KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Revisi Misterius Berujung ke Uji Materi


SUARA MERDEKA – Senin, 21 Juli 2014

Misterius. Itulah kesan yang muncul ketika revisi Undang-undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) disahkan. Pasalnya pengesahannya luput dari perhatian karena dilakukan menjelang Pilpres 9 Juli 2014, tepatnya pada 8 Juli lalu.

PENGESAHAN pun diwarnai walk out fraksi PDIP, PKB dan Partai Hanura. Selain tidak mengikutsertakan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), waktu penetapan yang terkesan sembunyi-sembunyi, serta tenggelam oleh kegaduhan suasana menjalang Pilpres 2014, juga hasil hitung cepat dan klaim kemenangan dari dua kubu capres-cawapres.

Revisi pun menimbulkan berbagai kontroversi. Fraksi PDIP, PKB dan Hanura melakukan walk out. Pasalnya revisi ini menutup pintu PDIP untuk menjadi ketua DPR. Revisi UU MD3, yaitu Pasal 84 menetapkan calon ketua DPR dan keempat wakil harus diajukan gabungan fraksi dan dipilih anggota DPR periode 2014-2019 dalam sidang paripurna. Dalam UU MD3 yang lama, pimpinan DPR maupun alat kelengkapan diberikan secara proposional sesuai hasil pileg. Dengan kata lain, PDIP dan koalisi yang telah dibangun dengan PKB, Hanura dan Partai Nasdem, masih perlu berjuang keras untuk dapat memenangkan pemilihan pimpinan DPR.

Dengan jumlah perolehan kursi koalisi PDIP yang lebih kecil dibandingkan koalisi Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, PPP, PKS (dan kemungkinan juga Partai Demokrat), maka kemungkinan menang akan kecil, kecuali ada yang membelot. Ironis, ini mengulang  pada 1999. Meski PDIP sebagai pemenang pileg, namun Ketua DPR RI dijabat Akbar Tandjung dari Partai Golkar karena PDIP gagal menghimpun suara parlemen untuk menggolkan kader menjadi ketua DPR.

Kemudian pada 2004 ada kesepakatan bersama dengan lahirnya UU MD3, yaitu Ketua DPR berasal dari partai pemenang pileg. Maka politikus Golkar Agung Laksono menjabat Ketua DPR periode 2004-2009, saat Partai Golkar memenangkan Pileg 2004. Begitu juga, Ketua DPR periode 2009-2014 dijabat politikus Partai Demokrat Marzuki Alie karena partai itu menjadi pemenang pada Pileg 2009.

Revisi yang merugikan PDIP ini mengundang pertanyaan.  Revisi bernuansa kekuasaan dibandingkan pelaksanaan amanah dari rakyat.
Andaikan pemenang pilpres bukan dari kekuatan politik yang berkuasa di DPR, maka Presiden terpilih akan terganggu atau tersandera oleh kekuatan digdaya parlemen. Apabila presiden terpilih merupakan bagian dari kekuatan politik di parlemen, maka berpotensi untuk penumpukan kekuatan. Bila kekuatan digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dan peningkatan kesejahteraan rakyat maka tentu akan mudah terwujud.

Di Mata Hukum

Hal penting lain yang patut dipersoalkan dalam revisi UU MD3 adalah upaya menjadikan keistimewaan anggota DPR dalam hukum.
Dalam revisi UU MD3 ada pasal kontroversi yang mengatur bila anggota DPR akan diperiksa untuk kasus pidana harus terlebih dahulu ada izin dari Dewan Kehormatan DPR.

Pasal 245 ayat 1 UU tersebut menyatakan pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Ayat 2 disebutkan, persetujuan tertulis diberikan oleh MKD Dewan paling lama 30 hari. Walaupun tetap ada pengecualian sebagaimana diterangkan pada ayat 3 yaitu pihak kepolisian, kejaksaan dan KPK tidak perlu meminta izin dari MKD untuk memeriksa anggota DPR jika (a) tertangkap tangan melakukan tindak pidana (b) disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup (c) disangka melakukan tindak pidana khusus.

Revisi yang terkesan untuk membentengi diri itu mengundang reaksi dari berbagai pihak. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad mempertanyakan manfaat revisi UU MD3 yang mengatur izin MKD. Selain bertentangan dengan prinsip penegakan hukum yang harus cepat, mudah dan murah, izin MKD itu mempersulit kerja aparat penegak hukum, karena bisa saja anggota DPR menghilangkan barang bukti.
Dengan kondisi ini, wajar bila publik khawatir revisi hanya untuk membatasi ruang gerak aparat penegak hukum untuk menjerat anggota DPR yang terlibat dalam tindak pidana.

Selain itu, yang juga menarik dalam revisi tersebut adalah munculnya pasal yang memberikan hak kepada anggota dewan alokasi anggaran layaknya dana aspirasi. Hal ini muncul dalam Pasal 80 huruf j UU MD3: Anggota Dewan berhak mengajukan usul pembangunan di daerah pemilihan dan berhak mendapatkan anggaran atas usulan itu.

Dengan demikian, anggota DPR berhak mengajukan program untuk daerah pemilihan masing-masing. Mereka membuat kebijakan agar sah menggunakan anggaran negara untuk masyarakat di Dapil. Berbagai LSM yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Perubahan Undang-undang MD3 tengah melakukan kajian terkait potensi kerugian akibat revisi UU tersebut, dan akan mengajukan uji materi UU MD3 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Selain itu revisi tersebut juga mengesampingkan fungsi DPD, yang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 yang menyatakan, DPD memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Menurut Ketua DPD Irman Gusman, setelah putusan MK, apabila ada UU yang tanpa melibatkan DPD, maka UU itu cacat. Irman mengaku  proses penyusunan revisi terkesan mistirius dan di sisi lain DPD siap untuk dilibatkan. DPD juga berencana menggugat UU MD3 ke MK. (Hartono Harimurti-80)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/07/21/268121/Revisi-Misterius-Berujung-ke-Uji-Materi-

Iklan

21 Juli 2014 - Posted by | ARTIKEL

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: