakan mundur dari arena Pilpres. ”Kalau pun maju, itu sangat lucu,” tambahnya.

( Bambang Unjianto / CN19 / SMNetwork )

Sumber : Suara Merdeka

Iklan

23 Juli 2014 - Posted by | BERITA POLITIK DAN BERITA UMUM

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: