KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Berharap pada Penyelenggaraan Haji yang Lebih Baik


Selasa, 22 Juli 2014

DanaHaji-kecilBeberapa bulan menjelang penyelenggaraan ibadah haji, pemberitaan tentang kasus korupsi dana haji dengan tersangka mantan menteri agama SDA, masih terus berlangsung. Lukman Hakim Saifuddin yang ditunjuk sebagai menteri agama baru, bergerak cepat membenahi kementeriannya. Ia tak punya banyak waktu, hanya sekira lima bulan saja masa jabatannya.
 
Karena itu, di hari pertama menjabat pada 10 Juni 2014, ia langsung sowan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna mendapatkan masukan bagaimana membenahi kinerja Kementerian Agama yang terpuruk. Memulihkan citra korup memang bukan persoalan gampang. Ia menjanjikan berbagai kelemahan akan diperbaiki guna menutup celah korupsi.

Di KPK, Lukman banyak mendapatkan “pekerjaan rumah”. Menurut Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas, ada empat rekomendasi KPK. Pertama revisi UU Haji yang perlu adanya pemisahan fungsi regulator dan operator. Kedua, Kementerian Agama perlu menyelesaikan aturan pelaksanaan penyelenggaraan haji. Ketiga, terkait perlunya standardisasi indirect cost dan pelaksanaannya serta keempat, mengenai transparansi penggunaan kuota haji.

“Selain itu, ada 48 saran pencegahan korupsi dari pimpinan KPK untuk Kementerian Agama,” kata Busyro. Dari jumlah itu, masih ada 19 saran yang belum dikerjakan sampai ditetapkannya Suryadharma Ali sebagai tersangka.

Karena itu, kata Busyro, KPK berharap menteri baru bisa menindaklanjuti sesegera mungkin. Ia berharap, penyelenggaraan ibadah haji tahun ini akan berjalan dengan lancar dan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. “Lebih baik itu, bisa ongkosnya lebih murah, akomodasinya lebih baik dan pelayanan yang prima,” katanya.

Saran itu sebenarnya merupakan bagian dari hasil kajian KPK tentang pengelolaan ibadah haji pada 2009-2010. KPK melakukam kajian, sebab dana haji yang dikelola sangat besar, yakni mencapai enam triliun rupiah pada 2009.
Dalam kajian itu, 48 temuan dan rekomendasi terbagi pada lima aspek, yakni aspek regulasi (7 temuan), aspek kelembagaan (6 temuan), aspek tata laksana (28 temuan), aspek manajemen SDM (3 temuan), dan aspek manajemen kesehatan (4 temuan).

Lukman mengatakan masukan dari KPK akan segera ditindaklanjuti, meski penyidikan penyelenggaraan haji yang dilakukan KPK menyebabkan demoralisasi di internal instansinya. Ia juga berjanji akan mendukung KPK dalam pengusutan perkara itu.
 
(Humas)

Sumber : http://kpk.go.id/id/berita/berita-kpk-kegiatan/2001-berharap-pada-penyelenggaraan-haji-yang-lebih-baik

Iklan

22 Juli 2014 - Posted by | BERITA KPK

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: