KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

UU MD3 Mentahkan Antikorupsi


MEDIA INDONESIA – Senin, 21 Juli 2014

Upaya pemberantasan korupsi yang seharusnya mendapat dukungan dari wakil rakyat di parlemen ke depan akan terhambat setelah DPR mengesahkan Undang-Undang MD3 (susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD). Salah satu poin penting dari keberadaan UU MD3 terkait dengan upaya pemberantasan korupsi adalah adanya ketentuan bahwa pemeriksaan anggota parlemen harus mendapatkan izin dari Kehormatan Dewan dan membutuhkan waktu sekitar 1 bulan sampai izin turun.

Menurut pakar hukum tata negara Universitas Islam Sultan Agung Semarang Rahmat Bowo, UU MD3 yang baru disahkan pada 8 Juli lalu itu merupakan kemunduran dalam upaya pemberantasan korupsi. Menurut dia, mekanisme izin semacam itu untuk memeriksa pejabat negara bakal mempersulit langkah penegak hukum, termasuk KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Dijelaskan mekanisme izin semacam itu sebelumnya ada dalam UU Nomor 32/2004 bahwa untuk memeriksa kepala daerah harus mendapat izin presiden, tetapi akhirnya mekanisme itu dihapus Mahkamah Konstitusi. “Sekarang dikembalikan lagi, bedanya izin dialihkan untuk anggota DPR,“ katanya.

Pengajar Fakultas Hukum Unissula itu mengungkapkan semestinya pemeriksaan pejabat publik, terutama untuk tindak pidana korupsi tidak perlu melalui persetujuan semacam itu karena akan kontraproduktif. “Di tengah gencar-gencarnya upaya pemberantasan korupsi, kok malah ada mekanisme izin untuk memeriksa anggota DPR. Rakyat sepatutnya bertanya karena tidak sejalan semangat pemberantasan korupsi.“

Dengan adanya UU MD3 yang mengembalikan mekanisme izin pemeriksaan pejabat seperti itu, kata Rahmat, rakyat patut menduga kalau kalangan elitenya memang `bermasalah’. “Kalau tidak `bermasalah’, kenapa mau diperiksa harus izin MKD? Kalau untuk permasalahan selain korupsi bolehlah, tetapi kalau soal tipikor tidak perlu. Bagaimana kalau tidak diizinkan?“ katanya.

Tidak sedikit akademisi yang menolak pengesahan UU MD 3. Terpisah, pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Kupang Ahmad Atang menilai revisi UU MD3 merupakan skenario poros Merah-Putih untuk membangun tirani politik parlemen.

“Saya setuju jika ada elemen masyarakat yang melakukan uji materiil di MK. Ini sangat baik untuk menghindari tirani politik parlemen,“ kata Ahmad Atang. (Ant/P-2)

Sumber: Media Indonesia, 21 Juli 2014 ; http://kpk.go.id/id/berita/berita-sub/1992-uu-md3-mentahkan-antikorupsi

21 Juli 2014 - Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: