KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Walikota Larang Pejabat Terima Parcel


PATI EKSPRES – Jum’at, 18 Juli 2014

  • Termasuk Katagori Gratifikasi

SOLO – Pejabat di lingkungan Pemkot Solo mulai dari kepala dinas, badan dan lembaga dilarang menerima parcel (bingkisan) dalam bentuk apapun menjelang Lebaran 2014. Hal itu ditegaskan Walikota Solo, FX Hadi Rudyatmo di Balaikota, Kamis (17/7) kemarin. “Kami menegaskan agar semua pejabat di lingkungan Pemkot untuk tidak menerima parcel dalam bentuk apapun. Karena masuk dalam katagori gratifikasi dan tidak dibenarkan,” tegas pria yang akrab disapa Rudy kepada wartawan.

Menurut dia, orang yang berhak menerima parcel adalah masyarakat kurang mampu atau fakir dan miskin. Apabila ada pejabat yang menerima parcel akan dilakukan pembinaan dan bisa dikenai sanksi. Hal itu bertujuan untuk memberikan efek jera kepada para pejabat yang menerima percel. Ia menambahkan, pemberian parcel kepada pejabat atau koleganya akan membuat penilaian pejabat menjadi subyektif.

“Orang itu kalau diberikan sesuatu  secara terus menerus pasti akan merasa tidak enak. Jadi alangkah baiknya parcel itu diberikan kepada masyarakat bawah. Bukan malahan diberikan kepada sesama pejabat pemerintah.” Rudy menjelaskan, larangan pejabat menerima parcel sesuai dengan Undang-Undang (UU) Tindak Pidana Korupsi Nomor  20 Tahun 2001, yang mengatur para pejabat publik untuk tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun.

Pemberian parcel masuk dalam katagori gratifikasi dan tidak boleh dibenarkan dalam alasan apapun. Kendati demikian, Rudy memperbolehkan jika ada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memberikan parcel kepada staf atau bawahannya. Namun pemberian itu harus dilakukan dengan menggunakan uang pribadi. “Untuk itu, kami tegaskan kembali agar pejabat di lingkungan Pemkot untuk memperhatikan aturan itu.”

Sementara itu, Kepala Inspektorat Solo, Untoro mengaku akan melakukan pengawasan kepada para pejabat terkait pemberian parcel Lebaran. Apabila ada pejabat yang melanggar larangan itu maka akan dilakukan pembinaan. “Akan kita lakukan pengawasan kepada para pejabat. Jika ada pejabat yang menerima kami minta diserahkan ke Inspektorat untuk ditindaklanjuti.” Selanjutnya, jelas Untoro parcel yang diserahkan ke Inspektorat akan diberikan kepada masyarakat bawah. (bib)

Sumber : http://www.patiekspres.co/2014/07/walikota-larang-pejabat-terima-parcel/

18 Juli 2014 - Posted by | SURAKARTA - SOLO

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: