KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Ganjar: Pejabat Hingga Lurah Dilarang Terima Parsel

SUARA MERDEKA.com – Minggu, 20 Juli 2014

SEMARANG, suaramerdeka.com – Gubernur Jateng Ganjar Pranowo melarang pejabat menerima parsel lebaran dalam bentuk apapun. Menurutnya parsel sama dengan gratifikasi yang hukumnya haram bagi penyelenggara negara.

“Masyarakat tidak perlu memberi parsel pada pejabat. Karena itu sama dengan gratifikasi. Mari mulai kultur baru,” katanya, di Rumah Dinas Puri Gedeh, Jumat (20/7).

Tidak hanya pejabat tinggi, pegawai negeri sipil (PNS) rendahan pun dilarang menerima parsel. Bahkan pejabat kelurahan juga harus menolak bingkisan lebaran tersebut. “Sudah ada yang tanya saya apakah lurah boleh menerima parsel, saya jawab tidak. Lurah juga penyelenggara negara, dilarang itu,” katanya.

Soal parsel ini menyusul larangan serupa untuk mobil dinas. Seluruh PNS Pemprov Jateng dilarang menggunakan mobil negara untuk keperluan mudik lebaran. Ganjar bahkan memerintahkan seluruh kendaraan dinas ditarik. “Saya instruksikan mobil di-pull saja agar tidak digunakan untuk mudik,” katanya.

Kebijakan ini berbeda 180 derajat dengan gubernur era Bibit Waluyo. Mantan pangkostrad itu tidak melarang penerimaan parsel. Menurutnya, bingkisan lebaran merupakan bagian dari silaturahmi yang dilaksanakan setahun sekali. Soal tendensi dalam pemberian parcel, Bibit mengatakan hal itu tidak bisa serta merta bisa diterjemahkan demikian.

Selain dipersilakan menerima bingkisan Lebaran, Bibit juga mengizinkan pejabat atau pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah provinsi ini mudik dengan menggunakan kendaraan dinas.

( Anton Sudibyo / CN39 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/07/20/210229/Ganjar-Pejabat-Hingga-Lurah-Dilarang-Terima-Parsel

20 Juli 2014 Posted by | SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Pemberantasan Korupsi lebih Barmakna

SUARA MERDEKA – Minggu, 20 Juli 2014
image

RAMADAN kali ini merupakan kali ketiga dijalani Bambang Widjojanto menjabat wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bidang Penindakan.

Dengan beban tanggung jawab dan amanah sebagai pimpinan KPK, Bambang pun tetap menyambut Ramadan dengan sukacita. Di tengah rasa sukacita, doktor Ilmu Hukum dari Universitas Padjadjaran ini mengaku menyimpan kegundahan.

”Saya merasa dalam Ramadan tahun ini, apakah saya dapat bertemu dengan Ramadan lagi tahun depan atau tidak. Atau apakah tahun ini dapat bisa dilewati hingga akhir,” kata Bambang ditemui di lantai 3 Gedung KPK, belum lama ini.

Dia pun berharap, setiap detik di bulan Ramadan ini dapat bermakna di sisi Allah Swt. Peraih penghargaan Robert F Kennedy Human Right Awards tahun 1993 karena dinilai konsisten membela hak-hak warga Papua ini pun berharap izin Allah untuk bertemu dengan Ramadan di tahun-tahun berikutnya.

”Dan berharap upaya pemberantasan korupsi jadi bagian yang membuat Ramadan menjadi bermakna,” ujarnya. Bambang juga menceritakan pengalaman spiritual yang paling mengesankan. Peristiwa itu terjadi pada Ramadan beberapa tahun lalu, saat diaa bersama istri melakukan iktikaf pada 10 hari terakhir Ramadan di Majid Nabawi Madinah.

Itulah pengalaman pertama itikaf di 10 hari terakhir Ramadan,”ujar Bambang. Nama Bambang sebelum menjadi salah satu pimpinan KPK telah terlibat dalam berbagai aktivitas. Di awal karier, Bambang bergabung dengan lembaga bantuan hukum (LBH), seperti LBH Jakarta, LBH Jayapura (1986-1993), dan Yayasan LBH Indonesia menggantikan Adnan Buyung Nasution menjadi Dewan Pengurus Yayasan LBH Indonesia (1995-2000). S

Selalu Penuh

Dia menceritakan, saat itu masjid penuh sesak, seolah tidak satu jengkal pun kosong tak terisi oleh jamaah. Jamaah pun berasal dari berbagai Negara dengan berbagai kebiasaan.

Ada jutaan orang hadir dalam satu periode menghidupkan masjid. ”Sendiri tapi bersama-sama. Sendirian bermunajat pada Tuhan walau dikerjakan bersama,”kata penerima penghargaan Robert F Kennedy Human Right Awards (1993) karena dinilai konsisten membela hak-hak warga Papua.

Pendiri Kontras (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) bersama almarhum Munir ini merasa saat itu begitu banyak orang berbondong-bondong menghidupkan malam dan hari-harinya untuk sang Khalik. Dan pada saat itulah hidup menjadi lebih bermakna. ”Pada saat kita menihilkan diri maka pada saat itulah kita menjadi bermakna,” kata pria kelahiran Jakarta, 18 Oktober 1959 ini. (Mahendra Bungalan-80)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/07/20/268009/Pemberantasan-Korupsi-lebih-Barmakna

20 Juli 2014 Posted by | BERITA POLITIK DAN BERITA UMUM | Tinggalkan komentar

Gunakan Mobdin Mudik Sama dengan Korupsi

INDO POS – Jum’at, 18 Juli 2014

PEJABAT atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) DKI Jakarta mendapat peringatan keras, agar tidak menggunakan mobil dinas (mobdin) untuk mudik Lebaran. Jika mereka tetap nekad mengulangi kebiasaan tersebut, sanksi tegas sudah menunggu.

“Jangan coba-coba memakai mobil dinas untuk mudik, saya akan beri sanksi,” ujar Basuki Tjahaja Purnama, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta kepada wartawan di Balaikota, Kamis(17/7).

Basuki juga mengatakan, menggunakan mobil dinas untuk keperluan pribadi seperti mudik, merupakan perbuatan yang menyalahi aturan.

Larangan tersebut juga berlaku, dikarenakan adanya surat peringatan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sanksinya bisa pidana, karena masuk kategori korupsi. “Enggak usah bawa mobil dinas lah. Karena memang tidak boleh, ada surat dari KPK,” kata pejabat yang akrab disapa Ahok itu juga.

Lebih lanjut, politisi Partai Gerindra ini juga menyarankan, agar para PNS memesan tiket angkutan umum sejak jauh-jauh hari kalau ingin mudik. Kalaupun tiket sudah tidak tersedia, dia meminta agar PNS menyewa kendaraan roda empat.

“Naik kereta saja. (Kalau tiket habis) ya sewa kendaraan saja lah,” ujar mantan Bupati Belitung Timur itu lagi.

Sementara itu, anggota DPRD DKI Jakarta Ahmad Husein Alaydrus, mendukung pemberian sanksi tegas bagi pejabat dan PNS yang memakai mobil dinas untuk mudik.

Menurutnya, penyalahgunaan fasilitas negara untuk kepentingan pribagi merupakan pelanggaran berat. “Harusnya sanksinya bisa dengan pemecatan,” tegasnya.

Seperti diketahui, KPK telah memperingatkan bahwa memanfaatkan barang milik negara untuk kepentingan pribadi bisa dikategorikan dalam tindak korupsi, termasuk di dalamnya penggtinaan mobil dinas untuk mudik Lebaran.

Sumber: Indo Pos, 18 Juli 2014 ; http://kpk.go.id/id/berita/berita-sub/1987-gunakan-mobdin-mudik-sama-dengan-korupsi

20 Juli 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

327 Kepala Daerah Dipilih Langsung, 86 Persen Korupsi

SUARA MERDEKA.com – Sabtu, 19 Juli 2014

JAKARTA, suaramerdeka.com – Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Djohermansyah Djohan mengatakan, sedikitnya, 1000 pilkada secara langsung yang digelar terjadi berbagai macam distorsi yang tidak diharapkan terjadi, walaupun ada sisi postif gubernur, inovatif, dekat dengan rakyat.

Diungkapkan Djohermansyah, buah dari desentralisasi termasuk pilkada secara langsung membuat pelaku politik tidak siap. Begitu pula masyarakat pemilih yang kurang siap serta penyelenggara (KPU) yang perlu dikuatkan kapasitasnya.

Dirjen Otda Kemendagri itu mengaku prihatin dengan kepala daerah yang dipilih secara langsung banyak terjerat kasus korupsi.

Adapun total 327 kepala daerah dari 524 orang terkena proses hukum, 86 persen di antaranya kasus korupsi.

Menurut Djohermansyah, banyaknya kasus korupsi yang dihadapi para kepala daerah itu karena politik biaya tinggi.

Djohermansyah juga menyoroti banyak pecah kongsi di antara pasangan kepada daerah terpilih dengan wakil kepala daerah. Berdasarkan catatan Kemendagri, kata Djohermansyah, 94 persen kepala daerah dan wakil kepala daerah pecah kongsi.

Selain itu, menurut Djohermansyah, Pilkada langsung juga menumbuhkan terjadinya politik dinasti. Berdasarkan catatan Kemendagri, 11 persen pemerintahan di daerah merupakan politik dinasti, termasuk jika dilihat dari hasil Pemilihan Legislatif (Pileg), April lalu.

( Ant / CN19 )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/07/19/210099/327-Kepala-Daerah-Dipilih-Langsung-86-Persen-Korupsi

20 Juli 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

   

%d blogger menyukai ini: