KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Bupati Karawang dan Istri Tersangka Pemerasan 424 Ribu Dolar AS

SUARA MERDEKA.com – Sabtu, 19 Juli 2014
image

KONPERS BUPATI KARAWANG: Penyidik KPK (bertopeng) menunjukan uang dolar AS didampingi Ketua KPK Abraham Samad dan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto di Gedung KPK, Jumat (18/7) malam.(suaramerdeka.com/Mahendra Bungalan)

 

JAKARTA, suaramerdeka.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Karawang Ade Swara dan istrinya Nurlatifah menjadi tersangka kasus pemerasan. Pasangan suami istri ini diduga meminta sejumlah uang kepada PT Tatar Kertabumi terkait izin pembangunan mall di Karawang.

“ASW (Ade Swara) memeras terkait dengan izin surat permohonan pemanfaatan ruang guna pembangunan mall di Karawang,” ujar Ketua KPK Abraham Samad dalam jumpa pers di kantor KPK, Jumat (18/7).

Dalam jumpa pers tersebut, Abraham didampingi Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, Deputi Penindakan KPK Warih Sadono, Direktur Penyelidikan Ari Widiatmoko, Kepala Biro Humas KPK Johan Budi Sapto Prabowo, dan seorang penyidik menggunakan topeng.

Dia menjelaskan, Ade Swara melakukan pemerasan melalui Nurlatifah uang sebesar 424.329 dolar AS atau senilai Rp 5 miliar yang diambil oleh kerabat salah satu tersangka. Uang tersebut terdiri dari pecahan 100 dolar sebanyak 4230 lembar kemudian pecahan 20 USD sebanyak 2 lembar, 5 dolar 1 lembar, dan 1 dolar 4 lembar. Uang pecahan 100 dolar AS terdiri dari dua seri, lama dan baru.

“Dari hasil penelusuran, KPK menetapkan saudara ASW dan saudara NLF, istri bupati karawang sebagai tersangka tipikor dengan sangkaan pemerasan sebagaimana dlm pasal 12e atau pasal 23 UU 31/1999 jo Pasal 421 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP,” ujar Abraham.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengungkapkan kasus ini terbongkar melalui satu pelapor. Dia mengakui, pihaknya jarang menggunakan pasal pemerasan terkait kasus korupsi. Dia memastikan tidak ada perlawanan dalam operasi tangkap tangan ini. Penyidik KPK hanya menemui hambatan karena bupati tengah mengikuti beberapa acara.

“Dia (ASW) memang ada beberapa acara sehingga di ujung acara baru kita jemput,” kata Bambang.

Ditanya apakah ada beberapa tahap pemberian uang, Bambang memastikan dari hasil pemeriksaan sejauh ini barang bukti yang ditemukan sesuai dengan permintaan Ade dan Nurlatifah.

“Dua orang sebagai tersangka yaitu ASW akan ditahan di rutan Guntur dan satu lagi NLF akan ditahan di rutan KPK,” kata Bambang.

 

( Mahendra Bungalan / CN39 / SMNetwork )

19 Juli 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

KPK Pelototi Dinasti Politik di Daerah

JPNN.COM – Sabtu, 19 Juli 2014

JAKARTA – Lagi-lagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan dinasti politik di daerah.  Setelah sebelumnya KPK menjerat  dinasti politik di Provinsi Banten yang melibatkan, Ratu Atut, kini lembaga antirasuah pimpinan Abraham Samad itu membekuk dinasti politik lainnya di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.

KPK menjerat Bupati Karawang, Ade Swara dan istrinya, Nurlatifah yang juga anggota DPRD Karawang dari Fraksi Partai Gerindra sebagai tersangka pemerasan. Keduanya disuga memeras PT Tatar Kerta Bumi sebesar Rp 5 miliar untuk pengurusan izin lahan pembangunan mal di Karawang.

Menurut Abraham, praktik dinasti politik di beberapa daerah memang subur. “Hampir beberapa daerah kami temukan ada semacam dinasti politik, melahirkan kejahatan keluarga,” ujar Abraham di kantornya, Jakarta Selatan, Jumat malam, (18/7).

Menurutnya, praktik dinasti politik itu sangar berbahaya sehingga mendapat perhatian khusus dari KPK. “KPK tidak tidur, tak tinggal diam melihat keadaan-keadaan yang semakin memprihatinkan di negeri ini,” ucapnya.

Menurut Abraham, kasus Bupati Karawang dan istrinya membuka mata banyak pihak bahwa ada sistem yang salah di Indonesia. Sistem negara ini, kata dia, masih harus diperbaiki.

Anbraham menegaskan, KPK tidak hanya melakukan tindakan represif untuk kasus korupsi itu, namun juga melalui pencegahan, pendidikan norma dan nilai-nilai antikorupsi. Hanya saja, hal itu ternyata tidak sepenuhnya bisa diikuti semua pihak.

Abraham pun kembali mengingatkan agar semua pihak menghindari tindak pidana korupsi. “KPK tak punya cabang di kabupaten dan kota tapi KPK punya mata di mana-mana.  Bahkan di rumah anda pun KPK ada,” tegas Abraham.(flo/jpnn)

Sumber : http://www.jpnn.com/read/2014/07/19/247059/KPK-Pelototi-Dinasti-Politik-di-Daerah-

19 Juli 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Ade Swara dan Nur Latifah, Pasutri Ketiga yang Dijerat KPK

detikNews – Jum’at, 18 Juli 2014

Jakarta – Daftar kolaborasi antara suami dan istri dalam melakukan tindak pidana korupsi terus bertambah panjang. KPK mengungkap pasangan suami istri ketiga yang diduga melakukan pidana korupsi.

Pasangan tersebut adalah Bupati Karawang Ade Swara dan istrinya Nur Latifah. Keduanya ditangkap pada Kamis kemarin dan ditetapkan sebagai tersangka pemerasan perusahaan properti.

Mereka meminta uang pelicin USD 424.349, kepada PT Tatar Kertabumi. Perusahaan tersebut tengah mengajukan izin untuk pemanfaatan lahan di Karawang untuk pembangunan mal.

“Ini peristiwa ketiga suami-istri (yang ditetapkan sebagai tersangka) dan memperlihatkan kepada kita betapa menyedihkannya teradi di lingkup penyelenggara negara, lebih memprihatinkan lagi korupsi dilakukan dalam kaitan keluarga,” ujar Ketua KPK Abraham Samad, Jakarta, Jumat (18/7/2014).

Nur Latifah juga merupakan seorang penyelenggara negara. Dia adalah anggota DPRD Karawang.

Sebelum, Ade dan Nur, KPK juga sudah lebih dulu menetapkan pasangan suami istri Romi Herton, Wali Kota Palembang dan Masyitoh. Keduanya merupakan tersangka pemberi suap Rp 19,8 miliar kepada eks Ketua MK Akil Mochtar. Keduanya juga dijerat dengan pasal pemberian kesaksian palsu.

Sebelum Romi dan Masyitoh, KPK mejerat mantan Bendum Demokrat Nazaruddin dan Neneng Sri Wahyuni. Akan tetapi Nazar dan Neneng ditahan tidak dalam waktu bersamaan, seperti halnya Ade-Nur dan Romi-Masyitoh.

Nazar yang tertangkap di Kolombia, lantas dibawa pulang pada Agustus 2010. Baru sekitar setahun kemudian, Neneng yang melarikan diri ke Malaysia ditangkap ketika diam-diam pulang ke rumahnya di Pejaten, Jaksel.
(fjr/vid)

Sumber : http://news.detik.com/read/2014/07/18/215952/2641784/10/ade-swara-dan-nur-latifah-pasutri-ketiga-yang-dijerat-kpk?nd771104bcj

19 Juli 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Bupati Karawang Ditahan di Rutan Guntur, Istrinya di Rutan KPK

JAWA POS – Sabtu, 19 Juli 2014

JAKARTA –Sesudah menjalani pemeriksaan 15 jam, Bupati Karawang Ade Swara dan istrinya, Nurlatifah, ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerasan terhadap pengembang properti. Untuk keperluan penyidikan, penahanan pasangan suami istri itu dipisahkan.

Ade ditahan Jumat malam (18/7) di Rutan KPK Cabang Pomdam Guntur, sedangkan Nurlatifah ditempatkan di rutan gedung KPK. Ade ditangkap dalam operasi KPK tepat ketika dirinya mengikuti safari Ramadan.

KPK sempat kesulitan menangkap Ade. Dia baru bisa digiring penyidik KPK Jumat pukul 01.46. Padahal, sejak Kamis malam ada lima orang, termasuk istri Ade, Nurlatifah, yang berhasil dibawa ke KPK.

Ketua KPK Abraham Samad menceritakan, saat itu Ade bersafari Ramadan dari satu tempat ke tempat lain. ”Setelah dari kegiatan yang terakhir, yang bersangkutan kami tangkap,” ujarnya. Ade dan Nurlatifah disangka memeras PT Tatar Kertabumi dengan meminta uang Rp 5 miliar untuk perizinan penerbitan surat persetujuan pemanfaatan ruang atau SPPR. Izin tersebut diperlukan untuk pembangunan mal di Karawang, Jawa Barat. ”Istrinya juga memiliki peran dalam perkara ini. Dia yang menerima uang hasil pemerasan,”tutur Abraham.

Nurlatifah bisa dijerat sebagai tersangka karena juga berstatus penyelenggara negara. Istri Ade adalah anggota DPRD Karawang dari Partai Gerindra.

Abraham mengatakan, Ade meminta uang kepada PT Tatar Kertabumi dalam bentuk USD. Uang yang dirampas sebesar USD 424.349.

Sebenarnya KPK telah lama mengincar Ade. Hanya, penyerahan uang baru terjadi Kamis malam. Bahkan, rencana operasi tangkap tangan disiapkan KPK sejak akhir pekan lalu. Namun, ketika itu penyerahan uang dari PT Tatar Kertabumi kepada Ade tak kunjung dilakukan.

Nah, baru Kamis malam KPK mencium adanya upaya penyerahan uang. Pihak PT Tatar pun telah menukarkan uang Rp 5 miliar ke pecahan dolar AS sesuai dengan permintaan Ade. Tugas serah terima uang itu didelegasikan kepada sang istri. Nurlatifah lantas menyuruh adik kandungnya bertemu dengan pihak PT Tatar untuk mengambil uang tersebut.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menceritakan, setelah buka puasa, serah terima uang terjadi di pusat perbelanjaan di Karawang. ”Dari situ, sejumlah pihak kami amankan dan bawa ke Kantor KPK,” kata Bambang. Dari mal itu, ditangkaplah pihak PT Tatar, adik Nurlatifah bersama seorang sopir, dan dua pegawai money changer.

Penyelidik KPK lantas bergerak ke rumah dinas bupati Karawang. Namun, ternyata di rumah itu hanya ada Nurlatifah. Sedangkan Ade sedang melakukan safari Ramadan ke sejumlah tempat.

KPK sempat memancing Ade dengan menghubungi ponselnya melalui sang istri. Namun, upaya itu gagal. Sampai akhirnya KPK berhasil mengendus keberadaan Ade dan menangkapnya setelah acara safari Ramadan berakhir. Ade menjadi bupati sejak 2010. Dia diusung Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Gerindra, dan Partai Bulan Bintang. (gun/c11/sof)

Sumber : http://www.jawapos.com/baca/artikel/4654/Bupati-Karawang-Ditahan-di-Rutan-Guntur-Istrinya-di-Rutan-KPK

19 Juli 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

KPK Anggap Bupati Karawang-Istri Korupsi Keluarga

TEMPO.CO – Jum’at, 18 Juli 2014

TEMPO.CO, Jakarta – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad menilai telah terjadi kejahatan keluarga yang dilakukan Bupati Karawang Ade Swara dan istrinya, Nurlatifah, yang juga Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Karawang asal Partai Gerakan Indonesia Raya. Ade dan istrinya ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerasan terhadap PT Tatar Kertabumi, anak usaha PT Agung Podomoro Land, yang hendak membuat perizinan penerbitan surat persetujuan pemanfaatan ruang untuk membangun mal di Karawang. (Baca di sini: KPK Buru Bupati Karawang)

“Kami kembali menemukan semacam dinasti politik yang melahirkan kejahatan keluarga. Ini sangat berbahaya dan sangat memprihatinkan,” kata Abraham saat konferensi pers di kantornya, Jumat, 18 Juli 2014. Ade merupakan bupati yang diusung koalisi Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Gerindra dan Partai Bulan Bintang. Anak Ade-Nurlatifah, Gina Fadlia, kini Anggota DPRD Jawa Barat asal Gerindra. (Baca: Istri Bupati Karawang Diperiksa, Ajudan Bawa Obat)

KPK menduga Ade memeras Tatar Kertabumi melalui istrinya. Jumlah duit yang diminta setara Rp 5 miliar. “Tapi bupati meminta uang diserahkan dalam bentuk dolar Amerika Serikat,” kata Abraham.

Rangkaian operasi tangkap tangan berlangsung pada Kamis, 17 Juli 2014 sekitar pukul 18.30. KPK mencokok karyawan Tatar Kertabumi, seorang pegawai money changer, dan seorang adik sepupu Nurlatifah bernama Ali Hamidi. KPK kemudian menahan istri bupati, Nurlatifah. Terakhir, KPK menahan Bupati Ade Swara.

Nurlatifah keluar dari gedung KPK pukul 21.00, Jumat, 18 Juli 2014. Mengenakan rompi oranye ala tahanan KPK, dia menutupi kepalanya dengan pashmina abu-abu. Meski tahu bakal mendekam di rumah tahanan negara kelas satu LP Cipinang Jakarta Timur cabang gedung KPK yang terletak di lantai dasar gedung, Nurlatifah tersenyum, namun tak berkata apa-apa. Hingga pukul 21.30 Wib, Ade Swara yang bakal mendekam di rutan Cipinang KPK cabang Pomdam Jaya, Guntur, Jakarta Selatan, belum keluar gedung KPK.

MUHAMAD RIZKI

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2014/07/18/063594130/KPK-Anggap-Bupati-Karawang-Istri-Korupsi-Keluarga

19 Juli 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Anggaran Semu Pendidikan

SUARA MERDEKA – Sabtu , 12 juli 2014

TAJUK RENCANA

Seorang calon wakil presiden, baru-baru ini membanggakan porsi anggaran pendidikan kita  dalam APBN sebesar 20 persen lebih. Tidak banyak negara mengalokasikan anggaran sebesar itu, sehinggga Indone­sia mempunyai kesempatan untuk me­ningkatkan kualitas pendidikan se­cara memadai. Lalu, mengapa kualitas pendidikan kita masih terpuruk? Data The Learning Curve Pearson 2014, lembaga pemeringkatan pendidikan dunia, menempatkan Indonesia di posisi paling bontot.

Dengan indeks -1,84, Indonesia me­nempati posisi ke-40, terendah di Asia Tenggara, di bawah Meksiko, Brasil, Argentina, dan Kolombia. Pada 2012, UNESCO menempatkan kita di peringkat ke-64 dari 120 negara berdasarkan penilaian Education Deve­lopment Index atau Indeks Pem­ba­ngunan Pendidikan. Sementara anggaran pendidikan dalam APBN dari ta­hun ke tahun naik hingga 20 persen le­bih. Tahun ini naik 7,5 persen dari Rp 345,3 triliun menjadi Rp 371,2 triliun atau 20,67 persen.

Sebelum 2009, Pemerintah enggan merealisasikan minimum 20 persen anggaran untuk pendidikan. Bisa dimaklumi, mengingat anggaran pendidikan sebagaimana Pasal 49 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Ta­hun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tidak termasuk gaji pendidik. Negara butuh ratusan triliun rupiah lagi, mengingat gaji pendidikan me­nyedot ratusan triliun per tahun. Jika ditambah alokasi 20 per­sen, total anggaran pendidikan sedikitnya 30 persen dari APBN.

Pemerintah akhirnya lega, setelah pada awal 2008  Mahkamah Kons­ti­tusi mengabulkan uji materi Pasal 49 Ayat 1 itu. MK berpendapat, gaji pendidik seharusnya masuk kom­ponen sistem pendidikan nasional, sebagaimana Pasal 1 angka 3 UU Sisdiknas. Ke­putusan itu meru­pa­kan berkah sekaligus musibah. Mu­lai 2009, anggaran pendidikan melonjak menjadi 20 per­sen dari 9 per­sen. Namun tanpa disadari, hal itu merugikan pembangunan pendidikan secara kesuluruhan.

Realitasnya, dari 20 persen alo­kasi APBN, 70 persen habis untuk gaji pendidik yang diperbesar oleh me­ningkatnya dana sertifikasi guru dan berbagai tunjangan. Akibatnya, dana operasional pendidikan minim. Pada­hal kita butuh dana besar untuk pe­ning­katan mutu infrastuktur, sarana pra­sarana — ratusan ribu sekolah ru­sak —, pemerataan dan komitmen membantu sekolah swasta. Semen­tara peningkatan mutu pengajaran terkendala rendahnya mutu dan per­sebaran guru.

Politik anggaran semu ini perlu diubah untuk menjamin peningkatan kualitas pendidikan. Selain itu, dana besar mutlak butuh pengawasan profesional, independen, dan akuntabel agar tepat sasaran, efektif-efisien, dan menekan kebocoran. Ke depan kita berharap anggaran pendidikan bukan retorika politik, pencintraan, berorientasi jangka pendek dan ajang tawar-menawar. Kehebohan ini sejatinya jauh dari idealisme dan semangat un­tuk mewujudkan pendidikan berkualitas.

Sumber :  http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/07/12/267172/Anggaran-Semu-Pendidikan

19 Juli 2014 Posted by | ARTIKEL | Tinggalkan komentar

Gunakan Mobil Dinas untuk Mudik Terkena Sanksi

SUARA MERDEKA – Sabtu, 19 Juli 2014

SEMARANG  – Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi siap memberi sanksi kepada pegawai yang terbukti membawa mobil dinas untuk mudik. Sanksi itu, katanya, bisa berupa teguran, penarikan mobil atau sanksi adminsitrasi lain.

Kebijakan pelarangan penggunaan mobil dinas (mobdin) untuk mudik, kata Hendrar Prihadi, mengikuti langkah Pemrov Jateng yang juga tidak membolehkan pegawainya menggunakan mobil dinas untuk pulang kampung.

“Jika ada yang melanggar, siap-siap untuk menerima sanksi. Aturannya jelas, semua jajaran SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah-red) di Kota Semarang tidak boleh menggunakan mobdin untuk pulang kampung,” katanya. Dia menjelaskan, pihaknya mendukung kebijakan Gubernur Jateng yang sebelumnya telah membuat larangan serupa.

Sudah seharusnya, katanya, mobdin yang dibeli dari anggaran daerah dan bersumber dari uang rakyat, tidak digunakan untuk kepentingan pribadi. Hendi, sapaan akrab wali kota juga mengimbau kepada masyarakat untuk bisa melaporkan ke pemkot jika ada atau melihat mobdin yang dipakai mudik saat Lebaran.

Sementara itu, beberapa pejabat mengaku siap mematuhi aturan tersebut. Kabag Humas Sekretariat Daerah Kota Semarang Achyani misalnya, mengaku siap melaksanakan perintah wali kota. Dia menyatakan tidak akan menggunakan kendaraan dinasnya untuk keperluan mudik ke kampung halaman di Kota Magelang. “Sudah biasa kok, tahun-tahun sebelumnya juga sudah ada larangan seperti ini.”

Sebelumnya, Pemprov Jateng melarang pegawai di lingkungan Pemprov Jateng menggunakan mobdin untuk pulang kampung saat Lebaran. Alasannya sesuai Surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan juga tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 5/1983 yang mengatur kendaraan dinas hanya boleh untuk kepentingan dinas.(H71,H35-39)

19 Juli 2014 Posted by | SEMARANG | Tinggalkan komentar

Dua Tim Serahkan Laporan Dana Kampanye

SUARA MERDEKA – Sabtu, 19 Juli 2014

JAKARTA – Tim kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden, kemarin, menyampaikan laporan dana kampanye tahap akhir ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Menurut Bendahara Umum Tim Kampanye Nasional Prabowo- Hatta, Thomas Djiwandono, laporan keuangan yang diserahkan, kemarin, terhitung sejak, 3 Juni, dengan total penerimaan sebesar Rp 166.559.466.941. ”Dari dana tersebut yang berasal dari sumbangan partai sebesar Rp 101, 7 miliar,”ujar Thomas di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat. Adapun yang terpakai sebesar Rp 166.557.825.711. Dengan demikian masih menyisakan saldo Rp 1.641.229.

Penerimaan dana kampanye ini, kata Thomas, juga berasal dari pasangan capres-cawapres sebesar Rp 5 miliar. Sementara, sumbangan dari badan usaha sebesar Rp 56,6 miliar dan sumbangan kelompok sebesar Rp, 1 miliar serta sumbangan perorangan sebesar Rp 2,1 miliar. Sebelumnya tim kampanye pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla juga menyerahkan laporan yang sama. Menurut Akbar Faisal, Sekretaris I Tim Kampanye Nasional Jokowi- JK, total dana kampanye yang diterima oleh pasangan caprescawapres tersebut sebesar Rp 312.376.119.823.

Adapun dana yang digunakan sebesar Rp 311.899.377.825. ”Jadi sisa dana kampanye pasangan Jokowi-JK sebanyak Rp 426.741.998,” kata Akbar. Dalam kesempatan yang sama, baik Thomas maupun Akbar menegaskan kubunya tidak akan mengerahkan masa ke KPU pada 22 Juli mendatang. Hal ini dilakukan demi kemaslahatan banyak orang. Namun, mereka tetap menugaskan perwakilan ke KPU atas dasar undangan dari KPU.

Titik Krusial

Terpisah, Kapolri Jenderal Pol Sutarman mengatakan, karena penghitungan suara nasional berlangsung di KPU di Jakarta, maka Jakarta yang menjadi titik krusial pada 22 Juli. Polri sudah bersiap untuk mengantisipasi kondisi seperti apa pun di titik krusial Jakarta. ”Polri siap mengantisipasi kondisi seperti apa pun,” kata Sutarman. Kapolri mengimbau masyarakat menunggu hasil rekapitulasi suara KPU dengan tetap menjalankan aktivitas seperti biasa. Dia juga meminta kedua kubu capres-cawapres untuk menahan diri dan tidak mengerahkan massa ke KPU. (F4,K24- 71)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/07/19/267886/Dua-Tim-Serahkan-Laporkan-Dana-Kampanye

19 Juli 2014 Posted by | BERITA POLITIK DAN BERITA UMUM | Tinggalkan komentar

Banding, Vonis Asmadinata Jadi Enam Tahun

SUARA MERDEKA – Sabtu, 19 Juli 2014

SEMARANG – Pengadilan Tinggi (PT) Semarang menambah hukuman satu tahun pidana penjara kepada mantan hakim ad hoc Pengadilan Tipikor Semarang Asmadinata, sehingga menjadi enam tahun.

Sebelumnya pada pengadilan tingkat pertama, terpidana kasus suap penanganan perkara korupsi dana perawatan mobil dinas Sekretariat DPRD Grobogan pada 2006-2007 itu divonis lima tahun dan denda Rp 200 juta dengan hukuman pengganti dua bulan kurungan.

Dalam putusan banding, Asmadinata juga didenda Rp 200 juta setara dua bulan kurungan. Sidang putusan banding itu dipimpin hakim PT Semarang Hardjono didampingi dua anggota, Aa Anom Hartanindita dan Dermawan S Djamian. Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Negeri (PN) Semarang Heru Sungkowo menyatakan, banding terpidana Asmadinata itu telah diputus pada 30 Juni 2014.

”Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sudah memutus banding Asmadinata. Berkasnya sampai sini (PN Semarang) pada 16 Juli,” tandasnya, Jumat (18/7). Sebagaimana diberitakan, Asmadinata dinilai melanggar Pasal 12 huruf (c) Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diperbarui dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001.

Terpidana itu merupakan salah satu hakim anggota yang mengadili mantan ketua DPRD Grobogan M Yaeni dalam perkara korupsi dana perawatan mobil dinas Sekretariat DPRD Grobogan pada 2006-2007. Perkara ini disidangkan di Pengadilan Tipikor Semarang pada 2012. Dalam persidangan terungkap Asmadinata tiga kali menemui Heru Kisbandono, saat itu hakim ad hoc Tipikor Pontianak yang juga kawan Yaeni.

Tidak Menolak

Asmadinata sudah mengetahui niat Heru yang berniat membicarakan perkara Yaeni. Namun, dia tidak menolak atau mencegah bertemu Heru. Heru menyampaikan permintaan keluarga Yaeni yang meminta keringanan hukuman.

Terpisah, Kuasa Hukum Asmadinata, Yoseph Parera membenarkan putusan banding dan telah menerima salinan putusannya dari Kepaniteraan Pengadilan Tipikor Semarang. Pihaknya menyatakan keberatan dengan putusan banding tersebut.

“Kami tetap keberatan atas putusan itu, ini akan kami koordinasikan dengan terpidana untuk menentukan langkah berikutnya sembari menunggu sikap jaksa KPK,” ungkapnya. (J17,J14-71)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/07/19/267882/Banding-Vonis-Asmadinata-Jadi-Enam-Tahun

19 Juli 2014 Posted by | SEMARANG | Tinggalkan komentar

Kasus Korupsi Tol Mantingan-Solo: Kelebihan Rp 284,4 Juta Jadi Rayahan

SUARA MERDEKA – Sabtu, 19 Juli 2014

  • Kasus Korupsi Tol Mantingan-Solo

SEMARANG – Kelebihan pembayaran Rp 284,4 juta dari penggantian uang proyek ruas jalan tol Solo-Mantingan yang melewati tujuh bidang di Desa Singopadu, Sidoharjo, Sragen, menjadi rayahan aparatur desa setempat.

Hal itu mencuat dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan lahan Tol Solo-Mantingan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, kemarin. Menjadi terdakwa kasus tersebut Sutaryono yang menjabat kepala desa (kades) setempat.

Ninik Suwarni (Kaur Keuangan), dan Priyadi (Kebayan) yang diduga ikut terlibat turut dihadirkan dalam sidang. Menjadi saksi dalam kasus tersebut Chusnan dari Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jateng. Dipaparkannya, sisa uang itu juga dipegang personal dan tidak semua masuk kas desa sehingga dalam kasus ini berapa saldo terakhir kas tidak terekam.

Kasus ini bermula saat Kementerian PU hendak membangun ruas jalan tol Solo-Mantingan (Ngawi) sebagai bagian trans Jawa. Saat pengadaan lahan di Desa Singopadu, tol melewati tujuh bidang tanah kas desa. Dari tanah kas desa itu, diberikan ganti rugi dari APBN sekitar Rp 3,1 miliar, serta Rp 715 ribu untuk tanaman dan Rp 12 juta untuk sumur. Guna bisa meloloskan pengadaan lahan, Sutaryono selaku Kades membentuk panitia guna mencari lahan pengganti.

Ninik memperoleh enam bidang tanah pengganti, kemudian Priyadi mendapatkan tiga bidang. Dalam dakwaan jaksa disebutkan, sembilan bidang ini seharusnya seharga Rp 2,396 miliar tetapi dibayarkan Rp 2,68 miliar. Dengan demikian ada kelebihan pembayaran Rp 284,8 juta.

Piknik dan Bantuan RT

Adanya ketidaksesuaian harga ini berasal dari empat bidang tanah yang dibeli Ninik dan Priyadi (lihat grafis). Adanya kelebihan pembayaran ini hanya dilaporkan oleh Ninik sebesar Rp 91 juta, sedangkan Priyadi hanya melaporkan Rp 35 juta totalnya menjadi Rp 126 juta.

Sutaryono pun membagi-bagikan uang ini ke sejumlah pihak. Dirinya pun mendapatkan jatah Rp 50 juta, kemudian Yatno (Kebayan III) dapat Rp 35 juta, Priyadi Rp 10 juta, Ninik sebesar Rp 12 juta. Bahkan lima anggota panitia pengadaan tanah masingmasing menerima jatah Rp 4 juta.

Tidak hanya dibelikan sembilan bidang tanah pengganti Rp 2,6 miliar, terdapat pula penggunaan uang lain Rp 482,7 juta. Uang ini untuk operasional dan honor Rp 126 juta, bantuan RTRp 10,5 juta, bantuan BPD Rp 10 juta, biaya sertifikat tanah Rp 30 juta dari yang sebenarnya hanya Rp 5,9 juta, bantuan PKK Rp 5 juta dan juga piknik ke Lamongan Rp 3,5 juta. (J14,J17-90)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/07/19/267879/Kelebihan-Rp-2844-Juta-Jadi-Rayahan

19 Juli 2014 Posted by | SRAGEN | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: