KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Berharap pada Penyelenggaraan Haji yang Lebih Baik

Selasa, 22 Juli 2014

DanaHaji-kecilBeberapa bulan menjelang penyelenggaraan ibadah haji, pemberitaan tentang kasus korupsi dana haji dengan tersangka mantan menteri agama SDA, masih terus berlangsung. Lukman Hakim Saifuddin yang ditunjuk sebagai menteri agama baru, bergerak cepat membenahi kementeriannya. Ia tak punya banyak waktu, hanya sekira lima bulan saja masa jabatannya.
 
Karena itu, di hari pertama menjabat pada 10 Juni 2014, ia langsung sowan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna mendapatkan masukan bagaimana membenahi kinerja Kementerian Agama yang terpuruk. Memulihkan citra korup memang bukan persoalan gampang. Ia menjanjikan berbagai kelemahan akan diperbaiki guna menutup celah korupsi.

Di KPK, Lukman banyak mendapatkan “pekerjaan rumah”. Menurut Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas, ada empat rekomendasi KPK. Pertama revisi UU Haji yang perlu adanya pemisahan fungsi regulator dan operator. Kedua, Kementerian Agama perlu menyelesaikan aturan pelaksanaan penyelenggaraan haji. Ketiga, terkait perlunya standardisasi indirect cost dan pelaksanaannya serta keempat, mengenai transparansi penggunaan kuota haji.

“Selain itu, ada 48 saran pencegahan korupsi dari pimpinan KPK untuk Kementerian Agama,” kata Busyro. Dari jumlah itu, masih ada 19 saran yang belum dikerjakan sampai ditetapkannya Suryadharma Ali sebagai tersangka.

Karena itu, kata Busyro, KPK berharap menteri baru bisa menindaklanjuti sesegera mungkin. Ia berharap, penyelenggaraan ibadah haji tahun ini akan berjalan dengan lancar dan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. “Lebih baik itu, bisa ongkosnya lebih murah, akomodasinya lebih baik dan pelayanan yang prima,” katanya.

Saran itu sebenarnya merupakan bagian dari hasil kajian KPK tentang pengelolaan ibadah haji pada 2009-2010. KPK melakukam kajian, sebab dana haji yang dikelola sangat besar, yakni mencapai enam triliun rupiah pada 2009.
Dalam kajian itu, 48 temuan dan rekomendasi terbagi pada lima aspek, yakni aspek regulasi (7 temuan), aspek kelembagaan (6 temuan), aspek tata laksana (28 temuan), aspek manajemen SDM (3 temuan), dan aspek manajemen kesehatan (4 temuan).

Lukman mengatakan masukan dari KPK akan segera ditindaklanjuti, meski penyidikan penyelenggaraan haji yang dilakukan KPK menyebabkan demoralisasi di internal instansinya. Ia juga berjanji akan mendukung KPK dalam pengusutan perkara itu.
 
(Humas)

Sumber : http://kpk.go.id/id/berita/berita-kpk-kegiatan/2001-berharap-pada-penyelenggaraan-haji-yang-lebih-baik

22 Juli 2014 Posted by | BERITA KPK | Tinggalkan komentar

KPK Tindak Lanjuti Laporan Ekspor Timah Ilegal di Bangka Belitung

detikNews – Selasa, 22/07/2014

KPK Tindak Lanjuti Laporan Ekspor Timah Ilegal di Bangka Belitung

 Fajar Pratama – detikNews
 
Jakarta – KPK mendapatkan laporan adanya dugaan ekspor timah ilegal di Bangka Belitung. Lembaga antikorupsi ini sedang menelaah dan akan segera menindaklanjuti laporan tersebut.

“Laporan sekarang dalam tahap verifikasi dan investigasi,” ujar Ketua KPK Abraham Samad menjawab pertanyaan mengenai laporan tersebut, Selasa (22/7/2014).

Pekan lalu, tim Panja Timah DPRD Bangka Belitung yang diketuai oleh Eka Mulya Putra bersama dengan belasan anggota dewan lainnya, melaporkan dugaan permainan tambang timah tersebut ke KPK. “‎Semoga dapat ditindaklanjuti oleh KPK terkait dengan kerugian negara di sektor pertambangan timah,” kata Eka di kantor KPK Selasa petang.

‎Modus permainan pertambangan timah tersebut, kata Eka, yakni dengan adanya cukong-cukong yang ikut bermain. Dia juga mencium adanya ekspor timah ilegal.

“Terdapat selisih data ekspor timah selama periode 2003-2014 antara yang dicatat oleh pemerintah dan data yang diterima negara pembeli,” kata Eka membacakan temuan panja.

Eka juga menyatakan, ada beberapa perusahaan yang masih menunggak royalti sebesar Rp 6,87 miliar. Ada pula insiden-insiden penangkapan kapal-kapal liar yang melakukan penyelundupan timah dari Bangka Belitung ke luar negeri. “Dari berulangnya kasus penyelundupan dan perdagangan timah ilegal, dengan berbagai modus, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum tidak berjalan,” ujar Eka.

Eka lantas menyerukan gagasannya, agar pedagangan timah di Indonesia dilakukan dalam satu bursa. Menurutnya, hal itu bisa efektif untuk menstabilkan harga. “Kami meminta KPK untuk melakukan pengawasan di bidang tata niaga timah, sehingga tumbuh iklim penegakan hukum dan efek jera bagi pelaku pelanggaran,” kata Eka. (fjr/fjr)

22 Juli 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

KPK Larang Terima Parsel

JAWA POS – Selasa, 22 Juli 2014

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengeluarkan surat himbauan larangan penerimaan gratifikasi menjelang lebaran. Dalam surat itu pejabat negara di lingkungan Kementerian, Lembaga, Organisasi dan Pemerintah dilarang menerima gratifikasi termasuk parsel lebaran.

Surat tertanggal 8 Juli 2014 itu ditandatangani Ketua KPK Abraham Samad. Dalam surat itu Abraham meminta pegawai negeri dan penyelenggaran negara menghindari permintaan atau penerimaan gratikasi terkait lebaran.

“Gratifikasi itu baik berupa uang, parsel, bingkisan, fasilitas dan bentuk lainnya dari rekanan, pengusaha atau masyarakat yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajibannya,” ujar Juru Bicara KPK Johan Budi.

Jika peringatan ini dilarangan maka ada resiko sanksi pidana yang bisa dijatuhkan sesuai UU Tipikor. Menurut Johan apabila, penyelenggara negara atau PNS dalam kondisi terpaksa menerima gratifikasi, maka yang bersangkutan harus melaporkan ke KPK dalam masa waktu 30 hari kerja. KPK menyarankan parsel berupa bingkisan makanan yang mudah kadaluarsa dan dalam jumlah wajar bisa disalurkan ke panti sosial.

’’Tapi tetap dengan melaporkan penerimaan itu ke instansinya masing-masing dengan disertai taksiran harga dan dokumentasi penyerahannya,’’ ujar Johan. Instansi penyelenggara negara atau PNS tersebut yang nantinya harus melaporkan ke KPK.(gun/dio)

Sumber : http://www.jawapos.com/baca/artikel/4816/KPK-Larang-Terima-Parcel

22 Juli 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Sumpah Bukan Sampah

Senin, 21 Juli 2014

Sumpah-Kecil

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah dengan sebaik-baiknya, dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa

Di bawah naungan kitab suci, sumpah itu diucapkan. Sebagai syarat wajib sebelum melaksanakan tugas mengabdi kepada negara sebagai kepala daerah. Puluhan orang pengucap sumpah itu, kini meringkuk di bui. Sebagai tersangka, terdakwa, dan narapidana korupsi. Terhadap fenomena tersebut, Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto menyatakan keprihatinannya di Jakarta (21/7/2014).

“Ketika sumpah diucapkan mengatasnamakan Tuhan, maka itu bukanlah perkataan semata. Pengucapan sumpah saat pelantikan bukanlah seremonial belaka. Itu mengandung ikatan sakral antara sang manusia dengan penciptanya. Melanggarnya secara sengaja, dapat dianggap mengabaikan ikatan sakral tersebut ,” kata Bambang. Menurut Bambang, korupsi adalah perbuatan samasekali bertolak belakang dari berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa sebagaimana yang diucapkan di dalam sumpah tersebut

Karena itu, Bambang mengimbau kepada masyarakat agar berhati-hati dalam memilih kepala daerah. Ini sejalan dengan kampanye KPK tentang “Pilih Yang Jujur” agar masyarakat mencermati secara sungguh-sungguh calon pemimpin dan rekam jejaknya. “Demi kebaikan bersama, pilihlah calon pemimpin yang benar-benar menganggap sumpah adalah sumpah, bukan sampah,” ujarnya.

(Humas)

Sumber : http://kpk.go.id/id/berita/berita-kpk-kegiatan/1988-sumpah-bukan-sampah


Informasi dan Pengetahuan Terkait:

22 Juli 2014 Posted by | BERITA KPK | Tinggalkan komentar

KPK Akan Tindak Penyelenggara Negara Penerima Parcel Lebaran

JPNN.COM – Selasa, 22 Juli 2014

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan para Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau penyelenggara negara lainnya untuk menghindari permintaan atau penerimaan uang dan parcel jelang Lebaran. Juru Bicara KPK, Johan Budi SP mengatakan lembaga antirasuah itu tidak segan-segan menindak PNS yang menerima gratifikasi.

”Sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 juncto UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penerimaan gratifikasi oleh pegawai negeri dan penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya memiliki resiko sanksi pidana,” kata Johan di kantornya, Jakarta Selatan, Selasa (22/7).

Berdasarkan aturan itu pegawai negeri dan penyelenggara negara lainnya, kata dia,  wajib menolak pemberian gratifikasi. Namun lanjut dia, apabila gratifikasi atau pemberian itu terlanjur diterima, maka sang pegawai negeri atau penyelenggara negara harus melaporkannya ke KPK.

”Apabila dalam keadaan tertentu terpaksa menerima gratifikasi, wajib melaporkan kepada KPK dalam 30 hari sejak tanggal gratifikasi diterima,” imbuh Johan.

Sementara terkait penerimaan barang yang mudah kadaluarsa, KPK menyarankan dapat disalurkan ke panti asuhan dan panti jompo.

”Dalam jumlah wajar, ke panti asuhan dan panti jompo serta pihak lain yang membutuhkan dengan melapor kepada masing-masing instansi lengkap dengan taksiran harga, selanjutnya dilaporkan rekapitulasi penerimaan itu ke KPK,” sambungnya.

Imbauan ini juga ditujukan kepada ketua/pimpinan lembaga tinggi negara, menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, Jaksa Agung RI, Kapolri, Panglima TNI, kepala kembaga pemerintah non pemerintahan, Gubernur, Bupati serta Wali Kota. Termasuk Ketua DPRD Provinsi/ Kabupaten/Kota, para ketua komisi dan Direksi BUMN dan BUMD. (flo/jpnn)

Sumber : http://www.jpnn.com/read/2014/07/22/247819/KPK-Akan-Tindak-Penyelenggara-Negara-Penerima-Parcel-Lebaran-

22 Juli 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Pakar Hukum Sebut Prabowo Bisa Dipenjara karena Mundur dari Pilpres

TRIBUN JATENG.COM – Selasa, 22 Juli 2014

TRIBUNJATENG.COM, SYDNEY — Langkah Prabowo Subianto yang menyatakan mundur dari proses pemilihan presiden yang sedang dijalankan oleh KPU dinilai bisa memiliki implikasi hukum bagi yang bersangkutan.

Kandidat doktor dari Fakultas Hukum University of New South Wales, Bhatara Ibnu Reza, menyatakan dalam UU No 42/1998 tentang Pemilihan Umum disebutkan pada Pasal 15 (f) bahwa syarat awal pasangan capres dan cawapres adalah menyerahkan surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai pasangan calon.

Kemudian, pada Pasal 22 ditegaskan dengan lengkap bahwa pasangan calon atau salah seorang pasangan calon dilarang mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai pasangan capres dan cawapres.

Selanjutnya, merujuk pada Pasal 245 disebutkan bahwa capres atau cawapres yang dengan sengaja mengundurkan diri setelah ditetapkan KPU, dipidana dengan pidana penjara minimal 24 bulan dan maksimal 60 bulan, disertai denda minimal Rp 20 miliar dan maksimal Rp 50 miliar.

“Jadi, melihat pernyataan resmi Prabowo tanggal 22 Juli, sudah terang benderang bahwa Prabowo melakukan tindak pidana pilpres. Atas nama supremasi hukum, Prabowo Subianto bisa dipenjara,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa (22/7/2014).

Bhatara Ibnu Reza yang juga anggota koalisi Mahasiswa dan Masyarakat Indonesia se-Australia untuk Kebhinnekaan ini menyatakan, mundurnya Prabowo otomatis menghilangkan haknya untuk menggugat hasil pilpres ke Mahkamah Konstitusi.

“Logikanya jelas, yaitu atas dasar apa Prabowo menyampaikan gugatan ke MK, jika dia sendiri tidak mengakui hasil pilpres yang seharusnya menjadi dasar gugatan?” lanjutnya.

Meski demikian, menurut dia, segala konsekuensi yang ditanggung Prabowo itu tidak berpengaruh sama sekali pada legitimasi pilpres maupun rekapitulasi suara yang sudah dilaksanakan oleh KPU. (*)

Sumber : http://jateng.tribunnews.com/2014/07/22/pakar-hukum-sebut-prabowo-bisa-dipenjara-karena-mundur-dari-pilpres

22 Juli 2014 Posted by | BERITA POLITIK DAN BERITA UMUM | Tinggalkan komentar

Kasus Nurmarkesi Akhirnya Dilimpahkan Ke Tipikor Semarang

TRIBUN JATENG.com – Selasa, 22 Juli 2014
Kasus Nurmarkesi Akhirnya Dilimpahkan Ke Tipikor Semarang
tribunjateng/PONCO WIYONO
Kasus Nurmarkesi Akhirnya Dilimpahkan Ke Tipikor Semarang

Laporan Tribun Jateng, Ponco Wiyono

TRIBUNJATENG.COM, KENDAL-  Setelah sempat terulur dalam waktu cukup lama, berkas kasus tersangka Mantan Bupati Kendal, Siti Nurmarkesi resmi dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Semarang. Keputusan terebut diumumkan sendiri oleh Kapidsus Kendal Sukirno melalui sms, Senin (21/7). Nurmarkesi merupakan tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana bantuan Sosial (Bansos) Kendal 2010.

Kepala Kejari Kendal, Yeni Andriani mengatakan, pelimpahan perkara dilakukan lantaran kasus tersebut sudah lama menunggak.  “Melihat tunggakan itu, saya selaku Kepala Kejari Kendal yang  baru, langsung perintahkan kepada bidang pidana khusus untuk segera menyelesaikannya dengan melimpahkannya ke Pengadilan Tipikor Semarang,” ujarnya, Selasa (22/7).

Yeni melanjutkan, pelimpahan berkas ini juga untuk memberikan kepastian hukum tersangka secepatnya. Hal ini mengingat, penetapan tersangka kepada mantan orang nomor satu di Kendal itu sudah lama dilakukan. “Agar tidak menjadi beban, sebab orang butuh kejelasan status hukum di tengah hidup bermasyarakat,” tuturnya.

Nurmarkesi sendiri bakal dijerat pasal berlapis undang-undang pemberantasan korupsi serta diancam pidana 20 tahun penjara. Jaksa Penuntut Umum Kejari Kendal rencananya akan menjerat Nurmarkesi dengan Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang (UU) nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah ditambahkan dalam UU nomor 20 tahun 2011 tentang pemberantasan korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.  Nurmarkesi diduga melakukan korupsi yang merugikan negara kurang lebih Rp 1,3 miliar.

Pelimpahan berkas tersebut juga dibenarkan oleh PLt Panitera Muda Pengadilan Tipikor Semarang, Heru Sungkowo. Heru mengatakan bagian administrasi Pengadilan Tipikor Semarang telah menerima pelimpahan perkara tersangka Nurmarkesi dari Kejari Kendal.  (*)

Sumber : http://jateng.tribunnews.com/2014/07/22/kasus-nurmarkesi-akhirnya-dilimpahkan-ke-tipikor-semarang

22 Juli 2014 Posted by | KENDAL | Tinggalkan komentar

Berkas Korupsi Mantan Bupati Kendal Masuk Pengadilan

SINDO NEWS.com – Selasa, 22 Juli 2014

KENDAL – Mantan Bupati Kendal Siti Nurmarkesi akan segera menjadi terdakwa dalam kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (Bansos) Kabupaten Kendal 2010.

Kepala Kejari Kabupaten Kendal, Yeni Andriani mengatakan, pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kendal telah melimpahkan berkas kasus Siti ke Pengadilan Tipikor Semarang.

“Sebagai Kepala Kejari Kendal yang  baru, melihat tunggakan itu saya langsung perintahkan kepada bidang pidana khusus untuk segera menyelesaikannya dengan melimpahkannya ke Pengadilan Tipikor Semarang,” katanya, Selasa (22/7/2014).

Ditambahkan dia, berkas perkara yang sudah dinyatakan P21 perlu dibuktikan dan perlu kepastian hukum di pengadilan. Mengingat, penetapan tersangka terhadap mantan orang nomor satu di Kendal itu sudah cukup lama.

“Supaya masyarakat juga tahu kepastian hukumnya. Kasus ini kan memang sudah cukup lama,” lanjutnya.

Pelimpahan perkara berupa berkas dakwaan berikut tersangka Nurmarkesi, dilakukan Senin 21 Juli 2014. Sedangkan Jaksa penuntut umum dalam kasus ini, yakni Kirno dan Maliki. “Kami juga sudah menyiapkan jaksa penuntut umum kasus ini,” ungkapnya.

Dikatakannya, Jaksa Penuntut Umum Kejari Kendal akan menjerat Nurmarkesi dengan Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang (UU) No31 tahun 1999 sebagaimana telah ditambahkan dalam UU No20 tahun 2011 tentang Pemberantasan Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Diduga, akibat tindakannya, negara mengalami kerugian lebih kurang Rp1,3 miliar. “Kita lihat nanti di persidangan,” imbuhnya.

Sementara itu, Plt Panitera Muda Pengadilan Tipikor Semarang Heru Sungkowo menyampaikan bahwa pelimpahan berkas kasus Siti Nurmarkesi diterima oleh bagian administrasi Pengadilan Tipikor Semarang. Perkara Nurmarkesi tercatat dengan nomor 79/Pid.Sus/2014/PN.TPK.SMG.

“Selanjutnya akan kami ajukan ke Ketua Pengadilan Tipikor Semarang untuk penetapan majelis hakim yang akan menangani perakara serta hari sidang perdananya,” tukasnya. (san)

Sumber : http://daerah.sindonews.com/read/885504/22/berkas-korupsi-mantan-bupati-kendal-masuk-pengadilan

22 Juli 2014 Posted by | KENDAL | Tinggalkan komentar

KPK Bakal Buka Penyelidikan Baru Kasus Century

TEMPO.CO – Selasa, 22 Juli 2014

TEMPO.CO, Jakarta – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Busyro Muqoddas, mengatakan lembaganya bakal membuka penyelidikan baru dalam kasus Century. Menurut dia, penyelidikan tersebut menunggu vonis terdakwa Budi Mulya, bekas Deputi Gubernur Bank Indonesia, berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). “Terbuka peluang untuk penyelidikan baru, sambil menunggu putusan inkracht-nya seperti apa nanti,” kata Busyro melalui pesan pendek, Selasa, 22 Juli 2014. (Baca: Vonis Kasus Century, Budi Mulya: Saya Agak Emosional).

Ihwal tersangka baru dalam kasus Century, Busyro tak menjawab. Tapi yang jelas, kata Busyro, putusan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terhadap Budi Mulya sudah mengindikasikan adanya tersangka baru. “Vonis itu jelas substansinya, yaitu adanya delik penyertaan. Sebagaimana tipikal korupsi di negeri ini yang memang struktural dan sistemik,” kata Busyro. “Vonis hakim itu sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum.”

 

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memvonis Budi Mulya 10 tahun penjara. Dia juga didenda Rp 500 juta subsider 5 bulan kurungan penjara. Sebelumnya, Budi Mulya dituntut 17 tahun penjara dan denda Rp 800 juta subsider 8 bulan kurungan penjara. Jaksa menilai Budi terbukti melakukan korupsi terkait dengan pemberian FPJP (fasilitas pinjaman jangka pendek) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Budi dianggap terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UU Tindak Pidana Korupsi Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan primer. (Baca: Menteri Keuangan: Hakim Kasus Century Salah).

Busyro menyebut korupsi dalam kasus Century sebagai tindakan yang tidak berdiri sendiri. Maka, KPK konsisten dengan menerapkan standar strategi penuntutan dengan penyertaan. Apalagi, Busyro melanjutkan, ada sejumlah ‘bromocorah politik’ yang merampas harta negara. “Seharusnya, harta negara tak menjadi bancakan keluarga dan kelompoknya,” ujar dia.

Pada 16 Juli 2014, setelah Budi Mulya divonis, Wakil Ketua KPK yang lain, Bambang Widjojanto, mengatakan putusan persidangan terhadap Budi Mulya, dalam kasus Century, membuktikan tindakan korupsi dalam kasus tersebut tak dilakukan sendiri. Artinya, kata Bambang, ada orang lain yang dinilai turut terlibat.

Acuannya, menurut Bambang, Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada dakwaan primair yang disebut dalam tuntutan terhadap Budi Mulya. “Bahkan kemudian bukan hanya Dewan Gubernur BI yang dianggap bersama-sama terdakwa melakukan tindakan yang dikualifikasi melawan hukum, tapi juga Sekretaris Komite Stabilitas Sektor Keuangan,” kata Bambang di kantornya.

MUHAMAD RIZKI

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2014/07/22/063595019/KPK-Bakal-Buka-Penyelidikan-Baru-Kasus-Century

22 Juli 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Kasus Karawang, KPK Didesak Usut Agung Podomoro

Kasus Karawang, KPK Didesak Usut Agung Podomoro

Kasus Karawang, KPK Didesak Usut Agung Podomoro

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Ketua KPK, Abraham Samad (kanan) menunjukkan sejumlah barang bukti dalam jumpa pers terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang melibatkan Bupati Karawang di media center Gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat 18 Juli 2014. TEMPO/Dhemas Reviyanto

 

TEMPO.CO, Jakarta – Aliansi masyarakat yang terdiri atas Konsorsium Pembaruan Agraria, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Jakarta, Indonesia Corruption Watch dan Serikat Petani Karawang mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi mengusut kasus Bupati Karawang dan PT Agung Podomoro Land secara keseluruhan.

Sekretaris Jenderal KPA Iwan Nurdin meminta agar KPK menghubungkan operasi tangkap tangan Kamis malam lalu dengan PT Sumber Air Mas Pratama, yang sahamnya telah diakuisisi oleh PT Agung Podomoro. (Baca: KPK Anggap Bupati Karawang-Istri Korupsi Keluarga)

“Sebaiknya KPK memeriksa secara keseluruhan soal Agung Podomoro. Jangan hanya di satu titik itu. Bisa saja surat penangguhan kasus PT Sumber Air sebagai upaya pemerasan dari Bupati,” kata dia ketika dihubungi, Ahad, 20 Juli 2014.

Indikasi kaitan kasus tersebut, kata Iwan, terlihat dari putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 160 PK/PDT/2011 yang memenangkan PT Sumber Air atas tanah di Desa Margamulya, Wanakerta dan Wanasari, tidak bisa ditindaklanjuti dengan eksekusi. Namun, Kepala PN Karawang yang baru menjabat dua pekan, Marsudi Nainggolan, mengeluarkan surat teguran terhadap pihak yang kalah.

Akhirnya, pada 24 Juni 2014, aparat Kepolisian menggusur warga yang menempati lahan seluas 350 hektare. “Padahal, dalam putusan hanya 67 hektare.” (Baca: Bupati Karawang dan Istrinya Tersangka Pemerasan)

Iwan mengatakan hingga kini tanah sengketa tersebut masih dijaga ratusan aparat. Warga pun diberi kesempatan agar meninggalkan tanah sengketa usai Lebaran. Warga juga akan diberi uang kerohiman Rp 4 ribu per meter. “Ini semua dapat terjadi karena PT Sumber Air telah diakuisisi oleh Agung Podomoro Land,” ujar Iwan. (Baca:Sengketa Lahan Karawang Dimenangkan Agung Podomoro)

Kamis hingga Jumat kemarin, KPK menangkap Bupati Karawang Ade Swara di rumah dinas Bupati Karawang dan salah satu pusat perbelanjaan di kota itu. Hasil operasi tangkap tangan tersebut antara lain penangkapan terhadap Ade Swara, istri Bupati Karawang yang juga anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Gerindra Nur Latifah, Perwakilan PT Agung Podomoro di Karawang, Aking Saputra, dan Rajen Diren, Kepala Desa Cilamaya Nana, serta tiga orang lainnya.

Penangkapan kedelapan orang tersebut terkait dugaan pemerasan oleh Ade Swara terhadap PT. Tatar Kertabumi yang telah diakuisisi PT Agung Podomoro sejak 2013. Penyidik KPK menyita sejumlah barang bukti, yakni duit Rp 5 miliar dalam mata uang dolar Amerika Serikat dan beberapa berkas dokumen.

Sehari setelahnya, pihak Agung Podomoro Land yang tertangkap dalam operasi ini dilepaskan pihak KPK karena dianggap sebagai korban pemerasan pihak Bupati Kabupaten Karawang.

LINDA TRIANITA

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2014/07/21/063594553/Kasus-Karawang-KPK-Didesak-Usut-Agung-Podomoro

22 Juli 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: