KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Pelayanan Kantor Pertanahan Dikeluhkan


SUARA MERDEKA – Selasa, 22 Juli 2014

  • BPN : Terapkan Prosedur Standar

Setelah Badan Pertanahan Nasional dipimpin mantan Kejagung Hendarman Supanji, berbagai pelayanan di lembaga yang salah satunya mengurusi pembuata sertifikat tanah tersebut, harus terbebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). Namun apakah komitmen BPN tersebut sudah diterapkan hingga di daerah? Berikut laporannya.

TULISAN ini merujuk kekecewaan pemilik tanah yang merasa kesulitan, ketika hendak memecah tanah mereka menjadi beberapa sertifikat. Kesulitan yang dihadapi terkait biaya yang harus dikeluarkan, ketika me­ngurusnya di Kantor Pertanahan Kota Salatiga. Setiap sertifikat atas peme­cahan tanah tersebut dikenai biaya cukup mahal, sesuai dengan jumlah sertifikat baru yang terbit.

Proses pemecahan sertifikat itu pun akhirnya ditunda, karena tidak mampu membayar biaya itu. Se­bagai pemilik tanah, posisi tawarnya sangat rendah dan mau tidak mau harus mengikuti keputusan BPN. Kemudian proses itu pun dicoba di­selesaikan lewat Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau yang dikenal dengan notaris.

Ternyata, proses melewati notaris tersebut sama, apalagi bila proses pemecahan tanah tersebut terkait bisnis. Sejumlah notaris yang dimintai konfirmasi terkait persoalan itu pun tidak bisa berbuat banyak. Tidak hanya itu, sejumlah aturan pela­yanan dan biaya, terkait proses pe­ngurusan sertifikat dinilai memberat­kan, sehingga pada akhirnya dibe­bankan notaris kepada kliennya.

Setidaknya ada 15 Pejabat Pem­buat Akta Tanah (PPAT) atau notaris di Kota Salatiga, pernah protes de­ngan melayangkan surat ke Kantor Pertanahanan Kota Salatiga.

Surat itu juga ditembuskan ke Kepala BPN RI dan Kepala BPN Provinsi Jateng.

Surat atas nama Ikatan Pejabat Pembuat Akta tanah (IPPAT) itu ditandatangani notaris Wiwik Indriani SH SpN, Ani Isnawati SH, M Fauzan SH, Arini Hidaya SH, Siti Irianti SH, Ananstasia Winarti SH, Sri Rahayu Haryono SH, Danny Kusumastuti SH, dan Huzein SH MKn. Lalu Rita Suprapti SH, Agustina Rahmawati SH, Burhanudin SH, Supriyadi SH, Sofie Purwanti SH, Pisco Eko Pandansari SH, Sunarmi SH, dan Kotot Tamtama SH MKn.

Beberapa notaris itu mengaku ada biaya-biaya tertentu yang ditetapkan BPN dalam pengurusan akta tanah.

”Ada beberapa item proses pe­ngurusan tanah yang menjadi sumber lahan mencari uang di BPN. Kami protes tentang itu karena kami dipalak (wajib bayar) bila ingin proses pengurusan akta, berjalan lancar. Bahkan biaya itu bisa melambung tinggi,” ungkap salah satu notaris itu.

Notaris lainnya menyebutkan hampir semua biaya tidak resmi tersebut tidak ada bukti kwitansi, sehingga terkesan biaya siluman atau pungutan liar.

Para notaris itu berharap agar tidak ada lagi biaya tidak jelas yang membebani, dalam proses pembuatan akta, pemecahan akta, balik nama akta, dan lainnya.

Mengikuti Prosedur

Kepala Badan Pertanahan Kota Salatiga, Ronald Lumban Gaol ketika ditemui mengungkapkan, bila me­ngurus tanah jangan menggunakan pihak ketiga atau calo.

Bahkan jangan pakai kuasa, karena ada biaya jasa. Datang saja sen­diri, maka prosesnya akan mengikuti prosedur yang telah ditentukan.

Tidak ada biaya tidak jelas atas pengurusan sertifikat, di luar ketentuan yang berlaku. Justru Ronald mengemukakan, nama BPN kerap dipakai dengan dalih untuk membayar biaya-biaya tertentu, padahal tidak ada biaya yang dimaksud.

Dijelaskan, sistem administrasi Kantor Pertanahan sudah online dengan BPN pusat.

Bila salah satu persyaratan pengajuan sertifikat tidak lengkap, maka sistem komputerisasi akan menolaknya.

Terkait surat dari Notaris tersebut, Ronald menganggapnya sebagai surat kaleng, karena tidak ada nomor surat organisasi dan tidak disebutkan siapa ketua organisasi, serta tidak dilengkapi dengan cap dan stempel.

Saat ini pihaknya sedang gencar melaksanakan Program Nasional Agraria (Prona) dengan mempermudah masyarakat menyertifikasi tanah. (Surya Yuli P-72)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/07/22/268156/Pelayanan-Kantor-Pertanahan-Dikeluhkan

22 Juli 2014 - Posted by | SALATIGA

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: