KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

KPK dan DPD Kompak Tolak UU MD3


TEMPO.CO – Rabu, 23 Juli 2014

TEMPO.CO, Jakarta – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Busyro Muqoddas, mengatakan, lembaganya bersama Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menolak secara resmi pengesahan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). “DPD dengan KPK akan mendalami dan bersama-sama mengajukan suatu penolakan,” kata Busyro dalam konferensi pers di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu, 23 Juli 2014.

Menurut Busyro, penyusunan MD3 terkesan buru-buru dan tidak transparan. Dia menilai, waktu penyusunan dari 8 Juni hingga 8 Juli terlalu singkat . Selain itu, pihak-pihak yang menyusun pun tak melibatkan semua pihak yang berkepentingan. “Ini yang kesannya tidak transparan,” ujar Busyro. (Baca: Irman Gusman Sambangi KPK Curhat Soal UU MD3).

Busyro pun menilai UU MD3 yang baru lebih mendahulukan kepentingan internal anggota DPR. UU MD3 juga dinilainya mengkorupsi konstitusi dan kewenangan-kewenangan lembaga negara. “Termasuk lembaga negara berupa aparat penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, dan KPK,” kata dia.

Padahal, menurut Busyro, UU MD3 ini memiliki konstruksi yang luas dan sistemik. Artinya, efeknya menyebar ke isntitusi-intstusi lain. “Konsekuensinya adalah dilakukan dengan menjaga marwah DPR,” katanya. (Baca: ICW : Polisi dan Jaksa Perlu Sikapi UU MD3).

Anggota DPD, I Wayan Sudirta, pada konferensi pers yang sama, mengatakan ada tiga hal yang menyebabkan DPD ikut menolak UU MD3. Pertama, penyusunan UU MD3 tak melibatkan semua stakeholder, terutama DPD yang kewenangannya juga diatur dalam UU MD3. “Kami tidak boleh ikut membahas dan hanya diundang dua jam dan dipersilakan pergi,” uajr Wayan. (Baca: KPK: DPR Tak Mendukung Pemberantasan Korupsi).

Kedua, UU MD3 mempersulit KPK dalam memeriksa atau meminta keterangan dari anggota DPR karena harus izin pada Mahkamah Kehormatan Dewan terlebih dahulu. “Cenderung melindungi koruptor,” katanya. Ketiga, aturan menghapus Badan Akuntabilitas Keuangan Negara tidak mencerminkan upaya memerantas korupsi. “Jelas memperlemah upaya pemberantasan korupsi,” katanya.

Pasal 245 ayat 1 UU MD3 memuat ketentuan bahwa penyidik, baik dari kepolisian, kejaksaan, dan KPK mesti mendapat izin terlebih dahulu dari Mahkamah Kehormatan Dewan. Sementara itu, pada bulan Maret 2013 lalu, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan kewenangan yang mengatur DPD RI. Namun, dalam UU MD3 ini, apa yang telah diputuskan MK tersebut tak ikut disertakan.

PRIO HARI KRISTANTO

Sumber : Tempo.Co

23 Juli 2014 - Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: